Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Presiden Didesak Copot Menteri Tak Cakap Urus Bencana

    Presiden Didesak Copot Menteri Tak Cakap Urus Bencana

    GELORA.CO -Desakan perombakan kabinet kembali menguat menyusul penanganan bencana di Sumatera yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal. Pemerintah diminta melakukan evaluasi serius terhadap para menteri yang dianggap gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.

    Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, secara tegas menyebut momen ini sebagai waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kinerja, bukan semata pertimbangan politik.

    “Pak Presiden Prabowo, ini saat yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet atas alasan ketidakcakapan melakukan tugas dan tanggung jawab. Reshuffle bukan karena pertimbangan konfigurasi politik semata,” ujar Akbar Faizal lewat akun X miliknya, Kamis, 18 Desember 2025. 

    Menurut Akbar, lemahnya respons dan koordinasi dalam penanganan bencana di Sumatera menjadi cermin jelas ketidakmampuan sebagian menteri dalam bekerja secara cepat, tepat, dan terukur. 

    Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

    “Kami menyaksikan dengan jelas semua ketidakcakapan itu dari cara mereka menangani bencana Sumatera,” tegasnya.

    Ia menilai penanganan bencana seharusnya menjadi ujian paling mendasar bagi kapasitas kepemimpinan dan manajerial para pembantu presiden. Ketika respons dinilai lamban dan tidak terkoordinasi, hal itu menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan.

    Mantan politikus Partai Nasdem itu pun meminta Presiden Prabowo untuk tidak ragu mencari figur-figur yang benar-benar memahami cara kerja pemerintahan dan manajemen krisis.

    “Cari orang yang paham cara bekerja yang benar dan tepat, Pak. Please,” pungkas Akbar. 

  • Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Ada juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang dikritik tajam terkait penanganan listrik di wilayah terdampak bencana. Dia bahkan dituding membohongi Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan penanganan listrik yang siap dinyalakan di wilayah bencana.

    Selain itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang dituding memiliki peran pada perusakan lingkungan hingga memicu bancana parah di wilayah Aceh dan Sumatera. Kementerian Kehutanan dinilai berkontribusi memberi izin oligarki untuk melakukan pembalakan hutan tanpa kontrol yang ketat, yang justru memicu kerusakan lingkungan.

    Netizen pun menanggapi beragam usul reshuffle yang disuarakan Akbar Faisal kepada Presiden Prabowo.

    “Siapa yg mau diganti, menteri2 yg kita anggap tidak cakap justru yg punya kekuatan memopang presiden biar tidak goyang, karena src politis menteri2 itu diangkat bukan utk kerja demi rakyat tp utk mendukung presiden,” tulis randika97 @randika97165300.

    “Yg perlu dibuang 1. Luhut, 2. Tito, 3. Raja Juli, 4. Gus Ipul, 5. Zulhas,” timpah pemilik akun Tanya Kenapa @dmrdmrid.

    “Prabowo takut, mau resuffle raja juli takut ama jkw, mau resuffle bahll takut ama jkw dan golkar, mau resuffle zulhas takut ama jkw dan pan. Pemimpin macan podium doang,” timpal warganet lainnya, Doblang @doblang_08.

    “Kepala BNPB ganti yg lebih mumpuni, Mendagri yg sudah mengecilkan bantuan negara sahabat tolong diganti juga, Kapolri, Mensos dan Menko Pangan ganti,” komentar pemilik akun Fafafifi @HaryonoAby03. (fajar)

  • Reshuffle Kabinet Jilid 5 Menggema di Tengah Bencana Sumatera

    Reshuffle Kabinet Jilid 5 Menggema di Tengah Bencana Sumatera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal memberi saran ke Presiden Prabowo Subianto.

    Saran yang disampaikannya ini terkait reshuffle kabinet ke-5 yang harusnya sudah dilakukan Presiden Prabowo.

    Ia mendorong agar dilakukan resuffle dengan alasan ada ketidakcakapan melakukan tugas dan tanggungjawab.

