Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Dalam beberapa pekan terakhir, kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 kuadriliun menjadi perhatian publik.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus yang terjadi pada 2018-2024.
Dalam diskusi terbaru, sejumlah pihak menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia
, dalam skandal mega korupsi tersebut.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai
Golkar
Nurul Arifin menegaskan bahwa tuduhan terhadap Bahlil salah alamat.
“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucapnya dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025).
Nurul menekankan, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil pada periode tersebut.
Sebaliknya, kata dia, Bahlil meminta produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri.
Dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah ke luar negeri.
“Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah. Salah satunya soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor bahan bakar minyak (BBM),” kata Nurul.
Ia juga menjelaskan, Kementerian ESDM sedang mempercepat proses impor BBM menjadi enam bulan, dari yang sebelumnya satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi setiap tiga bulan.
Nurul berharap, publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus tersebut sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat.
“Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini,” ungkapnya.
Nurul juga mengajak semua pihak, termasuk Pertamina untuk berbenah demi meningkatkan pelayanan publik.
Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, terdapat muatan politis dalam narasi keterlibatan Bahlil dalam dugaan kasus korupsi di Pertamina.
Hal ini karena Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
“Isu
reshuffle
, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” ujar Ari.
Ia juga mengatakan, publik harus lebih bijak dalam menyaring informasi, apalagi saat ini bukan masa politik.
“Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” ucap Ari.
Ia menambahkan bahwa tuduhan publik, terutama dari warganet, terhadap Bahlil tidak tepat.
Sebab, kronologi kasus
korupsi Pertamina
tidak bertepatan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
“Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam kasus korupsi Pertamina menurut saya salah alamat. Apa buktinya?,” ujar Ari, yang juga merupakan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Reshuffle Kabinet
-
/data/photo/2024/10/10/6707ebdf5502f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun")
Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun
-
Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron
Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.
“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.
Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.
“Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.
“Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.
Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
“Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.
Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.
“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.
“Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.
“Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.
Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
“Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ROS)
-
Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil
Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketum nya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.
“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).
Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.
“Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.
Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.
“Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” imbau Nurul.
Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat terutama warganet di media sosial soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
“Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” tegas Ari.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5146626/original/053244300_1740837250-20250301-Sritex_Pamit-AFP_3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Buruh Sebut PHK Sritex Ilegal, Kenapa? – Page 3")
Buruh Sebut PHK Sritex Ilegal, Kenapa? – Page 3
Adapun alasan kedua yaitu, tidak dibukanya ruang bagi buruh Sritex yang ingin menggugat jika tidak setuju dengan hak-hak yang diterima.
Iqbal menjelaskan, bagi buruh yang tidak bisa menerima PHK akibat pailit tersebut dikarenakan tidak ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan Pimpinan Perusahaan dia boleh mengadu..
“Dia bisa mengadu naik ke tingkat atas namanya pegawai perantara atau mekanisme Tripartit. Siapa pegawai perantara? yaitu Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.
Tak Ada Peran Kementerian Tenaga Kerja
Iqbal juga menyoroti, peran Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam menangani kasus Sritex. Iqbal menilai Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan lalai karena ada potensi hingga ratusan ribu buruh Sritex hingga anak perusahaannya terkena PHK.
“Alasan ketiga, dimana Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja serta dinas Tenaga Kerja terhadap PHK Sritex? Ini jangan-jangan takut di reshuffle oleh, Bapak Presiden Prabowo yang perintahnya kan jelas, Hindari tidak ada PHK. Ini ngomongnya doang, tidak ada PHK, tidak ada PHK, ternyata PHK,” jelas Iqbal.
Kejelasan Kurator
Ketua Partai Buruh itu juga menyoroti peran Kurator yang memegang uang. Iqbal mempertanyakan apakah Kurator bisa memberikan kejelasan terkait pesangon dan hak-hak lain buruh Sritex.
“Nah, ada kejelasan enggak pesangonnya berapa kali? Misal pesangon itu, masa kerja satu tahun, satu bulan upah diterima. Paling banyak, masa kerja delapan tahun ke atas menerima pesangon sembilan bulan upah,” tutur Iqbal.
-
Kata Hashim Djojohadikusumo soal Aksi Indonesia Gelap: Adik-Adik Salah Pengertian
Bisnis.com, JAKARTA — Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim banyak mahasiswa yang terpapar disinformasi sehingga sampai melakukan demonstrasi Indonesia Gelap.
Hashim mengaku tidak menyalahkan aksi demonstrasi mahasiswa yang kerap berlangsung beberapa waktu belakangan. Menurutnya, para demonstran hanya perlu diajak bicara.
