Xcloud.id

Topik: PTM

  • Libur Panjang, Pertamina Tambah Pasokan 7 Juta Tabung LPG 3 Kg

    Libur Panjang, Pertamina Tambah Pasokan 7 Juta Tabung LPG 3 Kg

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan 7,38 Juta Tabung LPG 3 Kg

    Pertamina Patra Niaga mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya LPG 3 kg di peringatan Tahun Baru Islam yang diikuti libur akhir pekan dengan menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga,Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa tambahan pasokan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di momen-momen hari besar keagamaan.

    “Berkaca pada momen libur panjang sebelumnya, lonjakan konsumsi energi paling signifikan berada pada konsumsi LPG khususnya LPG 3kg, sehingga kami telah siapkan tambahan fakultatif sebanyak 7,38 juta tabung LPG 3Kg secara nasional, sementara pada layanan BBM, build up stock telah disiapkan sesuai kebutuhan di beberapa titik yang memiliki penyerapan tinggi seperti Malang, Bukittinggi dan beberapa kota dengan tujuan destinasi wisata lainnya”, terang Heppy dalam keterangan resminya, Sabtu (28/6/2025).

    Heppy menambahkan bahwa penyaluran tambahan dilakukan ke seluruh wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan potensi lonjakan permintaan di masing-masing daerah dengan melihat dari pola konsumsi peringatan tahun baru Islam yang terkonsentrasi di beberapa daerah dengan beberapa kegiatan budaya dan keagamaan serta bertepatan dengan libur sekolah.

    “Kami juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar harga tetap sesuai HET yang ditetapkan pemerintah serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi”, tambahnya.

    Informasi pangkalan LPG terdekat, masyarakat dapat mengecek melalui tautan ptm.id/infolpg3kg sementara untuk informasi terkait produk dan layanan Pertamina lainnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135.

    (fdl/fdl)

  • WHO: Ya, Ada 3 Penyakit yang Lebih Berisiko dari Diabetes

    WHO: Ya, Ada 3 Penyakit yang Lebih Berisiko dari Diabetes

    Jakarta –

    Diabetes adalah kondisi yang terjadi saat kadar gula darah (glukosa) terlalu tinggi. Kondisi ini terjadi saat pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah cukup, atau sama sekali tidak memproduksi insulin, atau saat tubuh tidak merespons efek insulin dengan baik. Dikutip dari Cleveland Clinic, sejumlah gejala dari diabetes di antaranya meningkatnya rasa haus, sering buang air kecil, kelelahan, penglihatan kabur, hingga luka atau cedera yang lambat sembuh.

    Diabetes masuk ke dalam kategori penyakit tidak menular yang memiliki angka kematian lebih dari 2 juta orang. Meski demikian, menurut laman World Health Organization (WHO) , ada 3 penyakit yang lebih berisiko dengan angka kematian lebih tinggi dibandingkan diabetes.

    3 Penyakit yang Lebih Berisiko dari Diabetes

    Penyakit tidak menular (PTM) menewaskan sekitar 43 juta orang pada tahun 2021. Empat penyakit, seperti kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes menyumbang sekitar 80 persen dari seluruh kematian dini akibat PTM.

    Diabetes berada di urutan keempat. Artinya, 3 penyakit di bawah ini lebih berisiko dari diabetes dengan angka kematian yang lebih banyak.

    1. Penyakit Kardiovaskular

    Penyakit kardiovaskular menyumbang sebagian besar kematian akibat penyakit tidak menular. Setidaknya, ada sebanyak 19 juta kematian pada tahun 2021 akibat penyakit ini. Dikutip dari laman National Health Service, penyakit kardiovaskuler merupakan istilah untuk kondisi yang memengaruhi jantung atau pembuluh darah.