    Saran ini disampaikan langsung oleh Akbar Faizal melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    “Selamat pagi Pak Presiden @prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (18/12/2025).

    “Ini saat yang tepat untuk melakukan resuffle kabinet atas alasan ketidakcakapan melakukan tugas dan tanggungjawab,” ujarnya.

    Akbar menyebut resuflle dilakukan bukan karena ada beberapa kepentingan, termasuk konfigurasi politik semata.

    Ia dengan tegas menyebut dan mengaku jelas melihat bagaimana ketakcakapan ini terjadi dalam menghadapi bencana alam di Sumatera-Aceh.

    “Resuffle bukan karena pertimbangan konfigurasi politik semata,” paparnya.

    “Kami menyaksikan dengan jelas semua ketakcakapan itu dari cara mereka menangani bencana Sumatera,” jelasnya.

    Lebih jauh, saran darinya setelah melakukan resuflle ada harapan Presiden Prabowo bisa mendapatkan orang yang sesuai dan bekerja dengan tupoksinya.

    “Cari org yang paham cara bekerja yang benar dan tepat Pak. Please,” harapnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bencana Sumatra, Muzani Duga Ada Aktivitas Pembalakan Liar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah MPR menerima aspirasi publik terkait maraknya dugaan pembalakan liar, Muzani menyebutkan bahwa indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumentasi yang beredar.

    Hal ini dia sampaikan dalam keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    “Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika temuan visual tersebut benar adanya, maka praktik pembalakan liar yang tidak terkendali sangat mungkin turut memperparah dampak bencana.

    Muzani menyampaikan bahwa jika dugaan itu benar, maka terdapat pembalakan liar yang tidak terkendali dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana.

    Dia menekankan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan persoalan ini karena berpotensi menimbulkan dampak bagi generasi mendatang apabila diabaikan. Dia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran terakhir.

    “Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya

    Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab bencana, Muzani menjawab singkat kepala negara telah mendapatkan laporan itu.

    Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ucapnya

    Namun ketika wartawan berusaha mengonfirmasi apakah laporan tersebut menyimpulkan adanya pembalakan liar, Muzani tidak memberikan jawaban rinci mengenai hasil laporan tersebut.

    Begitu pula saat ditanya kemungkinan adanya langkah tegas dari Presiden, termasuk isu reshuffle sebagai respons atas bencana dan dugaan kerusakan lingkungan.

    “Saya balik ke mobil dulu, ya. Cukup, cukup.” ujar Muzani sebelum mengakhiri sesi wawancara.

  • Prabowo sudah tahu pemicu banjir Sumatera, ada dugaan pembalakan liar

    Prabowo sudah tahu pemicu banjir Sumatera, ada dugaan pembalakan liar

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima laporan komprehensif mengenai penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.

    Hal itu disampaikan Ketua MPR Muzani seusai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, saat menanggapi pertanyaan seputar dugaan keterlibatan praktik pembalakan liar dalam bencana tersebut.

    “Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” kata Muzani, saat disinggung apakah Presiden sudah tahu penyebab utama bencana Sumatera, termasuk dugaan pembalakan liar.

    Muzani menjelaskan, dari berbagai foto dan rekaman lapangan yang ia amati, terlihat jelas tumpukan kayu hanyut yang diduga bukan berasal dari pohon-pohon roboh akibat badai, melainkan kayu bekas tebangan lama.

    Temuan itu, menurut Muzani, mengindikasikan bahwa pembalakan liar kemungkinan menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kalau itu betul, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali. Ini harus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan lingkungan. Jangan sampai kelalaian kita hari ini menjadi musibah bagi anak cucu nanti,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah Presiden juga menerima laporan serupa, Muzani menyatakan bahwa Kepala Negara sudah memperoleh masukan yang lengkap terkait akar permasalahan banjir.

    Namun, ia tidak merinci lebih jauh isi laporan tersebut maupun potensi langkah hukum yang mungkin diambil pemerintah.

