Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa tidak ada kerenggangan hubungan yang terjadi di internal Kabinet Merah Putih (KMP) saat ini.

    Dia juga meyakini relasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi yang baik.

    “Saya rasa enggak, ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons isu Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle), sebagaimana kabar yang berhembus beberapa waktu belakangan.

    “Kalau itu kami tidak tahu ya karena itu wewenang penuh Pak Presiden,” katanya.

    Dia menekankan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait kabar adanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dia menilai tak lebih sebagai suatu aspirasi dari elemen masyarakat yang lumrah saja untuk dikemukakan.

    “Ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain ya mungkin saja boleh-boleh saja, tapi itu sekali lagi nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (3/6), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta.

    Adapun pada Senin (2/6), Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga sekolah pukul 06.00

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (3/6) menjadi sorotan, mulai dari PCO sebut reshuffle mungkin terjadi karena Presiden punya penilaian objektif hingga Komisi X DPR minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. PCO sebut reshuffle mungkin terjadi, Presiden punya penilaian objektif

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata Hasan Nasbi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.

    Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar seputar reshuffle masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.

    Baca selengkapnya di sini

    2. KSAL: Siswa AAL jalani pendidikan tiga tahun dan magang satu tahun

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) akan menjalani pendidikan selama tiga tahun dan magang di KRI ataupun satuan tertentu selama satu tahun.

    “Di AAL tiga tahun (masa pendidikan) tapi ditambah satu tahun sebagai perwira siswa. Mereka akan ditempatkan di kapal-kapal kemudian yang marinir di Batalion, seperti magang,” Kata Ali saat ditemui di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menurut Ali, metode ini lebih efektif untuk diterapkan karena memiliki banyak keuntungan.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Istana sebut Presiden ketahui LSM asing yang diskreditkan pemerintah

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap soal lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung mendiskreditkan kinerja pemerintah.

    Pernyataan Hasan tersebut menanggapi soal pidato Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin (2/6) yang menyebutkan bahwa ada kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horisontal di dalam negeri.

    “Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap kebijakan harus disusun dengan mengutamakan hak asasi manusia yang sesuai sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

    Andreas menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    “Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Komisi X minta Dedi Mulyadi kaji ulang kebijakan sekolah pukul 06.00

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakannya yang membuat para pelajar harus masuk sekolah dan mulai mengikuti pembelajaran pukul 06.00.

    Lalu Hadrian mengatakan bahwa kebijakan tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar butuh kenyamanan dan efektivitas sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai.

    “Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam,” kata Lalu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan

    DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.

    “Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025).

    Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

    Indra pun menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI.

    “Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.

    Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.

    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

    Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

    Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.

    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).

    Baca juga: Mengapa Budi Arie Dicecar dan Diultimatum Minta Maaf oleh Legislator PDI-P?

    Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

    Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.

    “Ya betul. Jadi di surat itu kita kasih dalam segi hukumnya. Nanti kalau belum jelas dari DPR, MPR, DPD RI, kita siap purnawirawan untuk rapat dengar pendapat,” kata Bimo.

    Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah Forum Purnawirawan TNI yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.

    Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.

    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.

  • Narasi Tegas Prabowo di Harlah Pancasila, Jerry Massie Ungkap Tiga Nama Menteri Berpotensi Diganti

    Narasi Tegas Prabowo di Harlah Pancasila, Jerry Massie Ungkap Tiga Nama Menteri Berpotensi Diganti

    GELORA.CO –  Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memprediksi bakal terjadi reshuffle kabinet pasca Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat di peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, kemarin.

     

    Setidaknya, terdapat tiga nama menteri di Kabinet Merah Putih yang bakal digusur. 

     

    “Reshuffle bakal bergulir. Budi Arie, Budi Gunadi sampai Pratikno bakal di tendang dari kabinet,” ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Selasa, 3 Juni 2025. 

    Jerry menegaskan, nama – nama tersebut layak diganti, karena selain banyak membuat gaduh, kompetensi mereka juga meragukan.

     

    Menkes Budi Gunadi misalnya, dinilai tak bisa lagi memimpin Kementerian Kesehatan. Pasalnya kebijakan Budi Gunadi terlalu sembrono dan asal-asalan tanpa concept and grand strategy. Sehingga selalu membuat suasana tidak tenang. 

     

    “Belum lama seluruh Dekan Fakultas Kesehatan menolak hadir atas undangan Kemenkes,” jelasnya. 

     

    Selain Menkes Gunadi, sambung Jerry, yang layak diganti adalah Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang sempat heboh dengan nepotismenya. Raja Juli memasukan belasan kader PSI di Kementerian Kehutanan.

