Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Sepekan, Prabowo reshuffle kabinet hingga Rahayu Saraswati mundur

    Sepekan, Prabowo reshuffle kabinet hingga Rahayu Saraswati mundur

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinet hingga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mundur dari parlemen.

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Prabowo reshuffle 5 kementerian dan lantik Menteri Haji-Umrah

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih, Senin (8/9).

    Mensesneg Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo lantik 4 menteri dan 1 wamen, Purbaya gantikan Sri Mulyani

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Dari Abu Dhabi, Presiden Prabowo tiba di Bali untuk cek dampak bencana

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (13/9), dan langsung bergerak untuk mengecek dampak bencana banjir di sejumlah titik di Kota Denpasar.

    Pesawat kepresidenan yang mengangkut Presiden Prabowo mendarat di Lanud I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 12.00 WITA, setelah pesawat itu lepas landas dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (13/9) pagi.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Raja Juli minta maaf ke Prabowo soal main domino dengan Azis Wellang

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi IV DPR RI, dan masyarakat terkait foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Azis Wellang.

    “Dari hati terdalam saya mohon maaf sebesar besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV DPR mitra saya, terutama kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet Lagi di Oktober

    Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet Lagi di Oktober

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, memberi apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang merombak Kabinet Merah Putih usai gelombang demonstrasi besar akhir Agustus 2025.

    Salah satu keputusan paling menonjol adalah pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap keresahan masyarakat.

    “Mantap, dua jempol,” ujar Mahfud sembari mengacungkan jempol saat hadir di siniar Curhat Bang Denny Sumargoyang tayang Kamis, 11 September 2025.

    Mahfud menjelaskan, kerusuhan yang terjadi kala itu merupakan akumulasi ketidakpuasan rakyat akibat aspirasi yang tak terjawab.

    Ia menilai penanganan situasi pascademonstrasi harus dilakukan dalam dua tahap: langkah cepat (quick win) untuk meredakan keadaan, serta langkah jangka menengah hingga panjang yang lebih mendasar.

    “Langkah pertama, apapun caranya keadaan harus segera normal. Itu dilakukan Presiden Prabowo dengan memerintahkan Polri dan TNI bergerak. Hasilnya, situasi cepat mereda,” ucap Guru Besar Hukum Tata Negara itu.

    Setelah stabil, lanjut Mahfud, Presiden mengambil langkah lanjutan dengan melakukan reshuffle.

    “Kita semua memang mendorong reshuffle, karena ada pejabat yang tidak profesional, bermasalah secara politik, bahkan terindikasi pelanggaran hukum. Jadi menurut saya langkah ini tepat,” katanya.

    Meski demikian, Mahfud menilai perombakan ini belum akhir. Ia memprediksi pada Oktober 2025 akan ada reshuffle lagi karena masih ada pejabat yang dinilai belum memenuhi syarat kompetensi dan integritas.

    Selain soal kabinet, Mahfud juga menyoroti rencana pemerintah untuk mempercepat reformasi politik, termasuk revisi UU Pemilu, UU DPR, serta penyelesaian RUU Perampasan Aset yang sudah mangkrak sejak 2015.

    “Awalnya RUU Perampasan Aset dijadwalkan 2026, tapi sekarang ditargetkan rampung tahun ini. Itu bagus, karena sejak 2018 draftnya sudah selesai tapi DPR tak kunjung membahas,” ujarnya.

    Dalam percakapan itu, Denny Sumargo menilai demonstrasi yang sempat memanas justru membawa hasil positif. Mahfud pun sepakat, menegaskan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.