    Biasanya, kondisi ini dikaitkan dengan kerusakan arteri di organ-organ seperti otak, jantung, ginjal, dan mata. Adapun empat jenis utama penyakit kardiovaskular adalah

    Penyakit jantung koroner, yaitu kondisi yang terjadi ketika aliran darah kaya oksigen ke otot jantung tersumbat atau berkurangStroke, yaitu kondisi saat suplai darah ke bagian otak terputus, yang menyebabkan kerusakan otakPenyakit arteri perifer, yang terjadi saat ada penyumbatan pada arteri yang menuju anggota tubuh, biasanya tungkaiPenyakit aorta, yaitu sejumlah kondisi yang mempengaruhi aorta, pembuluh darah besar dalam tubuh

    2. Kanker

    Ada sebanyak 10 juta orang yang mengalami kanker di tahun 2021. Kanker adalah penyakit yang terjadi saat sel normal berubah menjadi sel kanker yang berkembang biak dan menyebar. Ada lebih dari 100 jenis kanker berdasarkan tempatnya tumbuh. Namun, ada tiga klasifikasi kanker secara umum:

    Kanker Padat (Solid Cancer)

    Kanker padat adalah jenis kanker yang paling umum, mencakup sekitar 80 persen hingga 90 persen dari semua kasus. Contohnya adalah karsinoma yang terbentuk di jaringan epitel seperti kulit, payudara, usus besar, dan paru-paru serta sarkoma yang ada di tulang dan jaringan ikat.

    Kanker Darah (Blood Cancer)

    Kanker darah bermula di sel darah atau sistem limfatik. Contohnya yaitu leukimia, limfoma, dan multiple myeloma

    Campuran

    Kanker ini melibatkan dua klasifikasi atau subtipe. Contohnya yaitu karsino sarkoma dan karsinoma adenoskuamosa

    3. Penyakit Pernapasan Kronis

    Penyakit pernapasan kronis memiliki angka kematian hingga 4 juta orang di tahun 2021. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, penyakit pernapasan kronis adalah kondisi medis jangka panjang yang bisa memengaruhi saluran pernapasan manusia, seperti sinus dan hidung atau saluran pernapasan bawah seperti bronkus dan paru-paru. Faktor risiko dari penyakit ini di antaranya polusi udara, infeksi saluran napas, merokok, dan faktor genetik.

    Beberapa contoh penyakit pernapasan kronis yaitu:

    Asma, yaitu kondisi di mana saluran napas menjadi bengkak dan menyempit sehingga membuat seseorang sulit bernapasBronkitis kronis, yaitu peradangan pada saluran pernapasan yang menghasilkan lendir berlebih dan menyebabkan batuk berkepanjanganEmfisema, yaitu kondisi di mana paru-paru mengalami kerusakan dan kehilangan elastisitasnya, sehingga membuat sulit bernapasPPOK, yaitu gabungan antara bronkitis kronis dan emfisema.

    (elk/elk)

  • Pakar Ungkap Kebiasaan Makan yang Bikin Tak Gampang Sakit Jantung-Hipertensi

    Pakar Ungkap Kebiasaan Makan yang Bikin Tak Gampang Sakit Jantung-Hipertensi

    Jakarta –

    Penyakit tidak menular (PTM) masih menjadi penyumbang beban biaya tertinggi BPJS Kesehatan. Jantung menempati posisi teratas dengan total 70 persen dari seluruh pembiayaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan riwayat diabetes, hipertensi, dan obesitas tak terkontrol. Menurut Indonesian Gastronomy Community (IGC), perlu ada pendekatan gastronomi berbasis pangan lokal dan pola makan sadar atau yang kini lebih dikenal dengan ‘mindful eating’ sebagai solusi jangka panjang relevan dengan konteks budaya Indonesia.

    Sekretaris Umum IGC Ray Wagiu Basrowi menegaskan gastronomi bukan sekadar rasa dan tradisi, tetapi juga menyentuh aspek gizi, lingkungan, juga perilaku makan. Misalnya, konsep from farm to table, yang tidak hanya krusial karena menyangkut ketahanan pangan, tetapi juga berkaitan dengan isu perubahan iklim dan pola penyakit.

    “Proses dari ladang ke meja makan itu melibatkan banyak emisi, bahan bakar, dan potensi pemborosan. Semakin panjang rantai pasok, semakin besar pula jejak karbonnya. Ini yang menjelaskan mengapa pola makan yang berbasis nabati (plant-based) bisa menekan kasus PTM,” jelasnya saat ditemui pada peringatan Hari Gastronomi Berkelanjutan, Rabu (18/6/2025).

    Plant-Based Diet Turunkan Risiko PTM

    Berbagai studi kesehatan masyarakat menunjukkan pola makan tinggi protein hewani berkorelasi dengan peningkatan kasus penyakit tidak menular. Menurut IGC, bukan hanya jenis makanannya yang bermasalah, tetapi juga pola konsumsi berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik memadai.

