Xcloud.id

Topik: PSEL

  • Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan ditunjuk sebagai daerah rekomendasi yang masuk dalam proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Surabaya Raya pada 2026.

    Rencana tersebut disambut antusias oleh Pemkab Lamongan dengan menyatakan dukungan penuh atas proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah tersebut.

    “Kabupaten Lamongan masuk dalam rekomendasi daerah yang akan berkontribusi pada PSEL Surabaya Raya 2026 mendatang. Saat sudah beroperasi nanti, daerah yang telah ditetapkan akan mengirim sampah secara kontinuitas sebanyak 100 ton per hari ke PSEL Surabaya Raya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Kamis (18/12/2025).

    Yuhronur menyampaikan, program PSEL Surabaya Raya tidak hanya dapat mengelola persoalan sampah semata, melainkan merupakan rekomendasi strategis yang mampu menghadirkan solusi penciptaan energi terbarukan yang relatif lebih ramah lingkungan.

    “Karena mampu mengurangi volume sampah dari TPA, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sampah organik yang membusuk, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, namun tetap memerlukan teknologi canggih untuk mengontrol emisi pembakaran dan mengelola residu abu yang berpotensi berbahaya,” ujarnya.

    Pembangunan PSEL Surabaya Raya akan berpusat di Kecamatan Benowo, Surabaya. Saat beroperasi nanti, PSEL akan menerapkan sistem kontribusi daerah yang telah ditetapkan. Masing-masing daerah akan mengirim jumlah sampah sesuai ketetapan induk PSEL.

    Kabupaten Lamongan ditetapkan akan mengirimkan 100 ton sampah per hari ke PSEL Surabaya Raya, yang merupakan sampah dari timbunan sampah dan sampah di TPA secara kontinuitas.

    Selain itu, pemerintah daerah yang masuk rekomendasi Surabaya Raya diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan serta pengangkutan sampah.

    “Saat ini produksi sampah di Lamongan mencapai 550 ton per hari. Sedangkan pengelolaannya melalui TPA Tambakrigadung yang menyerap sampah 160 ton per hari, 24 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mampu menyerap sampah 40 ton per hari,” ucapnya. (fak/kun)

  • Warga Tangsel Demo DPRD, Bawa Keranda dan Tebar Sampah Depan Gerbang

    Warga Tangsel Demo DPRD, Bawa Keranda dan Tebar Sampah Depan Gerbang

    Liputan6.com, Jakarta – Ditengah guyuran hujan, puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Serpong, menggelar demo di Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (18/12/2025). Mereka menyuarakan keresahannya terhadap permasalahan sampah yang menggunung.

    Dalam aksinya, sejumlah massa membawa beberapa sampah dalam plastik. Mereka juga membawa poster tuntutan agar pengolahan sampah untuk diseriusi, bukan sekedar ditumpuk, ditimbun, lalu mengeluarkan aroma tak sedap. Para pendemo juga membawa keranda berwarna cokelat bertuliskan ‘Serpong Bebas Bau’.

    “Artinya sampah ini harus dikerjakan dari hulu hingga hilir,” kata Ketua Forum Peduli Serpong, Abdul Manaf.

    Dia menuturkan, TPST-3R bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah sampah di Kota Tangsel. TPST-3R hanya mengolah di titik bawah, tetap residunya akan dibuang di TPA Cipeucang. 

    Pada Rabu, 17 Desember 2025, Dinas Lingkungan Hidup mulai mengangkut sampah sedikit demi sedikit. Sampah yang semula menumpuk mulai diangkut lagi ke TPA Cipeucang Serpong. 

    Pengangkutan dilakukan dengan memaksimalkan 27 armada baru pengangkut sampah dan 54 amrol yang disebar di 7 kecamatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, Tb. Asep Nurdin menjelaskan, penanganan sampah dilakukan secara bertahap.

    “Pengangkutan sampah kami lakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas armada dan lokasi tempat pembuangan sementara. Yang terpenting, prosesnya terus berjalan dan kami pastikan tidak berhenti sampai kondisi kembali normal,” ujarnya, Rabu (17/12/2025). 

