Xcloud.id

Topik: PTM

  • CKG di sekolah sebaiknya dibarengi penyuluhan kesehatan

    CKG di sekolah sebaiknya dibarengi penyuluhan kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penyakit Menular Badan Kesehatan Dunia (WHO) Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020, Prof Tjandra Yoga Aditama mengemukakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah sebaiknya dibarengi penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap kesehatan.

    “Selain pemeriksaan maka perlu dilakukan juga penyuluhan kesehatan, baik kepada murid, guru dan juga petugas sekolah lainnya,” kata dia melalui keterangan yang disampaikan di Jakarta, Ahad.

    Hal ini menjadi salah satu usulannya pada pemerintah terkait Program CKG di sekolah, yang akan dimulai pada Senin, 4 Agustus 2025.

    Menurut dia, usulan tersebut dapat membantu mencapai tujuan CKG, yakni untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan pada anak sekolah sekaligus meningkatkan pemahaman kesehatan mereka.

    Usulan lainnya, yakni perlunya pihak sekolah atau guru ikut terlibat langsung dalam kegiatan cek kesehatan di sekolah ini.

    Selain itu, hasil CKG sebaiknya ditindaklanjuti, khususnya peserta didik dengan masalah kesehatan. Mereka harus segera mendapatkan penanganan kesehatan.

    “Tindak lanjut untuk merujuk anak yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, baik ke Puskesmas ataupun ke rumah sakit setempat,” katanya.

    Tjandra juga mengatakan, Puskesmas di lokasi sekolah memiliki tanggung jawab besar sebagai perwujudan dari implementasi pelayanan kesehatan primer.

    Fasilitas pelayanan tingkat pertama ini bertanggung jawab menentukan penjadwalan kegiatan CKG yang harus dikoordinasikan dengan pihak sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai kegiatan CKG di sekolah pada tahun ajaran baru ini, diawali di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Cipayung, Jakarta Timur pada 9 Juli 2025.

    Kemudian di Sekolah Rakyat Sentra Mulya Jaya, Cipayung di Jakarta Timur serta Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Cilandak, Jakarta Selatan, pada 14 Juli 2025.

    Selanjutnya, pemerintah pusat menjadwalkan pelaksanaan CKG untuk pelajar di sekolah dan madrasah di berbagai daerah pada Senin, 4 Agustus 2025.

    Adapun cakupan pemeriksaan hampir sama seperti pada CKG umum meliputi skrining organ mata, telinga, anemia, penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit menular.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg

    Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Menyikapi imbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran LPG subsidi 3 kilogram (Kg), Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menegaskan komitmennya dalam memastikan distribusi LPG subsidi tepat sasaran.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya pengawasan, baik secara internal maupun melalui kerja sama lintas sektor.

    “Pengawasan dilakukan tidak hanya kepada lembaga penyalur resmi, tetapi juga melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Rusminto dalam keterangan resminya, jum’at (01/08).

    Sebagai bentuk pengawasan di lapangan, Pertamina secara rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak), baik secara mandiri maupun bersama pemerintah daerah dan kepolisian. 
    Beberapa lokasi yang telah disidak antara lain:

    -Pangkalan Nano Suratno di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (22 April 2025)

    -Pangkalan Beny di Kota Palembang (19 Mei 2025)

    -Agen LPG 3 Kg PT Cahya Megah Penyimbang di Kota Prabumulih (25 Juli 2025).

    Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian takaran isi tabung serta kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    Kedepan, Pertamina berharap kegiatan sidak dapat diperluas tidak hanya ke lembaga penyalur, tetapi juga kepada konsumen yang tidak berhak menerima LPG subsidi, seperti pengusaha laundry, rumah makan, restoran, hotel, dan usaha komersial lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022.

    Selain pengawasan, Pertamina juga telah mengembangkan sistem pencatatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak yang menerima LPG subsidi.

    Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi yang tersebar di setiap desa atau kelurahan. Informasi lokasi pangkalan resmi dapat diakses melalui laman ptm.id/infolpg3kg.

    Rusminto juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak dan sesuai peruntukannya. “Subsidi LPG 3 Kg ditujukan bagi masyarakat miskin. Bagi yang tidak berhak, silakan menggunakan LPG nonsubsidi seperti produk BrightGas,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Jumat (01/08). 

    Pertamina terus melakukan edukasi publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial @pertaminasumbagsel. 

    Masyarakat juga diimbau melaporkan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam distribusi LPG subsidi kepada pihak berwenang, termasuk melalui Pertamina Call Center 135.

    Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dan juga menjabat sebagai Kasatgas, Basaraudin, mengungkapkan serta menyoroti keprihatinannya terhadap praktik penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di lapangan, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran yang diharapkan.

    “Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Tapi faktanya, LPG bersubsidi ini justru banyak digunakan oleh pelaku usaha non-rumah tangga, bahkan ditemukan di laundry atau warung-warung makanan, kalau dilihat dari omsetnya sudah tidak tepat gunakan Gas LPG 3 kg,” ujarnya.

    Menurut Basarudin, lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan pangkalan, atau ada semacan dugaan kenakalan di tingkat tersebut membuat penyaluran diduga tak tepat sasaran.

    “Orang bisa bolak-balik membeli LPG pakai KTP berbeda-beda, atau pakai orang suruhan, itu artinya satu rumah atau tempat usaha rumahan bisa dapat lebih dari jatahnya,” katanya. “Ini tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang menekankan distribusi tepat sasaran.” tegasnya. 

    Oleh karenanya perlu ada pengawasan yang ketat agar amanat bisa dilaksanakan dengan baik, masyarakat yang berhak bisa mendapatkan haknya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Jalani Pemeriksaan di Kejagung, Kasus Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah memeriksa Gubernur Bengkulu Helmi Hasan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan mega mall Bengkulu.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berlangsung di Kejagung. Namun, pemeriksaan dilakukan penyidik Kejati Bengkulu.

    “Yang diperiksa tadi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ya,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2025).

    Anang mengemukakan alasan pemeriksaan itu dilakukan di Kejagung lantaran Helmi Hasan tengah berada di Jakarta dan bersedia diperiksa.

    Di samping itu, penyidik Kejati Bengkulu juga tengah melakukan pemeriksaan tersangka baru dalam perkara kasus dugaan korupsi batubara yaitu, Komisaris PT Ratu Samban Mining (RSM), David Alexander Yowomo (DA).

    “Kebetulan yang bersangkutan sangat kooperatif ada di Jakarta dan bersedia diperiksa serta tim penyidik Kejati bengkulu yang memeriksa juga ada pemeriksaan kasus lain kasus batubara,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) berawal dari pengalihan status lahan Mega Mall dan PTM Bengkulu dari HPL menjadi SHGB.

    Selanjutnya, SHGB tersebut dijadikan jaminan ke perbankan oleh pihak ketiga. Namun, kredit terhadap bank ini terjadi penunggakan. 

    Adapun, dua aset itu juga menjadi jaminan ke empat perbankan sejak 2004. Dengan demikian, atas peristiwa dugaan korupsi ini membuat Pemkot tidak mendapatkan pendapatan dari pajak atas dua aset itu.

  • Video: Dinkes DKI Jakarta Ungkap Penyakit yang Jadi Tantangan Saat Ini

    Video: Dinkes DKI Jakarta Ungkap Penyakit yang Jadi Tantangan Saat Ini

    Jakarta – Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menyebut penyakit yang menjadi tantangan saat ini yaitu penyakit yang tidak menular. Beberapa penyakit tersebut seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker.

    Dwi mengatakan risiko penyakit tidak menular bisa dikurangi melalui penerapan pola hidup sehat bagi masayatakat. Pemerintah juga melakukan kolaborasi antar lembaga melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk masyarakat RI.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

    (/)

    penyakit tidak menular ptm dinkes dki dinkes dki jakarta penyakit jantung

  • Tanggapan Pramono soal temuan 62 persen ASN Jakarta alami obesitas

    Tanggapan Pramono soal temuan 62 persen ASN Jakarta alami obesitas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan tanggapan terkait temuan 62,09 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI mengalami obesitas.

    “Pokoknya kalau obesitas, ikuti gubernurnya lah, supaya nggak obesitas. Gubernurnya tukang jalan, tukang sepeda-an, hidup sehat, walaupun bebannya banyak,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melaporkan hasil skrining kesehatan dimana sebanyak 62,09 ASN DKI Jakarta mengalami obesitas.

    Dari 62,09 persen ASN DKI Jakarta yang mengalami obesitas, 40,03 persen ASN diantaranya obesitas I dan obesitas II sebesar 22,06 persen.

    Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung.

    Setelah adanya temuan tersebut, Pramono menilai gaya hidup sehat harus menjadi bagian dari budaya kerja ASN khususnya di DKI Jakarta.

    Bukan hanya untuk menjaga penampilan, kata Pramono, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

    “Jadi saya meminta, kalau memang betul ada temuan itu, saya akan mulai mewajibkan untuk berolahraga,” kata Pramono.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini telah mengampanyekan gaya hidup aktif melalui berbagai kegiatan seperti car free day (CFD) hingga fasilitas olahraga di kantor.

