Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Menanti Langkah Istana Usai KPK Umumkan Status Tersangka di OTT Noel

    Menanti Langkah Istana Usai KPK Umumkan Status Tersangka di OTT Noel

    Jakarta –

    Kabar terbaru dari OTT KPK yang menjaring Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada Rabu, 20 Agustus 2025 lalu, KPK mengaku sudah menentukan status tersangka sejumlah pihak yang terjaring. Meski demikan, KPK belum menyebutkan siapa saja nama yang mendapat status tersangka.

    “Bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspose, dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Sebelumnya seperti ditulis detikNews, pihak istana mendorong dan mendukung proses hukum yang tengah dilaksanakan terkait kasus ini. Soal nasib Ebenezer dalam kabinet, Istana Kepresidenan menunggu keputusan resmi dari KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan

    “Ya belum, kan kita masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK. Kita tunggu putusan KPK siang ini,” kata Prasetyo, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengatakan jika Istana masih menjunjung azas praduga tak bersalah pada kasus ini. Maka, pihaknya juga mengatakan jika Presiden belum menyiapkan langkah lebih lanjut apalagi menyiapkan calon pengganti untuk posisi Noel.

    “Kita tunggu dulu 1×24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang terbukti, ya akan segera mungkin lakukan proses terhadap yang bersangkutan. Apakah itu akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, itu tunggu dulu,” lanjut Prasetyo.

    Terkait kasus ini seperti yang dilaporkan Jurnalis detikcom kepada detikSore, Kamis (21/8) petang, KPK telah membawa sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah yang terdiri dari mobil dan motor.

    “Mobil biru yang barusan, tambahan barang bukti ya. Baru banget diamankan dan langsung dibawa ke KPK,” kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

    Bagaimana perkembangan kasus ini? Apa status hukum Wamenaker Immanuel Ebenezer? Ikuti laporannya dalam detikSore.

    Beralih ke berita Nusantara, detikSore akan mengulas lebih dalam perkara pemangkasan dana keistimewaan (danais) Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengutip detikJateng, pemangkasan ini bukan pertama kali terjadi.

    Terkait hal ini, Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan jika pihaknya tak akan melakukan negosiasi. Dia mengaku memiliki beban untuk menyampaikan negosiasi.

    “Kalau DPR atau DPRD melakukan (negosiasi) ya silahkan, kalau saya punya beban untuk menyampaikan negosiasi dan sebagainya, itu saya punya beban,” jelas Sultan dikutip dari detikJateng, Kamis (22/8).

    “Saya tidak mau, dalam pengertian politik, dana keistimewaan itu sebagai bentuk dipersamakan pada waktu Swargi ke-9 (Sultan HB IX) membantu membiayai Republik. Saya punya beban itu, jangan sampai, wong dulu almarhum membantu itu ikhlas kok, bukan itu dikonversi sama ini,” imbuhnya.

    Lalu bagaimana hal ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah? Adakah penyesuaian dan penundaan program pemerintah daerah terkait hal ini? Ikuti diskusinya bersama Redaktur detikJateng.

    Beralih ke topik lain, d’Hattrick detikSore kali akan mengulas susunan lengkap 27 pemain rilisan PSSI dan Timnas Indonesia. Rencananya, sejumlah pemain yang masuk dalam daftar tersebut akan dipasang dalam FIFA Matchday bulan September 2025 mendatang.

    Ole Romeny dan Maarten Paes dipastikan absen akibat cedera. Sementara itu meski Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam tidak masuk dalam daftar, terdapat beberapa muka lama rasa baru yang comeback di Timnas Garuda seperti, Egy Maulana Vikri, Marc Klok dan Ragnar Oratmangoen. Sisanya diisi oleh nama-nama yang sudah biasa dipanggil.

