Xcloud.id

Topik: PSEL

  • Video: RI Darurat Sampah, Program Sulap Sampah Jadi Listrik Solusinya?

    Video: RI Darurat Sampah, Program Sulap Sampah Jadi Listrik Solusinya?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI memastikan komitmennya mengatasi persoalan pengelolaan sampah melalui program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Upaya ini salah satunya masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang menargetkan penambahan porsi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar 452,7 Megawatt (MW).

    Selain itu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPR Danantara meluncurkan proyek waste to energy yang akan membangun 33 PSEL di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton sampah per hari dan nilai investasi mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.

    Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno mendukung penuh upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah lewat pembangunan PLTSa mengingat RI sudah masuk dalam kondisi “Darurat Sampah”. Setiap Tahun Indonesia hanya mampu mengolah 40% dari produksi sampah dan sisanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan ruang publik utamanya terkait sampah plastik.

    Eddy Soeparno menilai pendirian fasilitas Waste to Energy sudah tepat mengingat program ini sudah dicanangkan di masa lalu namun masih mengalami banyak hambatan utamanya terkait aturan, izin dan lahan sehingga memakan waktu yang panjang. Diharapkan perang Pemerintah Pusat lewat Danantara bisa mempercepat terwujudnya proyek PSEL ini.

    Selain penting dalam penanganan masalah sampah, program ini juga diharapkan dapat menjadi sumber energi Baru Terbarukan (EBT) yang mendukung program ketahanan energi RI? Seperti apa urgensi program Waste to Energy? Selengkapnya simak ulasan Andi Shalini dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 13/10/2025)

  • Kementerian LHK Dorong Percepatan PSEL, Tangsel Siap Jadi Kota Percontohan

    Kementerian LHK Dorong Percepatan PSEL, Tangsel Siap Jadi Kota Percontohan

    Jakarta: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi kota percontohan dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Kesiapan itu dipaparkan langsung kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di Wisma Danantara Indonesia.

    Pemaparan ini dilakukan Benyamin dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2 Oktober 2025, yang bertujuan menyampaikan potensi lokasi pembangunan PSEL kepada Danantara.

    “Kami menyampaikan apabila akan dilaksanakan uji coba percepatan kegiatan teknisnya, Tangsel siap menjadi percontohan untuk pertama kalinya,” kata Benyamin di Wisma Danantara Indonesia.

    Benyamin menambahkan bahwa Tangsel memiliki modal yang memadai untuk merealisasikan proyek ambisius ini. “Kapasitas kita sudah memenuhi, ada 1.000 ton lebih sampah, kemudian kita sudah punya lahannya dan lainnya,” jelasnya.

    Kota Tangsel tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PSEL berdasarkan hasil kajian KLH. Posisi Tangsel sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Tangerang Raya dinilai sangat potensial untuk pelaksanaan program waste to energy ini.

    Keterlibatan Danantara sebagai pengelola investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek PSEL di Tangsel.”Insyaallah sejauh ini Kota Tangsel sudah siap untuk PSEL,” tutur Benyamin.

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemkot Tangsel sudah melakukan tender dan penetapan pemenang lelang hingga membuat Badan Usaha Pelaksana (BUP). 

    “Nanti akan kita sesuaikan dengan rencana-rencana baru, karena Danantara akan jadi pemilik seluruh kegiatan-kegiatan pengolahan sampah menjadi energi listrik,” ujar Benyamin. 

    Jakarta: Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi kota percontohan dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
     
    Kesiapan itu dipaparkan langsung kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di Wisma Danantara Indonesia.
     
    Pemaparan ini dilakukan Benyamin dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, 2 Oktober 2025, yang bertujuan menyampaikan potensi lokasi pembangunan PSEL kepada Danantara.
     
    “Kami menyampaikan apabila akan dilaksanakan uji coba percepatan kegiatan teknisnya, Tangsel siap menjadi percontohan untuk pertama kalinya,” kata Benyamin di Wisma Danantara Indonesia.
     
    Benyamin menambahkan bahwa Tangsel memiliki modal yang memadai untuk merealisasikan proyek ambisius ini. “Kapasitas kita sudah memenuhi, ada 1.000 ton lebih sampah, kemudian kita sudah punya lahannya dan lainnya,” jelasnya.
     
