Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Dikabarkan Kena Reshuffle, Budi Arie: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dikabarkan Kena Reshuffle, Budi Arie: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi kabar Kementerian Koperasi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digabung kembali. Budi Arie mengatakan penggabungan kembali dua kementerian tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu hak prerogatif Presiden,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Saat ditanya mengenai lebih lanjut soal pergantian dirinya dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, Budi Arie bilang belum mendapatkan kabar tersebut. Ia menilai pergantian menteri adalah hak prerogatif Prabowo.

    “Itu hak prerogatif presiden. Belum (dapat informasi terkena reshuffle),” jelasnya.

    Ia pun membantah akan mengunjungi Istana Kepresidenan hari ini. Budi menerangkan dirinya akan berfokus untuk mengurus rakyat.

    “Engga, belum ada pemberitahuan. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat,” tambah dia.

    Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle hari ini. Ada beberapa tokoh yang dikabarkan kena reshuffle, termasuk Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie.

    (acd/acd)

  • Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Kurang Bayar Pajak Properti

    Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Kurang Bayar Pajak Properti

    London –

    Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner mengundurkan diri setelah mengakui kurang bayar pajak properti. Mundurnya Rayner menjadi pukulan telak bagi pemerintahan PM Inggris, Keir Starmer.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (6/9/2025), Rayner memutuskan mengundurkan diri “mengingat temuan” investigasi independen yang menyimpulkan bahwa ia tidak “mengindahkan peringatan” dari nasihat hukum yang diterimanya dan telah melanggar aturan menteri.

    Rayner mengakui telah kurang bayar pajak properti atas pembelian sebuah flat, dan menyalahkan kesalahan tersebut pada saran yang “tidak akurat”.

    Setelah sebuah laporan independen pada hari Jumat (6/9) menyatakan ia telah melanggar aturan menteri, Rayner menyerahkan pengunduran dirinya kepada PM Keir Starmer. Rayner menyebut temuan tersebut dan “dampaknya terhadap keluarganya” menjadi alasan dirinya untuk meninggalkan jabatan Wakil PM Inggris.

    Rayner pernah dianggap sebagai calon penerus Starmer karena popularitasnya di kalangan akar rumput partai. Wanita tersebut tumbuh besar di Stockport, di pinggiran Manchester di Inggris barat laut.

    Sejak usia dini, ia bertanggung jawab merawat ibunya, yang bipolar dan menderita depresi, sementara ayahnya sering tidak ada di rumah.

    Starmer Reshuffle Kabinet

    PM Inggris Keir Starmer melakukan perombakan (reshuffle) kabinet setelah Rayner mundur dari jabatan Wakil PM Inggris. Starmer mengangkat seorang wakil PM baru, menteri luar negeri (menlu), dan menteri dalam negeri (mendagri) pada hari Jumat dalam perombakan besar-besaran.

    Jabatan mendagri kemudian dijabat Shabana Mahmood yang sedianya menjabat menteri kehakiman.

    Starmer tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi Rayner setelah penasihat independen Inggris memutuskan bahwa wakilnya itu telah melanggar kode menteri dengan tidak membayar pajak yang benar.

    Rayner, 45, adalah menteri kedelapan, dan paling senior, yang meninggalkan tim Starmer, dan yang paling merusak setelah pemimpin Inggris itu menawarkan dukungannya ketika ia pertama kali dituduh menghindari pajak sebesar 40.000 pound ($54.000).

    Rayner meminta maaf kepada Starmer dalam surat pengunduran dirinya. “Saya sangat menyesali keputusan saya untuk tidak mencari nasihat pajak spesialis tambahan,” katanya.

    (jbr/dhn)

  • Selamat Ginting Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo

    Selamat Ginting Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik & Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting merespons kerusuhan demo sejak 25 Agustus 2025 lalu.

    Hal itu kata dia tak terlepas dari adanya pertarungan elit di dalamnya. Baik elit lokal maupun elit global. Olehnya itu akan sulit mengungkap siapa pelaku di balik kerusuhan yang terjadi. 

    Menurutnya, harus dibedakan antara massa aksi dengan massa perusuh. Melihat para pihak yang tertangkap rata-rata berumur 19-25 tahun. Rata-rata para pencari kerja. Banyak yang sedang mencari kerja. 

    “Bisa jadi orang-orang ini yang pernah punya catatan hukum di polsek-polsek, kemudian mereka beredar lagi. Patut diduga massa telah diatur setelah demo 25 Agustus itu,” ujarnya dikutip Forum Keadilan TV, Kamis, (4/9/2025).