    Muzani kemudian menghindari pertanyaan lanjutan mengenai kemungkinan tindakan tegas pemerintah, termasuk sanksi hukum atau reshuffle menteri, dan memilih bergegas menuju mobil dinasnya untuk meninggalkan Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kena Reshuffle, Hasan Nasbi Bicara Terbuka Kritik Prabowo

    Kena Reshuffle, Hasan Nasbi Bicara Terbuka Kritik Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi bicara terbuka soal dinamika internal di sekitar Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyebut adanya dua faksi yang belakangan memengaruhi arah pemerintahan yakni kelompok bernuansa militeristik dan kelompok yang mendorong penguatan sipil

    Menurut Hasan yang kini menjabat Komisaris Pertamina, militer memang penting untuk pertahanan, namun ruang sosial, politik, dan ekonomi harus tetap dikelola sipil.

    “Kita butuh TNI yang kuat, tapi urusan publik harus di tangan sipil,” ujarnya dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Senin (17/11).

    Ia juga menyoroti kegaduhan yang muncul usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan data keuangan daerah yang ternyata tidak mutakhir.

    Langkah itu, kata Hasan, membuat banyak kepala daerah panik dan memunculkan kesan pemerintah tidak solid. “Kalau data expired dipakai, publik jadi salah paham. Ini bahaya untuk stabilitas,” tegasnya

    Hasan mengakui dirinya kerap dianggap terlalu agresif saat masih menjabat Kepala Komunikasi Kepresidenan. Namun ia menilai kritik yang disampaikannya hari ini justru bentuk perhatian terhadap pemerintah.

    “Ini bukan menyerang. Saya cuma minta komunikasi pemerintah lebih rapi dan terkoordinasi,” katanya.

    Lewat podcast itu, Hasan memberi pesan tegas bahwa perbedaan antarpejabat jangan dibuka ke publik, karena bisa melemahkan kepercayaan masyarakat.

    “Kalau elit nggak kompak, negara kelihatan rapuh. Dan itu yang harus dihindari,” tutupnya. (*)

  • Gerindra Wajib Tolak Budi Arie, Banyak Mudharat Ketimbang Manfaat

    Gerindra Wajib Tolak Budi Arie, Banyak Mudharat Ketimbang Manfaat

    GELORA.CO –  Pemerhati Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa penolakan banyak kader Partai Gerindra atas rencana bergabungnya Budi Arie Setiadi sebagai anggota partai berlambang kepala burung garuda tersebut sangat realistis.

    “Saya kira itu bagian dari pemikiran yang sangat logis. Artinya mereka tak ingin orang yang tak berkeringat dan berkader tiba-tiba menjadi anggota partai, apalagi punya jabatan penting,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Minggu (16/11/2025).

    Ulama yang juga inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan tersebut melihat sejumlah aspek, pertama Partai Gerindra adalah partai pemenang Pemilu, setidaknya Pilpres 2024. Aspek kedua adalah partai besutan Prabowo Subianto tersebut merupakan partai kader.

    Sehingga untuk menjadi anggota partai, tentu semuanya harus dilakukan dari bawah, semua orang perlu dikaderisasi sehingga selain menjadi bagian dari partai besar, mereka juga paham seluk beluk dan ideologi yang diajarkan di sana.

    “Partai Gerindra itu kan terkenal dengan partai kader, tidak bisa orang asal gabung apalagi punya jabatan. Ingat, Budi Arie itu ketua umum ormas, relawan utama Pak Jokowi. Bahkan dia terkena reshuffle kemarin, yang artinya kinerja dan kualitas Budi Arie pun diragukan oleh Presiden,” ujarnya.

    Karena menurut Habib Syakur, ada tiga faktor yang mendominasi seseorang mengapa harus dicopot dari jabatannya. Pertama karena kualitas dan kapabilitas kinerjanya yang tidak mumpuni. Kedua karena integritasnya yang bisa jadi tersandung perkara yang berdampak pada kinerja dan ekosistem yang sedang berjalan. Dan yang ketiga karena kealpaan dalam pekerjaan misal karena sakit yang tidak bisa disembuhkan atau meninggal dunia.