    Kota Tangsel tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan PSEL berdasarkan hasil kajian KLH. Posisi Tangsel sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Tangerang Raya dinilai sangat potensial untuk pelaksanaan program waste to energy ini.
     
    Keterlibatan Danantara sebagai pengelola investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek PSEL di Tangsel.”Insyaallah sejauh ini Kota Tangsel sudah siap untuk PSEL,” tutur Benyamin.
     
    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pemkot Tangsel sudah melakukan tender dan penetapan pemenang lelang hingga membuat Badan Usaha Pelaksana (BUP). 
     
    “Nanti akan kita sesuaikan dengan rencana-rencana baru, karena Danantara akan jadi pemilik seluruh kegiatan-kegiatan pengolahan sampah menjadi energi listrik,” ujar Benyamin. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Danantara Investasi Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik di 33 Kota Rp 91 T

    Danantara Investasi Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik di 33 Kota Rp 91 T

    Jakarta –

    Program waste to energy (WTE) atau sulap sampah jadi listrik bakal berjalan di 33 kota di seluruh Indonesia. Pada tahap awal WTE akan berjalan di 10 kota seperti Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali hingga Makassar

    CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan, investasi WTE di 33 kota diperkirakan mencapai Rp 91 triliun. Pasalnya satu kota bisa memiliki lebih dari satu Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

    “Mungkin total investasinya itu mencapai kurang lebih Rp 91 triliun untuk kurang lebih di 33 daerah itu. Tetapi kemungkinan besar karena waktu itu angka yang diambil berdasarkan 1.000 ton (sampah per hari) karena di satu daerah bisa menjadi lebih,” ujarnya di sela acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025).

    Danantara sendiri akan masuk pada proyek PSEL yang mampu mengolah 1.000 ton sampah per hari. Investasi untuk 1 PSEL bisa menelan anggaran hingga Rp 2-3 triliun.

    “Memang kita ada di 33 kota ya, tetapi tidak berarti satu kota itu hanya satu. Contohnya di Jakarta, di Jakarta salah satu yang sudah paling siap, kemarin pun saya bertemu langsung dengan Bapak Gubernur dan jajarannya, itu potensi akan minimum 3-4 titik,” ungkap Rosan.

    Menurutnya, Jakarta bisa menghasilkan sampah hingga 8.000 ton per hari. Tanpa penanganan signifikan, total sampah di Jakarta bisa menyentuh 55 juta ton yang setara 16.500 lapangan bola.

    “Jakarta ini per harinya itu 8 ribu ton sampah per hari. Sedangkan tumpukan sampahnya itu kalau tidak dilakukan perubahan yang signifikan, itu sudah 55 juta ton. Jadi kalau kita kasih ilustrasi, itu kata Bapak Gubernur sama dengan 16.500 lapangan bola besarnya, 16.500 lapangan bola,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Ubah Sampah Jadi Energi, Bagaimana Caranya?

    (ily/rrd)

  • Mendagri tegaskan peran krusial pemda dalam operasional PSEL

    Mendagri tegaskan peran krusial pemda dalam operasional PSEL

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah memegang peran yang krusial dalam operasional proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy.

    “Yang paling utama adalah membentuk collection system, mulai dari penyediaan tempat sampah di masyarakat, pengumpulan melalui sistem transportasi, hingga pengantaran ke TPA,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Secara garis besar ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi Pemda untuk bisa memulai proyek PSEL. Pertama, ketersediaan lahan, kedua adalah volume sampah minimal 1.000 ton per hari, dan yang ketiga adalah kemampuan anggaran daerah untuk mengangkut sampah ke insinerator PSEL.

    Setelah sampah terkumpul di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemda juga harus memastikan ketersediaan lahan untuk pemasangan alat insinerator sebagai inti dari proses pengolahan energi.

    Saat ini, Kemendagri bersama Bappenas, Kementerian ESDM, dan Kemenko Pangan telah menetapkan 10 daerah prioritas yang akan menjadi lokasi awal pembangunan PSEL. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memenuhi syarat volume sampah minimal 1.000 ton per hari, baik secara individu maupun lewat kerja sama antarwilayah.