    Lebih lanjut, langkah ini bersamaan dengan upaya penataan yang tengah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Mulai dari pembangunan terasering agar tidak longsor ke anak kali Cirompang, beronjong di landfill 3, pembukaan akses jalan menuju landfill 4 dan pembebasan lahan untuk pembangunan hanggar Material Recovery Facility (MRF).  

    Kedepan kata Asep, Pemkot Tangsel akan memindahkan paradigma dengan mengutamakan pengelolaan sampah sejak dari hulu. Mulai dari peningkatan edukasi dan sosialisasi pilah sampah, TPS3R, hingga Bank Sampah. 

    Setelah itu, pengelolaan sampah di hilir harus menggunakan teknologi, salah satunya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

  • Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Dikebut, Proses Lelang Sudah Dimulai

    Jakarta –

    CEO Danantara Rosan Roeslani buka-bukaan soal progres pelelangan badan usaha pengelola Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL). Lelang ini merupakan salah satu bagian dari proyek sulap sampah menjadi energi.

    Rosan bilang proses lelang sudah mulai berjalan untuk gelombang pertama. Pihaknya menunggu badan usaha yang mau melakukan PSEL menyetor dokumen lelang. Proses pelelangan gelombang kedua akan dibuka lagi pertengahan Januari.

    “Ini kan batch pertama sudah berjalan, kita nunggu mereka masukin bidding pada tanggal 7 Januari. Kita umumkan lagi batch kedua,” ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Kan Danantara sifatnya menunggu, begitu clearance di Menteri LH dan Kemenko Pangan baru ke kita. Tapi ke kita tanggal 7 sudah ada bidding dan kita tanda tangan,” lanjutnya memaparkan.

    Danantara sendiri menjadi pemangku kepentingan sentral dalam proyek ini. Dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan disebutkan Danantara melalui holding investasi dan operasional akan melakukan pemilihan BUPP PSEL yang laik untuk menjalankan ke proyek.

    Danantara juga dapat melakukan pelaksanaan investasi dalam penyelenggaraan PSEL yang layak secara komersial, finansial, dan memperhatikan manajemen risiko. Di bawah Danantara ada PT PLN (Persero) yang akan ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan di PSEL pada tiap-tiap daerah.

    Danantara juga ditugaskan untuk mempersiapkan kajian teknis dan keekonomian pembangunan sebuah PSEL di daerah sebelum mencari BUPP PSEL yang mampu menggarap proyek sulap sampah jadi energi.

    Kajian teknis dan keekonomian itu harus memuat volume sampah dan kalori yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah, kesesuaian dan ketersediaan lokasi PSEL, ketersediaan sistem pendukung untuk keberlangsungan PSEL meliputi sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta identifikasi, rekomendasi mitigasi, dan pengalokasian risiko usaha.

    Dalam pasal 15, disebutkan BUPP PSEL yang mau menggarap proyek sulap sampah jadi energi harus memiliki teknologi PSEL yang teruji dan termutakhir sesuai dengan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan serta sesuai dengan jenis sampah yang akan diolah.

    Badan usaha itu juga harus memiliki kemampuan keuangan dan memenuhi kewajiban investasi dan juga memiliki pengalaman dalam pengolahan sampah dan memenuhi seluruh ketentuan dan standar yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, pemilihan BUPP PSEL juga dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Danantara. Yang jelas, BPUP PSEL memiliki 3 kewajiban utama yang tertera pada pasal 23 ayat 2.

    Pertama, wajib membangun, mengoperasikan, dan memelihara PSEL. Kedua, wajib menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) sesuai yang tercantum dalam perjanjian jual beli listrik (PJBL). Ketiga, wajib melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tonton juga video “Kekhawatiran Warga Tumpukan Sampah di Tangsel Ganggu Kesehatan”

    (acd/acd)

  • Pemkot Tangsel Siapkan MRF di TPA Cipeucang, Sambil Menunggu Proyek PSEL Megapolitan 16 Desember 2025

    Pemkot Tangsel Siapkan MRF di TPA Cipeucang, Sambil Menunggu Proyek PSEL Megapolitan 16 Desember 2025