    Ketiga aspek ini menurut Habib Syakur, yang diduga paling kuat menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto adalah dua faktor pertama, yakni kapabilitas dan integritas.

    “Apa lagi coba, dia kan masih hidup. Lalu kenapa dicopot sama Pak Prabowo kemarin. Saya kira Pak Prabowo itu sangat jeli melihat sesuatu, dia selalu menaruh rasa kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjalankan pemerintahan ini. Siapa yang menjilat aja pasti kena sikat, apalagi yang sudah menjilat dan tidak bisa kerja, ditambah tersandung perkara. Itu saya kira,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ulama asal Malang Raya ini pun memandang bahwa keberadaan Budi Arie Setiadi menjadi anggota Partai Gerindra bisa memiliki dampak tidak bagi bagi partai. Sebab publik masih sangat menyorotnya sangat tajam.

    “Setidaknya publik melihat dia punya kasus yang belum beres, ada kasus judi online yang sudah dibahas cukup kencang oleh Prof Mahfud dan banyak kalangan. Kalau dia masuk Gerindra, jelas bisa berdampak sangat tidak baik, apalagi partai itu sedang berkuasa saat ini kan,” tukas Habib Syakur.

    Oleh sebab itu, Habib Syakur berkesimpulan bahwa penolakan kader Gerindra atas rencana Budi Arie Setiadi tersebut sangat logis dan masuk akal. Bahkan menjadi bagian dari benteng pertahanan ancaman kerusakan partai.

    “Belajar dari Immanuel Ebenezer kemarin, dia gabung Gerindra karena Pilpres kemarin. Faktanya dia korupsi kan. Yang kena getah jelas Gerindra. Artinya ini sangat logis mengapa kader Gerindra menolak Budi Arie,” tegas Habib Syakur.

    “Jadi menurut saya, keberadaan Budi Arie nanti di Gerindra akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya,” pungkasnya.

    Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Budi Arie Setiadi ingin mencari suaka politik dengan berencana gabung ke Partai Gerindra. Bahkan keinginan besarnya itu sampai ia utarakan di dalam forum internal organisasinya, yakni di Munas ke III ProJo pada hari Sabtu, 1 November 2025.

    “Mohon izin, jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” kata Budi Arie saat memberi sambutan dalam Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11/2025).

    Setelah Jokowi tak berkuasa dan kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan setahun lebih, Budi Arie mengajak para kader ProJo untuk memperkuat program-program pemerintahan saat ini.

    “Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan beliau bisa lebih kuat dan solid. Karena itu, kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” tutur Budi Arie.

    Kader Gerindra Tolak Budi Arie

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno menegaskan Gerindra Solo menolak Ketua Projo sekaligus eks Menkominfo Budi Arie Setiadi gabung

    Partai Gerindra.

    “Solo sendiri juga sama (menolak), tidak begitu bisa menerima, Budi Arie Projo masuk Gerindra,” ujar Ardianto, Selasa (11/11/2025).

    Ia menyatakan bahwa Gerindra sudah memiliki kader militan melebihi Projo. Dengan masuknya Budi Arie Setiadi ke dalam bagian dari keluarga besar Gerindra, menurutnya justru bisa merusak tatanan partai.

    “Karena Gerindra sudah punya kader militan melebihi Projo itu. Budi kalau masuk bisa merusak tatanan partai. Karena dia punya pemikiran berbeda dengan AD/ART Gerindra,” katanya.

    Dia menegaskan rencana masuknya Budi seolah-olah dia sudah punya power tinggi bisa merusak. Atas, dasar itu pihaknya menolak. “Itu dia masuknya seolah-olah dia sudah punya power tinggi bisa merusak. Saya tidak setuju sekali, Budi masuk Gerindra karena levelnya sudah berbeda,” ucap dia.

    “Kalau saya ketua DPC Solo menolak, maka badan partai secara umum dan kader pengurus ikut menolak. Ini akan sampaikan ke DPP Gerindra,” pungkasnya.