    Namun, Pramono menilai upaya tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara disiplin oleh seluruh ASN. Untuk itu, Pramono berkomitmen untuk mendorong perubahan yang nyata di lingkungan kerja Pemprov DKI.

    Pramono mencontohkan gaya hidup pribadinya sebagai bentuk ajakan terbuka kepada para ASN.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius

    Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius

    Ilustrasi – Sparatur Sipil Negara (ASN) berolahraga bersama, Jakarta, Sabtu (19/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

    Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 Juli 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan obesitas di kalangan ASN menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan risiko penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyampaikan obesitas berkaitan erat dengan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, stroke dan jantung.

    Hal itu disampaikan berkaitan dengan hasil skrining kesehatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi DKI Jakarta Pada skrining itu salah satunya ditemukan 62,09 persen obesitas. Dia merinci, dari 62,09 persen ASN yang obesitas, sebesar 40,03 persen masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06 persen obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).

    Adapun program skrining kesehatan tersebut dilakukan pada 2024 dan diikuti 9.936 ASN. Pemeriksaan mencakup pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani dan kadar gula darah sewaktu. Selain kesehatan fisik, aspek kesehatan mental juga menjadi fokus.

    Berdasarkan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 15,03 persen ASN terindikasi memiliki potensi masalah kesehatan mental, mulai dari gejala emosional ringan hingga gangguan tidur.

    “Meski belum merupakan diagnosis medis, hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional,” kata Ani.

    Sementara itu, dari sisi kebugaran, hanya 9,6 persen ASN yang masuk kategori “baik” atau “baik sekali” berdasarkan uji “Rockport Walk Test” yang mengukur kebugaran jantung-paru. Mayoritas ASN berada pada kategori “cukup” hingga “kurang”, yang menandakan perlunya peningkatan aktivitas fisik di lingkungan kerja.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kesehatan ASN untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

    Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga dan Bahagia) yang mengampanyekan gaya hidup sehat. Program ini mengajak ASN dan masyarakat umum untuk berjalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.

    Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan risiko PTM seperti jantung, stroke, diabetes dan kanker, sekaligus mendorong deteksi dini terhadap masalah psikologis yang kerap luput dari perhatian.

    “Kegiatan ini dirancang untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular sekaligus mendorong deteksi dini masalah psikologis yang sering kali tidak disadari,” ujar Ani.

    Melalui program Jakarta BERJAGA, Pemprov DKI berharap ASN dapat meningkatkan kebugaran fisik demi mendukung kinerja pelayanan publik. Untuk memotivasi ASN mencapai berat badan ideal, diluncurkan pula gerakan edukatif bertajuk “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu”.

    Pemprov juga menyiapkan Agen Perubahan (Agent of Change) PTM dan membuka layanan konseling kesehatan di kantor-kantor layanan publik. Di bidang kesehatan mental, layanan konsultasi daring JakCare diperluas sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

    Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat. Dari sisi regulasi, Pemprov DKI menguatkan upaya pengendalian PTM melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 dan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022.

    Kemudian, sebagai bentuk perluasan layanan promotif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini juga dibuka untuk masyarakat umum.

    Sebanyak 44 Puskesmas dan 23 Puskesmas Pembantu disiagakan untuk melayani pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • DKI sudah mulai Cek Kesehatan Gratis di sekolah

    DKI sudah mulai Cek Kesehatan Gratis di sekolah

    Pemeriksaan kesehatan saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Handayani Jakarta Timur, Senin (14/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    DKI sudah mulai Cek Kesehatan Gratis di sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus pelajar di sekolah berbarengan dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada awal pekan ini.

    “(CKG pelajar) sudah dimulai sejak masuk sekolah, MPLS. Kami mulai di Sekolah Rakyat dulu,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    CKG pelajar merupakan program dari Kementerian Kesehatan dan mulai berjalan pada awal Juli 2025 sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk membangun generasi yang sehat dan tangguh. Ani mengatakan, program ini menjadi kelanjutan CKG ulang tahun, namun menyasar anak-anak usia sekolah.

    “Sebenarnya rangkaiannya sama CKG, karena CKG yang disasar adalah semua kelompok umur. Jadi bayi, balita, ibu hamil, kemudian usia produktif sudah dimulai mulai sejak April atau Mei kemarin. Sekarang kita masuk ke usia anak sekolah,” katanya.

    Adapun cakupan pemeriksaan kesehatan hampir sama seperti pada CKG umum meliputi skrining organ mata, telinga, anemia, penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit menular.