    Menanggapi hal itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai PSEL sebagai terobosan progresif untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemda dan masyarakat agar sistem berjalan efektif.

    “Syarat utama PSEL adalah sampah harus dipilah sejak dari sumbernya—mulai dari rumah tangga, RT, RW, hingga tingkat kota. Kalau sampah masih tercampur, insinerator tidak akan bisa bekerja optimal,” kata Nirwono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Nirwono juga mengingatkan bahwa proyek PSEL harus sejalan dengan prinsip pengurangan sampah dari sumbernya, bukan hanya pengolahan.

    “Pengelolaan sampah menjadi energi listrik sebaiknya tidak dijadikan solusi utama. Harus ada program pengurangan produksi sampah sejak dari sumbernya. Kalau tidak, PSEL justru bisa mendorong peningkatan jumlah sampah di daerah,” ujarnya.

    Salah satu daerah yang bersiap menerapkan proyek PSEL adalah Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Ade Kuswara menargetkan, pembangunan PSEL di wilayahnya dapat terealisasi pada akhir 2026.

    “Proyeksi terealisasinya insyaallah akhir 2026. Jadi kita harus segera menutup kekurangan lahan ini. Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri, bahwa lahan bisa dialokasikan di titik lain,” kata Ade.

    Menurutnya, persoalan sampah di daerah sudah mendesak untuk diselesaikan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pemda memiliki peluang besar menuntaskan permasalahan ini secara berkelanjutan.

    “Kalau kita tidak ikut program PSEL ini rugi, karena ini didanai oleh pusat. Artinya, sampah yang ada di Kabupaten Bekasi kalau sudah berjalan, Insya Allah 80 persen bisa diubah jadi energi listrik,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi mengolah sampah menjadi listrik

    Strategi mengolah sampah menjadi listrik

    Sebanyak 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) segera dibangun di berbagai kota di Indonesia sebagai strategi mengatasi timbulan sampah sekaligus memproduksi listrik ramah lingkungan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modal Danantara Mulai Mengalir Oktober 2025, dari Kampung Haji Hingga Pasar Saham

    Modal Danantara Mulai Mengalir Oktober 2025, dari Kampung Haji Hingga Pasar Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) disebut-sebut bakal menginvestasikan dana sekitar US$10 miliar atau setara dengan Rp165,83 triliun dalam 3 bulan pertama operasionalnya mulai Oktober 2025.

    Berdasarkan laporan Reuters, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa sekitar 80% dana akan dialokasikan untuk proyek domestik, sementara sisanya bakal ditempatkan di luar negeri.

    “Bulan ini adalah pertama kalinya kami menyalurkan modal. Dalam tiga bulan pertama saja, kami sudah harus menginvestasikan hampir US$10 miliar,” ujar Pandu.

    Proyek awal yang akan dijalankan, antara lain pembangunan kampung haji di Arab Saudi, proyek energi hulu bersama PT Pertamina (Persero), serta proyek waste to energy. Beberapa proyek ini diperkirakan mulai beroperasi pada akhir 2025.

    Terkait dengan proyek waste to energy atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Danantara berencana meluncurkan 33 proyek PSEL di kabupaten/kota Indonesia. Sebanyak 8 proyek di antaranya bakal diluncurkan pada akhir Oktober 2025.

    Adapun, kebutuhan investasi untuk satu titik PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari beserta infrastruktur pendukungnya diestimasikan mencapai Rp2 hingga Rp3 triliun. Dengan demikian, kebutuhan investasi berada di kisaran Rp66 triliun—Rp99 triliun. 

    Namun, pembiayaan PSEL tersebut disebut-sebut tidak hanya bersumber dari Danantara, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan swasta maupun BUMD. Danantara turut memastikan proses pemilihan mitra akan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme tender.

    Di sisi lain, Pandu menyatakan bahwa Danantara juga berupaya meningkatkan likuiditas di pasar saham yang saat ini rerata nilai perdagangan harian berada di kisaran US$1 miliar, tertinggal dari India yang mencapai US$10 hingga US$11 miliar.

