Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Harus Diganti!

    Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Harus Diganti!

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Ia bahkan tidak segan-segan melakukan reshuffle jika peringatan yang diberikan tidak diindahkan.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

    Awalnya, Prabowo menyinggung soal pengembalian anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap. Ia menyoroti sikap pejabat yang menolak menjalankan proyek tanpa dasar yang kuat.

    “Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan. Beliau bisa saja, sudah ada anggarannya, beliau panggil timnya, panggil anak buahnya, ‘Ayo bikin, bikin proyek, bikin proyek.’ Tapi tidak. Beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

    Prabowo pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kabinet yang bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Namun, ia menegaskan akan menindak tegas mereka yang masih membandel.

    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Presiden menegaskan tidak takut menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang terganggu oleh langkah pemberantasan korupsi.

    “Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan: ‘Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo.’ Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu,” tegasnya.

    “Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi. Kalau koruptor-koruptor, maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu,” ujar Prabowo.

  • Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    “Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

    Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

    “Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

    Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. 

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

    Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

    Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

    Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Minta Anggaran Rp 5 T, Saya Kasih Rp 10 T

    Menteri Minta Anggaran Rp 5 T, Saya Kasih Rp 10 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto tak ragu memberikan anggaran lebih untuk program prioritas kementerian. Bahkan kadang, ia memberikan anggaran lebih besar dari permintaan menteri tersebut.

    “Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, ‘kami perlu anggaran ini, Pak’. Berapa kamu butuh? ‘Saya butuh Rp 5 triliun’. Saya kasih Rp 10 triliun,” ungkap Prabowo dalam pidatonya di acara wisuda dan sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan RI, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

    Menurutnya, sikap ini jarang terjadi dalam periode kepemimpinan presiden RI. Penambahan anggaran ini dilakukan sebagai bentuk kepercayaan Prabowo kepada anggota Kabinet Merah Putih.

    “Bayangkan, kapan ada presiden kaya gitu itu? Karena anak buah saya hebat-hebat,” ungkapnya.

    Meski begitu, ia mengingatkan kepada seluruh menterinya untuk tidak melenceng dalam menjalankan tugasnya. Ia pun tak segan mengganti para menteri bermasalah jika melakukan kesalahan setelah beberapa kali diperingatkan.

    “Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat. Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan yang kasihan rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Prabowo menjelaskan, pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran untuk acara-acara yang tidak diperlukan. Melalui langkah itu, Ia menyebut pemerintah pusat dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp 300 triliun, yang sebagian efisiensi tersebut diberikan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

    Namun, diketahui BGN mengembalikan sisa anggaran yang tidak terserap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran program tersebut diketahui sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025. Kemudian BGN menerima dana cadangan sebesar Rp 100 triliun yang diperkirakan hanya terserap Rp 28 triliun.

    Prabowo menyebut, uang yang dikembalikan BGN dapat dialokasikan untuk membantu sektor lain. Ia menambahkan, sosok seperti Dadan Hindayana memiliki jiwa patriot dan perlu dihormati. Prabowo bahkan mengaku kaget BGN mengembalikan sisa dananya yang tidak terserap.

    “Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan, beliau bisa saja sudah ada anggarannya, beliua panggil nanti tim beliau, panggil anak buahnya, ‘ayo bikin proyek, bikin proyek, bikin proyek’. Tidak, beliau punya tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kembalikan, saya terima kasih. Kaget saya. Makanya presiden sekarang ini agak gagah,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, KSPI Soroti PHK hingga Korupsi di Kemnaker

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, KSPI Soroti PHK hingga Korupsi di Kemnaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kasus korupsi di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menuju satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut bahwa situasi ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari harapan dan memburuk di tengah maraknya PHK.

    Selain itu, Said menuturkan bahwa juga munculnya kasus korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

    Bahkan, Said juga memberikan rapor merah untuk kinerja Kemnaker dalam satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran, dengan skor 5 dari 10.

    “Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah, nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Menurut Said, sepanjang satu tahun pemerintahan ini, Kemnaker tidak memiliki terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja, mulai dari upah, pekerja kontrak, hingga outsourcing.

    “Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing [TKA] non-ahli masih dibiarkan,” ujarnya.