    “Ketika pilar protein hewani dikurangi dan diganti dengan plant-based, asupan serat meningkat. Serat ini mampu mengikat lemak jahat sebelum masuk ke metabolisme hati, dan dikeluarkan lewat feses. Ini terbukti menurunkan risiko kardiovaskular, diabetes, hingga hipertensi,” paparnya.

    Studi epidemiologi yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk yang terbaru di Universitas Gadjah Mada (UGM), menunjukkan pendekatan gastronomi lokal dengan sumber karbohidrat selain nasi, yang kaya serat berkontribusi pada penurunan risiko penyakit kronis.

    IGC juga menekankan pentingnya konsep isi piringku yang mengedepankan variasi warna dan jenis makanan. Minimal tiga warna cerah dalam sekali makan tidak hanya meningkatkan nilai gizi, tetapi juga mendorong anak dan dewasa untuk lebih menikmati makanan sehat.

    “Makanan sebaiknya tidak hanya bergizi, tapi juga menarik secara visual. Di budaya lokal banyak sumber karbohidrat non-nasi yang kaya serat. Gastronomi bisa menghidupkan kembali variasi ini dengan pendekatan menyenangkan,” tambahnya.

    NEXT: Mindful Eating: Makan Bukan Sekadar Kenyang

    Poin lain yang disampaikan IGC adalah mindful eating, yakni kebiasaan makan dengan kesadaran penuh. Menurutnya, makan seharusnya tidak hanya untuk kenyang, tetapi juga dinikmati. Hal ini penting karena pola makan emosional (emotional eating) masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Sejalan dengan temuan survey ‘Mindful Eating Study’ Health Collaborative Center (HCC), 47 persen warga RI memiliki kebiasaan makan emotional eating.

    “Ini penting karena kebiasaan makan mindful eating itu ternyata status kesehatannya jauh lebih bagus, fisik, dan mental seimbang, bisa menurunkan risiko penyakit metabolik,” beber Ray.

    Mengutip hasil riset di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Ray menyebut ada temuan kajian pada guru yang makan dengan tenang saat istirahat, memiliki produktivitas lebih tinggi dibanding sebelum makan.

    Rekomendasi ke Kemenkes

    IGC mendorong Kementerian Kesehatan dan semua pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip gastronomi dalam kampanye gizi nasional, termasuk promosi ‘Isi Piringku’. Tidak hanya soal jenis makanan, tetapi juga cara makan yang sehat dan menyenangkan.

    “Kampanye isi piringku perlu dilengkapi dengan promosi mindful eating. Gastronomi bisa jadi pendekatan budaya yang kuat untuk menurunkan prevalensi penyakit tidak menular,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua IGC, Ria Musiawan, juga memberikan contoh sukses pengendalian stunting dengan pendekatan gastronomi lokal. Misalnya di Kalimantan Tengah. IGC bekerja sama dengan pemerintah daerah serta komunitas lokal untuk mengenalkan kembali pangan lokal, yang selama ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

    “Pangan lokal sangat besar manfaatnya. Kami kembangkan menjadi berbagai menu baru agar lebih variatif dan tidak membosankan. Bahkan, beberapa menu bisa dijadikan produk untuk dijual oleh masyarakat,” ungkap Ria.

    Program ini juga melibatkan pelatihan untuk guru dan kader-kader, tidak hanya soal pengolahan makanan sehat tetapi juga penguatan karakter melalui pangan lokal. Dalam waktu tiga bulan setelah kegiatan, tercatat ada penurunan angka stunting di wilayah tersebut, meski dilakukan dalam skala kecil dengan melibatkan sekitar 100 ibu-ibu kader.

    Menurut Ria, penggunaan bahan pangan lokal di sekitar masyarakat memungkinkan anak-anak mengonsumsi makanan bergizi yang juga akrab dengan selera mereka. Dengan pengolahan yang menarik dan edukasi yang tepat, makanan sehat bisa tampil lebih kekinian dan diterima oleh generasi muda.

    IGC juga mendorong agar program makan bergizi gratis dari pemerintah dapat bersinergi dengan potensi pangan lokal di setiap daerah, serta melibatkan pelaku gastronomi sebagai bagian dari solusi gizi nasional.

    “Kami yakin gastronomi bisa jadi jembatan antara tradisi, gizi, dan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkas Ria.