  • Prabowo Reshuffle, Ini Profil Arif Satria Kepala BRIN Baru Dilantik

    Prabowo Reshuffle, Ini Profil Arif Satria Kepala BRIN Baru Dilantik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Arif menggantikan Laksana Tri Handoko yang sudah menjabat sejak 2021.

    Arif sebelumnya menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University sejak 2018. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 17 September 1971 itu memulai perjalanan akademiknya di IPB pada tahun 1990.

    Ia menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Penyuluhan Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB pada 1995.

    Gelar magister diraihnya dari Program Sosiologi Pedesaan IPB pada 1999, dan gelar doktor dari Kagoshima University, Jepang, dalam bidang Marine Policy pada 2006.

    Karier akademiknya dimulai pada 1997 sebagai dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB.

    Pada 2019, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dalam bidang Ekologi Politik.

    Ia menjabat Rektor IPB University pada periode 2017-2022, dan kembali melanjutkan kepemimpinan pada periode 2023-2028.

    Arif juga pernah menduduki jabatan penting di sejumlah organisasi, di antaranya Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026, Ketua Umum Forum Rektor Indonesia periode 2020-2021, dan Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia periode 2011-2016.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemanggilan mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ke Istana Kepresidenan, di tengah panasnya polemik Kereta Cepat Whoosh mendadak disusul dengan isu perombakan kabinet.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Desember mendatang Presiden Prabowo Subianto kembali akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

    Kabarnya, sejumlah Menteri yang yang dianggap tidak menunjukkan kinerja maksimal bakal ditendang.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut kabinet yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memang mesti dibongkar.

    “Memang sudah perlu dibongkar, dievaluasi dan dilakukan reshuffle terhadap banyak pejabat yang menurut saya tidak berguna sampai saat ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, ada banyak Menteri yang tidak jelas kinerjanya. Dan, diperkuat oleh hasil survei sejumlah lembaga beberapa waktu lalu.

    “Tidak pernah muncul, tidak pernah terberitakan dan tidak pernah menyampaikan apa yang dia lakukan,” sebutnya.

    Ferdinand mengaku, belum ada hasil kerja nyata yang nampak dari anak buah Prabowo Subianto dalam satu tahun pertamanya.

    “Di tengah masyarakat ini, kinerja-kinerja kabinet ini, saya perhatikan masih banyak menteri-menteri kita ini yang menikmati jabatannya tanpa kinerja. Ampun dah,” sesalnya.

    Bukan hanya Menteri, ia juga menaruh perhatiannya pada Wakil-wakil Menteri yang jumlahnya tidak sedikit.

    “Ya saya secara pribadi mendukung Pak Prabowo melakukan resafel kabinetnya secara besar-besaran,” Ferdinand menuturkan.