    Pelaksanaan CKG bagi siswa dimulai dari Sekolah Rakyat pada Juli, kemudian menyusul sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikasmen) dan madrasah pada Agustus. Program ini juga dipastikan menyasar pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

    Kementerian Kesehatan menyampaikan program ini merupakan salah satu quick win atau langkah inisiatif yang cepat dan mudah dicapai Presiden Prabowo Subianto serta menjadi program pemeriksaan kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah. Tahun ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 53 juta pelajar sebagai sasaran utama.

    Sumber : Antara

  • Jadi ‘Biang Kerok’ Obesitas-Diabetes, Makanan Ini Paling Banyak Dikonsumsi Warga +62

    Jadi ‘Biang Kerok’ Obesitas-Diabetes, Makanan Ini Paling Banyak Dikonsumsi Warga +62

    Jakarta –

    Kasus penyakit tidak menular (PTM) obesitas hingga diabetes terus meningkat signifikan. Bahkan, keduanya menjadi faktor risiko utama pemicu penyakit jantung, stroke, hingga masalah ginjal.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi merinci insiden kasus obesitas sentral misalnya, meningkat pesat dari semula 18,8 persen menjadi 36,8 persen pada 2023. Obesitas sentral didefinisikan pada wanita yang memiliki lingkar perut lebih dari 80 sentimeter, dan pria lebih dari 90 sentimeter.

    Sejalan dengan hasil cek kesehatan gratis (CKG) yang menunjukkan obesitas sentral menempati posisi kedua teratas yang diidap masyarakat sebagai pemicu penyakit jantung hingga stroke. Walhasil, beban pembiayaan BPJS Kesehatan terus meningkat dengan jantung menyumbang 70 persen dari utilisasi atau penggunaan dari total Rp 174,90 triliun.

    Bukan tanpa sebab, hal ini dilandasi pergeseran tren pola hidup dan kebiasaan makan yang terjadi nyaris di banyak negara. Menyusul AS dan Eropa, Indonesia juga kini terbiasa mengonsumsi makanan ultraproses dan makanan cepat saji.

    “Tren ini terjadi di banyak negara, AS, Eropa itu sudah mengalami transisi pola konsumsi yang kita tahu banyak sekali mengkonsumsi makanan siap saji yang kemudian kalau dilihat dari sisi kalori garam, gula, lemak, (GGL) sebagian besar melebihi daripada yang seharusnya,” sorot dr Nadia dalam webinar hasil diseminasi pemasaran makanan tidak sehat, Kamis (10/7/2025).

    “Ini yang kemudian kita lihat di negara kita, kita juga melihat salah satu dari studi keluarga dengan pendapatan sosial ekonomi menengah ke bawah mendapatkan pangan yang siap saji jauh lebih tinggi dibandingkan pada keluarga kelompok pendapatan lebih tinggi,” bebernya.

    Artinya, menurut dr Nadia, lebih banyak masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tidak lagi mengolah pangan di rumah, tetapi lebih sering mengonsumsi makanan siap saji maupun kemasan, dengan alasan aksesnya lebih mudah, juga murah.

    Kemudahan akses membeli pangan secara online juga menjadi penyebab pergeseran kebiasaan makan. “Sehingga ini mendorong konsumsi pangan siap saji dan pangan olahan itu lebih banyak lagi,” tandas dia.

    Berikut data tren konsumsi pangan berisiko atau tinggi GGL:

    1. Makanan manis

    Tren konsumsi makanan manis meningkat 6,5 persen dari semula di 2018 sebanyak 59,8 persen menjadi 66,3 persen di 2023 menurut data survei kesehatan indonesia (SKI) 2023.

    2. Minuman manis

    Pola peningkatan juga terjadi pada minuman manis, meski tidak terlalu signifikan yakni bertambah 3,8 persen dibandingkan 2018, saat ini ada 52,5 persen.

    3. Makanan berlemak tinggi kolesterol jahat (gorengan)

    Semakin banyak warga Indonesia yang mengonsumsi makanan tersebut dengan peningkatan dilaporkan mencapai 4,5 persen, menjadi 62,7 persen di 2023.

    4. Makanan dengan bumbu penyedap

    Makanan dengan penyedap tinggi juga kerap dipilih masyarakat sebagai konsumsi sehari-hari. Tren kenaikannya tidak kalah tinggi mencapai 3,8 persen, dari 22,4 menjadi 26,2 persen.