    Sementara itu di lini tengah tampaknya langganan Timnas seperti Ivar Jenner harus rela tersisih dari skuad Patrick Kluivert. Begitu pula Rafael Struick yang turun level ke skuad U-23 di lini depan. Daftar 27 pemain ini akan dipersiapkan untuk dua laga uji coba melawan Kuwait pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 9 September 2025 di Stadion Bung Tomo Surabaya.

    Lalu, apakah nama-nama ini adalah pilihan yang tepat untuk melakoni FIFA Matchday bulan depan? Formasi seperti apa yang ingin diterapkan oleh Patrick Kluivert? Simak obrolannya hanya dalam d’Hattrick!

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (vys/vys)

  • Noel Ebenezer Kena OTT KPK, Netizen Ungkit Video Hukuman Mati Koruptor

    Noel Ebenezer Kena OTT KPK, Netizen Ungkit Video Hukuman Mati Koruptor

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan kali ini menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Penangkapan ini sontak menjadi sorotan publik, bukan hanya karena jabatannya, tetapi juga karena jejak digital Noel yang pernah lantang menuntut hukuman mati bagi koruptor.

    OTT KPK Jerat Wamenaker Noel

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi penangkapan Noel pada Rabu (20/8/2025) malam di Jakarta. OTT ini disebut terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    “Benar, ada giat tangkap tangan. Terkait pemerasan pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh.

    Selain Noel, KPK juga mengamankan sekitar 10 orang lainnya, serta menyita barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil, dan dua motor mewah Ducati. Saat ini Noel masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK dengan batas waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukumnya.

    Netizen Ungkit Jejak Digital Noel

    Kabar penangkapan Noel langsung memicu gelombang reaksi di media sosial, khususnya platform X, di mana namanya menjadi trending topic. Netizen ramai-ramai mengungkit video dan pernyataan lama Noel yang mengecam koruptor.

    Dalam sebuah cuplikan video dari acara ILC 2024 yang kembali viral, Noel pernah menyatakan rasa muaknya terhadap “politisi tua korup” dan mendukung regenerasi politik. Ia bahkan menyebut kehadiran Gibran Rakabuming sebagai cawapres sebagai bentuk perlawanan terhadap politisi korup.

    “Kita sudah muak dengan para politisi korup yang tua ini,” ujarnya kala itu.

    Selain itu, pada 17 Desember 2020, dalam diskusi bertajuk “Relawan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet” yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Noel dengan tegas menyatakan bahwa korupsi adalah “musuh terbesar bangsa” dan menyarankan hukuman mati bagi koruptor.

    Ia juga pernah memamerkan penandatanganan pakta integritas bersama Kepala BP2MI Benny Ramdani, menegaskan bahwa pejabat negara yang korup harus dihukum mati dan hartanya disita. “Pakta integritas nanti kontennya siapapun menteri yang korupsi siap dihukum mati dan dimiskinkan,” katanya saat itu.

    Namun, kini pernyataan-pernyataan itu justru menjadi bumerang.

    “Saya Buka lagi Jejak digital Immanuel Ebenezer alias Noel yg pernah bilang “Muak dengan Politisi Koruptor ” …dan Ternyata dia Sendiri yg di tangkap KPK 🤣🤣,” kata @Yurissa_Samosir.

    “Wakil Menteri Noel adalah satu -satunya anggota Kabinet Prabowo yang mendukung hukuman mati untuk koruptor. Aktivis 98 yang tidak kenal takut. Gigih, konsisten dan berintegritas. Layak diundang jadi narsum Talk Show Emerson Institute. Semoga beliau berkenan,” kata @malejkt3.

    “Semoga saja Bung Noel jadi Pioneer pertama yg menerima hukuman mati sesuai harapannya,Amiin,” ujar @gadisresidu_b3¡

    “Udah bisa dicoba ke si Noel hukuman mati bagi seorang koruptor. Soalnya dia paling kekeh dulu untuk menghukum mati seorang koruptor,” kata @PakarINTELek.