    Pemkot Tangsel Siapkan MRF di TPA Cipeucang, Sambil Menunggu Proyek PSEL
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berencana membangun fasilitas pengolahan sampah Material Recovery Facility (MRF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang pada awal 2026.
    MRF merupakan fasilitas
    pengolahan sampah
    untuk memilah dan memproses material daur ulang, seperti kertas, plastik, kaca, dan logam, agar dapat dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi volume sampah ke TPA.
    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan
    Pilar Saga Ichsan
    mengatakan, pembangunan MRF menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan sampah, sembari menunggu realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang masih memerlukan waktu panjang.
    “Sambil kita juga persiapan di awal 2026 ini pembangunan MRF pengolahan sampahnya. Jadi sebagian bisa menggunakan MRF ini, sambil menunggu PSEL yang proses pembangunannya masih panjang,” ujar Pilar di Gedung Wali Kota Tangsel, Serua, Ciputat, Senin (15/12/2025).
    Saat ini, Pemkot Tangsel masih memaksimalkan pengelolaan sampah di
    TPA Cipeucang
    dengan melakukan penataan sejumlah landfill sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
    “Pemaksimalan dulu di TPA Cipeucang saat ini. Kita optimis dengan penataan Cipeucang di landfill 4,” kata Pilar.
    Selain landfill 4, penataan juga akan dilakukan di landfill 2 yang kondisinya sudah padat. Di lokasi tersebut akan diterapkan sistem sanitary landfill, dilanjutkan dengan penataan terasering.
    “Landfill 2 yang sudah padat kita coba lakukan sanitary landfill. Setelah itu dilakukan penataan terasering dan penutupan seperti yang diarahkan oleh KLH,” jelasnya.
    Terkait opsi kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain, Pilar mengakui langkah tersebut tidak mudah. Pasalnya, hampir semua daerah saat ini menghadapi persoalan serupa, termasuk Jakarta dan wilayah Jawa Barat.
    Sebagai upaya tambahan, Pemkot Tangsel juga melakukan pembebasan lahan di sekitar TPA Cipeucang untuk memperluas area pengolahan sampah.
    “Pembebasan lahan di Desember ini dilakukan 4.000 meter. Di awal tahun depan itu sekitar satu hektar yang kita lakukan pembebasan yaitu yang di lokasi akan dibangun PSEL,” ujar Pilar.
    Ia menegaskan, perluasan lahan tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah di TPA Cipeucang bisa berjalan lebih optimal ke depannya.
    “Itu untuk pelebaran lokasi pengolahan sampah kita,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Lurah Cipayung Sebut Sampah di Kolong Flyover Ciputat Dibuang Warga Luar Wilayah Megapolitan