    “Ada protes, ada yang menanggapi, negara berjalan. Sekarang demonstrasi sudah kembali normal,” tutup Mahfud.***

  • 2 Ada Apa dengan Dito Ariotedjo? Nasional

    2 Ada Apa dengan Dito Ariotedjo? Nasional

    Ada Apa dengan Dito Ariotedjo?
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    RESHUFFLE
    kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu, menyisakan pertanyaan besar yang belum terjawab di ruang publik.
    Dari sejumlah pergantian menteri, perhatian tertuju pada satu keputusan yang berbeda dari biasanya: pencopotan Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Bukan hanya karena dilakukan secara tiba-tiba, tetapi juga karena jabatan itu dibiarkan kosong tanpa pengganti definitif atau Ad Interim.
    Langkah yang jarang terjadi, sekaligus menyisakan tanda tanya politik memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo.
    Dito sejatinya bukan figur sembarangan. Ketika diangkat pada April 2023 oleh Presiden Jokowi menggantikan Zainudin Amali yang mundur, ia dipandang sebagai simbol regenerasi.
    Usianya yang kala itu baru 33 tahun menjadikannya menteri termuda dalam kabinet, bahkan di era pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, termasuk pula di kabinet Prabowo.
    Dengan latar belakang sebagai pengusaha muda sekaligus kader Partai Golkar, ia tampil sebagai wajah baru yang diharapkan bisa membawa semangat segar bagi dunia kepemudaan dan olahraga Indonesia.
    Dalam narasi politik, penunjukannya saat itu sekaligus menjadi cara Jokowi memperlihatkan bahwa kabinetnya masih memberi ruang dan kesempatan bagi generasi baru.
    Setelah Jokowi selesai, Dito kemudian dipercaya lagi masuk kabinet, oleh Presiden Prabowo ia kembali memimpin Kemenpora. Sekalipun saat itu ada nama-nama lain yang sempat mengemuka.
    Namun, perjalanan Dito di kursi Menpora boleh dikata, berjalan biasa-biasa saja. Program-program kepemudaan belum banyak melahirkan terobosan.
    Sementara sektor olahraga masih diwarnai masalah klasik tata kelola, pendanaan, dan konflik internal sejumlah organisasi cabang olahraga.
    Prestasi atlet memang tetap ada, tetapi publik menilai hal itu lebih karena kerja keras cabang olahraga dan individu atlet, bukan dampak langsung dari kebijakan struktural kementerian.
    Sosok Dito yang cenderung
    low profile
    juga membuatnya kurang menonjol dalam pemberitaan, seolah keberadaannya tidak memberi warna kuat dalam dinamika pemerintahan, politik, olahraga dan kepemudaan.
    Di luar soal kinerja, posisi Dito beberapa waktu lalu dibayangi isu yang lebih serius. Namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi menara base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
    Ia memang tidak pernah berstatus tersangka maupun saksi resmi, bahkan sudah membantah keterlibatan. Namun  dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta hukum.
    Isu keterkaitan dengan kasus besar tetap menempel, dan dalam situasi di mana Presiden membutuhkan stabilitas di awal masa jabatan, keberadaan seorang menteri yang pernah disorot atau setidaknya masih dikaitkan dengan satu kasus bisa dianggap sebagai beban.
    Langkah Presiden yang mencopot Dito, mendadak tanpa langsung menunjuk pengganti justru semakin memantik spekulasi atau multi interpretasi.
    Tradisi
    reshuffle
    selama ini hampir selalu menghadirkan pengisi baru dalam waktu yang sama, baik dari kalangan partai politik koalisi maupun dari figur profesional.