    [Gambas:Twitter]

    (afr/afr)

  • Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kejadian tersebut membuat geger masyarakat, termasuk pihak Istana Kepresidenan. 

    OTT terhadap Noel, sapaan akrab Immanuel, merupakan pertama kali terjadi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kejelasan konstruksi perkara, status hukum, hingga pihak yang diduga terlibat dalam OTT Immanuel Ebenezer akan disampaikan hari ini, Jumat (22/8/2025).

    “Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaallah besok siang,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam. Dia diduga melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di beberapa perusahaan.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan. 

    Dalam perkara ini, petugas hukum KPK telah mengamankan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Selain itu penyidik juga mengamankan 14 orang yang terdiri dari instansi negeri dan swasta. Salah satunya tentu saja Immanuel Ebenezer. 

    Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

    1. Terkait Pemerasan Sertifikasi K3 

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

    2. KPK Segel Ruang Kerja di Kemnaker 

    KPK menyegel salah satu ruangan yang terletak di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) usai melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap Immanuel Ebenezer.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa terdapat ruangan yang telah dipasang segel ‘Dalam Pengawasan KPK’ di kantor Kemnaker usai operasi senyap itu.

    “Ya [benar],” ujar Fitroh singkat melalui pesan teks kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025).

    Fitroh juga membenarkan pertanyaan Bisnis bahwa saat ini Wamenaker Immanuel Ebenezer, atau disapa Noel, sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    3. Mobil dan Moge Mewah Ikut Disita saat OTT 

    KPK menyita 15 mobil dan 7 motor dari hasil OTT kasus dugaan pemerasan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 22 unit kendaraan itu diamankan dari beberapa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

    Sampai saat ini jumlah kendaraan yang diamanatkan yaitu 22 unit; 15 kendaraan roda empat dan 7 kendaraan roda dua, katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/8/2025).

    Budi menyebutkan ada 14 orang yang telah diamankan. Adapun, mereka berasal dari instansi pemerintah dan pihak swasta yang ditangkap di beberapa lokasi, di antaranya Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    “Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang melakukan pemeriksaan secara intensif untuk menetapkan status hukumnya,” ujarnya.

    Budi belum dapat menjelaskan kronologi lengkap perkara tersebut dan memberkan identitas pihak yang ditangkap karena masih dalam pemeriksaan oleh tim KPK.

    4. Respons Istana dan Prabowo 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

    Hal ini disampaikannya saat didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025). 

    “Akan tetapi, Bapak Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan [Immanuel Ebenezer kena OTT KPK] dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” tutur Mensesneg.  

    Meski demikian, dia memberikan penilaian positif atas kinerja Immanuel Ebenezer selama hampir satu tahun terakhir di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan. Banyak hal yang sudah diselesaikan di tengah permasalahan yang harus dihadapi,” katanya.

    5. Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

    Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah merasa prihatin atas informasi tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah mendapatkan laporan langsung mengenai perkembangan operasi tersebut.

    “Baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan OTT oleh KPK. Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet merah putih diinformasikan menjadi salah satu yang terjaring OTT,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (21/8/2025). 

    Dia menegaskan, Presiden Ke-8 RI itu sejak awal selalu mengingatkan para pembantunya agar berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan.

    “Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Oleh karena itu, kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” katanya.

    Prasetyo menambahkan Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

    “Kami menghormati proses hukum. Dipersilakan untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti [bersalah], maka akan secepatnya dilakukan pergantian [reshuffle],” tegasnya.

  • Belum Bisa Pastikan Wamenaker Noel Kader Gerindra Atau Bukan, Dasco: Saya Akan Cek Lagi

    Belum Bisa Pastikan Wamenaker Noel Kader Gerindra Atau Bukan, Dasco: Saya Akan Cek Lagi

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan apakah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel merupakan kader partainya atau bukan. Meskipun, beberapa sumber menginformasikan bahwa Noel saat ini merupakan politikus Partai Gerindra.