    Dia juga menghubungkan dengan elit pemerintah yang terancam di reshuffle menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Lalu ada elit global. “Kita sekarang masuk dalam pertarungan global. Dimana tiga negara adidaya yakni Amerika, Tiongkok dan Rusia tengah berebut pengaruh,” jelasnya.

    “Kemudian oligarki lama yang sudah lama selama sepuluh tahun Jokowi, sekarang mereka terancam. Kemudian bersatu dengan orang-orang yang frustasi dengan kondisi ekonomi. Jadi semuanya menyatu,” tambahnya.

  • Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Jakarta –

    Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di United Kingdom (UK) atau Britania Raya menyampaikan sikap terkait situasi terkini di Indonesia. Para akademisi RI itu mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyuarakan aspirasi secara damai.

    “Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami menyerukan pada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan terus menyuarakan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindari segala bentuk kekerasan,” kata para akademisi RI di UK, dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

    Mereka mengatakan tujuan menyampaikan aspirasi adalah menuntut keadilan. Mereka mengimbau untuk saling jaga.

    “Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar. Waspadai setiap upaya yang mencoba memecah belah rakyat dalam dengan meletupkan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat dan keresahan tetap murni dan berintegritas,” jelasnya.

    Berikut poin-poin pernyataan akademisi RI di UK:

    1.⁠ ⁠Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait, untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Kami juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh untuk memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan kita melaksanakan kerja secara profesional.

    2.⁠ ⁠Kami mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Kami terutama menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.

    4.⁠ ⁠Kami menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, Salah satunya, secara konkret, kami meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi hari Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

    5.⁠ ⁠Kami mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tetapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.

    6.⁠ ⁠Kami menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.

    Britania Raya, 1 September 2025.

    Akademisi Indonesia di Britania Raya:
    1.⁠ ⁠Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University
    2.⁠ ⁠Dr. Siti Sarah Muwahidah, University of Edinburgh
    3.⁠ ⁠Dr. Galih Ramadana Suwito, University College London
    4.⁠ ⁠Dr. Dhanan Sarwo Utomo, Heriot-Watt University
    5.⁠ ⁠Dr. Desy Pirmasari, University of Leeds
    6.⁠ ⁠Dr. Betty Featherstone, Canterbury Christ Church University
    7.⁠ ⁠Dr. Kandrika Pritularga, Lancaster University
    8.⁠ ⁠Dr. Parulian Sihotang, University of Dundee
    9.⁠ ⁠Dono Widiatmoko, University of Derby
    10.⁠ ⁠Dr. Sigit Wibowo, Glasgow Caledonian University
    11.⁠ ⁠Dr. Soe Tjen Marching, SOAS University of London
    12.⁠ ⁠Dr. Endah Saptorini, Bournemouth University
    13.⁠ ⁠Dr. Zahrina Mardina, University of Leeds
    14.⁠ ⁠Ade Indah Muktamarianti, University of Cambridge (alumnus), Fauna & Flora
    15.⁠ ⁠Dr Dian Mayasari, University of Wales Trinity St David
    16.⁠ ⁠Muhammad Nabil Satria Faradis, University of Cambridge

    (lir/azh)

  • CBA Desak Prabowo Lakukan Reshuffle, Singgung Peran Dasco yang Hilang

    CBA Desak Prabowo Lakukan Reshuffle, Singgung Peran Dasco yang Hilang

    GELORA.CO –  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah sejumlah partai politik menonaktifkan kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) harus segera diikuti dengan tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Uchok, publik menunggu keberanian Presiden untuk melakukan “pembersihan” atau pencopotan sejumlah pejabat di kabinet merah putih.

    “Hal ini perlu dilakukan karena banyak permintaan publik untuk segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau Prabowo tidak melakukan bersih-bersih berarti Prabowo bukan dambaan publik,” tegas Uchok, Senin (1/9).

    Uchok juga menyoroti sikap politisi Partai Gerindra, Dasco, yang dinilai tidak seperti biasanya. Ia menilai Dasco, yang biasanya vokal dalam merespons dinamika politik, kali ini tampak diam seribu bahasa di tengah gelombang demonstrasi. “Biasa Dasco bernyanyi merdu bisa menyelesaikan persoalan bangsa dalam hitungan jam. Kok tiba-tiba menghilang ditelan hiruk pikuk isu kemarahan rakyat kepada DPR,” ujarnya.

    Sementara itu, sejumlah partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari keanggotaan DPR RI. Partai NasDem melalui Ketua Umumnya, Surya Paloh, memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem DPR RI, berlaku efektif mulai Senin ini.

    Langkah serupa diambil Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP), PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN DPR RI.

    Adapun Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarmuji juga mengumumkan penonaktifan Adies Kadir dari Fraksi Golkar DPR RI dengan alasan penegakan disiplin dan etika anggota dewan.