  • Pemerintah diminta tak gentar untuk terapkan cukai MBDK

    Pemerintah diminta tak gentar untuk terapkan cukai MBDK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo Wibowo meminta pemerintah untuk tidak gentar menghadapi para pelaku industri untuk menetapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Ari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam beberapa dekade terakhir, konsumsi minuman manis di Indonesia menunjukkan peningkatan yang pesat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, rata-rata konsumsi gula putih per kapita per minggu mencapai 1.123 gram.

    “Angka ini setara dengan sekitar 160 gram gula per hari, dan tiga kali lipat lebih tinggi dari anjuran Kementerian Kesehatan dan enam kali dari rekomendasi WHO,” katanya.

    Ari menjelaskan, tingginya konsumsi gula ini berperan dalam meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM). Konsumsi gula secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes.

    Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kualitas hidup masyarakat dan menambah beban ekonomi negara karena meningkatnya biaya perawatan kesehatan.

    “MBDK menjadi salah satu penyumbang konsumsi gula terbesar yang penyebarannya masih belum diatur secara tegas oleh negara,” tegasnya.

    Fakta Indonesia prihatin atas terus melonjaknya kasus PTM akibat konsumsi MBDK yang tidak terkendali. Ketiadaan kebijakan yang kuat membuat masyarakat semakin rentan, terutama anak-anak dan remaja yang menjadi target utama industri.

    Dia juga melihat urgensi dalam menerapkan label peringatan depan kemasan dan cukai pada MBDK untuk menurunkan konsumsi minuman berpemanis kemasan oleh masyarakat Indonesia.

    Sebagai bentuk respons atas kondisi ini, Fakta Indonesia telah aktif melakukan pelatihan dan sosialisasi di berbagai daerah mengenai pentingnya label depan kemasan (Front-of-Pack Labeling/FOPL) serta urgensi penerapan cukai terhadap MBDK.

    “Label yang jelas membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat, sedangkan cukai menekan konsumsi dengan mekanisme harga, berdasarkan batas tingkatan gula dalam kemasan,” paparnya.

    Untuk memenuhi visi dan misi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, Fakta Indonesia pada Kamis ini melaksanakan sosialisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan Pusat Perilaku dan Promkes FK-KMK UGM yang memiliki perhatian yang sama, yaitu kesehatan masyarakat Indonesia.

    FK-KMK mengekspresikan kekhawatirannya atas peningkatan obesitas pada anak dan dewasa dalam beberapa tahun belakangan, dan telah melaksanakan serangkaian kegiatan dan sosialisasi demi meningkatkan kesadaran masyarakat Yogyakarta akan bahaya MBDK.

    “Sosialisasi ini menekankan bahaya MBDK terutama pada pertumbuhan anak, juga kurangnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua dalam mengenali dan mengontrol jumlah gula yang dikonsumsi,” jelasnya.

    Terlebih, masih banyak MBDK yang dikemas dalam ‘minuman sehat’ seperti susu atau vitamin, padahal memiliki gula yang sangat tinggi dan membahayakan kesehatan. Sehingga, dalam sosialisasi kali ini, masyarakat yang tergabung ikut mengekspresikan rasa kecewa dan kaget karena telah mengonsumsi MBDK yang dianggap sehat tersebut.

    “Walaupun perjalanan kampung sehat dan sosialisasi MBDK di daerah Yogyakarta mendapatkan dukungan tinggi dari masyarakat, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak di antara mereka yang kurang paham akan bahaya MBDK. Apalagi, mengingat murahnya harga minuman yang dijual bebas,” kata Ari,

    Fakta Indonesia bersama dengan Pusat Perilaku dan Promkes FK-KMK UGM melihat perlunya pemberlakuan cukai MBDK untuk mengurangi konsumsi MBDK secara sistematis.

    Hal ini juga diekspresikan melalui adanya surat dukungan warga Yogyakarta yang pada intinya menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menerapkan cukai dan label peringatan pada MBD di tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target APBN.

    Serta, menekan dampak negatif konsumsi MBDK yang memicu peningkatan kasus diabetes dan hemodialisis, terutama di usia muda; dan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat minimnya informasi pada kemasan MBDK.

    Hingga saat ini penerapan cukai MBDK belum terealisasi, meskipun sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2022 hingga 2025. Bahkan, dorongan tidak hanya datang dari masyarakat sipil.