    Dasco mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu status Nole di partai. Sehingga DPP Gerindra bisa memutuskan langkah selanjutnya terkait kasus hukum yang menjerat Noel.

    “Saya akan cek lagi. Saya cek lagi. Saya belum tau,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus.

    Sementara soal reshuffle kabinet, Dasco menilai, hal itu hanya Presiden Prabowo Subianto yang tahu. “Kalau ini mungkin ditanyakan kepada Mensesneg, mungkin lebih tepat,” katanya.

    Dasco pun tak mau menilai kinerja Noel selama menjadi Wamenaker, sebab sebagai wakil ketua DPR, ia langsung berhubungan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    “Saya kebetulan tidak sering interaksi, dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Ketenagakerjaan ya selama ini. Memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya,” ungkap Dasco.

    Kendati belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status Noel, Dasco menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi.

    “Sehingga yang pasti, presiden tidak akan melindungi. Bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji,” tegas Dasco.

  • Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1×24 Jam

    Istana Sebut Belum Ada Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tunggu 1×24 Jam

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menyatakan belum ada keputusan terkait penggantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah akan menunggu hasil proses hukum yang tengah berjalan.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).  

    “Belum, kan kita tunggu dulu 1×24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi kalau memang kemudian terbukti, ya kita akan segera melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang diistilahkan reshuffle? Belum tentu, tunggu dulu,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, dia menegaskan mekanisme pergantian pejabat di kabinet tidak serta-merta otomatis dilakukan. Menurutnya, ada birokrasi yang perlu diikuti prosesnya secara cermat dan tepat

    “Tidak kemudian langsung otomatis diganti ketika salah satu pejabat, karena ini wakil. Kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri, mekanismenya juga tidak selalu otomatis langsung hari itu juga. Bisa misalnya penjabat sementara, penugasan khusus, atau ad interim,” jelasnya. 

    Terkait kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri usai peristiwa OTT tersebut, Prasetyo justru menepis hal tersebut. 

    Dia mengatakan bahwa pejabat lain yang berada di dalam Kabinet Merah Putih tetap diminta untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Alasannya, agar kejadian saat ini menjadi rambu untuk seluruh kabinet.

    Tak hanya itu, dia menambahkan, laporan terkait OTT Wamenaker disampaikan langsung oleh jajaran Mensesneg kepada Presiden. Menurutnya, respons Presiden Prabowo lebih pada penyesalan karena peringatan soal integritas sudah berulang kali disampaikan. 

    “Bahwa, bapak [Presiden] ya menyayangkan. Menyayangkan, di tengah sudah berkali-kali diingatkan. Ya kalau terkejut wow-nya gitu ya, enggak. Oke, terima kasih ya,” ucap Prasetyo.

    Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK. 

    “Benar,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

  • Wamenaker Kena OTT KPK, Istana: Kalau Terbukti Secepatnya Diganti

    Wamenaker Kena OTT KPK, Istana: Kalau Terbukti Secepatnya Diganti

    Jakarta –

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Noel akan diganti jika terbukti bersalah dalam kasus yang membuatnya kena OTT.

    “Apabila nanti terbukti akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2025).

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mendapat informasi terkait OTT Noel. Dia mengatakan Prabowo menyerahkan proses hukum Noel kepada KPK.

    “Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan,” ujarnya.

    Prasetyo mengatakan pihaknya akan menunggu proses hukum terhadap Noel. Dia mengatakan kemungkinan reshuffle masih menunggu perkembangan proses hukum.

    “Kita tunggu dulu 1×24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang terbukti ya akan segera mungkin lakukan proses terhadap yang bersangkutan. Apakah itu akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle itu tunggu dulu,” tuturnya.

    Prasetyo juga bicara opsi posisi Wamenaker dikosongkan lebih dulu. Dia mengatakan ada mekanisme yang diatur terkait posisi pejabat di Kementerian.

