Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Menteri Bahlil Minta Lapangan Geng North Bisa Onstream sebelum 2027

    Menteri Bahlil Minta Lapangan Geng North Bisa Onstream sebelum 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap lapangan Geng North bisa onstream sebelum 2027.

    Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara.

    Lapangan Geng North masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Adapun ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.

    Benny menuturkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, lapangan Geng North sejatinya ditargetkan bisa onstream pada 2027. Pasalnya, lapangan tersebut mengandung cadangan migas besar.

    Namun, Bahlil ingin lapangan itu bisa onstream dalam waktu lebih singkat demi mendorong produksi migas Tanah Air.

    “Nah, PR kami yang dikasih untuk proyek jangka pendek ini oleh Pak Menteri [Bahlil] itu adalah bisa enggak [onstream] lebih awal gitu lho,” kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Oleh karena itu, SKK Migas terus memutar otak dan melakukan berbagai kajian. Selain itu, SKK Migas juga turut mengadakan diskusi dengan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Benny menuturkan diskusi itu salah satunya untuk membahas hambatan dalam pengembangan lapangan migas. Dia menyebut saat ini terdapat sejumlah KKKS yang belum mengembangkan lapangan.

    Dia pun mengatakan SKK Migas berjanji membantu jika memang ditemukan kendala dalam pengembangan tersebut.

    “Pertama kami tahu itu pasti ada masalah gitu ya. Apakah volumenya kekecilan atau kondensat-nya remote atau ada masalah-masalah lain. Karena kalau enggak masalah, kalau baik-baik aja, pasti enggak perlu disuruh, sudah dikerjakan oleh investor,” jelas Benny.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui Plant of Development (PoD) atau rencana pengembangan lapangan pertama Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. 

    Keputusan ini tercantum lewat Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomorSRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar.  

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045. 

    “Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 bulan POD nya sudah disetujui,” kata Hudi dalam keterangan resminya, Jumat (23/8/2024).

    Menurutnya, PoD lapangan tersebut juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi. 

    Hudi menerangkan, persetujuan PoD ini membawa masuk investasi raksasa ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk-cost) sebesar US$11.847 juta dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN dan PBB) sebesar US$5.643 juta.  

    Alhasil, total investasi proyek ini sebesar US$17.490 juta atau sekitar Rp280 triliun (kurs US$=Rp 16.000). Adapun, total sunk-cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta.  

    “Investasi Rp280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar dari pada investasi kereta cepat Jakarta Bandung yang sekitar Rp112 triliun,” tutur Hudi.  

    Proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) mencapai sekitar US$39.457 juta atau setara dengan Rp631 triliun. Sementara itu, dari pendapatan tersebut alokasi bagian Pemerintah sebesar US$12.993 juta atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue. 

    Adapun, bagian kontraktor adalah US$8.128 juta atau sekitar 19,7% dari gross revenue dan biaya cost recovery sebesar US$18.336 juta atau sekitar 44,4%.

  • Kebut Pengembangan Pariwisata, Erick Thohir Bentuk PMO dengan Menteri Pariwisata

    Kebut Pengembangan Pariwisata, Erick Thohir Bentuk PMO dengan Menteri Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Pariwisata akan membentuk project magement officer (PMO) Pariwisata guna mengejar akselerasi sektor pariwisata Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara.

    Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini, Kamis (30/10/2024) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    “Kami diskusikan membuat project management officer bersama, agar kolaborasi ditingkatkan lagi,” ujar Erick pada Kamis (30/10/2024) di Gedung Kementerian BUMN.

    Menurut Erick, upaya penguatan kolaborasi itu dilakukan seiring dengan visi pemerintahan baru di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor penting bagi ekonomi nasional. Selain itu, sektor pariwisata Indonesia dinilai tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

    Di Kementerian BUMN, Erick akan mengintegrasikan berbagai komponen, seperti terkait transportasi hingga infrastruktur, guna menggenjot sektor pariwisata.

    Kementerian BUMN pun akan berupaya menjaga pengelolaan-pengelolaan pariwisata di bawah kendalinya.

    “Borobudur tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga terkait religion. Dukungan Mandalika juga menjadi sport tourism. Selain itu, di Bali, ada Teluk Benoa,” ujar Erick.