     

    Belum lagi, kata dia, banyak masalah multi fungsi hutan selama Kementerian Kehutanan dijabat Raja Juli Antoni. 

    “Setelah itu Menteri Koperasi yang sangat layak dicopot lantaran namanya disebut-sebut Jaksa dalam kasus judi online. Dia disebut menerima 50 persen hasil uang haram ini. Dan salah satu Dirjennya Samuel Pangerapan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi PDN. Proyek ini juga bagian program Budi Arie,” paparnya. 

     

    “Bahkan Kapolri juga layak direshuffle soalnya sejak dipegang orang dekat Jokowi ini  kepolsian jadi amburadul,” imbuhnya. 

     

    “Jadi narasi politik Prabowo sangat keras dan tegas. Jadi yang merasa diri koruptor dan kinerja buruk serta tak disukai publik lebih baik step down mundur saja, ketimbang ditendang di kabinet,” tegasnya. 

     

    Diketahui, saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pejabat yang tak mampu bekerja agar mundur.

     

    Prabowo mengingatkan semua pemimpin lembaga membenahi diri. Dia menegaskan akan menindak siapa pun yang tidak mengerjakan tugas dengan baik.

    “Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” ujarnya.

     

    “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” imbuhnya.

  • Prabowo Subianto Peringatkan Pejabat Tak Becus Mundur, Hasan Nasbi: Reshuffle Kabinet Mungkin Saja Terjadi

    Prabowo Subianto Peringatkan Pejabat Tak Becus Mundur, Hasan Nasbi: Reshuffle Kabinet Mungkin Saja Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mengenai perombakan kabinet kembali mengemuka. Terlebih, setelah Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi mengingatkan pejabat yang tidak bisa bekerja untuk mundur sebelum diberhentikan.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi bahkan sudah bersuara mengenai reshuffle kabinet. Dia menyatakan bahwa perombakan kabinet atau reshuffle mungkin saja terjadi.

    “Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6).

    Hasan menegaskan, seluruh informasi yang beredar terkait reshuffle masih bersifat spekulasi.

    Ia menyebut, selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo, segala kabar yang beredar hanyalah dugaan atau aspirasi.

    “Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Hanya presiden yang tahu karena ini hak prerogatif presiden,” jelas Hasan.

    Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan peringatan kepada siapa saja yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai mandat, tidak mendukung pemerintahan yang bersih, atau terlibat korupsi, agar segera mengundurkan diri sebelum diberhentikan.

    “Kan, itu pernyataan Presiden kemarin. Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan kepada orang-orang atau nama-nama tertentu,” ujar Hasan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas agar segera mundur sebelum diberhentikan.

  • Menkes Budi Gunadi Jawab Isu Reshuffle Usai Dipanggil Prabowo ke Istana – Page 3

    Menkes Budi Gunadi Jawab Isu Reshuffle Usai Dipanggil Prabowo ke Istana – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab kemungkinan dirinya kena reshuffle atau perombakan kabinet, usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepreasidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Budi tak menjawab serius saat ditanya apakah ada pembahasan soal peluang dicopot dari jabatan Menkes.

    “Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana,” kata Budi Gunadi usai menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Budi menyampaikan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden. Dia pun meminta agar isu reshuffle kabinet ditanyakan langsung ke Prabowo.

    “Wah, itu itu haknya beliau. Tanya beliau ya,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah dirinya mendapat teguran dari Prabowo terkait pernyataannya, Budi menampik. Dia mengaku mendapat senyuman dari Prabowo.

    “Dapet senyuman,” ucap Budi Gunadi.

    “Kita dikasih minum air kelapa dikasih sampai 2 gelas,” sambung dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi desakan agar Menkes Budi Gunadi Sadikin dicopot dari jabatannya. Prasetyo mengatakan pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, khususnya para dokter.

    Pasalnya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) juga mendesak agar Budi Gunasi dievaluasi. Prasetyo meyakini para dokter maupun komunitas medis memberikan masukan dengan pertimbangan yang matang.

    “Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi. Kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan. Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 23 Mei 2025.

     

  • Menkes Budi Gunadi Sadikin Bicara Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Beliau

    Menkes Budi Gunadi Sadikin Bicara Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Beliau

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal isu reshuffle kabinet dan kemungkinan dirinya mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ditemui usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Budi enggan menjawab secara langsung terkait kemungkinan perombakan kabinet.

    “Kami membahas wartawan mau dipindahin ke mana,” ujar Budi sambil tersenyum ketika ditanya soal reshuffle, Selasa (3/6/2025).

    Ketika ditanya apakah ia mendapat teguran dari Presiden, Budi kembali menjawab dengan ringan. 

    “Kami dikasih minum air kelapa, dikasih sampai dua gelas,”katanya. 

