Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Kota Yogyakarta darurat sampah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan izin agar sampah dari Kota Yogyakarta dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
Sultan mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada Selasa (16/9/2025).
Dari pertemuan itu disepakati bahwa Kota Yogyakarta masih diizinkan membuang sampah ke Piyungan, meski jumlahnya dibatasi.
“Jadi per daynya diangka 90 ton, selama 90 ton ya cukup. Sehingga sisanya yang masuk ke Piyungan,” ujar Sultan, Rabu (17/9/2025).
Sultan berharap kuota 90 ton per hari ini dapat mengurangi timbulan sampah di depo-depo.
“Jadi jangan numpuk lagi seperti kemarin seperti di Mandala Krida. Jadi saya minta untuk masuk aja di Piyungan,” ucapnya.
Ngarsa Dalem juga menegaskan, pengolahan sampah di Kota Yogyakarta memang sulit karena keterbatasan lahan.
“Kota (Yogyakarta) memang sulit kalau kota karena tidak punya lahan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY Kusno Wibowo menjelaskan, ke depannya pengelolaan sampah akan dilakukan secara jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam pengelolaan jangka pendek, pemerintah kabupaten atau kota bertugas mengurangi jumlah sampah di hulu, sedangkan DLH DIY berperan membuka Piyungan saat terjadi darurat sampah.
“Kami berperan untuk kondisi darurat semacam ini, untuk membuka Piyungan ke depan,” kata dia.
“Masing-masing berperan bagaimana meminimalisir sampah di hulu nya, kemudian kalau ada hal-hal kedaruratan kami bisa bawa ke Piyungan,” imbuhnya.
Ia berharap Kota Yogyakarta dapat segera mandiri dalam mengolah sampah, paling tidak hingga 2027 atau sampai proyek PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) terealisasi.
Kusno menambahkan, kapasitas Piyungan saat ini terbatas, hanya mampu menampung 2.400 ton.
“Itu sudah kami slotkan ke temen-temen Kota karena memang yang masih bermasalah di Kota. Semuanya untuk kota. Karena Sleman dan Bantul kita alokasikan di luar situ,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: PSEL
-
/data/photo/2025/09/16/68c90080e9e72.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari
Yogyakarta
17 September 2025")
Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari Yogyakarta 17 September 2025
-
Indpolas investasi Rp2,6 triliun bangun pengolahan sampah jadi listrik
Jakarta (ANTARA) – PT Indoplas Tianying Energy membangun pabrik pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan, Banten dengan nilai investasi mencapai Rp2,6 triliun.
Indoplas Tianying Energy merupakan perusahaan joint venture antara PT Indoplas Energy Hijau (IEH), anak usaha dari PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA), dengan China Tianying Inc. (CNTY), penyedia teknologi pengolahan limbah asal China.
Direktur Utama PT Indoplas Tianying Energy, Bobby Gafur Umar dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyampaikan pembentukan Indoplas menjadi badan usaha pelaksana (BUP) proyek ini menandai langkah nyata OASA bersama CNTY dalam mewujudkan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah perkotaan.
“PSEL Tangsel ini akan menjadi kontribusi konkret kami mendukung program pemerintah mengurangi volume sampah sekaligus menyediakan energi bersih bagi masyarakat.” ucapnya.
Disampaikan dia proyek PSEL Tangsel ditargetkan memasuki tahap konstruksi pada awal 2026, dengan estimasi penyelesaian dalam waktu tiga tahun. Setelah beroperasi, fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu model pengelolaan sampah berbasis teknologi di Indonesia, sekaligus mendukung percepatan transisi energi yang dilakukan pemerintah.
Dengan investasi sebesar Rp2,6 triliun, PSEL Tangsel akan menggunakan skema Build–Operate–Transfer (BOT) selama 30 tahun. Fasilitas ini dirancang mampu mengolah 1.100 ton sampah per hari, meliputi 1.000 ton sampah baru dan 100 ton sampah lama dengan menggunakan teknologi Moving Grate Incinerator (MGI) yang modern dan ramah lingkungan.
Teknologi ini diharapkan dapat menghasilkan listrik hingga 23,5 megawatt yang akan disalurkan ke jaringan nasional.
Sebelumnya, OASA mendapatkan SK Penetapan Pemenang Lelang Tender Pengolahan Sampah Menjadi energi Listrik (PSEL) di Kota Tangerang Selatan.