    Kali ini berbeda. Posisi Menpora dibiarkan kosong, bahkan tanpa diisi. Seperti Menko Polkam Budi Gunawan yang turut dicopot langsung diisi Sjafrie Sjamsoeddin yang juga adalah Menteri Pertahanan sebagai Ad Interim. Begitupun menteri lainnya.
    Banyak yang membaca ini sebagai sinyal adanya dinamika politik lebih besar. Namun, bisa jadi Prabowo memang ingin memastikan sosok yang tepat, tidak saja secara kapasitas, juga representasi politik, sehingga perlu waktu.
    Bisa pula karena ada alasan yang sangat personal, yang satu waktu akan juga terungkap ke publik. Sehingga langkah ini menjadi bagian dari kalkulasi Prabowo mengurangi beban, sekalipun pada sisi lain turut menambah komplikasi.
    Bagi Partai Golkar, keputusan ini jelas kurang menguntungkan secara politik. Bagaimanapun Dito adalah representasi kader muda yang berhasil masuk kabinet, sekaligus simbol distribusi kursi untuk menjaga keseimbangan koalisi.
    Menyikapi ini, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agaknya memilih bersikap hati-hati. Ia menekankan bahwa keputusan
    reshuffle
    adalah hak prerogatif Presiden, sembari tetap mendorong atau mengusulkan kadernya sebagai pengganti.
    Namun, sulit dibantah bahwa ada ketidaknyamanan dalam tubuh partai, apalagi ketika kursi itu tidak langsung dikembalikan kepada Golkar atau diisi figur lain yang dekat dengan partai.
    Dalam kerangka lebih luas, pencopotan Dito sekaligus bisa dibaca sebagai simbol transisi kekuasaan secara substantif. Melihat realitas politik terkini, tak bisa memungkiri anasir politik Jokowi pelan-pelan mulai digerus dari lingkaran Istana.
    Pun presiden tampaknya atau mungkin saja ingin memastikan kabinetnya bersih dari potensi isu hukum—Budi Arie juga relevan dalam konteks ini—meski harus mengorbankan wajah muda yang pernah digadang-gadang sebagai harapan baru.
    Bahwa jabatan Menpora kemudian dibiarkan kosong, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, menunjukkan Prabowo ingin memastikan sosok pengganti yang selain mampu mendorong prestasi olahraga, juga mampu mengonsolidasikan potensi pemuda, pasca-Agustus kelabu yang lalu.
    Kisah Dito Ariotedjo juga sejatinya memperlihatkan betapa rapuhnya posisi seorang menteri di tengah dinamika dan pusaran politik nasional yang kadang sulit diprediksi.
    Ia datang dengan harapan besar, tetapi pergi dengan meninggalkan tanda tanya. Pernah dielu-elukan sebagai simbol regenerasi, tetapi akhirnya tersisih karena kombinasi faktor kinerja, persepsi publik, isu personal dan kalkulasi politik.
    Pertanyaan “ada apa dengan Dito” mungkin tidak akan menemukan jawaban tuntas, setidaknya dalam waktu dekat ini karena berbagai alasan.
    Namun, dari sini publik kembali diingatkan bahwa dalam politik Indonesia, loyalitas, persepsi, dan kepercayaan sering kali lebih menentukan daripada sekadar usia muda atau semangat perubahan yang dibawa seorang tokoh.
    Pada akhirnya, episode jatuh atau terjungkalnya Dito dari kursi kabinet bukan hanya soal dirinya sebagai individu. Ia adalah cermin atau konsekuensi dinamika politik yang jauh lebih besar.
    Tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana prioritas diatur, dan bagaimana seorang menteri bisa sewaktu-waktu kehilangan jabatan atau didepak tanpa banyak penjelasan.
    Politik di Indonesia, seperti yang sudah sering terbukti, selalu penuh dengan kejutan. Dan pencopotan Dito Ariotedjo adalah salah satunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Dinilai Manfaatkan Kerusuhan Agustus untuk Reshuffle, Selamat Ginting: Akan Ada Kocok Ulang Kabinet Tahun Ini