    DPR RI pun telah secara resmi menagih penerapan cukai MBDK kepada Kementerian Keuangan. Mereka menekankan bahwa ini bukan lagi sekadar wacana, tapi sudah menjadi bagian dari rencana penerimaan negara yang harus dilaksanakan.

    Ari menambahkan, pihaknya bersama dengan jaringan masyarakat sipil dari berbagai wilayah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan cukai terhadap MBDK, dan tidak lagi menjadikannya sebagai sekadar retorika tanpa realisasi.

    “Pemerintah harus bertindak sesuai janji dan anggaran yang sudah dialokasikan. Sebab, isu ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa dan masa depan generasi Indonesia yang dinilai sebagai generasi emas,” demikian Ari Subagyo Wibowo.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum Warga Kota tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya MBDK

    Forum Warga Kota tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya MBDK

    Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) bagi kesehatan.

    “Kami akan terus berjuang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya MBDK dan urgensi penerapan cukai MBDK dan label,” kata Ketua Fakta Indonesia, Ari Subagyo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia berpendapat MBDK menjadi salah satu penyumbang konsumsi gula terbesar yang penyebarannya masih belum diatur secara tegas oleh negara.

    “Kami sangat prihatin atas terus melonjaknya kasus prevalensi penyakit tidak menular (PTM) akibat konsumsi MBDK yang tidak terkendali. Ketiadaan kebijakan yang kuat membuat masyarakat semakin rentan, terutama anak-anak dan remaja yang menjadi target utama industri,” kata Ari.

    Fakta Indonesia melihat urgensi dalam menerapkan label peringatan depan kemasan dan cukai pada MBDK untuk menurunkan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap gula.

    Sebagai bentuk respons atas kondisi ini, lanjut Ari, pihaknya telah aktif melakukan pelatihan dan sosialisasi di berbagai daerah mengenai pentingnya label depan kemasan (Front-of-Pack Labeling/FOPL) serta urgensi penerapan cukai terhadap MBDK.

    “Label yang jelas membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat. Kemudian, cukai dapat menekan konsumsi dengan mekanisme harga, berdasarkan batas tingkatan gula dalam kemasan,” paparnya.

    Salah satu sosialisasi yang dilakukannya adalah sosialisasi MBDK yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/6) dengan melibatkan masyarakat dari Jakarta, Bekasi, dan Bogor.

    “Misi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tidak berhenti pada advokasi dan sosialisasi di daerah Jabodetabek,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Fakta Indonesia juga akan melaksanakan sosialisasi di daerah Solo dan Yogyakarta pada 16-20 Juni 2025 yang bekerja sama dengan salah satu universitas ternama di Indonesia, Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Hngga saat ini, tambah dia, penerapan cukai MBDK belum terealisasi, meskipun sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2022 hingga 2025. Bahkan, dorongan tidak hanya datang dari masyarakat sipil.

    “DPR RI pun telah secara resmi menagih penerapan cukai MBDK kepada Kementerian Keuangan. Mereka menekankan bahwa ini bukan lagi sekadar wacana, tapi sudah menjadi bagian dari rencana penerimaan negara yang harus dilaksanakan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Fakta Indonesia bersama dengan jaringan masyarakat sipil dari berbagai wilayah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan cukai terhadap MBDK dan tidak lagi menjadikannya sebagai sekadar retorika tanpa realisasi.

    “Pemerintah harus bertindak sesuai janji dan anggaran yang sudah dialokasikan, bukan hanya ‘omon-omon’. Sebab, isu ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa dan masa depan generasi Indonesia yang dinilai sebagai generasi emas,” kata Ari.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup menguat seiring optimisme pertemuan pemimpin AS dan China

    IHSG ditutup menguat seiring optimisme pertemuan pemimpin AS dan China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat seiring optimisme pertemuan pemimpin AS dan China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat seiring optimisme pelaku pasar menjelang pertemuan antara pemimpin Amerika Serikat (AS) dan China.

    IHSG ditutup menguat 24,22 poin atau 0,34 persen ke posisi 7.069,04. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,71 poin atau 0,22 persen ke posisi 796,63.

    “Bursa regional Asia menguat, jelang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan China pekan ini, tentunya akan memberikan pasar cenderung terkonsolidasi secara jangka pendek,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus di Jakarta, Rabu.

