Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Tanzania melakukan karantina wilayah (lockdown) nasional pada Kamis (30/10/2025). Lockdown ini merupakan perpanjangan setelah kekacauan pecah pasca pemilu yang digelar sehari sebelumnya.
Sedikitnya 30 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan yang mengguncang negara Afrika Timur tersebut. Tentara dan polisi dikerahkan ke sejumlah kota besar, termasuk Dar es Salaam, setelah demonstrasi anti pemerintah berubah menjadi bentrokan berdarah.
Sejumlah laporan menyebut warga menyerang pos polisi dan tempat pemungutan suara. Sementara internet dan panggilan internasional sempat diputus total.
“Warga Tanzania yang terhormat, beberapa orang telah melakukan tindakan kriminal pada 29 Oktober. Mereka adalah penjahat,” ujar Panglima Militer Tanzania, Jacob Mkunda, kepada TV pemerintah, seperti dikutip AFP, Jumat (31/10/2025).
“Tentara telah mengendalikan situasi untuk saat ini dan akan mengambil tindakan hukum bagi siapa pun yang melanjutkan kekacauan.”
Kementerian Dalam Negeri Tanzania menyatakan sekolah-sekolah tetap ditutup dan pegawai negeri bekerja dari rumah hingga situasi aman. Aktivitas penerbangan dan transportasi laut juga lumpuh, membuat ratusan wisatawan terlantar di bandara dan pelabuhan.
“Ini adalah hal paling menakutkan yang pernah saya alami,” kata seorang turis asal Afrika Selatan.
“Di luar bandara ada tentara bersenjata dan orang-orang bertopeng. Kami hanya ingin pulang.”
Kekacauan ini dipicu oleh tuduhan manipulasi dan represi dalam pemilu yang dinilai tidak kompetitif. Presiden Samia Suluhu Hassan disebut berupaya memperkuat kekuasaannya dengan menyingkirkan lawan politik.
Penantangnya, TunduLissu, bahkan menghadapi dakwaan pengkhianatan. Ia pun bisa dijatuhi hukuman mati.
“Gelombang teror seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Tanzania,” kata seorang diplomat asing yang enggan disebut namanya.
“Situasinya sangat tidak pasti, bahkan posisi politik Presiden Hassan kini dipertanyakan.”
Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, mengecam tindakan keras aparat terhadap oposisi dan jurnalis.
“Kekejaman telah terjadi,” ujar peneliti Amnesty, Roland Ebole, menuding aparat melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi warga.
Sementara hasil resmi pemilu belum diumumkan secara penuh, laporan awal menunjukkan kemenangan besar bagi partai berkuasa. Namun, di tengah blokade, tembakan, dan pemadaman komunikasi, banyak warga menilai hasil itu tak lagi mencerminkan suara rakyat.
(tfa/șef)
[Gambas:Video CNBC]