    Dia menilai, Kemenaker gagal memainkan peran strategis dalam melindungi tenaga kerja domestik dari tekanan fleksibilisasi hubungan kerja yang diakibatkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja.

    “Yang dilakukan Menaker dan Wamenaker hanya rutinitas dan kegiatan seremonial. Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh,” tuturnya.

    Said menyebut bahwa sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, jumlah PHK mendekati 100.000 orang di berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan. Dia menyentil bahwa tidak ada aksi nyata dari pemerintah untuk menghentikan laju pemutusan kerja itu.

    Buruh juga menyoroti dua kasus korupsi yang terjadi di lingkup Kemenaker yang dinilai mencoreng kredibilitas institusi, yakni terkait kasus izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Korupsi di Kemenaker menjadi tamparan keras bagi dunia kerja. Sementara buruh menjerit karena kehilangan pekerjaan, pejabatnya justru memperkaya diri dari kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat,” ujarnya.

    Di samping itu, dia menyoroti ketidakseriusan Kemnaker dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024.

    “Bahkan draf RUU Ketenagakerjaan pun belum ada hingga hari ini, padahal sudah setahun berlalu. Sesuai keputusan MK, hanya tersisa satu tahun lagi untuk disahkan. Ini menunjukkan Kemenaker dan Wamenaker tidak bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi ini menandakan macetnya proses reformasi ketenagakerjaan di tangan Menaker dan Wamenaker. Dia menilai kedua pembantu Kepala Negara itu, yakni Menaker Yassierli dan Wamenaker Afriansyah Noor perlu dilakukan perombakan alias kocok ulang (reshuffle).

    “Melihat kinerja secara objektif, Menaker dan Wamenaker layak di-reshuffle, sesuai hak prerogatif Presiden. Sudah cukup waktu diberikan, tetapi hasilnya nihil,” imbuhnya.

    Untuk itu, Iqbal meminta agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja Menaker dan Wamenaker, sekaligus menyiapkan langkah nyata untuk mengatasi gelombang PHK. Serta, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan hingga mengembalikan fungsi Kemnaker sebagai pelindung pekerja.

    “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tutupnya.

  • Bakal Direshuffle, Prabowo Janji Tindak Tegas Menteri Nakal

    Bakal Direshuffle, Prabowo Janji Tindak Tegas Menteri Nakal

    Bisnis.com, BANDUNG — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menindak tegas korupsi dan menyatakan tidak keberatan bila dikritik selama dukungan rakyat tetap ada.

    Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    Prabowo bercerita tentang dinamika kerja pemerintahan, termasuk soal permintaan anggaran dari bawahannya. Dia mengatakan kerap memberi alokasi anggaran lebih untuk mempercepat program, tetapi tidak ragu melakukan sanksi bila ada pejabat yang berulang kali melanggar.

    “Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, ‘Pak, saya butuh 5 triliun.’ Saya kasih 10,” ujar Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Namun, Kepala negara menegaskan ada batas toleransi terhadap perilaku buruk. Jika ada pejabat yang berulang kali melanggar atau ‘nakal’, langkah peringatan hingga perombakan kabinet akan ditempuh demi kepentingan negara dan rakyat.

    “Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal; dua kali, masih nggak mau dengar; tiga kali, apa boleh buat, reshuffle, harus diganti demi negara, bangsa, dan rakyat,” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan pula prioritasnya jelas keselamatan dan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada popularitas pribadi.

    Presiden Ke-8 RI itu pun juga memberi peringatan keras kepada pelaku korupsi dan para pemangku kepentingan yang mencoba menghalangi upaya penegakan hukum.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyatakan tidak gentar menghadapi para koruptor, pencuri, dan penipu sekalipun mereka memiliki kekuatan finansial untuk memobilisasi dukungan.

    “Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak papa. Mereka bisa bayar demo, saya nggak urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi koruptor-koruptor maling ini,” tandas Prabowo.