    Kawasan wisata Borobudur kini memang dikelola oleh anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, yakni PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC).

    Kemudian, KEK Mandalika juga merupakan salah satu proyek yang digarap oleh anak usaha Injourney, yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation.

    Lalu, di Bali, BUMN Pelindo mengembangkan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang merupakan proyek strategis nasional untuk mengubah Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terkemuka.

    Adapun, Widiyanti mengatakan akan banyak lagi kolaborasi yang dilakukan terkait dengan pengembangan pariwisata ke depannya. “Tim kami [Kementerian Pariwisata] akan kerja sama hal-hal teknis lainnya,” ujarnya.

  • Wamenkeu: Kurikulum Pendidikan Harus Sejalan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

    Wamenkeu: Kurikulum Pendidikan Harus Sejalan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

    Liputan6.com, Yogyakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu munculnya kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sektor pendidikan diminta melakukan transformasi agar bisa menghasilkan lulusan siap pakai.

    Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah semakin masifnya pemanfaatan Akal Imitasi (Artificial intelligence/AI) di semua sektor. Namun hal itu tidak dibarengi dengan tersediannya mata kuliah penyeimbang pemanfaatan AI. “Presiden Prabowo menerima banyak sekali keluhan. Memang program terapan dan vokasi mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang banyak sekali,” terangnya di Sekolah Vokasi UGM, Senin (28/10/2024).

    Hadir sebagai pembicara kunci di Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta. Meskipun banyak, namun tenaga kerja yang tersedia mengalami mismatch antara keterampilan yang mereka miliki dengan kebutuhan industri.

    Ada kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Sehingga pendidikan harus menyesuaikan diri untuk memastikan pekerja siap menghadapi perkembangan teknologi. Anggito lalu mencontohkan bagaimana disrupsi yang diakibatkan pemanfaatan teknologi AI memudahkan pengerjaan, tidak terkecuali di ranah akademik. Banyak tugas-tugas mahasiswa yang sekarang ini menggunakan Akal Imitasi sebagai rujukan. “Dengan AI kita bisa membikin musik yang lebih bagus dari Kahitna. AI bisa dimanfaatkan untuk menulis rencana bisnis hingga proyeksi keuntungan dengan sangat baik. Namun penggunanya tidak bisa mempresentasikan dengan baik,” katanya.

    Karena perkembangan teknologi sudah tidak diprediksi, Anggito yang juga Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM meminta perguruan tinggi menghadirkan mata kuliah penyeimbang AI. “Dunia pendidikan harus adaptasi dalam perkembangan AI. Distrupsinya jangan dianggap enteng. Mohon dikuatkan dengan membuat peta jalan program di semua jurusan tentang AI, machine learning dan robotic,” ucapnya.

    Tak hanya itu, terkhusus pada pendidikan vokasi, Anggito terus meningkatkan kolaborasi dengan industri untuk memastikan kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar dan mempersiapkan mahasiswa berkontribusi secara nyata. “Sekolah vokasi bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga pusat inovasi dan kreativitas. Pendidikan vokasi, inovasi dan terapan sangat dibutuhkan dalam bidang pangan, energi, investasi dan proyek strategis nasional,” terangnya.

    Langkah-langkah ini menurutnya sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang relevan dengan kebutuhan zaman dimana unggul dalam penguasaan teknologi, keterampilan abad ke-21, dan nilai-nilai karakter. Karenanya pendidikan yang berbasis kompetensi dinilai akan membantu mahasiswa menghadapi tantangan masa depan dan memastikan fasilitas pendidikan memadai. Infrastruktur yang baik mendukung proses belajar mengajar yang efektif.

  • Diresmikan Jokowi, Bumi Karsa Berkontribusi dalam Pembangunan Bendungan Lausimeme di Sumut

    Diresmikan Jokowi, Bumi Karsa Berkontribusi dalam Pembangunan Bendungan Lausimeme di Sumut

    FAJAR.CO.ID, SUMUT – Bumi Karsa terus berkontribusi dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional. Kali ini perusahaan konstruksi milik KALLA tersebut sukses menuntaskan pengerjaan proyek Bendungan Lausimeme yang berlokasi di Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumetera Utara.