    “Ketika salah satu pejabat, kalau ini wakil ya. kalau pun menteri kan mekanisme itu tidak selalu hari itu juga dilakukan pergantian, bisa juga pejabat sementara atau penugasan khusus, ad interim, mekanismenya ada,” ujarnya.

    Sebelumnya, Noel kena OTT KPK terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan K3. Noel diamankan bersama 10 orang lainnya.

    KPK juga menyita sejumlah kendaraan, termasuk motor Ducati, terkait OTT ini. Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang kena OTT.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/haf)

  • Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?

    Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

    Namun, dia menegaskan pertemuan itu tidak dilakukan pada hari peringatan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).

    “Enggak, presiden kan banyak agenda, belum karnaval, belum lain-lain. Pasti insyaallah akan ada pertemuan tapi enggak hari ini,” kata Puan.

    Meski belum menyebutkan waktu pasti, Puan menyatakan pertemuan Megawati dan Prabowo bisa saja dilakukan dalam waktu dekat.

    “Mungkin secepatnya… mungkin aja karena jadwal presiden dalam rangka 17-an masih padat,” ujarnya.

    Puan menegaskan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo nantinya tidak selalu harus berisi pembahasan serius.

    “Setiap pertemuan enggak harus ada pembahasan serius, nanti bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu cerita, dan makan enak,” ungkapnya.

    Terkait kemungkinan PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, Puan menyebut hubungan antara partainya dan Presiden Prabowo sudah dekat sejak lama.

    “Dari dulu sudah dekat kaya kakak adik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia juga menyinggung peluang reshuffle kabinet yang membuka ruang bagi PDIP, meski belum ada pembicaraan detail.

    “Kan PDIP sudah menyatakan bahwa kami akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan negara, dan akan meluruskan semua program untuk menjalankan visi Presiden Prabowo agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi belum ngomong tentang itu,” kata Puan.

    Lebih lanjut, Puan menyampaikan pesan Megawati soal peringatan HUT RI kali ini. Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati disebut sangat memperhatikan peran Paskibraka yang sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera tahun ini.

    “Sebagai BPIP, Bu Mega yang dulunya juga pernah menjadi Paskibraka tentu sangat konsen berkeinginan Paskibraka bisa menjadi satu tempat atau wadah yang betul bisa menjadi salah satu contoh bagaimana menghormati, menjalankan, dan melakukan semua hal terkait Pancasila khususnya di hari yang bermakna ini,” ujar Puan.

    Puan menambahkan, pesan Megawati untuk perayaan HUT ke-80 RI adalah agar seluruh rangkaian berjalan lancar, penuh makna, dan menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat.

    “Pelaksanaan 17 Agustus ini harus baik, lancar, pakem-pakemnya harus dilaksanakan. Artinya semua hal yang terkait dengan pelaksanaan upacara harus dilakukan baik, dan alhamdulillah sampai penurunan bendera semua berjalan baik,” kata Puan menyampaikan pesan ibunya.

  • Respons Puan soal Rumor "Reshuffle" Dikaitkan dengan PDI-P Nasional 17 Agustus 2025

    Respons Puan soal Rumor "Reshuffle" Dikaitkan dengan PDI-P Nasional 17 Agustus 2025