SK penetapan diserahkan langsung oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal ini adalah Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Kantor Walikota Tangerang Selatan, yang mana SK Penetapan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 17 April 2025.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Indoplas investasi Rp2,6 triliun bangun pengolahan sampah jadi listrik
Jakarta (ANTARA) – PT Indoplas Tianying Energy membangun pabrik pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan, Banten dengan nilai investasi mencapai Rp2,6 triliun.
Indoplas Tianying Energy merupakan perusahaan joint venture antara PT Indoplas Energy Hijau (IEH), anak usaha dari PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA), dengan China Tianying Inc. (CNTY), penyedia teknologi pengolahan limbah asal China.
Direktur Utama PT Indoplas Tianying Energy, Bobby Gafur Umar dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyampaikan pembentukan Indoplas menjadi badan usaha pelaksana (BUP) proyek ini menandai langkah nyata OASA bersama CNTY dalam mewujudkan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah perkotaan.
“PSEL Tangsel ini akan menjadi kontribusi konkret kami mendukung program pemerintah mengurangi volume sampah sekaligus menyediakan energi bersih bagi masyarakat.” ucapnya.
Disampaikan dia proyek PSEL Tangsel ditargetkan memasuki tahap konstruksi pada awal 2026, dengan estimasi penyelesaian dalam waktu tiga tahun. Setelah beroperasi, fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu model pengelolaan sampah berbasis teknologi di Indonesia, sekaligus mendukung percepatan transisi energi yang dilakukan pemerintah.
Dengan investasi sebesar Rp2,6 triliun, PSEL Tangsel akan menggunakan skema Build–Operate–Transfer (BOT) selama 30 tahun. Fasilitas ini dirancang mampu mengolah 1.100 ton sampah per hari, meliputi 1.000 ton sampah baru dan 100 ton sampah lama dengan menggunakan teknologi Moving Grate Incinerator (MGI) yang modern dan ramah lingkungan.
Teknologi ini diharapkan dapat menghasilkan listrik hingga 23,5 megawatt yang akan disalurkan ke jaringan nasional.
Sebelumnya, OASA mendapatkan SK Penetapan Pemenang Lelang Tender Pengolahan Sampah Menjadi energi Listrik (PSEL) di Kota Tangerang Selatan.
SK penetapan diserahkan langsung oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal ini adalah Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Kantor Walikota Tangerang Selatan, yang mana SK Penetapan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 17 April 2025.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kemenko Pangan finalisasi revisi Perpres pengolahan sampah jadi energi
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan revisi aturan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018, sudah masuk tahap finalisasi.
“Jadi kita memang sedang finalisasi,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu.
Aturan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan masuk tahap finalisasi.
Dia menyampaikan proses penyusunan regulasi tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan instrumen perdagangan karbon dapat berjalan sesuai standar internasional dan memberi kontribusi signifikan bagi pengendalian emisi nasional.
“Kemarin baru PAK (pembahasan antar kementerian), sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup),” ujarnya.
Nani menegaskan penyusunan Perpres itu telah berlangsung cukup lama dengan sejumlah aspek disiapkan sejak setahun terakhir, mencakup perdagangan karbon internasional serta mekanisme sukarela atau voluntary.
“Kita ingin mengupayakan beberapa hal, seperti international carbon trading, dan juga bukan hanya compliance, tapi juga ada yang voluntary, kita akan masukkan juga di dalam revisi,” bebernya.
Target penyelesaian Perpres ini diharapkan tercapai sebelum Konferensi Perubahan Iklim Ke-30 (COP30) yang diadakan Brasil, agar Indonesia dapat memanfaatkan momentum strategis dalam menunjukkan keseriusan terhadap isu global pengendalian iklim.
Selain sektor polusi industri, regulasi ekonomi karbon ini juga diarahkan untuk mendorong kontribusi dari sektor lain, termasuk potensi besar dari wilayah kelautan yang harus lebih ditingkatkan.
Kemenko Pangan optimistis penyelesaian Perpres ekonomi karbon dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi baru dari sektor lingkungan dan kelautan.