    Bendungan ini pun telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia 2014-2024, Joko Widodo pada pekan lalu. Bumi Karsa sendiri berkontribusi pada pekerjaan jalan masuk bendungan hingga pekerjaan bendungan utama, yaitu main cofferdam maupun main dam. Adapun durasi pengerjaannya berlangsung sejak 2018 hingga 2024.

    “Kita tentunya merasa bersyukur karena sudah terlibat dalam proyek Bendungan Lausimeme yang masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. Semoga manfaatnya akan segera dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera Utara,” tutur Fajaruddin, Chief Operating Officer New Business Bumi Karsa.

    Berbagai manfaat Bendungan Lausimeme ialah dapat mereduksi banjir di area Kota Medan dan sekitarnya sebesar 289 meter kubik per detik dengan sistem early release gate. Kemudian, kehadiran bendungan ini juga mendukung penyediaan energi listrik sebesar 1 Megawatt.

    “Manfaat selanjutnya dari bendungan ialah penyediaan air baku untuk Kota Medan sebesar 2.850 liter per detik, bisa juga menjadi destinasi wisata danau serta mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk,” imbuh Fajar.

    Bendungan dengan luas genangan mencapai 125 hektare tersebut memiliki kapasitas tampung 21 juta meter kubik. Kehadiran Bendungan Lausimeme merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.

  • Gibran tunggu arahan Prabowo soal pembagian tugas sebagai Wapres

    Gibran tunggu arahan Prabowo soal pembagian tugas sebagai Wapres

    Habis ini kita sidang Kabinet. Kita tunggu arahan dari Pak Presiden PrabowoJakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal pembagian tugas, termasuk program makan siang bergizi gratis (MBG).

    “Habis ini kita sidang Kabinet. Kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo,” kata Gibran di Jakarta Utara, Rabu.

    Baca juga: Teguh Setyabudi lakukan uji coba makan siang bergizi gratis di SMKN 26

    Lebih lanjut Gibran menjelaskan bahwa kemungkinan tugasnya masih sama seperti Wakil Presiden sebelumnya yakni Ma’ruf Amin. Kendati demikian, dia tetap akan menunggu arahan dari Prabowo.

    Sejak resmi dilantik pada 20 Oktober lalu, Gibran terpantau aktif melakukan pemantauan langsung kegiatan makan siang bergizi gratis.

    Hari ini merupakan kali kedua Gibran memantau langsung uji coba pemberian makan siang bergizi gratis.

    Baca juga: Kepulauan Seribu edukasi warga Pulau Tidung olah makanan bergizi

    Sedangkan kemarin, Gibran juga sempat memantau pembangunan LRT Jakarta Fase 1B dan Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC).

    Gibran menjelaskan sebagai Wakil Presiden, dirinya harus berperan aktif dalam membantu Presiden untuk terjun ke lapangan.

    Baca juga: Jaksel gandeng warung untuk lanjutkan Program “Semua Bisa Makan”

    “Kita ini pembantunya Presiden. Kita pastikan pembangunan yang ada. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini terutama yang proyek strategis nasional bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • PTPP komitmen selesaikan Proyek Strategis Nasional sesuai target

    PTPP komitmen selesaikan Proyek Strategis Nasional sesuai target

    Pastinya akan terus dimonitor untuk dapat selesai dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat IndonesiaJakarta (ANTARA) – PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, terus berkomitmen menyelesaikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih berjalan sesuai dengan target pelaksanaan.

    “Perseroan akan terus menyelesaikan sejumlah PSN sesuai dengan target,” kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Sejumlah proyek infrastruktur PSN lainnya yang masih dikerjakan oleh perseroan saat ini yaitu seperti Proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Seksi 3, Jalan Tol Japek Selatan Paket 2 Seksi 2A, Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1B, dan Proyek Serang – Panimbang Seksi 3.

    “Pastinya akan terus dimonitor untuk dapat selesai dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional,” kata Novel.

    Perseroan sendiri katanya berhasil menyelesaikan sejumlah PSN dan terakhir pada Proyek Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir Tempino yang berlokasi di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2024.