“Kita aja bicara sama-sama adik-adik kita. Mereka banyak turun ke jalan karena salah pengertian,” kata Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).
Pendiri Arsari Group ini menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan tidak ada program beasiswa yang terdampak efisiensi anggaran belanja pemerintah. Dia mengklaim semua program beasiswa tetap utuh dan lanjut.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting bagi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja, sambungnya, ada pihak yang tidak senang dengan pemerintahan saat ini.
“Ada pihak-pihak yang tidak suka Indonesia makmur maka mereka sebar luaskan disinformasi bahwa mahasiswa nanti dipotong beasiswanya. Ada, saya baca itu. Tidak benar,” ujar Hashim.
Bahkan, dia mengungkapkan Prabowo sampai memutuskan untuk melakukan reshuffle alias perombakan Kabinet Merah Putih akibat kegaduhan tersebut yaitu mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.
Sebelumnya, Prabowo juga menanggapi pandangan pesimistis mengenai masa depan negara dari masyarakat yang menyuarakan tagar #IndonesiaGelap atau Indonesia Gelap.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan keyakinannya bahwa negara ini akan menjadi salah satu ekonomi besar dunia pada masa depan.
“Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Beberapa hari yang lalu, ada suatu prediksi ekonomi dan statistik, mereka mengatakan Indonesia akan menjadi negara ekonomi besar,” ujarnya dalam acara penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat di Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Dia merujuk pada laporan dari Goldman Sachs yang memprediksi bahwa Indonesia akan menempati posisi keempat dalam daftar negara ekonomi terbesar di dunia, setelah China, Amerika Serikat, dan India pada 2050.
Berikut sejumlah tuntutan massa aksi “Indonesia Gelap”:
Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. -
Soal Tagar Kabur Aja Dulu, Analis: Harus Direspons secara Bijak dan Rasional
Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya tagar “kabur aja dulu” dinilai menunjukkan ekspresi individual rights yang mengandung kritikan dan masukan. Analis politik Boni Hargens mengatakan tagar tersebut perlu direspons secara bijak dan rasional oleh menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Saya yakin Pak Prabowo dan Mas Wapres Gibran sangat menghargai masukan dan kritik dari masyarakat. Pembantu-pembantu presiden harus lebih bijak dan rasional dalam merespons kritik. Jangan jadi domba yang tidak menaati gombalannya,” ujar Boni di acara diskusi Sinergi Indonesia bertajuk “Klarifikasi atau #Kaburajadulu” di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Menurut Boni, narasi “kabur aja dulu” sebagai ekspresi individual rights dan tidak ada masalah. Pasalnya, orang boleh tinggal di mana saja, termasuk di luar negeri. Hanya saja, kata dia, kalau tagar tersebut memantulkan realitas adanya masalah kepercayaan dalam relasi masyarakat dan negara, maka perlu ditanggap secara responsif dan inovatif.
Termasuk, kata Boni, melakukan pembenahan di lingkungan internal pemerintahan, memastikan warga negara yang bekerja di luar negeri mengikuti prosedur yang berlaku atau menggalang gerakan atau dukungan untuk produktif di dalam negeri.
“Karena itu, pemerintah perlu menjadikan gerakan itu sebagai masukan atau input untuk membenahi apa yang penting dalam lingkungan internal pemerintahan,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Boni mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan bahkan reshuffle terhadap para menteri atau wakil menteri yang tidak sejalan atau bekerja sama mewujudkan Asta Cita Prabowo-Gibran. Termasuk, kata dia, mereka yang tidak bijak merespons kritikan, saran dan masukan dari publik.
“Menteri-menteri atau wakil menteri yang tidak sejalan atau tidak bisa bekerja bersama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mesti dievaluasi, bila perlu dievakuasi dari kabinet,” tandas Boni.
Lebih lanjut, Boni menegaskan pembangunan hanya bisa berjalan kalau ada stabilitas. Menurut dia, stabilitas terbangun kalau hubungan masyarakat dan negara harmonis berlandaskan adanya rasa saling percaya.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran baik-baik saja. Yang bermasalah adalah para pembantu ada yang tidak mampu menterjemahkan Asta Cita dalam tindakan politik dan dalam kinerja mereka,” pungkas Boni mengenai maraknya tagar “kabur aja dulu”.
-
Pimpin Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Disarankan Jangan Rangkap Jabatan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara Indonesia.
Prabowo juga telah menunjuk Rosan Roeslani sebagai kepala alias Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara.
“Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roslani, nanti akan dibantu Bapak Dony Oskaria sebagai Holding Operasional dan Bapak Pandu Syahrir yang akan memegang Holding Investasi,” Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Februari.
Kemudian, Dewan Pengawas (Dewas) Danantara juga ditunjuk langsung oleh Presiden. Hasan bilang Menteri BUMN, Erick Thohir ditunjuk menjadi Ketua Dewas dan Muliaman Hadad menjadi Wakil Ketua.
“Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir, dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Mulyamman Hadad,” tutur Hasan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan agar menteri yang merangkap jabatan sebaiknya mundur dan fokus bekerja di Danantara.
“Soal menteri rangkap jabatan sebaiknya mundur dan fokus untuk bekerja di Danantara,” ujarnya kepada VOI, Senin, 24 Februari.
Ia menekankan bahwa rangkap jabatan dapat mengganggu konsentrasi, terutama mengingat banyaknya harapan dari investor dan publik terhadap keberadaan Danantara.
“Jangan sampai rangkap jabatan menganggu konsentrasi apalagi banyak harapan investor dan publik soal kehadiran Danantara,” tegasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur larangan Menteri merangkap jabatan. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.
Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan oleh Wakil Menteri.
Meskipun keputusan MK tersebut belum tercantum dalam UU, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan langsung berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, Presiden Prabowo diharuskan untuk melakukan reshuffle kabinet Kabinet Merah Putih untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
-
Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Mendiktisaintek diganti, Pengamat: Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 20 Februari 2025 – 19:07 WIBElshinta.com – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.
“Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya, Rabu (19/2) dalam sebuah wawancara.
Adi menyebut pergantian ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.
“Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.
“Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga,” kata Adi.
Sementara itu di acara yang sama, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya.
“Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” jelas Ujang.
Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.
“Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR,” tegas Ujang.
Sumber : Elshinta.Com
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5137638/original/033459100_1739954573-IMG_8067.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3")
Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3
Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) berkaitan dengan aksi demo mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.
Menurut Iwan, Satryo menjadi penyebab mahasiswa turun ke jalan lantaran mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar saat Rapat Kerja di DPR RI terkait potensi menaikkan uang kuliah mahasiswa imbas kebijakan efisiensi anggaran.
“Bahwa imbas efisiensi akan bisa menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran publik khususnya mahasiswa, maka muncullah demonstrasi,” kata Iwan melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu 19 Februari 2025.
Iwan menyebut, menjadi hal lumrah jika Presiden Prabowo Subianto marah kepada Satryo dan mengambil langkah tegas pencopotan.
Sebab, lanjut Iwan, seharusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, seperti hanya berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, fokus grup diskusi, dan bukan terhadap biaya kuliah atau belanja pegawai.
“Belum lagi sebelum ini, Mendiktisaintek membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bahasanya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti,” kata Iwan menandasi.
Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
“Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat,” kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.
Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.
Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.
Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.
“Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” dikutip dari akun Instagram @bemui_official.
-
DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas
Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pihaknya menghormati langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet perdana dengan menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta sejumlah pejabat.
Menurut Adies, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih menteri kabinet yang bekerja cepat, cermat dan cerdas sehingga bisa merealisasikan program-program prioritasnya.
“Di bawah kepemimpinan beliau membutuhkan menteri-menteri yang bekerja cepat, cermat, dan cerdas, jadi harus betul-betul kerja, kerjanya cepat. Jadi kalau menterinya dianggap agak ragu ragu atau masih lama, kita serahkan kepada presiden,” ujar Adies di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Adies mengatakan, Presiden Prabowo pastinya sudah mengetahui kinerja-kinerja masing-masing menteri. Karena itu, dia menggunakan hak prerogatif untuk mencari menteri yang lebih baik melalui reshuffle kabinet.
“Jadi reshuffle hak prerogratif presiden, presiden bisa me-reshuffle menteri-menterinya karena beliau yang tahu kinerja menteri-menteri tersebut, bisa bekerja atau tidak, cocok atau tidak, jadi karena hak prerogratif presiden berarti setiap saat kalau presiden mau, kalau dirasa menteri tersebut tidak bisa bekerja dengan baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Lebih lanjut Adies mengatakan, reshuffle kabinet perdana ini menjadi warning bagi para menteri untuk bekerja cepat, cermat, dan cerdas. Tujuannya adalah program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa terwujud, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis serta program-program lainnya.
“Ya (peringatan bagi menteri lain), seperti itu jadi hak presiden, kapan pun dia mau melakukan reshuffle kalau dianggap tidak bisa bekerja, itu wewenang dia,” pungkas Adies.