“Targetnya sebelum Brasil (Konferensi Perubahan Iklim Ke-30/COP30 yang diadakan Brasil), karena momentumnya di sana. Kita mau mengangkat juga sebenarnya bukan hanya sektor polusi, tapi juga kalau bisa sektor lain harus ditingkatkan. Termasuk yang dari ocean area (area lautan). Jadi nanti itu kurang lebih,” kata Nani.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemprov Bali Siapkan Teknologi PSEL, Butuh 1.000 Ton Sampah per Hari
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sedang menyiapkan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di mana setelah berjalan mereka harus menyiapkan 1.000 ton sampah setiap hari.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali I Made Rentin mengatakan langkah ini sebagai lanjutan setelah open dumping TPA Suwung ditutup total pada Desember 2025 mendatang.
“Dalam proses perjalanan menuju itu (penutupan open dumping TPA Suwung), Pemprov Bali dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar sedang mempersiapkan penerapan teknologi yang disebut dengan PSEL,” kata dia dilansir ANTARA, Sabtu, 23 Agustus.
“Tugas dan kewajiban pemerintah daerah melakukan dua hal yaitu menyiapkan lahan lokasi untuk penerapan PSEL dan memastikan dukungan sampah hariannya itu tidak boleh kurang dari 1.000 ton per hari,” sambung Made Rentin.
Dia menjelaskan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik tidak dapat berjalan jika sampah yang masuk kurang dari 1.000 ton per hari, bahkan dapat dijatuhi denda.
Namun menurut estimasinya, ketika sampah dari Kota Denpasar dan Badung digabungkan maka timbulan sampah per hari di angka 1.400 ton.
Dengan ini maka tak ada lagi sampah yang dibuang ke TPA Suwung, para petugas kebersihan seperti swakelola juga dapat membawa sampahnya ke PSEL sebab teknologi ini mengubah seluruh jenis sampah.
“Ketika nanti PSEL sudah jalan mereka tidak hanya mendukung TPA hanya menerima residu, tapi mendukung beralih ke lokasi penerapan pengolahan sampah, truk swakelola bisa bawa sampah ke sana,” ujar Made Rentin.
Pemprov Bali sendiri belum menentukan lokasi pengolahan sampah, namun yang pasti TPA Suwung pada akhirnya hanya akan menerima sampah residu.
“Sampah residu masih boleh dan bisa masuk ke TPS Suwung karena memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, contoh yang paling mudah kita pahami adalah pampers dan pembalut yang sudah tidak bisa didaur ulang dan tidak bernilai ekonomi,” kata dia.
Setelah proses open dumping TPA Suwung berhenti total, maka Pemprov Bali dapat fokus mengubah lahan TPA seluas 22 hektare itu menjadi taman kota.
Saat ini proses yang dilakukan pemerintah baru penataan bertahap setiap hari Rabu, sebab tempat pembuangan tersebut ditutup pada hari tersebut, sisanya sampah dengan komposisi 30 persen organik dan 70 persen anorganik masih masuk sehingga proses penataan tidak bisa dilakukan.
Setelah peraturan mengenai pengolahan sampah dari pemerintah pusat rampung maka akan dihadirkan pihak ketiga dan investor yang menjalankan program, sehingga proses penataan sampah setinggi 35 meter di TPA Suwung dapat dilakukan lebih optimal.
-
Prabowo Bakal Resmikan Operasional 80.000 Kopdes Merah Putih 28 Oktober
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meresmikan operasional 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 28 Oktober 2025.
Adapun, Prabowo sebelumnya telah meresmikan pembentukan Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.
Dia menuturkan, tahap pertama yakni proses pendirian badan hukum/kelembagaan Kopdes Merah Putih telah selesai dilakukan pada saat diresmikan pembentukannya oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli lalu.
Kemudian, tahapan kedua yang akan dilakukan adalah operasionalisasi dan pengembangan. Tatang menyatakan tahapan ini ditargetkan berjalan mulai Juli 2025 dan rampung pada Oktober 2025.
“Oktober Presiden Prabowo akan launching lagi untuk peresmian operasionalnya. Insyaallah 28 Oktober kita akan punya 80.000 Kopdes yang sudah lengkap dengan gerai dan model bisnisnya,” kata Tatang dalam Diskusi Redaksi dengan tema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Menggerakkan Ekonomi Desa, Menjaga Ketahanan Pangan Bangsa di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Dia mengungkapkan bahwa sebelum beroperasi penuh, Kopdes Merah Putih akan mendapatkan pendampingan model bisnis yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.
Adapun, beberapa model bisnis yang bisa dijalankan di antaranya usaha sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, logistik desa, hingga gudang/cold storage.