    “Kami membutuhkan pasar modal yang kuat agar private market bisa masuk, karena pasar saham merupakan sarana untuk mengalirkan kembali modal tersebut,” ucapnya.

    Hal itu menegaskan kembali pernyataan Pandu Sjahrir pada April 2025 yang menyebut bahwa Danantara Indonesia siap menjadi liquidity provider pasar saham Indonesia.

    Dalam catatan Bisnis, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut baik niat Danantara jika ingin menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider. Kendati demikian, saat ini peraturan BEI hanya mengatur Anggota Bursa yang dapat menjadi liquidity provider.

    “Namun, BEI menyambut baik Danantara untuk mendorong dan mendukung Anggota Bursa yang merupakan anak dari BUMN untuk turut serta menjadi liquidity provider, tidak hanya untuk perusahaan lighthouse, tetapi juga untuk saham-saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham,” kata Nyoman, Senin (23/6/2025).

  • Lintas Kementerian Tinjau Rencana Proyek Pembangkit Listrik dari Sampah di TPA Galuga Bogor – Page 3

    Lintas Kementerian Tinjau Rencana Proyek Pembangkit Listrik dari Sampah di TPA Galuga Bogor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tim lintas kementerian melakukan verifikasi lapangan terhadap rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kabupaten Bogor, Sabtu (4/10/2025). Langkah ini menjadi tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 2 Oktober lalu.

    Proses verifikasi melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ESDM, Kemenko Pangan, PLN, dan pihak Danantara selaku mitra teknis.

    Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana menjelaskan, tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kesiapan lahan di TPA Galuga yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan PSEL. Menurutnya, lahan tersebut merupakan aset milik Pemkot Bogor, namun secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bogor.

    “Kami sudah melihat bagaimana kesiapan lahannya. Dari sisi luasan sudah memenuhi, dan timbulan sampah di TPA Galuga mencapai 1.500 ton per hari, yang menjadi salah satu syarat utama pembangunan PSEL,” ujar Hanifah.

    Ia menambahkan, sumber air untuk operasional PSEL tergolong dekat, sekitar 700 meter dari titik lokasi. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan perintah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, verifikasi lapangan ini merupakan tahapan penting sebelum penetapan lokasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang difinalisasi.

    “Setelah proses ini, kami akan melaksanakan rapat terbatas untuk mengusulkan hasil verifikasi dari semua aspek, termasuk kesiapan PLN, kerja sama antar daerah, dan potensi pasokan sampah. PSEL ini akan melibatkan kerja sama antara Kota dan Kabupaten Bogor,” katanya.

     

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta membawa sampah sisa alat peraga kampanye (APK) ke fasilitas pengelolaan sampah TB Simatupang untuk didaur ulang menjadi pupuk kompos.

  • Mendagri tegaskan peran penting pemda dalam program PSEL

    Mendagri tegaskan peran penting pemda dalam program PSEL

    program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh Pemda, karena program ini selain akan membantu Pemda dalam mengurangi sampah, juga menghasilkan energi listrik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (pemda) memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), diantaranya menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL.

    “Yang paling utama adalah bagaimana membentuk collection system, mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Ia menjelaskan, saat sampah yang telah terkumpul tersebut ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemda juga perlu memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator sampah.

    Dalam konteks itu, Pemda perlu menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai fungsi alat tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami kebijakan itu.

    Mendagri menyebutkan, program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh Pemda, karena program ini selain akan membantu Pemda dalam mengurangi sampah, juga menghasilkan energi listrik.

    “Nah, ini adalah opportunity. Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah opportunity yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, guna mendukung suksesnya program PSEL, Mendagri bakal menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud untuk mengawal langsung program tersebut.

    Nantinya, mereka bakal memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya dalam memastikan kesiapan sejumlah Pemda untuk mendukung PSEL.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia. Semula, banyak pihak menerapkan strategi dari hilir ke hulu, kemudian mulai berubah dari hulu ke hilir.