    Presiden Prabowo Dinilai Manfaatkan Kerusuhan Agustus untuk Reshuffle, Selamat Ginting: Akan Ada Kocok Ulang Kabinet Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting menyebut Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kerusuhan Agustus lalu. Dalam hal ini melakukan perombakan kabinet.

    “Pertama menurut saya, ini adalah respons terhadap kondisi Agustus kelabu itu,” kata Slamet dikutip dari YouTube Abraham Samad SpakUp, Jumat (12/9/2025).

    “Demo, rusuh, dimanfaatkan oleh Prabowo sehingga kalau ada orang direshuffle bisa dipahami. Ada sebab akibat,” tambahnya.

    Ia menyinggung Geng Solo. Di tubuh kabinet Prabowo, ada sejumlah menteri dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    “17 menteri warisan Jokowi dan juga relawan yang masuk di dalam kabinet Geng Solo ini, akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.

    Momentum Agustus kemarin, dinilainya jadi pintu masuk.

    “Jadi, kerusuhan Agustus 2025 ini itu menjadi alasan bagi Prabowo, sudah waktunya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya,” ujarnya.

    Ia meyakini, perombakan kabinet tidak hanya sekali saja untuk satu tahun periode Prabowo. Akan ada reshuffle selanjutnya.

    “Ini tidak berhenti di periode ini. Akan ada reshuffle kedua, akan ada reshuffle ketiga di satu tahun itu,” terangnya.

    “Itu akan lebih besar-besaran lagi menurut analisis saya,” sambungnya.

    Walau demikian, ia mengingatkan, perombakan kabinet itu bukan untuk menata kabinet.

    “Ini alih-alih menata kabinet, tapi sesungguhnya Prabowo sedang melakukan kondisi politik di kabinetnya. Di internalnya,” paparnya.

    “Jadi dia melihat bahwa kebutuhan strategis mesti diambil, terutama di level yang paling tinggi sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yaitu Budi Gunawan,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Beri Kesempatan Menteri Keuangan Baru

    Beri Kesempatan Menteri Keuangan Baru

    Jakarta –

    Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan selalu menjadi sorotan publik. Dinamika perdebatan publik mengenai pergantian Menteri Keuangan ini langsung meningkat ketika hari pertama pengumuman adanya reshuffle Kabinet Merah Putih. Bahkan di hari pertama pengangkatan Menteri Keuangan yang baru, pasar sempat merespon negatif.

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat melemah. Namun untungnya respon negatif ini hanya bersifat reaksioner sesaat karena di hari kedua IHSG dan nilai tukar rupiah sudah mulai mengalami “reborn”.

    Tantangan Menteri Keuangan Baru

    Dinamika perdebatan publik mengenai pergantian Menteri Keuangan ini cukup dapat dipahami. Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat teknokratis, tetapi juga aktor politik-ekonomi yang menentukan arah kebijakan fiskal, stabilitas makro, dan persepsi pasar.

    Dalam waktu bersamaan, terdapat tantangan yang tidak ringan yang akan dihadapi Menteri Keuangan salah satunya adalah mengurangi anomali pertumbuhan ekonomi yang terjadi di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Fenomena “anomali pertumbuhan” ini harus menjadi prioritas menteri keuangan baru. Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan sekadar angka statistik, melainkan harus mampu menciptakan lapangan kerja layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah, serta memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

    Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga relatif tinggi, di atas lima persen. Namun di sisi lain, berbagai anomali justru dirasa mulai muncul di lapangan, menimbulkan pertanyaan apakah pertumbuhan itu benar-benar berkualitas.

    Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) justru dirasa mulai meningkat. Banyak perusahaan, khususnya di sektor manufaktur dan tekstil, mengurangi kapasitas produksi karena melemahnya permintaan global maupun domestik yang disebabkan oleh membanjirnya impor pakaian bekas.

    Hal ini memunculkan pengangguran baru baik yang sifatnya pengangguran terbuka maupun yang terselubung (setengah menganggur).

    Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setengah tahun ini malah menggeser pekerja sektor formal ke sektor informal. Lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia masih berada di sektor informal.

    Data ini memperlihatkan rapuhnya struktur ekonomi. Alih-alih menyerap tenaga kerja ke industri modern dengan produktivitas tinggi, pertumbuhan yang terjadi dalam enam bulan terakhir justru mendorong banyak orang ke sektor perdagangan kecil atau jasa informal yang rentan terhadap perubahan.

    Indikator lain yang harus diperhatikan oleh Menteri Keuangan yang baru adalah turunnya jumlah tabungan masyarakat kelas menengah bawah, khususnya dengan saldo di bawah Rp100 juta. Fenomena ini populer disebut “mantab” (makan tabungan).

    Artinya, pertumbuhan ekonomi belum benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat menengah bawah. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah atas yang menjadikan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat masih cenderung tinggi.

    Kredit perbankan, yang biasanya menjadi motor pertumbuhan dan penggerak roda industri, justru mulai memperlihatkan perlambatan. Penyaluran kredit bank di akhir pertengahan tahun 2025 hanya tumbuh di sekitaran tujuh persen.