    Dari mancanegara, pasar merespons harapan segera bertemunya kedua pemimpin AS dan China, yang mana AS menegaskan bahwa Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan segera melakukan pembicaraan pada akhir pekan ini.

    Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan sebuah pembicaraan dengan pemimpin Presiden China Xi Jinping dapat meredakan ketegangan perdagangan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta AS untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar hubungan China dan AS Kembali di jalur yang benar.

    Di sisi lain, Kantor Perwakilan Dagang AS telah mengirimkan surat kepada mitra dagangnya dan mengingatkan tentang batas waktu dalam negosiasi perdagangan. Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengungkapkan bahwa sangat optimis mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan antara AS dan India.

    Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia bersama dengan Menteri perdagangan AS berkomitmen untuk mempercepat negosiasi perdagangan kedua negara sebelum berakhirnya tenggat waktu perpanjangan tarif pada Juli 2025.

    Hal ini disampaikan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD hari pertama di Paris, Prancis. Tentunya pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam keberlanjutan dialog bilateral antara Indonesia dan AS, terutama dalam isu perdagangan dan investasi.

    Selain itu, pertemuan ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra yang kooperatif dan proaktif dalam negosiasi internasional, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan AS.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor meningkat dimana sektor barang baku paling tinggi yaitu 4,48 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen non primer dan sektor transportasi & logistik yang masing-masing naik sebesar 1,19 persen dan 1,11 persen.

    Sedangkan dua sektor terkoreksi yaitu paling dalam sektor keuangan minus 0,97 persen, diikuti oleh sektor industri yang turun sebesar 0,54 persen..

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TOBA, MBMA, FORE, MLPT, dan SMIL. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni TMPO, AXIO, KMTR, IOTF, dan LPLI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.462.433 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,78 miliar lembar saham senilai Rp15,48 triliun. Sebanyak 321 saham naik, 292 saham menurun, dan 192 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 291,19 poin atau 0,78 persen ke 37.738,00, indeks Hang Seng menguat 141,54 poin atau 0,60 persen ke 23.654,78, indeks Shanghai menguat 14,23 poin atau 0,42 persen ke 3.376,48, dan indeks Strait Times menguat 9,50 poin atau 0,24 persen ke 3.903,11.

    Sumber : Antara

  • Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Paris, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.

    Penyerahan dokumen ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama sampaikan IM.

    “Sekretaris Jenderal Cormann sangat terkesan dengan teamwork dan komitmen Indonesia. Saya juga sampaikan bahwa ini adalah komitmen Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa IM ini bisa diselesaikan secepatnya dan ini adalah lintas pemerintahan,” ungkap Airlangga.

    Proses pembicaraan awal hingga dimulainya aksesi Indonesia ke dalam OECD berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat intensi aksesi OECD pada 14 Juli 2023 dan persetujuan dimulainya diskusi aksesi dimulai pada 20 Februari 2024. Selanjutnya pada 29 Maret 2024, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi untuk kemudian diserahkan pada Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2024 pada bulan Mei tahun lalu.

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 Bab yang mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi tahap aksesi selanjutnya, yaitu technical review.

    “Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 merupakan momen bersejarah bagi organisasi kami, karena kita memulai fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD,” tutur Sekjen Cormann.

    “Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga negara Indonesia, termasuk melalui peluang investasi dan pertumbuhan yang baru serta peningkatan pendapatan dan standar hidup,” lanjutnya.

    Selain menyerahkan IM, Menko Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025 kepada Sekjen OECD yang menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan segera menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini.

    Lebih lanjut, OECD merupakan organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87% merupakan negara maju. Ke-38 negara anggotanya mewakili 46% PDB dunia dan 70% perdagangan global. Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan membawa dampak positif, termasuk mendorong transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah global.

    Sebagai bentuk dukungan aksesi Indonesia, Sekjen Cormann akan kembali melakukan kunjungan ke Jakarta pada 26–28 Oktober 2025. Kunjungan ini akan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang menjadi momentum tepat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi pemuda Indonesia dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.

    Turut hadir dalam penyerahan IM tersebut antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.