    Respons Puan soal Rumor “Reshuffle” Dikaitkan dengan PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengatakan bahwa belum ada pembicaraan mengenai kader yang bakal disiapkan mendukung pemerintah atau masuk dalam kabinet Merah Putih di internal partai.
    “Belum ngomong tentang itu (penyiapan kader),” kata Puan saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Namun, Puan menegaskan bahwa PDI-P sudah berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ditanyakan soal kemungkinan partainya mendapatkan kursi di kabinet Merah Putih.
    “Kan PDI-P sudah menyatakan bahwa kami akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan negara. Dan akan meluruskan semua program untuk menjalankan visi Presiden Prabowo agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujarnya.
    Bahkan, Puan sempat menyinggung bahwa hubungan PDI-P dengan Gerindra seperti kakak beradik saat ditanyakan mengenai kedekatan kedua partai dan kemungkinan masuk ke pemerintahan Prabowo.
    “Dari dulu sudah deket kayak kakak adik,” kata Ketua DPR RI ini.
    Sebagaimana diketahui, spekulasi Prabowo bakal melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet sempat mencuat seiring hangatnya hubungan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    Prabowo sempat melempar candaan kepada sejumlah elite PDI-P seperti Ketua DPP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto.
    Hal itu terjadi saat Prabowo meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025. Kepala Negara menyebut bahwa Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki hubungan kakak beradik dengan PDI-P.
    “Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi benar kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi enggak boleh koalisi satu,” kata Prabowo saat itu.
    PDI-P diketahui memang satu-satunya partai politik di parlemen, yang tidak masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.
    Namun, dalam Kongres VI PDI-P pada 2 Agustus 2025, Megawati menyatakan bahwa PDI-P akan menjadi partai penyeimbang. Artinya, tidak bergabung ke koalisi pemerintah dan tidak pula menjadi oposisi.
    “PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
    Dikonfirmasi mengenai pernyataan Megawati tersebut, politikus PDI-P Hendrawan Supratikno menjelaskan, artinya PDI-P bakal mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat dan keadilan.
    Namun, PDI-P juga siap memberikan masukan-masukan yang kritis dan konstruktif agar kebijakan yang diambil tepat dan efektif.
    Menurut Hendrawan, posisi sebagai peran penyeimbang yang diambil PDI-P bukan merupakan peran berburu kekuasaan dalam politik transaksional.
    “Jadi peran yang dimainkan adalah peran fungsional-transformasional,” ujar Hendrawan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Sentil Kinerja Para Menteri Prabowo yang Tidak Optimal, Sinyal Minta Reshuffle?

    Puan Sentil Kinerja Para Menteri Prabowo yang Tidak Optimal, Sinyal Minta Reshuffle?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani menyinggung pembantu presiden alias para menteri dalam pidato pembukaan sidang Nota Keuangan.

    Mulanya, Puan menjelaskan soal tugas dari legislator dalam mengawasi kinerja pemerintahan agar berjalan secara konstitusional, objektif dan bertanggung jawab.

    Dengan begitu, kata Puan, apabila para menteri tidak menunjukkan kinerja sebagaimana visi dan kebijakan presiden maka pihaknya bakal melakukan teguran.

    “Maka dengan segala hormat, izinkanlah kami bapak presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dia menilai apabila pembantu presiden tidak diawasi maka bisa saja melenceng dari visi presiden. Bahkan, setelah ditegur pun, para menteri bisa jadi berjalan sendiri-sendiri.

    “Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri.
    Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri,” imbuhnya.

    Dengan demikian, Puan menekankan bahwa teguran atau fungsi pengawasan DPR dilakukan agar para pembantu presiden dapat berjalan di koridor sesuai visi Asta Cita Prabowo.

    “Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” pungkas Puan.