    Penurunan ini bukan hanya karena kehati-hatian bank, tetapi lebih karena melemahnya permintaan kredit dari dunia usaha. Bahkan risiko dunia usaha juga meningkat yang diperlihatkan dengan naiknya angka Non-Performing Loan (NPL) kredit perbankan. Kondisi ini menjadikan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

    Di waktu bersamaan, sektor UMKM juga mengalami tekanan. Kredit UMKM di beberapa sektor mengalami penurunan. Padahal selama ini UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbanyak. Kondisi ini menggambarkan naiknya risiko ekonomi dan menurunnya kepercayaan perbankan terhadap keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

    Apa yang Harus Dilakukan Menteri Keuangan Baru?

    Menghadapi situasi ini, Menteri Keuangan baru tidak bisa hanya berfokus pada target angka pertumbuhan. Yang lebih penting adalah kualitas dari pertumbuhan itu sendiri.

    Menteri Keuangan yang baru harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan decent job (pekerjaan layak), mendorong UMKM naik kelas, memperluas kelas menengah, dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

    Program mengguyur likuiditas perbankan dengan dana milik pemerintah yang mencapai RP200 triliun demi mendorong pertumbuhan ekonomi cukup dapat dipahami. Namun langkah ini adalah resep generik jangka pendek.

    Program ini juga harus dijalankan ekstra hati-hati. Jika likuiditas di lembaga perbankan terlalu berlebih maka hasilnya bisa kontraproduktif dengan tujuan semula, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mendorong UMKM dan industri padat karya.

    Saat ini likuditas di sektor perbankan sudah cukup ample. Lembaga perbankan memiliki dana yang sangat cukup untuk disalurkan menjadi kredit. Namun permasalahan utama yang dihadapi sektor perbankan saat ini adalah rendahnya permintaan (demand) kredit.

    Pertumbuhn kredit yang hanya sekitar tujuh persen bukan disebabkan karena rendahnya likuiditas, namun karena permintaan pasar tidak banyak. Sektor riil terutama industri pengolahan dan UMKM tidak bergerak cepat seperti yang diharapkan sehingga ekspansi usaha juga tidak berjalan cepat.

    Menambah likuiditas di tengah permintaan yang rendah dan risiko yang meningkat dikhawatirkan malah akan menjadi racun bagi lembaga perbankan.

    Apalagi lembaga perbankan tidak boleh menyalurkan dana berlebihnya ke portofolio keuangan seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan juga Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Jika dipaksakan disalurkan ke dalam kredit maka besar kemungkinan akan terpilih kreditor-kreditor yang tidak berkualitas yang akan berpotensi meningkatkan NPL. Jika tetap dibiarkan mengendap maka bank akan mengalami kenaikan biaya modal karena menanggung biaya simpanan.

    Bisa saja bank mensiasati dengan mengganti dana yang disalurkan dimana dana yang disalurkan menjadi dana pemerintah dan dana yang mengendap menjadi dana milik umum.

    Namun hal itu tidak menyelesaikan masalah karena ibarat mengganti kantong, dari kantong kiri menjadi kantong kanan. Langkah ini hanya menyelesaikan permasalahan politis saja alih-alih masalah ekonomi dan tata kelola penyaluran kredit.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Oleh karena itu, kebijakan mengguyur likuiditas harus disertai dengan kebijakan lain yang dapat menciptakan permintaan di pasar kredit. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Program MBG dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada gizi anak sekolah, tetapi juga sebagai sumber permintaan bagi produk-produk berbasis kearifan lokal. Program MBG bisa diarahkan untuk menjadi faktor pendorong perekonomian daerah berbasis produk-produk pangan lokal.

    Agar program MBG dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi, dibutuhkan lembaga produksi dan distribusi yang kuat dalam hal ini program Koperasi Merah Putih yang ada di setiap desa bisa menjadi program pendukung yang sangat kuat.

    Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dari program Menteri Keuangan baru ini terletak pada integrasi kedua program ini. Program MBG menciptakan permintaan, sementara koperasi menjadi penyedia pasokan. Program MBG dan Koperasi Merah Putih harus menjadi satu kesatuan ekosistem yang utuh sehingga bisa saling menguatkan.

    Langkah Menteri Keuangan baru yang meminta laporan real time pelaksanaan dan realisasi anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah tepat yang bisa mendorong program MBG menjadi motor penggerak perekonomian.