  • Kemenkes Jalankan Program Percontohan Deteksi Dini Gangguan Tiroid

    Kemenkes Jalankan Program Percontohan Deteksi Dini Gangguan Tiroid

    JAKARTA — PT Merck Tbk (Merck) mendukung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam memperluas akses skrining gangguan tiroid sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui program ini, sebanyak 80 ribu tes Thyroid Stimulating Hormone (TSH) akan didistribusikan ke puskesmas di tujuh wilayah dengan prevalensi gangguan tiroid tinggi, yakni Deli Serdang, Jakarta, Malang, Makassar, Medan, Cirebon, dan Surabaya.

    Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., menyatakan, “Gangguan tiroid kerap tidak terdeteksi hingga menimbulkan dampak yang serius. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah krusial untuk mencegah komplikasi dan memastikan penanganan yang tepat sejak dini. Kementerian Kesehatan mengapresiasi dukungan Merck dalam penyediaan alat pemeriksaan TSH di berbagai Puskesmas di Indonesia. Inisiatif ini merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses layanan kesehatan di tingkat primer.”

    Data menunjukkan, gangguan tiroid di Asia Pasifik memiliki prevalensi tinggi dengan

    sekitar 11% populasi dewasa menderita hipotiroidisme, dibandingkan angka global yang

    hanya 2-4%1. Data ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat. Presiden Direktur PT Merck Tbk, Evie Yulin menambahkan, “Merck percaya bahwa tes tiroid sederhana dalam Program Deteksi Dini Gangguan Tiroid ini bisa menjadi game changer untuk menolong jutaan pasien yang belum terdiagnosis. Merck memiliki semangat untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan deteksi dini bagi masyarakat Indonesia. Dukungan ini juga sejalan dengan Manifesto Tiroid Merck, sebuah ajakan pemeriksaan gangguan tiroid skala besar untuk mendiagnosis lebih dari 50 juta orang yang hidup dengan hipotiroidisme pada tahun 2030.”

    Program ini juga mendapat dukungan dari komunitas pasien tiroid Indonesia, Pita Tosca. Ketua dan pendirinya, Astriani Dwi Aryaningtyas mengatakan, “Sebagai pejuang tiroid, memiliki gejala klinis dan faktor risiko gangguan tiroid itu dapat menurunkan kualitas hidup individu. Gangguan tiroid yang tergolong sebagai penyakit tidak menular, terkadang memiliki gejala klinis yang tidak nampak, namun berdampak signifikan (invisible illness).

    Seperti yang kita ketahui, kelenjar tiroid berukuran kecil, kendati demikian manfaatnya sangat besar untuk metabolisme tubuh membuat kami sebagai pasien tiroid merasa sudah waktunya Pemerintah dan banyak pihak pemerhati gangguan tiroid memiliki gerakan untuk mendukung adanya peningkatan kualitas hidup pejuang tiroid.”

    Lebih lanjut, ia pun menambahkan, “Sebagai pasien tiroid sangat mendukung program skrining gangguan tiroid (TSH) ini karena dapat meningkatkan diagnosis gangguan tiroid di Indonesia, yang saat ini masih tergolong rendah. Sebagai tindak lanjut dari program

    skrining tersebut, Pita Tosca sebagai organisasi pasien berharap bahwa akses terhadap

    pengobatan gangguan tiroid dapat terus ditingkatkan, terutama mengingat pilihan

    pengobatan melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) yang masih terbatas. Deteksi dini

    melalui skrining adalah langkah penting untuk mengelola kondisi ini secara efektif. Pita

    Tosca berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak dan menyuarakan kepada

    pemangku kepentingan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan

    diagnosis dan perawatan yang mereka butuhkan.”

    Untuk mendukung pelaksanaan skrining, Merck juga menyediakan logistik pemeriksaan TSH, seperti mesin Diagnostic FIA Meter, mikropipet, stopwatch, vacuum holder, tourniquet, serta bahan medis habis pakai (BMHP), termasuk jarum, tabung EDTA, reagen tes kit, alcohol swab, dan plester.

    Mendukung Pembentukan Registri Nasional Pasien Tiroid

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Merck Indonesia bersama Indonesian Thyroid Association (InaTA) tengah menyusun manuskrip untuk publikasi laporan Thyroid Registry Report, berdasarkan hasil skrining dari program RAISE Tiroid. Manuskrip ini direncanakan untuk dipublikasikan di jurnal internasional tahun ini, sebagai upaya membangun basis data nasional yang akurat mengenai beban penyakit tiroid di Indonesia.