Tatang menyebut kopdes juga bisa bekerja sama dengan BUMN untuk menjalankan bisnis agen penyalur/pupuk, bisnis outlet LPG 3 kg, gerai sembako, agen mitra bank, layanan logistik POS, penyalur besar SPHP, hingga menyerap hasil panen para petani.
Selain sejumlah model bisnis tersebut, Tatang mengungkapkan kopdes juga dapat mengembangkan segmen usaha lainnya.
“Contohnya Kopdes di Cangkuang Wetan, Jawa Barat telah menjalankan model bisnis pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL),” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tahap ketiga yang akan dilakukan ialah monitoring dan evaluasi Kopdes Merah Putih. Tahapan ini akan dilakukan pada periode November-Desember 2025.
Tatang menegaskan tahap monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan guna memastikan operasional Kopdes Merah Putih berjalan optimal dan transparan.
Pada kesempatan tersebut, Tatang mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih bakal membuka sebanyak lebih dari satu juta lapangan kerja baru.
Menurutnya, Kopdes Merah Putih tidak hanya dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.
“Berdasarkan instruksi Presiden, kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini kini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” jelasnya.
Adapun dalam rinciannya, 80.000 KDMP bakal membutuhkan setidaknya 240.000 pengelola koperasi (P3K), 400.000 pengurus koperasi, 240.000 pengawas koperasi, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik.
-
Pemerintah targetkan 28 persen timbulan sampah terkelola pada 2026
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 28 persen timbulan sampah dapat dikelola pada 2026.
“Salah satu contoh direktif Presiden yaitu pengelolaan sampah terpadu yang mentargetkan tahun 2026 sebanyak 28 persen timbulan sampah dapat dikelola,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sebanyak 17 persen sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah yang sebesar 28 persen tersebut diharapkan dapat terdaur ulang.
Pemerintah menargetkan pula 60 jumlah kabupaten/kota dengan kartu keluarga (KK) dapat melakukan pengelolaan sampah terstandar.
Intervensi yang akan dilakukan adalah pembangunan integrasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Operasionalisasi PSEL dilakukan di Surabaya (Jawa Timur) dan Surakarta (Jawa Tengah), serta commercial operational date PSEL Palembang (Sumatera Selatan).
Kemudian, intervensi lainnya yaitu percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kabupaten/kota.
Integrasi PSEL ini akan menjadikan tiga pembangunan di lokasi tersebut sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Direktif Presiden ini melibatkan sinergi lintas kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan direktif ini dilakukan dengan berbagai sinergi pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik persampahan, hingga dukungan penugasan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
“Lokasi prioritas pelaksanaan terjadi di wilayah metropolitan dengan timbulan sampah di atas seribu ton per hari, yaitu terutama di wilayah Jabodetabek, Denpasar (Bali), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Kepala Bappenas.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Jakarta Dikepung Polusi, Ini Solusi Waka MPR Cegah Kualitas Udara Buruk
Jakarta –
Menjelang musim kemarau, polusi udara kembali melanda Jakarta. Pada Kamis, 29 Mei, Jakarta kembali tercatat sebagai yang terburuk ketiga di dunia dan masuk kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok sensitif.
Data IQAir mencatatkan pada pukul 05.49 WIB, AQI Jakarta berada di angka 154, mengindikasikan udara tidak sehat akibat polusi PM2.5 dengan konsentrasi 60 mikrogram per m3 (meter persegi).
Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera melakukan upaya pencegahan agar tingginya polusi udara di tahun 2022 dan 2023 lalu tidak terulang kembali.
“Belum masuk sepenuhnya musim kemarau dan juga di hari libur, tapi kualitas udara di Jakarta sudah masuk dalam tiga besar terburuk di dunia. Ini peringatan yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mencegah polusi udara memburuk,” jelas Eddy, dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
Menurut Eddy, aksi antisipatif perlu dipersiapkan demi menjaga keselamatan warga, akibat dampak polusi udara yang berpotensi meningkatkan angka penderita penyakit pernapasan.