  • Prabowo Ingatkan Menteri: Tiga Kali Masih Nakal, Reshuffle Nasional 18 Oktober 2025

    Prabowo Ingatkan Menteri: Tiga Kali Masih Nakal, Reshuffle Nasional 18 Oktober 2025

    Prabowo Ingatkan Menteri: Tiga Kali Masih Nakal, Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menterinya dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar.
    Ia bahkan tidak segan-segan mengganti atau me-reshuffle jika peringatan tidak diindahkan.
    Hal ini dikatakannya dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
    “Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya kalau ada satu dua nakal, saya peringati ya kan?” kata Prabowo dari tayangan YouTube UKRI, Sabtu.
    Ia menyebut, pergantian menteri akan dilakukan jika sudah tiga kali mendapatkan peringatan.
    Ia tidak akan mengasihani menteri itu dan memilih mengasihani masyarakat Indonesia yang dirugikan karena kinerja jajarannya.
    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia,” jelas Prabowo disambut tepuk tangan.
    Ia pun mengaku tidak apa-apa dibenci, asal rakyat tidak benci kepadanya.
    Prabowo tidak ingin ambil pusing jika para koruptor membenci dirinya.
    “Saya nggak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan,” tutur dia.
    Meski, lanjutnya, ia mengaku kerap diperingati bahwa koruptor bisa melakukan apapun dengan uangnya.
    Termasuk, menciptakan demo besar yang menuntut dirinya.
    “Saya dikasih peringatan, ‘Pak hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak mereka bisa bayar demo’. Nggak ada urusan, yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu,” ucap Prabowo.
    “Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi. Kalau koruptor-koruptor, maling saya hadapi bersama saudara-saudara, saya yakin, saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya.
    Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB.
    Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
    Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik.
    Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.
    “Kita hanya bisa berspekulasi karena tidak ada konfirmasi pers yang menjelaskan isi dari pertemuan tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025) malam.
    Lili Romli berpandangan, untuk pertemuan kali ini, pihak Jokowi-lah yang memungkinkan memiliki motif atau kepentingan tertentu.
    Sebab, Jokowi-lah yang datang berkunjung dan menemui Prabowo.
    “Jika ini yang terindikasi, kepentingan itu bisa beberapa kemungkinan,” ujar Lili.
    Dia kemudian memaparkan empat kemungkinan motif di balik pertemuan tersebut.
    Pertama, berkaitan dengan struktur kepengurusan PSI karena Prabowo hadir langsung dalam kongres partai tersebut.
    “Kedua, terkait gempuran terhadap Jokowi dan keluarganya, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, ijazah SMA Gibran, sampai isu pemakzulan Gibran,” kata Lili.
    Selain itu, lanjut Lili, Jokowi bisa saja ingin membicarakan posisi orang-orang dekatnya yang baru-baru ini terkena
    reshuffle
    kabinet.
    Sebut saja Budi Arie Setiadi, pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi, yang didepak dari posisi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
    “Ketiga, terkait dengan orang-orang yang ditengarai dekat dengan Jokowi yang di-
    reshuffle
    dari kabinet dan yang masih di dalam kabinet,” tutur Lili.
    Terakhir, Lili menyebut Jokowi mungkin juga ingin menyampaikan dukungan terhadap wacana dua periode pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
    Meski begitu, Lili menekankan bahwa dampak politik dari pertemuan tersebut bergantung pada cara publik menafsirkan.
    “Jika dimaknai oleh publik seperti yang disampaikan oleh Mensesneg dalam rangka masalah kebangsaan, tentu hal yang baik dan positif,” ungkap Lili.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai isi pertemuan itu.
    Ia menyebutkan, Prabowo dan Jokowi bertemu secara empat mata dan membicarakan berbagai hal.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut terjadi karena kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta.
    Biasanya, kata dia, jika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, dia yang mendatangi kediaman Jokowi.
    “Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” ungkapnya.
    Selain silaturahmi, Prasetyo menyebutkan bahwa perbincangan keduanya juga menyinggung berbagai persoalan kebangsaan.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata dia.
    Dia menambahkan, pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan berjalan dalam suasana hangat. “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” ucap Prasetyo.
    Pertemuan ini menjadi momen pertama keduanya setelah terakhir kali bertemu dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Agustus 2025.
    Sebelumnya, pada Minggu (20/7/2025) malam, Prabowo juga sempat menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.
    Saat itu, Presiden Prabowo datang ke Solo untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Sebelum menuju lokasi acara, dia terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Jokowi.
    Usai acara kongres, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat makan malam bersama di warung Bakmi Jowo Bu Citro 1 Solo.
    Pertemuan informal itu berlangsung sekitar satu jam dan memperlihatkan keakraban antara ketiganya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Prabowo–Jokowi di Kertanegara Tak Sekadar Silaturahmi, Diduga Bahas Ijazah Gibran atau Dukungan Dua Periode

    Pertemuan Prabowo–Jokowi di Kertanegara Tak Sekadar Silaturahmi, Diduga Bahas Ijazah Gibran atau Dukungan Dua Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara 74, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/10/2025) kemarin.