    Selain memfasilitasi pelaksanaan 80 ribu tes TSH di berbagai puskesmas, data yang terkumpul diharapkan dapat mendukung pemetaan penyakit dan pengambilan kebijakan berbasis bukti—khususnya bagi kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang penyakit tidak menular (PTM).

    dr. Dicky L. Tahapary, Sp.PD-KEMD, Ph.D., Ketua Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging (MVA) IMERI FKUI sekaligus penanggung jawab registri, menyatakan, “Data adalah fondasi dari kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya registri ini, kita bisa beralih dari asumsi ke pendekatan berbasis bukti, dari respons reaktif menjadi pencegahan yang lebih terstruktur. Ini adalah hal penting dalam manajemen penyakit tiroid di Indonesia.”

    Merck juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Kemenkes RI untuk membawa hasil inisiatif ini ke forum World Health Assembly (WHA), sebagai kontribusi Indonesia dalam penguatan tata kelola penyakit tidak menular di tingkat global.

    Komitmen Berkelanjutan Merck Indonesia

    Dukungan terhadap pelaksanaan skrining TSH ini merupakan kelanjutan dari program RAISE Tiroid yang telah dijalankan sejak 2023. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran serta kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan gangguan tiroid. Hingga akhir 2024, lebih dari 6.000 tenaga kesehatan telah mendapat pelatihan, 72.600 pasien telah diskrining secara digital menggunakan skor Wayne dan Billewicz, serta lebih dari 30.000 tes TSH telah dilakukan—dengan tingkat konversi 18,8% atau sekitar 5.700 kasus positif.

  • Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan dokumen penilaian mandiri atau initial momerandum kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann di Paris, Prancis, Senin (2/6/2025).

    Airlangga menyampaikan capaian ini merupakan bukti komitmen penuh Indonesia untuk bergabung penuh sebagai , karena mampu menyelesaikan penyusunan IM dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu.

    Airlangga mengapresiasi upaya bersama K/L penanggung jawab bidang. Meski sudah sampai tahap ini, namun Airlangga menekankan bahwa proses aksesi masih panjang.  

    “Tapi maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (3/6/2025)

    Untuk diketahui, IM merupakan dokumen yang perlu disiapkan dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. 

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD. 

    Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 17/2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.232/2024.

    Usai penyerahan IM ke OECD, dokumen tersebut nantinya akan ditinjau kesesuaiannya dengan standar OECD. 

    Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment tersebut alias pada awal 2026 mendatang.

    Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekjen OECD, Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen Asean.

    Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.

    Pemerintah pun menargetkan proses aksesi dapat rampung dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak 2024. 

  • FAKTA tolak usulan revisi PP 28/2024 demi Indonesia Emas 2045

    FAKTA tolak usulan revisi PP 28/2024 demi Indonesia Emas 2045

    FAKTA Indonesia merespon pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, yang disampaikan melalui media dan menyarankan revisi atas PP 28 Tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menolak usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas kepentingan lain.

    “Kami menolak segala bentuk upaya revisi PP Nomor 28 Tahun 2024 demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Ketua FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikan untuk merespon pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, yang disampaikan melalui media dan menyarankan revisi atas PP 28 Tahun 2024.

    Menurut Ary, pernyataan tersebut terkesan lebih berpihak pada kepentingan industri tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    Alasan yang menyebut bahwa peraturan ini merugikan industri dinilai tidak tepat, karena justru peningkatan prevalensi PTM akan menambah beban pembiayaan negara dan menurunkan produktivitas nasional.

    “Argumentasi APINDO yang lebih mementingkan kepentingan industri bertentangan dengan amanat konstitusi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional,” ucap Ary.

    Ary menjelaskan, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, obesitas, dan gangguan kesehatan lainnya yang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

    Salah satu faktor yang turut berkontribusi yakni tingginya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Berdasarkan data International Diabetes Federation tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes usia dewasa terbanyak.

    Selain itu, Ary menyebut pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

    Selain itu, pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa, Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi bagi seluruh warga negaranya”.

    “Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warga negara dari dampak buruk zat adiktif yang terkandung dalam produk tembakau dan MBDK,” ujar Ary.

    Adapun perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, kata Ary, semestinya menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan industri.

    Apalagi, untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada poin keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk di bidang kesehatan. Maka implementasi PP 28 Tahun 2024 perlu didukung sepenuhnya.

    “Asta Cita bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata Presiden dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing,” ucap Ary.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.