    3 Lurah Cipayung Sebut Sampah di Kolong Flyover Ciputat Dibuang Warga Luar Wilayah Megapolitan

    Lurah Cipayung Sebut Sampah di Kolong Flyover Ciputat Dibuang Warga Luar Wilayah
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Lurah Cipayung, Dini Nurlianti, mengatakan tumpukan sampah yang berjajar di kolong
    flyover
    Ciputat, Kelurahan Cipayung, Tangerang Selatan (Tangsel), bukan berasal dari warganya.
    Menurut Dini, lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah, melainkan jalan nasional yang disalahgunakan oleh orang-orang dari luar wilayah Cipayung untuk membuang sampah.
    “Tidak ada warga Cipayung yang buang sampah di sini tapi yang buang ke sini tuh dari mana-mana dan buangnya di sini,” ujar Dini saat ditemui di kolong
    flyover
    Ciputat, Cipayung, Ciputat, Tangsel, Minggu (14/12/2025).
    Dini menjelaskan, penumpukan sampah di kolong flyover Ciputat sudah dalam kondisi darurat karena volumenya terus bertambah.
    Hal ini membuat kondisi sebagian Jalan Ir H Juanda tertutup sampah dan mengganggu para pengguna jalan.
    “Sampahnya sudah makin melebar, bahkan tadi sempat menutup separuh jalan,” kata dia.
    Maka dari itu, ia bersama dengan warga sekaligus RT/RW, camat, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pembersihan jalan serta menutup tumpukan sampah menggunakan terpal.
    Namun, tumpukan sampah belum bisa diangkut sekarang karena TPA Cipeucang sedang ditutup dan kelebihan kapasitas.
    “Kalau untuk diangkut, kita nunggu Cipeucang dulu. Sebenarnya pengennya dari kemarin diangkut, tapi pembuangan air lindinya belum siap karena lagi dibenahi,” jelas dia.
    Sampah yang menumpuk di Kolong Flyover Ciputat, didominasi oleh sampah rumah tangga.
    Menurut Dini, kebanyakan dari sampah tersebut dibuang oleh orang-orang yang melintas menggunakan sepeda motor.
    “Kebanyakan sampah rumah tangga. Orang lewat naik motor, buang begitu saja, asalnya dari mana kita juga enggak tahu,” ucap Dini.
    Oleh sebab itu, untuk menghindari warga yang buang sampah sembarangan, warga setempat diberdayakan untuk menjaga lokasi selama 24 jam agar tidak ada lagi pihak yang membuang sampah di kolong
    flyover.
    “Semalam sampai subuh sudah ada yang jaga. Kita jagain terus sampai nanti pengangkutan, supaya enggak ada lagi yang buang sampah ke sini,” jelas dia.
    Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengakui sampah di wilayahnya sempat tidak tertangani optimal dalam beberapa hari terakhir.
    Kondisi itu disebabkan oleh proses perbaikan dan penataan konstruksi di TPA Cipeucang.
    “TPA Cipeucang sedang dalam tahap perbaikan dan penataan konstruksi dan timbunan sampahnya, sehingga memang dalam beberapa hari belakangan sampah tidak dapat masuk dulu,” ujar Benyamin Davnie saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu.
    Perbaikan saat ini difokuskan pada
    landfill
    3 di TPA Cipeucang. Setelah proses tersebut rampung, area
    landfill
    kembali bisa menampung sampah dari seluruh wilayah Tangsel.
    “Cipeucang
    landfill
    3 yang sedang dalam perbaikan dan mah bisa nampung sampah, bulan ini akan selesai perbaikannya,” jelas dia.
    Meskipun begitu, Benyamin memastikan, pihaknya tetap mengupayakan solusi jangka pendek dengan mengajukan pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah di luar daerah.
    “PSEL sudah kita ajukan peminatannya dan masih menunggu tahap berikutnya dari KLH,” ucap Benyamin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara Ungkap 3 Kepastian yang Dicari Investor untuk Proyek WTE

    Danantara Ungkap 3 Kepastian yang Dicari Investor untuk Proyek WTE

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan bahwa investor membutuhkan tiga bentuk kepastian sebelum masuk ke proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (Waste-to-Energy/WTE).

    Senior Director of Investment Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Sunata Tjiterosampurno mengatakan, kepastian pertama adalah arus kas yang terjamin, bukan sekadar proyeksi, tetapi berdasarkan operasional nyata.

    Ia menyebut kepastian volume sampah yang dikirim pemerintah daerah ke fasilitas pengolahan dan kepastian offtaker listrik oleh PLN sebagai faktor penentu.

    “Kepastian cashflow itu bukan hanya hitung-hitungan di atas kertas, tapi berdasarkan operation and execution,” ujar Sunata dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

    Ia menambahkan, kepastian tersebut akan memengaruhi tingkat kelayakan dan keberlanjutan proyek WTE dari sisi finansial.

    “Ini akan menentukan bankability dan sustainability proyek. Semua proyek infrastruktur harus sustain, termasuk finansialnya,” kata dia.

    Kedua, investor memerlukan alokasi risiko yang jelas sesuai peran masing-masing pemangku kepentingan. Sunata menekankan pentingnya pembagian risiko yang tepat antara investor finansial, pemerintah, perbankan, maupun dana publik. 

    “Intinya, siapa yang paling pantas mengambil risiko itu dan apa peran tiap pihak agar proyeknya berjalan,” ujarnya.

    Aspek ketiga adalah kepastian regulasi jangka panjang, mengingat pembangunan fasilitas WTE membutuhkan waktu operasi hingga 15-20 tahun.

    Menurut Sunata, kepastian regulasi tidak hanya berdampak pada imbal hasil finansial, tetapi juga pada manfaat ekonomi yang lebih luas.