    Novel Arsyad mengatakan bahwa dengan peresmian Proyek Jalan Tol Ruas Indrapura Kisaran seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir – Tempino maka secara resmi perseroan telah menyelesaikan PSN pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

    “Peresmian proyek Jalan Tol Ruas Indrapura – Kisaran Seksi 2 merupakan lanjutan dari Proyek Jalan Tol ruas Indrapura –Limapuluh yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di awal tahun 2024,” katanya.

    Proyek Jalan Tol Indrapura – Kisaran ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki nilai kontrak Rp 4,5 Triliun, memiliki panjang ruas 47,75 KM,dengan masa pelaksanaan dari Bulan Desember 2018 – Januari 2024.

    Selanjutnya, Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 2 yang termasuk dalam paket pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir – Tempinomemiliki nilai kontrak sebesar Rp1,18 Triliun, dengan panjang ruas 11,004 KM, dan memiliki masa pelaksanaan selama 415 hari dari Juni 2023 – Agustus 2024.

    Presiden Jokowi mengatakan dengan adanya jalan tol, utamanya Trans Sumatera ini ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali.

    Baca juga: LMAN gelontorkan Rp10,57 triliun untuk pengadaan lahan PSN di 2024
    Baca juga: Sandiaga nilai PSN PIK 2 Tangerang potensi serap tenaga kerja
    Baca juga: Airlangga sebut realisasi investasi KEK Kendal mencapai Rp55 triliun

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Viral Mushola Wakaf Roudhotul Abidin Manyar Gresik Dijual, Begini Kronologisnya

    Viral Mushola Wakaf Roudhotul Abidin Manyar Gresik Dijual, Begini Kronologisnya

    Gresik (beritajatim.com)- Warga Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Gresik, dihebohkan adanya Mushola Wakaf Roudhotul Abidin yang dijual dengan tulisan banner yang berbunyi ‘Mushola Wakaf Dijual Tanpa Sepengetahun Warga’. Tulisan tersebut terlihat jelas bagi pengguna jalan yang melintas di Jalan Daendels Pantura Gresik.

    Mushola yang berdekatan dengan Jembatan Manyar itu, lantainya kotor dan tidak difungsikan beberapa bulan karena masih ada permasalahan.

    Sebelum sempat viral, penyelesaian keberadaan Mushola Wakaf Roudhotul Abidin sudah dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Manyar. Dalam mediasi itu, juga hadir perwakilan Balai Besar Pelebaran Jalan Nasional (BBPJN) Jatim Bali, Pemerintah Desa (Pemdes) Manyar Sidomukti, serta pihak ahli waris, dan warga.

    Mediasi tersebut, sempat terjadi argumen serta adu mulut saat proses mediasi. Ini karena sejumlah warga menuduh BBPJN melakukan transaksi tanpa sepengetahuan warga. Pasalnya, biaya ganti rugi untuk pelebaran jalan sebesar Rp 1,3 miliar diklaim warga merupakan mushola wakaf.

    Terkait dengan itu, BBPJN membantah bahwa ganti rugi yang dilakukan tidak sesuai. Sebab, apa yang dilakukan adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik sesuai Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012.

    “Proses pengadaan lahan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai administrasi yang kami dapat. Yakni, sertifikat SHM atas nama Hj. Kumala Hadiyat,” ujar perwakilan BBPJN Jatim Bali, Yudi Dwi Prasetya, Kamis (1/8/2024).

    Ia menambahkan, sebelum melakukan itu semua. BBPJN Jatim Bali telah melakukan sosialisasi hingga eksekusi. Serta dibantu tim pengadaan tanah pembelian langsung untuk pelebaran ruas Jalan Raya Manyar yang dibentuk oleh Bupati Gresik sesuai SK Bupati nomor 590 tahun 2023.

    “Tim ini terdiri dari Forkopimda, camat, dan pemdes setempat. Sewaktu sosialisasi kami dibantu hingga proses administrasi sampai pihak ahli waris setuju,” imbuhnya.

    Mengenai warga yang mengklaim mushola tersebut berstatus wakaf, sampai sekarang kata Yudi Dwi, pihaknya menanyakan bukti akte ikrar wakaf. Namun, sampai dua bulan berjalan warga belum menunjukkan akte ikrar wakaf.