    Menurutnya, pertemuan berdurasi dua jam tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan kemungkinan membahas isu-isu sensitif yang sedang mengemuka, termasuk eskalasi tuduhan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kunjungan Abu Bakar Ba’asyir ke kediaman Jokowi.

    Hensa menilai, meskipun Prabowo dan Jokowi dikenal akrab, pertemuan kali ini terasa tidak biasa karena rangkaian kejadian politik sebelum dan sesudahnya.

    Demo besar pada 28-31 Agustus 2025 yang menyeret nama Jokowi, reshuffle kabinet hingga pernyataan Jokowi yang minta relawannya mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode, menjadi latar belakang yang membuat publik curiga.

    “Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Ba’asyir ke rumahnya Pak Jokowi, terus meningkat eskalasi isu ijazah Gibran, jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo,” kata Hensa kepada wartawan.

    Ia pun menyoroti pemanggilan dua menteri oleh Prabowo pasca pertemuan, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.

    Menurut Hensa, timing pemanggilan ini cukup membuat publik curiga mengingat isu ijazah Gibran yang kini bergulir dan kunjungan Ba’asyir yang bisa memicu kontroversi keamanan nasional.

  • Refly Harun Ungkap Anies Baswedan Tiga Kali Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo

    Refly Harun Ungkap Anies Baswedan Tiga Kali Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di era Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Padahal, sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, perombakan menteri sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

    Di tengah spekulasi soal kursi menteri baru, nama Anies Baswedan ikut disebut. Mantan capres 2024 dan eks Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan masuk radar calon menteri.

    Informasi ini disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun. Dalam tayangan Podcast Bikin Terang, Refly menyebut Anies sudah tiga kali ditawari posisi di kabinet. Kabar itu ia dapatkan dari lingkar terdekat Anies sendiri.

    “Orang lingkar dekat Anies bilang, memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya. Senang tidak senang,” ucap Refly, dikutip Senin (29/9/2025).

    Refly menilai sikap penolakan Anies bisa dimengerti. Menurutnya, Anies tetap konsisten dengan prinsip politiknya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan yang sebelumnya menjadi rival di Pilpres 2024.

    Namun, ia juga menilai pintu perubahan sikap Anies tetap terbuka jika ada dinamika besar di lingkar kekuasaan.

    “Perekrutan Anies oleh Prabowo nyaris mustahil tanpa adanya kesepakatan politik. Salah satu skenario yang dibayangkan adalah Anies setuju masuk kabinet dengan syarat tidak maju di Pilpres 2029, atau mungkin bersedia jadi cawapres jika Prabowo kembali maju,” jelas Refly.

    Refly juga menyinggung kondisi politik pasca-Pilpres 2024 yang dinilainya makin minim oposisi. Ia khawatir hal itu bisa mengganggu keseimbangan demokrasi.

  • Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan,
    reshuffle
    Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menpolkam) Kabinet Merah Putih telah dikomunikasikan secara baik.
    Begitu pula dengan
    reshuffle
    Hendrar Prihadi (Hendi) dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
    “Ya, tentu saja PDI-P percaya bahwa di dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik, semuanya untuk berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan efektif,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (24/9/2025).
    Hasto pun menegaskan, komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga berjalan dengan baik.
    “Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Hasto.
    Terlepas dari hal itu, Hasto menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden selaku kepala pemerintahan.
    “Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Jokowi terkait dengan
    reshuffle
    , juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Budi Gunawan, yang dianggap representasi PDI-P di pemerintahan, diganti oleh Prabowo dalam
    reshuffle
    atau perombakan kabinet jilid 2 pada 8 September 2025.
    Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago.
    Sementara itu, Hendrar Prihadi yang berstatus kader PDI-P juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP.
    Hendrar Prihadi pun digantikan oleh Sarah Sadiqa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.