    Jika program MBG bisa menjadi motor penggerak perekonomian maka konsep pertumbuhan ekonomi “desa mengepung kota” akan berhasil lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi desa mengepung kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan lebih adil.

    Indonesia pernah mengenal program “desa mengepung kota” yang digagas salah satu bank BUMN di awal tahun 2000-an. Program ini menekankan pentingnya membangun ekonomi desa sebagai basis pertumbuhan.

    Program yang digagas bank milik pemerintah ini bisa dikatakan berhasil dan saat ini menjadikan bank plat merah tersebut sebagai salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia.

    Meski konsepnya menjanjikan, implementasi tentu penuh tantangan, mulai dari koordinasi antar kementerian, masalah tata kelola, kapasitas koperasi, hingga monitoring dan evaluasi. Belanja untuk MBG dan penguatan koperasi tentu membutuhkan dana besar. Namun, jika dirancang sebagai investasi sosial-ekonomi jangka panjang, program ini justru bisa memperkuat basis pajak di masa depan yang tentunya berujung pada penambahan pendapatan negara yang berkelanjutan.

    Penulis:

    Agus Herta Sumarto
    Ekonom INDEF dan Dosen FEB UMB

    (hns/hns)

  • Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar terkait reshuffle lanjutan pada akhir pekan ini tertunda, sebab Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, untuk melakukan pertemuan langsung dengan Emir Qatar pada Jumat (12/9/2025).

    Kunjungan mendadak ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia menyusul serangan Israel ke ibu kota Qatar, yang terjadi pada Selasa lalu. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi wartawan melalui pesan teks, Jumat (12/9/2025).

    “Iyaa betul, hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” ujar Teddy.

    Padahal, informasi yang sempat beredar di Istana Negara yakni Prabowo berencana melakukan reshuffle lanjutan untuk mengisi dan memperkuat posisi Kabinet Merah Putih. 

    Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa keputusan Presiden untuk segera bertolak ke Doha merupakan respons cepat terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan menunjukkan dukungan penuh Indonesia terhadap Qatar.

    “Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas & dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah & rakyat Qatar,” tambahnya.

    Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai agenda lengkap pertemuan Presiden Prabowo dengan Emir Qatar. Namun, kunjungan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam menjaga hubungan diplomatik serta menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Serangan Israel ke Doha pada Selasa lalu telah menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih luas di kawasan Teluk. Meskipun Prabowo berangkat ke Doha isu reshuffle masih berseliweran.

    Reshuffle Menkeu, Menkop, Hingga Menambah Menteri Haji 

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Prosesi pelantikan Menteri dan Wakil Menteri dilakukan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Adapun, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Selain itu, Prabowo juga melantik Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. 

    Adapun, Budi Gunawan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga. 

    Daftar Menteri/Wamen yang Kena Reshuffle Kabinet  

    Berikut isi Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    “Dengan Rahmat Tuhan YME, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya:

    Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing:
    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olah Raga

    Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:
    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI
    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi
    4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Budi Arie dan Dito Tinggal Tunggu Waktu, Keterlibatan di Kasus Judol-BTS Kominfo Sudah Jelas

    Budi Arie dan Dito Tinggal Tunggu Waktu, Keterlibatan di Kasus Judol-BTS Kominfo Sudah Jelas

    GELORA.CO – Pengamat hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara (Binus) Ahmad Sofian menilai Budi Arie Setiadi sangat mungkin diperiksa dalam kasus pengamanan situs judi online (judol) di Kominfo –kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)– usai tak lagi menjabat sebagai Menteri Koperasi.

    “Laporan PPATK bisa dijadikan pintu masuk terkait dengan aliran dana yang diduga oleh Budi Arie dari berbagai platform judi online,” kata Sofian saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Sofian juga menyinggung dugaan keterlibatan Budi Arie agar situs-situs judol yang beroperasi di Indonesia tidak diblokir, sehingga praktik judol begitu masif di Indonesia.

    “Kominfo waktu itu sebenarnya sangat mudah mendeteksi Judi online tetapi kenapa tidak dilakukan sungguh sungguh,” ujar Sofian menegaskan.