    Dengan kata lain, volume timbunan sampah yang awalnya bermuara di TPA diubah menjadi seminimal mungkin sampai di TPA melalui proses reduce, reuse, dan recycle (3R) oleh masyarakat. “Dengan berbasis hulu (ke hilir) ini sampah berkurang, sampai ke TPA itu sedikit,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menguraikan peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pelaksanaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
    Peran tersebut salah satunya adalah menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL.
    “Yang paling utama adalah bagaimana membentuk
    collection system
    , mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Jumat (3/10/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri dengan agenda Persiapan Implementasi PSEL di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Rakortas ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
    Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa ketika sampah yang telah terkumpul dialihkan ke tempat pembuangan akhir (TPA), pemda juga perlu memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator sampah.
    Dalam konteks ini, pemda perlu menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai fungsi alat tersebut agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang dijalankan.
    Tito menyebut, program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh pemda. Pasalnya, program ini akan membantu pemda mengurangi sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
    “
    Nah
    , sehingga ini adalah
    opportunity
    . Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah
    opportunity
    yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” katanya.
    Untuk mendukung kesuksesan program PSEL, Tito akan menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud untuk mengawal langsung program tersebut.
    Nantinya, mereka akan memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khususnya dalam memastikan kesiapan sejumlah pemda untuk mendukung PSEL.
    Dalam rakortas tersebut, Tito juga membeberkan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia.
    Semula, banyak pihak menerapkan strategi dari hilir ke hulu, kemudian mulai berubah dari hulu ke hilir.
    Dengan kata lain, volume timbunan sampah yang awalnya bermuara di TPA diubah menjadi seminimal mungkin sampai di TPA melalui proses
    reduce, reuse,
    dan
    recycle
    (3R) oleh masyarakat.
    “Dengan berbasis hulu (ke hilir) ini, sampah berkurang (dan) sampai ke TPA itu sedikit,” tegas Tito.
    Dalam rakortas tersebut juga hadir Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf, serta para pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR dorong solusi sampah Balikpapan lewat pembangunan PSEL

    MPR dorong solusi sampah Balikpapan lewat pembangunan PSEL

    Kami pastikan akan segera membahas hal tersebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenko Pangan

    Jakarta (ANTARA) – MPR RI mendorong solusi penanganan sampah di Balikpapan melalui pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas’ud di Balai Kota Balikpapan (19/9).

    Eddy menyampaikan dukungan atas upaya pemerintah kota mencari solusi komprehensif mengingat volume sampah di Balikpapan mencapai 500 ton per hari, tetapi belum masuk dalam cakupan revisi peraturan presiden tentang pengelolaan sampah yang masih proses finalisasi.

    “Oleh karena itu kami akan membantu mencari solusi terbaik agar sampah yang jumlahnya kurang lebih 500 ton per hari itu bisa diurai, kemudian dijadikan bagian dari pembangkit sampah energi listrik yang memang akan dibangun di 33 tempat di seluruh Indonesia untuk mengurangi permasalahan sampah yang sudah masuk fase darurat,” kata Eddy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten I Wali Kota Balikpapan itu, ia menargetkan pembangunan PSEL dapat menyelesaikan 60–70 persen permasalahan sampah nasional pada 2028.

    Menurut dia, pertambahan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertambahan penduduk, khususnya di kota-kota besar dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga menghasilkan banyak sampah, terutama sisa makanan dan plastik.

    Eddy menegaskan dukungan penuh kepada Pemkot Balikpapan agar masalah persampahan bisa diselesaikan secepatnya.

    Ia juga mendorong penyelesaian di kota-kota dengan volume sampah di bawah seribu ton per hari tetap dapat memanfaatkan teknologi energi terbarukan atau dalam konteks ini, waste to energy. Dia kemudian mengaku telah menerima masukan dari Wali Kota dan akan menyerap aspirasinya.

    “Kami pastikan akan segera membahas hal tersebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenko Pangan,” kata dia menambahkan.

    Sebelumnya, Eddy sendiri telah menjalin kolaborasi serupa dengan sejumlah kepala daerah, antara lain Wali Kota Yogyakarta, Solo, Tangerang Selatan, Manado, Makassar, Palembang, dan kini Balikpapan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.