    Meski begitu, saat kembali didesak mengenai apakah ia mendapat teguran soal ukuran celana, dia menjawab hanya mendapatkan senyuman.

    Isu teguran yang disebut berkaitan dengan berbagai pernyataannya yang sempat viral di media sosial juga ditanyakan oleh wartawan. Namun Budi membantahnya dengan santai.

    “Itu kata wartawan, bukan kata saya,” katanya.

    Kendati demikian, Budi melanjutkan bahwa mengenai kemungkinan dirinya terkena reshuffle, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    “Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau ya,” ujarnya. 

    Ketika kembali ditanya apakah hal itu sudah dibahas dalam pertemuan, dia hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban tegas.

  • 3 4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno Nasional

    3 4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno Nasional

    4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke
    DPR dan MPR
    untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Berdasarkan salinan surat yang beredar di kalangan wartawan, surat itu diterbitkan pada 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI.
    Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (
    impeachment
    ) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut, dikutip Selasa (3/6/2025).
    Namun, tidak ada nama Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno dalam daftar perwakilan purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut.
    Nama Try hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI, yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi kebenaran surat yang beredar tersebut.
    Dia pun mengatakan bahwa surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengaku bahwa pihak telah menerima surat tersebut.
    Kini, surat berisi permintaan agar parlemen menindaklanjuti usulan
    pemakzulan Gibran
    itu sudah diteruskan ke pimpinan DPR.
    “Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025) sore.
    Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.
    Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasan Nasbi Blak-blakan Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Hasan Nasbi Blak-blakan Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara terkait dengan isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang kembali mencuat ke ruang publik. 

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa segala kabar yang beredar di luar hanya bersifat spekulatif, selama belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif,” ujar Hasan saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Selasa (3/6/2025). 

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang berwenang mengumumkannya secara resmi. 

    Hasan pun menekankan bahwa Presiden memiliki pertimbangan menyeluruh terhadap para menterinya—baik dari sisi kinerja, integritas, maupun relevansi terhadap kebutuhan pemerintahan saat ini.

     Oleh sebab itu, menambahkan, pernyataan publik yang meminta pergantian menteri juga bisa dipahami sebagai bagian dari demokrasi.

     “Karena ini [reshuffle] hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi,” ujarnya.

    Hasan juga menanggapi pertanyaan soal pernyataan tegas Presiden Prabowo sebelumnya yang mengisyaratkan akan memberhentikan menteri yang tidak menjalankan tugas sesuai mandat, atau terlibat dalam praktik korupsi. 

    Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat umum dan tidak mengarah ke individu tertentu.

    Hasan kembali menekankan bahwa reshuffle bisa saja terjadi kapan pun, tapi tidak ada satu pun pihak di luar Presiden yang bisa memastikan waktu atau nama-nama yang akan diganti.

     “Presiden umumkan juga kemarin, itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan,” pungkas Hasan.

  • PCO Soal Reshuffle Kabinet Prabowo: Mungkin Saja Terjadi Nasional 3 Juni 2025

    PCO Soal Reshuffle Kabinet Prabowo: Mungkin Saja Terjadi Nasional 3 Juni 2025

    PCO Soal Reshuffle Kabinet Prabowo: Mungkin Saja Terjadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
    Hasan Nasbi
    menuturkan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih mungkin saja terjadi.
    Namun, waktu pastinya hanya
    Presiden Prabowo Subianto
    yang tahu.
    “Hanya Presiden yang tahu karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
    Hasan menuturkan, isu reshuffle yang beredar merupakan spekulasi, walau Presiden Prabowo bisa saja melakukannya kapan pun diperlukan.
    Menurutnya, sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, hal itu hanya tebakan semata.
    “Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja,” ucapnya.
    Adapun untuk menentukannya, Prabowo memiliki penilaian menyeluruh yang objektif, meliputi kelebihan, kekurangan, maupun jasanya yang masih diperlukan oleh negara.
    “Masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” jelas Hasan.

    Sementara itu, pernyataannya yang meminta anggota kabinet mundur dalam amanatnya di upacara Hari Lahir Pancasila tidak ditujukan untuk satu pihak tertentu.
    Pernyataan Prabowo berlaku umum, untuk pihak yang merasa tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, korupsi, mencuri uang rakyat, dan sebagainya.
    “Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu,” tandas Hasan.
    Sebelumnya diberitakan, isu
    reshuffle Kabinet
    Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.
    Kini, isu itu muncul kembali setelah ada desakan untuk merombak sejumlah nama dalam Kabinet.
    Salah satu desakan itu datang dari aktivis
    Rocky Gerung
    , yang menilai Kabinet Merah Putih perlu diisi dengan energi baru demi efektivitas pemerintahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.