    “Selain dugaan korupsi, Budi Arie juga sangat mungkin dijerat dengan UU tindak pidana pencucian uang, karena aliran dana yang diduga diterimanya juga ikut disembunyikan atau disamarkan,” sambungnya.

    Kemudian, menurutnya, untuk kasus yang diduga menyeret nama eks Menpora Dito Ariotedjo sudah terang benderang. Bahkan, publik sudah banyak yang tahu.

    Dalam kasus BTS Kominfo, Dito disebut menerima Rp27 miliar dari terpidana Irwan Hermawan untuk mengondisikan penyelesaian perkara di Kejaksaan Agung. Uang tersebut kemudian dikembalikan oleh pengacara Irwan, Maqdir Ismail, kepada Kejaksaan Agung.

    “Tinggal kemauan Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti dan menetapkannya sebagai tersangka,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Dua dari lima menteri yang dirombak, yakni Budi Arie Setiadi dan Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

  • 3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
    “Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
    “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
    “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
    Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
    Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menekan biaya regulasi telekomunikasi yang tinggi di Industri.

    GSMA melaporkan beban biaya regulasi saat ini bisa mencapai 12,2% dari pendapatan kotor operator seluler di Indonesia. 

    Angka ini mencerminkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mematuhi berbagai aturan dan peraturan yang berlaku di industri telekomunikasi. 

    Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata biaya regulasi global yang mencapai 7% dan rerata Asia Pasifik yang sekitar 8,7%.  

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan penurunan biaya regulatory charges akan sangat membantu industri yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi investasi maupun ekspansi jaringan.

    “Ya semoga biaya regulatory charges diturunkan. Itu yang sangat membantu industri telekomunikasi saat ini,” kata Marwan kepada Bisnis, Jumat (12/9/2025).

    Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyoroti pentingnya langkah konkret dari Menkeu baru untuk mendorong debottlenecking berbagai aturan yang selama ini menghambat pergerakan industri digital nasional. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menilai sektor digital merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai lini, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang progresif.

    “Kami berharap Menkeu yang baru mulai memilih debottlenecking aturan yang menghambat industri digital bergerak. Saya yakin Menkeu sangat paham digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi berbagai sektor,” kata Sarwoto. 

    Sarwoto menambahkan, industri digital sangat membutuhkan terobosan di bidang infrastruktur 5G, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga government technology (GovTech) yang membutuhkan dukungan insentif pemerintah. 

    Menurutnya, Mastel konsisten menyuarakan insentif berupa penurunan tarif, deferred payment, maupun keringanan formula agar beban regulasi, seperti biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan pungutan lain di tingkat pusat maupun daerah, dapat ditinjau ulang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Dalam perombakan tersebut, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

    Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Sementara itu, acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dilakukan pada Selasa (9/9/2025) di Jakarta.

  • Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, angkat bicara terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.

    Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas langkah politik yang menurutnya menyejukkan dan memberikan harapan baru bagi rakyat.

    “Akhirnya Presiden Prabowo membuat gebrakan politik yang menyejukkan dan menggembirakan, memberikan harapan buat sebagian besar anak bangsa,” ujar Amien dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9/2025).

    Dikatakan Amien, reshuffle kabinet merah putih pada 8 September kemana dengan mendrop lima Menteri disambut positif oleh masyarakat.

    Namun, Amien mengaku masih kurang sependapat dengan alasan pencopotan Menkopolhukam, Budi Gunawan.

    Meski demikian, ia menilai reshuffle tersebut mendapat respons positif dari masyarakat luas.

    “Hanya saja alasan mencopot pak Budi Gunawan sebagai Menkopolkam itu saya seperti belum merasa sreg. Yang saya pikir pencopotan lima Menteri itu mendapat reaksi positif dari masyarakat,” ucapnya.

    Lebih jauh, Amien menyarankan agar dalam reshuffle susulan nanti, Presiden Prabowo juga tidak ragu menyingkirkan menteri maupun wakil menteri yang merupakan titipan mantan Presiden Jokowi.

    “Kalau saya boleh menambahkan beberapa Menteri atau Wamen yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat didrop,” Amien menuturkan.

    “Dalam reshuffle susulan nanti, mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo,” tambahnya.