Eddy mengatakan Indonesia sudah mengalami polusi udara akut di musim kemarau panjang di tahun 2022 dan 2023, sehingga saat ini perlu dipersiapkan langkah preventif jangka pendek, menengah dan panjang agar masyarakat tidak terdampak berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara, Eddy mendorong kebijakan penguatan dan perluasan transportasi umum ramah lingkungan. Langkah pertama adalah elektrifikasi transportasi publik yang harus ditingkatkan secara signifikan baik dari jumlah armada maupun jangkauan wilayahnya, khususnya ke kawasan padat penduduk di wilayah sekitar Jakarta
Kebijakan selanjutnya menurut Eddy adalah penanganan sampah yang terintegrasi dengan pengembangan teknologi terbaru Waste To Energy (WTE). Penerapan teknologi WTE atau pengolahan sampah menjadi energi sudah mulai diadopsi di beberapa kota seperti Surabaya dan Solo, melalui proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Apalagi, pemerintah tengah merancang skema investasi baru agar pelaku usaha tertarik berinvestasi di sarana WTE dengan menawarkan tarif pembelian listrik yang lebih kompetitif. Menurut Eddy, melalui teknologi WTE ini bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus.
Eddy juga berharap agar kualitas BBM yang digunakan dapat ditingkatkan agar mengurangi kadar polusi akibat kegiatan transportasi. Eddy menyebut BBM jenis Pertalite (RON 90) yang digunakan mayoritas pengguna mobil dan sepeda motor termasuk penyumbang utama polusi udara.
“Oleh karenanya, kita perlu mendorong penggunaan jenis BBM dengan oktan lebih tinggi seperti Pertamax Turbo (RON 98) yang setara dengan Euro 4, atau meningkatkan campuran biofuel ke dalam BBM kita sebagaimana telah dilakukan di BBM jenis solar. Kendaraan mewah atau dengan ukuran mesin tertentu sudah selayaknya mengonsumsi BBM beroktan tinggi,” pungkasnya.
(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Pemkot Tangsel Akan Bikin TPA Cipeucang Jadi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang menjadi pengolahan sampah ramah lingkungan.
Proyek ini menggandeng konsorsium Indoplas Energi Hijau, unit usaha Maharaksa Biru Energi.Tbk (OASA) bersama partner penyedia teknologi yaitu China Tianying Inc (CNTY).
Hal itu setelah diterbitkan SK Penetapan Pemenang Lelang Tender Pengolahan Sampah Menjadi energi Listrik (PSEL) di Kota Tangsel.
Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan investasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energ listrik di Kota Tangsel menelan biaya Rp2,650 triliun.
“Kota Tangerang Selatan akan menjadi tonggak lahirnya pengelolaan sampah perkotaan dengan teknologi modern yang ramah lingkungan di Indonesia,” ucapnya dalam keterangan, Selasa (6/5/2025).
Masa pelaksanaan pembangunan fasilitas PSEL direncanakan akan selesai dalam waktu 2 tahun dengan masa persiapan 1 tahun.
Sehingga diharapkan pengolahan sampah ramah lingkungan sudah mulai beroperasi pada 2028 dan mulai beroperasi penuh pada 2029.
“Pembangunan prasarana pengolahan sampah ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata-kelola persampahan di kota Tangsel,” ujar Benyamin.
Pengelolaan sampah ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Untuk masa operasional sendiri adalah selama 27 tahun, setelah itu fasilitas PSEL akan diserahkan oleh BUP kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di akhir masa periode kerjasama dengan skema Built Operate Transfer (BOT).
Wajah baru TPA Cipeucang ini nantinya dapat mengolah sedikitnya 1.100 ton sampah, menggunakan teknologi MGI atau Moving Grate Incenerator yang dapat mereduksi secara maksimal hampir seluruh sampah yang dihasilkan Kota Tangerang Selatan.
Hingga saat ini, sampah-sampah rumah tangga dan sampah lainnya terus menggunung di TPA Cipeucang.
Kendaraan pengangkut sampah dari berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan harus antre untuk menurunkan muatan sampah di tempat ini, dengan terus bertambahnya volume sampah, TPA Cipeucang mendapat keluhan dari warga.
TPA Cipeucang yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama ini menjadi satu-satunya tumpuan tempat penampungan dan pengolahan akhir sampah yang berasal dari seluruh wilayah Tangerang Selatan.
“TPA Cipeucang ini sudah penuh dan tidak lagi memadai, karena volume sampah masyarakat terus bertambah. Fasilitas pengolahan sampah yang efektif, teruji dan maksimal dalam pengolahan sampah (Zero Waste) sangat dibutuhkan,” kata Bobby Gafur Umar selaku pimpinan konsorsium IEH-CNTY.