    Danantara Indonesia sebelumnya meluncurkan proyek WTE pada akhir Oktober 2025. Bersama pemerintah, mereka menargetkan pembangunan 33 stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di berbagai wilayah Indonesia, masing-masing berkapasitas 1.000 ton per hari dan nilai investasi Rp 2-Rp 3 triliun.

    Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk isu lingkungan, kesehatan, dan energi, sekaligus mendukung target net zero emissions (NZE) 2060. Danantara memperkirakan program tersebut mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 80%, sementara tiap unit PSEL dapat menghasilkan listrik sekitar 15 megawatt dan menghemat penggunaan lahan hingga 90%.

  • ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam upaya menggapai target produk domestik bruto (PDB) sebesar 8%, berbagai pihak dilibatkan bahu-membahu menggeliatkan perekonomian mulai dari pemerintah hingga swasta.

    Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berbagai langkah sudah diambil, seperti memacu Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor hingga mengalirkan investasi lewat sovereign wealth fund (SWF) Danantara Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) dapat menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya mengatakan pihaknya memperkirakan PSN dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga 2,2% untuk 5 tahun ke depan. 

    “Saat ini sekitar 200-an proyek yang terdiri dalam 8 sektor, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 2% dalam beberapa tahun ke depan,” kata Ibnu dalam Bisnis Indonesia Forum, Kamis (23/10/2025). 

    Beberapa PSN yang diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 7 program direktif presiden, 1 proyek pembangunan manusia dan kebudayaan, 10 proyek dan 2 program swasembada pangan, 41 proyek swasembada air. 

    Tak hanya itu, 13 proyek dan 3 program swasembada energi, 45 proyek dan 23 program hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital, 44 proyek dan 38 program konektivitas dan kawasan, serta 9 proyek perumahan dan pemukiman. Alhasil, jika ditotal terdapat 236 PSN yang mesin penggerak perekonomian nasional. 

    “Konsolidasi mencapai visi-visi Asta Cita melalui strategi kebijakan, program prioritas, serta PSN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 7-8% telah dilakukan dan menghasilkan beberapa capaian-capaian dalam satu tahun pemerintahan,” ujarnya. 

    Hal ini seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada pertengahan tahun ini. Di sisi lain, Indonesia juga mampu menjaga inflasi tetap terkendali di 2,65% pada September 2025, mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pengendalian rasio utang 39,9% pada Juni 2025.

    “Namun itu semua belum cukup, Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. 

    Di samping itu, implementasi program prioritas presiden dan proyek strategis nasional membutuhkan berbagai sumber pendanaan seperti kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan swasta.

    Aksi Danantara Indonesia

    Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal.

    Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa roadmap investasi 2026 akan memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung transformasi nasional.

    “Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas, menghadirkan imbal hasil sehat bagi negara sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan, Senin (1/12/2025).

    Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

    Di samping itu, pendekatan terukur menjadi prinsip utama. Rosan menyebutkan bahwa setiap keputusan investasi disebut perlu menjaga nilai aset negara, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    “Kami membangun portofolio dengan landasan kehati-hatian dan diversifikasi yang kuat,” pungkas Rosan.

    Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat. Setiap investasi harus sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan signifikan, serta tetap layak secara komersial.

    Salah satu contoh proyek strategis adalah Proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia dan berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Proyek domestik lain yang dipaparkan adalah waste-to-energy (WtE), mendukung ketahanan energi dan pengelolaan sampah nasional. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB.

    Danantara Indonesia juga berkomitmen terlibat dalam pendalaman pasar modal nasional, termasuk di instrumen saham. Manajemen membeberkan sejumlah kriteria saham yang bakal dibeli Danantara untuk berinvestasi.

    50 PSN Ditawarkan ke Swasta

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pendanaan dari pembangunan 50 proyek jalan tol yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa 50 PSN tersebut bakal ditawarkan ke swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “PSN ya pelan-pelan kita bereskan. Tapi mungkin tol akan kita dorong ke KPBU, Kerja Sama Badan Usaha dengan pemerintah,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Saat dikonfirmasi apa upaya yang bakal dilakukan pemerintah guna meningkatkan minat badan usaha, Dody belum merinci secara detail. Dia mengaku tengah menggodok skema tersebut.