    “Prinsipnya kami beritikad baik menunggu akte ikrar wakaf yang diklaim warga. Sehingga, mushola itu belum kami bongkar untuk pelebaran jalan,” ungkapnya.

    Masih menurut Yudhi, sertifikat milik ahli waris sudah diserahkan ke Kantor ATR/BPN Gresik untuk dilakukan penghapusan hak karena ganti rugi juga sudah dibayarkan ke ahli waris. “BBPJN tidak mempermasalahkan jika nantinya warga yang protes menggugat ke meja hijau terkait mekanisme ganti rugi,” paparnya.

    Sementara itu, Camat Manyar, Hendrawan Susilo yang memediasi kedua belah pihak itu menyatakan sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi. Namun ,deadlock sehingga pihaknya memfasilitasi kembali untuk dilakukan mediasi yang kedua.

    “Awal sudah kami fasilitasi untuk mediasi di bulan Juni 2024. Tapi tidak berjalan mulus makanya ini Kecamatan Manyar memfasilitasi kembali. Saya kira sudah clear dari pihak BBPJN sudah sesuai aturan, warga yang protes tinggal membuktikan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Mushola Roudhotul Abidin yang berada persis di dekat Jembatan Manyar itu akan dibongkar. Pembongkaran itu terkait pelebaran jalan nasional adanya proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Kabupaten Gresik. [dny/kun]

  • PLN Gaspol Proyek EBT demi Capai Net Zero Emission

    PLN Gaspol Proyek EBT demi Capai Net Zero Emission

    Jakarta – PT PLN (Persero) mendapatkan anugerah dari detikcom sebagai perusahaan yang telah mendukung ekonomi hijau melalui Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan, infrastruktur EBT menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menghasilkan energi bukan hanya tenaga listrik tetapi juga demi mencapai target bebas emisi.

    PLN juga telah mempunyai program untuk mencapai net zero emission bersama Kementerian ESDM terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Bersamaan dengan itu, PLN juga mengembangkan accelerated development renewable energy demi menghasilkan energi yang lebih bersih.

    “Kami juga sedang mengembangkan kembali accelerated development renewable energy ke depan gimana pada perencanannya ini kami meningkatkan pencapaian EBT lebih lanjut untuk mencapai sekitar 60 gigawatt EBT di tahun 2060, dan ini tentunya akan membuat kita mencapai energi yang jauh lebih bersih,” jelas dia, dalam acara Anugerah Ekonomi Hijau detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7) malam.

    Selain itu, dalam mencapai bebas emisi, PLN menggenjot program dedieselisasi atau konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit berbasis EBT. Upaya itu diyakini dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak dan biaya produksi.

    “Kita memulai proyek-proyek dedieselisasi sehingga ini bisa menurunkan biaya-biaya produksi. Kita juga akan memulai hibridisasi dari penggunaan gas, di mana kita akan meng-combine pemanfaatan gas dengan EBT. Dan kita ketahui kita mempunyai potensi energi EBT sangat besar dari hydro samai energi surya, ini akan membawa kemajuan di sisi pembangunan EBT ke depan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, PLN telah memiliki sejumlah proyek EBT untuk mewujudkan penurunan emisi karbon pada 2060. Proyek itu pertama, melalui Sub-Holdingnya PT PLN Nusantara Power bekerjasama dengan Masdar (Uni Emirat Arab) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung terbesar se-ASEAN dan terbesar ke tiga di dunia di Cirata, Jawa Barat.

    PLTS Cirata adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memasok energi bersih untuk sistem kelistrikan di wilayah Jawa dan Bali. PLTS ini dipasang di atas Waduk Cirata dengan luas 200 hektare, yang terdiri dari 13 pulau/arrays dengan lebih dari 340 ribu panel surya yang dapat menghasilkan listrik untuk disalurkan ke lebih dari 50 ribu rumah.

    Proyek PLTS Terapung Cirata ini digadang akan berkontribusi untuk mengurangi sumbangan emisi karbon di Indonesia. Proyek PLTS Cirata diproyeksikan akan memproduksi listrik ‘hijau’ sebesar 245 GWh per tahun dan dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 214.000 tonCO2 per tahun.