  • 7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    Pesan dari Pati untuk Indonesia
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianati rakyatmu. Lengserkan Sudewo.
    TULISAN
    besar yang terpampang di spanduk yang dibawa pengunjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus 2025, tidak sekadar menyuarakan kekesalan warga Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupatinya Sudewo.
    Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang – sesuai dengan tantangan Sudewo sebelumnya – menjadi tumpahan kemuakan warga Pati yang selama ini terpendam.
    Aksi solidaritas yang terbangun secara spontan berhasil mengumpulkan logistik untuk keperluan para pengunjuk rasa.
    Mulai dari air mineral, roti hingga buah pisang disumbangkan sukarela oleh warga. Timbunan logistik tersebut memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati.
    Bahkan ada Paijan, pengemudi angkutan bajaj dari Jakarta yang rela menempuh perjalanan 12 jam dari Ibu Kota ke Pati hanya untuk menyumbang air minum dalam kemasan demi simpatinya untuk warga Pati.
    Wiharto, petani dari daerah Gunungsari, Pati, rela menyerahkan satu mini truk berisi buah pisang hasil panennya untuk para pengunjuk rasa (
    Cnnindonesia.com
    , 13 Agustus 2025).
    Kibaran bendera “One Piece” juga ikut dibentangkan para pendemo di Pati. Tentu saja di mata para pengibar, bendera “One Piece” sebagai perwujudan terjadinya kemunafikan, kejahatan serta tipu muslihat penguasa.
    Tidak saja dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang luar biasa, ternyata warga Pati juga mempersoalkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampungnya sendiri.
    Pemutusan hubungan kerja tenaga Kesehatan di RSUD RAA Soewondo yang semena-mena, penerapan lima hari masa sekolah tanpa kajian dan tanpa mendengar masukan dari pemangku kepentingan, serta janji-janji kampanye yang tidak terlaksana menjadi daftar “dosa” Sudewo yang selalu diingat warga Pati.
    Demonstasi terbesar yang baru terjadi di Pati itu memang berhasil menundukkan keangkuhan seorang Sudewo.
    Permintaan maaf dan pencabutan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang dilakukan Sudewo ternyata belum cukup di mata warga.
    Para pengunjuk rasa juga berhasil memaksa dan meyakinkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pati untuk segera bersidang dan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo sebagai bupati.
    Menariknya, Fraksi Partai Gerindra bersama partai-partai pengusung Sudewo di DPRD Pati seperti PKB dan Nasdem ikut menyetujui pembentukan Pansus pemakzulan Sudewo.
    Walaupun proses pemakzulan di DPRD memerlukan waktu, tapi setidaknya perjuangan warga Pati menjadi “inspirasi” dari cara serta pilihan penyaluran keresahan warga di berbagai daerah yang mengalami persoalan yang sama.
    Ada pesan-pesan keresahan dari rakyat di belahan Tanah Air manapun yang merasa telah “menitipkan” perjuangan pada warga Pati.
    Perjuangan warga Pati seakan ikut “menyuarakan” kesumpekkan warga di manapun yang kini tengah mengalami kekecewaan dengan “Sudewo-Sudewo” lain.
    Warga Kota Malang, Jawa Timur pun sedang kesal. Beberapa waktu lalu, karnaval di Mulyorejo, Sukun, Kota Malang, diwarnai kericuhan antara warga dan peserta karnaval akibat suara
    sound system
    yang terlalu keras, mengganggu warga yang sedang sakit.
    Warga Kota Malang mengaku kecewa dengan sikap aparat yang abai terhadap kenyamanan warga yang telah membayar pajak selama ini.
    Kenaikan PBB-P2 usai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari 0,055 menjadi 0,2 persen atau hampir 4 kali lipat pasti akan memberatkan warga (
    Ketik.com
    , 13 Agustus 2025).
    Warga Kota Cirebon yang terinspirasi dengan langkah perjuangan warga Pati, juga berencana turun ke jalan mengingat
    PBB juga melonjak hingga 1.000 persen.
    Kenaikan “yang gila-gilaan” tersebut merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Paguyuban Pelangi Cirebon menilai kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal.
    Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah warga juga dikagetkan dengan kenaikan PBB hingga 400 persen. Warga Kecamatan Ambarawa yang bisanya membayar pajak PBB Rp 160.000 di tahun kemarin, kini melonjak menjadi Rp 872.000 (
    Detik.com,