    5. Mi instan, makanan instan

    Bila dibandingkan dengan seluruh aspek makanan tinggi GGL, mi instan dan makanan instan menjadi pilihan terbanyak masyarakat sebagai pilihan konsumsi dengan konsisten berada di atas 90 persen. Ada sekitar 94 persen masyarakat yang terbiasa mengonsumsi mi instan dan makanan instan di 2023.

    (naf/kna)

  • WHO Desak Harga Minuman Manis Naik 50 Persen demi Selamatkan Jutaan Nyawa

    WHO Desak Harga Minuman Manis Naik 50 Persen demi Selamatkan Jutaan Nyawa

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta sejumlah negara menaikkan harga minuman manis demi menekan kasus kematian akibat penyakit tidak menular. Selain minuman manis, kebijakan kenaikan harga juga didorong untuk produk alkohol dan tembakau.

    Desakan tersebut diminta WHO selambatnya berlaku pada 2035 melalui mekanisme perpajakan kesehatan, yang kemudian memungkinkan kenaikan harga produk hingga 50 persen.

    Konsumsi tembakau, alkohol, dan minuman manis memicu epidemi penyakit tidak menular (PTM). PTM, termasuk penyakit jantung, kanker, dan diabetes, yang menyebabkan lebih dari 75 persen dari total kematian seluruh dunia.

    Dorongan inisiatif dalam tajuk ‘3 by 35’ ini disebut mampu mencegah 50 juta kematian dini selama 50 tahun ke depan.

    “Pajak kesehatan adalah salah satu alat paling efisien yang kita miliki,” kata dr Jeremy Farrar, Asisten Direktur Jenderal, Promosi Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, WHO dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (4/7/2025).

    “Pajak ini mengurangi konsumsi produk-produk berbahaya dan menciptakan pendapatan yang dapat diinvestasikan kembali oleh pemerintah dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Saatnya bertindak.”

    Inisiatif ini memiliki tujuan yang ambisius tetapi dapat dicapai untuk mengumpulkan USD 1 triliun selama 10 tahun ke depan. Antara 2012 dan 2022, hampir 140 negara menaikkan pajak tembakau, yang mengakibatkan kenaikan harga riil rata-rata lebih dari 50 persen.

    Kolombia hingga Afrika Selatan telah memberlakukan pajak kesehatan. Dampaknya, ada penurunan konsumsi dan peningkatan pendapatan.

    Sayangnya, masih banyak negara terus memberikan insentif pajak kepada industri yang tidak sehat, termasuk tembakau. Perjanjian investasi jangka panjang dengan industri yang membatasi kenaikan pajak tembakau dapat semakin melemahkan tujuan kesehatan nasional.

    WHO mendorong pemerintah untuk meninjau dan menghindari pengecualian tersebut guna mendukung pengendalian tembakau yang efektif dan melindungi kesehatan masyarakat.

    WHO menyerukan kepada negara-negara, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mendukung langkah tersebut dan berkomitmen pada perpajakan yang lebih cerdas dan adil yang melindungi kesehatan.

    (naf/kna)

  • Minum Obat Darah Tinggi Bikin Ginjal Rusak? Begini Faktanya Menurut Dokter

    Minum Obat Darah Tinggi Bikin Ginjal Rusak? Begini Faktanya Menurut Dokter

    Jakarta –

    Orang dengan penyakit tekanan darah tinggi akan dianjurkan mengonsumsi obat hipertensi setiap hari. Hanya saja banyak pasien hipertensi ragu untuk minum obat secara teratur karena takut efek samping jangka panjang, terutama pada ginjal.

    Menurut dr Djoko Wibisono, SpPD KGH, seorang spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi, anggapan bahwa obat hipertensi merusak ginjal adalah mitos. Faktanya, minum obat darah tinggi secara teratur bisa melindungi ginjal dari kerusakan.

    “Yang merusak ginjal itu bukan obatnya tapi tekaan darah tingi yg tidak terkendali. hipertensi itu kan penyakit PTM, obatnya long life. Minum obat seterusnya, agar hidupnya sehat,” kata dr Djoko saat berbincang dengan detikcom beberapa waktu lalu.

    Alasan obat tensi bisa cegah ginjal rusak

    Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi kronis yang membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Seiring waktu, tekanan yang konstan dan tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk yang ada di ginjal.

    Obat darah tinggi, kata dr Djoko, justru dirancang untuk mengontrol kondisi tersebut agar tetap stabil. Dengan tekanan darah yang terkontrol, beban kerja ginjal menjadi lebih ringan dan mencegah kerusakan.

    “Kenapa harus minum obat? Karena bisa naik lagi, mungkin bukan besok tapi bulan depan ketika pasien sudah nggak aware,” tandasnya.

    (kna/kna)