    Selain itu, proyek terbaru PT. PLN Nusantara Power saat ini adalah pembangunan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar 50 Mega Watt (MW). Pembangunan PLTS IKN ini akan dibangun di lahan seluas 80 hektare di Penajam Paser Utara.

    Pada Februari 2024 lalu PLTS IKN sebesar 10 MW sudah berhasil dibangun dan dioperasikan. Selain pembangunan PLTS, akan dibangun juga gardu induk berkapasitas 50 MW yang akan digunakan sebagai sumber pasokan listrik saat pembangunan PLTS berjalan.

    (ada/ara)

  • Flyover Terminal Teluk Lamong Segera Beroperasi

    Flyover Terminal Teluk Lamong Segera Beroperasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi masyarakat Surabaya, Flyover Terminal Teluk Lamong yang merupakan bagian penting dari proyek pengembangan kawasan tersebut, segera dioperasikan. Flyover sepanjang 2,4 km ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar Terminal Teluk Lamong dan sekitarnya.

    Hal tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Fly Over Terminal Teluk Lamong, yang diadakan di Hotel DoubleTree Surabaya pada hari Senin (29/4/2024). Diharapkan Flyover yang sudah menelan dana pembangunan sebesar Rp 1,3 triliun ini bisa segera beroperasi.

    FGD ini dihadiri oleh Direktur Investasi Pelindo, Walikota Surabaya, perwakilan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait.

    Dalam FGD tersebut, Direktur Investasi Pelindo, Boy Robyanto, menyatakan harapannya agar Sertifikat Layak Fungsi (SLF) segera diterbitkan oleh Pemkot Surabaya.

    “Semua persyaratan yang dibutuhkan sudah kami siapkan. Semoga setelah SLF diterbitkan, Flyover ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah,” ujar Boy Robyanto.

    Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut baik rencana pengoperasian Flyover Terminal Teluk Lamong. Ia mengatakan bahwa Pemkot Surabaya mendukung penuh dan berharap Flyover ini segera dioperasikan.

    “SLF sudah tidak ada kendala. Harapannya tahun ini bisa digunakan untuk umum agar nanti konektivitas lalu lintas di kawasan sana lebih lancar. Apalagi ini kan nyambung dengan jalan menuju GBT,” ujar Eri Cahyadi.

    Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Perpres no 3 tahun 2016 dan selesai dibangun pada tahun 2021. Keberadaan Flyover ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas lalu lintas darat dan laut di area Terminal Teluk Lamong Surabaya. Akses ini rencananya juga terhubung dengan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang disiapkan Pemerintah Kota Surabaya.

    Dengan beroperasinya Flyover Terminal Teluk Lamong, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti:

    Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di sekitar Terminal Teluk Lamong dan sekitarnya
    Mempermudah akses ke Terminal Teluk Lamong
    Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Surabaya
    Mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Terminal Teluk Lamong

    Operasionalisasi Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus lalu lintas di Surabaya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Pahlawan. [rea/ian]

  • Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Menpan RB: ASN Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pelayanan publik wajib Work From Office (WFO) atau kerja dari kantor 100 persen mulai hari ini, Selasa (16/4/2024). Para ASN di bidang tersebut dilarang Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah.

    “Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetaap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” ujar Azwar melalui keterangan tertulis.

    Untuk ASN di instansi terkait administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan dibolehkan WFH 50 persen. Untuk penerapannya diatur instansi masing-masing.

    “Untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” demikian pernyataan Anas.

    Ketentuan ini, kata Anas, disusun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Kemudian dituangkap dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian.

    “Untuk pelayanan yang langsung ke publik akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan selalu ekselen dalam segala situasi,” kata Anas.

    Selanjutnya, Anas menjelaskan instansi pelayanan publik yang terkena kewajiban WFO 100 persen seperti bidang kesehatan, penanganan bencana, logistik, energi, pos, transportasi dan distribusi, keamanan dan ketertiban, konstruksi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, serta utilitas dasar.

    Sedangkan instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH 50 persen seperti kesekretariatan, keprotokolan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

    “Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, ang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi,” kata dia.

    Pemerintah sebelumnya menetapkan ASN dibolehkan untuk WFH maksimal 100 persen pada 16-17 April 2024. Ketentuan ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik.

    “Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ungkap Anas. [beq]