  • 8 Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh? Nasional

    8 Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh? Nasional

    Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ignasius Jonan, sosok yang lekat dengan transformasi Kereta Api Indonesia (KAI) mendadak muncul di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (3/11/2025).
    Ia muncul di tengah polemik utang
    Kereta Cepat
    Jakarta Bandung (KCJB) alias
    Whoosh
    yang menjadi perbincangan hangat.
    Meski tidak mengetahui maksud kedatangannya, Jonan mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia hanya memenuhi undangan itu, sehingga perlu hadir ke Istana.
    Dalam pernyataannya kepada awak media, Jonan bahkan tidak ingin menjawab gamblang apakah pemanggilannya terkait polemik kereta cepat. Ia mengaku, tidak menyiapkan dokumen apapun soal itu.
    “Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi enggak ngikutin. Saya enggak tahu,” kata Jonan, sembari berlalu masuk ke lingkungan Istana Negara, Senin.
    Selain Jonan, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    AHY yang hadir lebih dulu menyampaikan, kedatangannya akan membahas sejumlah isu.
    Salah satu yang dibahas adalah polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang. Pembahasan akan berkaitan dengan restrukturisasi utang.
    “Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat,” kata AHY, di Istana, di tempat yang sama.
    Pertemuan antara Jonan dan Prabowo terjadi sekitar 2 jam lamanya. Ia diketahui tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 15.34 WIB dan keluar dari lingkungan Istana Negara pada pukul 18.20 WIB.
    Usai bertemu dua jam, ia bersikukuh menyatakan, pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas KCJB.
    Direktur Utama (Dirut) KAI 2009-2014 ini cenderung tutup mulut saat ditanya polemik tersebut, dengan alasan sudah pensiun.
    “Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih 2 jam. Lama sekali ya?” beber Jonan.
    “Enggak, enggak (bahas kereta cepat). Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu,” imbuh Jonan.
    Jonan menyampaikan, kedatangannya ke Istana hanya untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara.
    Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini.
    Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.
    Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian.
    Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.
    “Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi diskusinya itu saja sih, enggak ada yang lain,” beber Jonan.
    Saat ditanya mengenai proyek kereta cepat yang sempat ditentangnya selama menjabat sebagai
    Menteri Perhubungan
    (Menhub), Jonan memilih konsisten tidak berkomentar.
    Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapat.
    “Enggak ada, saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapat lah. Enggak, enggak ada. Enggak, ya diskusi saja kok. Diskusi saja,” beber Jonan.
    Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh.
    Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.
    “Saya kira kalau, saya enggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Saya enggak komentar soal yang begituan. Wong saya sudah pensiun, enggak punya kewenangan kok. Enggak, jangan. Enggak boleh,” ujar dia.
    Sementara AHY yang keluar lebih dulu menyebut, pertemuan antara dirinya dengan Jonan menjadi forum yang berbeda.
    Saat melaporkan berbagai program pemerintah, AHY ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    AHY mengatakan, pembahasannya juga sejalan dengan rapat koordinasi yang sebelumnya terjadi di kantornya bersama CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan jajarannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
    “Secara umum yang kami bahas tadi di Rakor yang kami selenggarakan di Kemenko Infrastruktur juga inline, sejalan dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Tentu nanti pada saatnya akan lebih dijelaskan,” ujar AHY.
    Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.
    Jonan, menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.
    Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
    Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
    Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007. Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
    Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.
    Menurut dia, alasan belum keluarnya izin, karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.
    “Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang,” kata Jonan, saat itu.
    “Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya,” tambah dia.
    Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan kala itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.
    Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer.
    Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya.
    Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer.
    Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer.
    Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut.
    “Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa,” kata Jonan.
    Jonan bahkan memilih tidak hadir ketika atasannya, Jokowi, meletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan KCJB pada 21 Januari 2016.
    Padahal, sebagai Menteri Perhubungan kala itu, ia seharusnya merupakan penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia.
    Acara itu hanya dihadiri sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini diketahui merupakan anggota kabinet yang getol mendukung mega proyek kerja sama dengan China itu.
    Usai ketidakhadiran Jonan dalam acara seremonial penting tersebut memancing kontroversi publik Tanah Air, Kementerian Perhubungan memberikan klarifikasi.
    Jonan tak bisa hadir dalam peletakan batu pertama
    Kereta Cepat Jakarta Bandung
    karena mengaku sedang sibuk menyelesaikan perizinan proyek tersebut.
    “Menhub tidak hadir pada
    groundbreaking
    karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan tidak hanya
    groundbreaking
    saja,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik Hadi M Djuraid kala itu, 21 Januari 2016.
    Menurut dia, PT Kereta Cepat Indonesia-China sudah mengantongi izin trase dari Menhub sehingga bisa melaksanakan peletakan batu pertama.
    Namun, lanjut dia, untuk pembangunannya harus memperoleh izin pembangunan.
    “Izin pembangunan bukan izin administratif, namun merupakan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis aspek keselamatan prasarana kereta api,” tutur dia.
    Jonan kemudian tak lagi menjabat Menhub mulai Juli 2016 karena terkena
    reshuffle
    kabinet. Ia kemudian menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 20 Oktober 2019.
    Kini, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.