-
Sampah Jadi Listrik Bukan Mimpi Lagi di Tangsel
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan menandai langkah besar dalam pengelolaan sampah modern dan ramah lingkungan. Kini dalam sehari ada 1000 ton sampah diolah menjadi sumber daya listrik.
Pemkot Tangsel akan membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong.
Proyek ini merupakan hasil lelang tender nasional yang dimenangkan konsorsium PT Indoplas Energi Hijau (IEH), bersama mitra teknologi asal Tiongkok, China Tianying Inc (CNTY). Surat Keputusan Penetapan Pemenang telah diterbitkan pada 17 April 2025.
CNTY merupakan perusahaan yang berpengalaman dalam pengolahan sampah modern di berbagai negara. Perusahaan asal China itu bergerak dalam industri perkotaan dan pemulihan sumber daya serta bidang teknologi energi bersih tanpa karbon, termasuk pengolahan limbah menjadi energi.
“Pembangunan prasarana pengolahan sampah ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata-kelola persampahan di Kota Tangsel,” kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.
Proyek PSEL Cipeucang diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan 100 ton eksisting sampah yang sudah ada dengan menggunakan teknologi Moving Grate Incinerator (MGI).
Teknologi ini dikenal mampu mereduksi sampah dalam skala besar secara efisien dan ramah lingkungan, menjadikannya solusi strategis bagi permasalahan sampah perkotaan.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Konsorsium IEH-CNTY, Bobby Gafur Umar mengatakan, PSEL Cipeucang ini nantinya akan mampu mengurangi beban TPA yang sudah sangat sesak sampah dan cenderung menjadi lokasi yang tidak sehat.
“Yang jelas, PSEL ini tidak hanya memberikan solusi modern bagi permasalahan sampah, tapi akan menjadi salah satu fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tangsel,” kata dia.
Seperti diketahui, Pemkot Tangsel menyerahkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (SPPL) kepada PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) melalui unit usahanya PT Indoplas Energi Hijau (IEH), bersama mitra teknologi asal Tiongkok, China Tianying Inc (CNTY).
Penyerahan ini dilakukan secara resmi oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie didampingi Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo, hingga Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid beserta jajaran Wakil Ketua DPRD, di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel.
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan menandai langkah besar dalam pengelolaan sampah modern dan ramah lingkungan. Kini dalam sehari ada 1000 ton sampah diolah menjadi sumber daya listrik.
Pemkot Tangsel akan membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong.
Proyek ini merupakan hasil lelang tender nasional yang dimenangkan konsorsium PT Indoplas Energi Hijau (IEH), bersama mitra teknologi asal Tiongkok, China Tianying Inc (CNTY). Surat Keputusan Penetapan Pemenang telah diterbitkan pada 17 April 2025.CNTY merupakan perusahaan yang berpengalaman dalam pengolahan sampah modern di berbagai negara. Perusahaan asal China itu bergerak dalam industri perkotaan dan pemulihan sumber daya serta bidang teknologi energi bersih tanpa karbon, termasuk pengolahan limbah menjadi energi.
“Pembangunan prasarana pengolahan sampah ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata-kelola persampahan di Kota Tangsel,” kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.
Proyek PSEL Cipeucang diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan 100 ton eksisting sampah yang sudah ada dengan menggunakan teknologi Moving Grate Incinerator (MGI).
Teknologi ini dikenal mampu mereduksi sampah dalam skala besar secara efisien dan ramah lingkungan, menjadikannya solusi strategis bagi permasalahan sampah perkotaan.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Konsorsium IEH-CNTY, Bobby Gafur Umar mengatakan, PSEL Cipeucang ini nantinya akan mampu mengurangi beban TPA yang sudah sangat sesak sampah dan cenderung menjadi lokasi yang tidak sehat.
“Yang jelas, PSEL ini tidak hanya memberikan solusi modern bagi permasalahan sampah, tapi akan menjadi salah satu fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tangsel,” kata dia.
Seperti diketahui, Pemkot Tangsel menyerahkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (SPPL) kepada PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) melalui unit usahanya PT Indoplas Energi Hijau (IEH), bersama mitra teknologi asal Tiongkok, China Tianying Inc (CNTY).
Penyerahan ini dilakukan secara resmi oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie didampingi Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo, hingga Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid beserta jajaran Wakil Ketua DPRD, di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(FZN)