    12 Agustus 2025).
    Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga melakukan “perlawanan” saat membayar tagihan PBB-P2 yang melonjak dengan menggunakan uang koin.
    Sengaja pembayar pajak memperlihatkan upayanya menggunakan uang tabungan milik anaknya untuk membayar pajak Rp 1,2 juta dari sebelumnya yang Rp 300.000 di Kantor Bapenda Jombang (
    Kompas.com
    , 12/08/2025).
    Aksi-aksi penolakan pembayaran kenaikan pajak diperkirakan akan masif terjadi di berbagai daerah. Gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu harus diakui menjadi “pemantik” dari perlawanan lokal terhadap kebijakan kenaikan pajak yang tidak bijak.
    Bisa dibayangkan di saat rakyat tengah gunda gulana karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), semakin tingginya angka kriminalitas akibat pengangguran; timpangan penghasilan yang menimbulkan kecemburuan sosial; harga sembako yang semakin menggila dengan takaran yang rawan disalahgunakan; korupsi yang semakin merajalela setelah sebelumnya ramai dengan kejadian pemblokiran tabungan oleh PPATK dan kontroversi perampasan tanah, maka kenaikan pajak menjadi klimaks dari kejengahan rakyat terhadap kepengapan saat ini.
    Saya khawatir jika Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya tidak tepat dalam mengambil langkah antisipatif dan pengambilan keputusan, aksi demonstrasi besar di Pati akan berlanjut dan terus bermunculan di berbagai daerah.
    Kejadian Pati, Cirebon, Semarang, Jombang dan daerah lain adalah miniatur dalam skala kecil seperti fenomena “Arab Spring”.
    Fenomena jatuhnya pemerintahan akibat
    Arab Spring
    seperti rangkaian peristiwa revolusi dan protes yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.
    Protes yang bermula dari aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Tunisia menjadi pemicu awal gelombang protes di seluruh wilayah Tunisia.
    Akibatnya, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berhasil ditumbangkan setelah berkuasa selama lebih dari dua dekade.
    Dari Tunisia, gelombang protes terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan ekonomi.
    Beberapa pemerintahan seperti di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah berhasil digulingkan sebagai akibat dari gelombang protes ini, sementara yang lain mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik.
    Sebagai Presiden, Prabowo harus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak “ngotot” memperlakukan rakyat sebagai sapi perahan pajak.
    Kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Prabowo harus menegaskan kembali tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan daerah.
    Keberadaan dua wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri harusnya mempunyai fungsi dan tugas yang terukur.
    Pelaksanaan retreat kepala daerah yang memakan biaya besar ternyata tidak berdampak pada pola pikir kepala daerah. 
    Kepada Kepolisian dan aparat TNI, Prabowo sebaiknya memerintahkan untuk tetap mengedepankan langkah humanis nir kekerasan dalam mengatasi aksi-aksi unjuk rasa.
    Para pengunjuk rasa bukanlah musuh negara. Mereka tengah memperjuangkan perutnya, kehidupannya agar terus hidup di tengah kesulitan hidup yang semakin berat.
    Dan terakhir selaku Ketua Umum Partai Gerindra tempat afiliasi politik Bupati Pati Sudewo, dibutuhkan sikap Prabowo untuk mendorong partainya mendukung pemakzulan yang dikehendaki rakyat Pati.
    Upaya menjaga nama baik Gerindra di mata pemilih tidak boleh kalah karena ulah seorang Sudewo. Harga Gerindra terlalu mahal bagi kepongahan Sudewo.
    Bisa jadi pembelajaran dari Pati menjadi titik awal Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    terhadap kabinetnya.
    Isi kabinet pemerintahan sekarang terlalu gemoy dan kerap membuat gaduh yang tidak perlu serta hanya mendegradasi komitmen Prabowo dalam upaya mensejahterakan rakyat.
    Tanah subur tapi hidup tak makmur

    Di neg’riku Indonesia

    Tambang emas, intan permata

    Tapi entah siapa yang punya

    Kerja berat, peras k’ringat, banting tulang

    Pontang-panting dari berdiri sampai nungging

    Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin?

    Apa harus budi daya kalajengking?
    – (Lirik lagu “Kalajengking” oleh Pujiono)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.