    Nantinya, pendanaan kreatif itu tak hanya akan diimplementasikan untuk proyek jalan tol saja. Melainkan juga akan diterapkan untuk proyek Bendungan.

    “Ya semaksimalnya, kan [akan ditawarkan ke swasta]. Mayoritas, akan diusahakan nanti tidak cuma tol, bendungan juga sama,” pungkasnya singkat.

  • Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan kerja sama dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

    Tak hanya terkait pengelolaan pembuangan sampah saja, tetapi juga mematangkan rencana pemerintah pusat dalam menerapkan pola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan pematangan pembahasan tersebut bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    “Kita bahas tentang perpanjangan MoU antara kota dan kabupaten. Karena selama ini Kota Bogor membuang sampah di Galuga, Kabupaten Bogor. Demi terciptanya kerja sama yang baik dan meminimalisir dampak yang terjadi, maka hari ini kita bahas perpanjangan itu,” kata Jenal Mutaqin, Senin 24 November.

    Selain pembahasan kerja sama, turut diperkuat juga intervensi anggaran ke depan, dengan harapan menghasilkan keputusan terbaik bagi Kota maupun Kabupaten Bogor.

    Pun dengan rencana PSEL di TPAS Galuga yang ditargetkan dapat diterapkan dalam dua tahun mendatang. Jenal Mutaqin juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak mengelola sampah secara mandiri.

    “Warga tetap pilah sampah, tangani sampah di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Kota dan Kabupaten Bogor memiliki semangat yang sama dalam pengelolaan sampah.

    “Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin bersinergi melanjutkan pengelolaan sampah bersama-sama, termasuk dampak dan kompensasi kepada warga,” jelas Rudy Susmanto.

    Terkait rencana PSEL, Rudy Susmanto menyebut hal itu juga memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar TPAS Galuga. Sehingga seluruh komitmen yang disepakati harus benar-benar direalisasikan baik oleh Pemkab maupun Pemkot Bogor.

    “Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lahan TPAS Galuga kita kelola bersama dengan regulasi dan aturan undang-undang yang kita tempuh dan selesaikan bersama,” tegas Rudy Susmanto.

  • Sampah di Jabar Kembali Menggunung, Bagaimana Solusinya?

    Sampah di Jabar Kembali Menggunung, Bagaimana Solusinya?

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder terkait saat ini tengah meramu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah. Terlebih saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dinilai sudah tidak layak untuk terus menerus menampung sampah.

    “Saya katakan belum optimal, buktinya ini (sampah) masih terus, masalah lagi, masalah lagi,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).

    Erwan mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan kordinasi guna merumuskan masalah sampah. Erwan pun tidak ingin sampah menjadi pembahasan berulang di wilayah aglomerasi Bandung Raya.

    “Para kepala daerah Bandung Raya ini memang harus segera berkumpul segera merumuskan apa yang paling tepat untuk permasalahan sampah ini. Jangan sampai setiap tahun permasalahannya itu lagi, itu lagi. Jangan sampai kita masalah itu terus hanya masalah sampah sampah,” jelas dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, pihaknya mendukung berbagai rencana untuk mengatasi permasalahan sampah. Termasuk dengan usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang TPA Sarimukti untuk dijadikan lokasi pelaksanaan program Waste To Energy (WTE) dengan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).

    “Sampah kan memang dari dulu ya persoalan Bandung Raya ini belum terselesaikan. Ada beberapa opsi teknologi pengolahan sampah yang saat ini juga belum beres. Ya, problem dari mungkin 10 tahun yang lalu saya jadi anggota Komisi 4 di DPR RI,” kata Ono di tempat yang sama.

    Dia mengatakan, sejumlah rencana untuk mengatasi sampah hingga kini belum juga terealisasi. Ono menilai, pihak terkait seharusnya segera mencari penyebab rencana-rencana tersebut belum bisa berjalan sehingga sampah kembali menumpuk.

    “Kita semua tahu kan listrik Indonesia didominasi oleh PLN. Padahal kita mempunyai sumber energi ya selain batu bara dan yang lainnya seperti misalnya surya, air, sampah, geotermal, dan lain-lain,” ucap Ono.