  • Dzuriyyah Bani Kholil di Bangkalan Serukan Deklarasi Damai, Minta Semua Pihak Tahan Diri Surabaya 31 Agustus 2025

    Dzuriyyah Bani Kholil di Bangkalan Serukan Deklarasi Damai, Minta Semua Pihak Tahan Diri Surabaya 31 Agustus 2025

    Dzuriyyah Bani Kholil di Bangkalan Serukan Deklarasi Damai, Minta Semua Pihak Tahan Diri
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Memanasnya aksi demonstrasi di berbagai daerah menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya adalah Dzurriyah Bani Kholil di Kabupaten Bangkalan, yang mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperkeruh kondisi tersebut.
    Seruan damai itu disampaikan oleh para ulama sepuh di Pondok Pesantren Syaikhona Kholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sore ini.
    Perwakilan Bani Kholil, KH Imam Buchori Cholil menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan serta para korban dalam aksi demonstrasi tersebut.
    “Kami mengucapkan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya ananda Affan Kurniawan dan semua korban yang meninggal dalam aksi yang terjadi di berbagai daerah,” ucapnya, Minggu (31/8/2025).
    Selain itu, pihaknya meminta agar seluruh pihak dapat menahan diri agar tidak semakin memperburuk kondisi.
    “Kami memohon semua pihak untuk bisa menahan diri, agar ketenangan dan kondusivitas di masyarakat menjadi hal yang utama,” ucapnya. 
    Salah satu ulama sepuh di Kabupaten Bangkalan itu juga mengimbau agar masyarakat membaca doa dan amalan di lingkungan masing-masing.
    “Hal itu bertujuan untuk keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia,” ucapnya. 
    Pihaknya juga meminta pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga kondisi masyarakat tidak semakin memanas dan bisa kembali kondusif.
    “Kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden, supaya bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat secara komprehensif dan menyeluruh, di antaranya
    reshuffle
    kabinet dan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tutur dia.
    Seruan damai ini dihadiri oleh KH Imam Buchori Cholil, KH M Syafik Rofi’i, KH Imron Abd Fattah, KH Abd Kadir Rofi’i, KH Shofwan Tajul, KH Muadz Makki, dan KH Hasan Iraqi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, merespons unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota besar Indonesia beberapa hari terakhir.

    Unjuk rasa ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, namun pengunjuk rasa yang bertahan hingga malam hari melakukan pembakaran gedung hingga penjarahan di rumah pejabat.

    Informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.

    “Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota ⁦DPR RI⁩,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.

    “Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa,” sebutnya.

    Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.

    “1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi,” Herwin menuturkan.

    “Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi,” tambahnya.

    Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya,” tandasnya.

  • Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. 

    Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.

    Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.

    “Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.

    Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.

    Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.

    “Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.

    Evaluasi Kinerja Menteri 

    Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.

    “Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.

    Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.

    “Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara. 

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.

    Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.

    “Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.

    Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.

    Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.

    “Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.

    Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

    “Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

    Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

    “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

    Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

    “Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.

  • Golkar Yakin OTT Wamenaker Belum Jadi Indikator Prabowo Reshuffle Kabinet

    Golkar Yakin OTT Wamenaker Belum Jadi Indikator Prabowo Reshuffle Kabinet

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel telah ditahan KPK usai ditetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai OTT Wamenaker itu belum menjadi indikator bagi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet.

    “Bukan indikator kuat,” kata Sarmuji saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

    Noel terjaring OTT KPK pada Rabu (20/8). Dia lalu diumumkan tersangka dan ditahan KPK pada Jumat (22/8). Beberapa jam berselang, Prabowo meneken surat keputusan presiden terkait pencopotan Noel dari jabatan Wamenaker.

    Meski yakin belum akan ada reshuffle, Sarmuji mengatakan keputusan pergantian anggota kabinet menjadi wewenang mutlak dari Prabowo.

    “Semua kembali kepada Presiden karena kewenangan ada di beliau,” jelas Sarmuji.

    “Presiden pasti akan menimbang situasi apakah jabatan Wamen perlu diisi segera atau tidak. Kalau bagi kami diisi boleh, nggak diisi jiga tidak apa-apa,” ucap Sarmuji.

    Istana Minta Kasus OTT Noel Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan, untuk sekali lagi benar-benar Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak pidana korupsi,” kata Pras melalui sebuah video yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Noel resmi diumumkan tersangka oleh KPK pada Jumat (22/8). Setelah itu, Pras menjelaskan, Prabowo langsung mengambil langkah dengan menandatangani keppres pencopotan Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

    “Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Pras.

    Istana menegaskan Prabowo tidak akan memberikan amnesti terkait OTT Noel. Istana menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

    (ygs/dhn)