     

  • SMI Genjot Pembiayaan Hijau, Portofolio Ditargetkan Tembus 30% di 2030

    SMI Genjot Pembiayaan Hijau, Portofolio Ditargetkan Tembus 30% di 2030

    Bisnis.com,HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menargetkan portofolio pembiayaan proyek-proyek hijau meningkat hingga mencapai 25%-30% hingga 2030.

    Direktur Operasional dan Keuangan SMI, Aradita Priyanti mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan portofolio pembiayaan hijau untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2030.

    Adapun, sampai dengan September 2025 portofolio pembiayaan proyek hijau atau climate related project SMI telah mencapai 20,9%. 

    “Kami ada roadmap untuk portofolio pembiayaan hijau dan sampai 2030 kami berupaya untuk meningkatkan menjadi 25% hingga 30%,” kata Aradita di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Selasa (11/11/2025).

    Dia menjelaskan, dari 20,9% portofolio pembiayaan hijau SMI, masih didominasi oleh proyek energi terbarukan yakni sekitar 15,7%. Kemudian, disusul proyek air minum dan sanitasi dengan kontribusi sebesar 2,0%, energi baru 1,6% dan transportasi 1,6%.

    Salah satu bentuk dukungan SMI dalam proyek hijau ialah melalui pembiayaan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Sion di Sumut. PT SMI memberikan fasilitas pembiayaan sebesar US$21,2 juta kepada PT Citra Multi Energi (CME) untuk proyek pembangkit senilai US$30,8 juta tersebut.

    Di sisi lain, Aradita mengungkapkan bahwa portofolio pembiayaan SMI untuk proyek dari sektor coal fired hanya sebesar 9%. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan pada sektor coal fired memang terus menurun. Hal ini sejalan dengan dilakukannya moratorium pembiayaan pada proyek-proyek energi fosil.

    “Sejak 2018, PT SMI telah melakukan moratorium untuk proyek-proyek yang terkait dengan batu bara. Portofolio [pembiayaan non-renewable] yang ada sekarang adalah portofolio sebelum moratorium,” jelasnya.

    Komitmen untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk proyek-proyek hijau juga ditegaskan oleh Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah. Dia memastikan portofolio pembiayaan hijau SMI akan terus meningkat ke depannya.

    “Kita setiap tahun menargetkan pembangunan proyek renewable sekitar 5 GW. Jadi bukan hanya proyek pembangkit listrik minihidro saja,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan SMI juga ke depannya akan menjajaki peluang pembiayaan pada proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

    “Potensinya sangat besar sekali untuk PSEL ini dan kita akan mencoba berkolaborasi,” ucap Reynaldi.

    Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan PSEL. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Aturan ini ditetapkan sebagai langkah strategis mengatasi darurat sampah nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Dalam pertimbangannya, pemerintah mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton per tahun. Namun, sekitar 60,99% di antaranya belum terkelola dengan baik.

    Sementara itu, berdasarkan paparan SMI, per September 2025 akumulasi komitmen pembiayaan mencapai Rp254,27 triliun dan akumulasi nilai proyek yang dibiayai Rp1.149 triliun.

    “Dampak akumulasi proyek yang telah kita biayai telah menyerap 10,7 juta tenaga kerja. Yang paling penting, kami juga ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, nilainya kurang lebih Rp1.135 triliun atau 0,5% terhadap PDB Indonesia,” ujar Reynaldi.

    Dia menyebutkan akumulasi komitmen pembiayaan dan investasi SMI itu disalurkan ke sejumlah proyek, seperti pembangunan jalan dan jalan tol sepanjang 4.521 kilometer, proyek ketenagalistrikan 7,9 Gigawatt, proyek irigasi 218 juta m3 aliran air.

    Kemudian, proyek transportasi (242 rel kereta api, pelabuhan 3,1 juta TEUs), kawasan industri 14.208 m2, proyek telekomunikasi (590 tower dan 6.407 fiber optics), pariwisata 13,74 Ha area pariwisata, dan beberapa proyek lainnya.

    “Fokus SMI ialah membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur yang memberikan multiplier effect ke masyarakat atau daerah,” ungkapnya.