Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Pemerintah Masih Siapkan Aturan agar LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual Bebas – Page 3

    Pemerintah Masih Siapkan Aturan agar LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual Bebas – Page 3

    Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Terminal LPG Bima yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, telah rampung sepenuhnya.

    Proyek ini mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima pada 14 November 2024 di Surabaya, Jawa Timur pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir dan proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi mengatakan, dengan ada infrastruktur Terminal LPG Bima, PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memperkuat kehandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.

    “Proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” ujar Eduward.

    Eduward pun menambahkan Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler.

    Infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya distribusi dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” imbuh Eduward.

  • Connie Dapat Panggilan Pemeriksaan dari Polda Metro Jaya, Gigin Praginanto: Kriminalisasi Terhadap Tokoh Berlanjut?

    Connie Dapat Panggilan Pemeriksaan dari Polda Metro Jaya, Gigin Praginanto: Kriminalisasi Terhadap Tokoh Berlanjut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gigin Praginanto menyoroti pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, yang baru saja dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.

    Gigin menyatakan bahwa ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh kritis di Indonesia.

    “Kriminalisasi terhadap tokoh kritis berlanjut dan naik secara bertahap,” ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (3/12/2024).

    Ia menyebut dugaan kriminalisasi terhadap tokoh terus berlanjut mengingat sebelumnya Said Didu juga dipanggil Polisi.

    “Sekarang Connie, selanjutnya siapa? Gak lucu ah,” tandasnya.

    Sebelumnya, pemanggilan terhadap Said Didu untuk menjalani pemeriksaan mendadak menjadi perhatian publik.

    Bahkan beberapa tokoh nasional ramai-ramai memberikan dukungan. Sebut saja Prof. Mahfud MD, ia turut menanggapi polemik seputar pemanggilan Said Didu oleh polisi terkait kritiknya terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

    Said Didu kala itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 19 November 2024, setelah dilaporkan atas tuduhan terkait kritiknya terhadap pembebasan lahan proyek tersebut.

    “Said Didu menyuarakan rasa ketidakadilan dalam pembebasan tanah PIK 2 di Banten,” ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmafudmd dikutip pada Minggu (17/11/2024).

    Mahfud menyebutkan bahwa Said Didu mengungkapkan ketidakadilan dalam proses pembebasan tanah untuk proyek PIK-2 di Banten, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Pengganti tanah hanya sekitar Rp 50.000/M2. Sementara petugas yang membebaskan atau meratakan tanah bisa minum es yang sekali beli seharga Rp100.000,” cetusnya.

  • Stafsus Airlangga: Pemerintah Bakal Optimalisasi PSN Demi ICOR Turun

    Stafsus Airlangga: Pemerintah Bakal Optimalisasi PSN Demi ICOR Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Raden Pardede menyampaikan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional atau PSN demi menurunkan Incremental Capital-Output Ratio alias ICOR.

    Raden menyampaikan investasi perlu terus didorong tinggi, bahkan lebih tinggi dari posisi yang sekarang dengan menarik sejumlah sumber pembiayaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.

    Sementara pertumbuhan ekonomi tinggi perlu diiringi dengan efisiensi investasi. Namun saat ini rata-rata ICOR Indonesia sepanjang 2019—2023 sebesar 6,96. Setidaknya, pemerintah harus memangkas ICOR ke level 4,5.

    “Masih banyak kapital-kapital kita, termasuk infrastruktur yang mungkin belum dimanfaatkan secara efisien,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

    ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

    Dengan kata lain, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,96%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

    Apabila nilai ICOR tak berubah tetap 6,96, untuk mencapai pertumbuhan sesuai target Prabowo Subianto yakni 8%, perlu peningkatan investasi hingga 55,2%. Padahal jika ICOR lebih rendah seperti negara lain di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 24%.

    Lebih lanjut, Raden menyampaikan target ambisius pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ICOR menjadi pemacu untuk pemerintah bekerja lebih keras.

    “Namun, bukan hal mustahil. Indonesia pernah mencapai pertumbuhan seperti itu. Rata-rata 7,3% pada periode 1986—1987. Bahkan pernah mencapai 8,3%. Untuk itu diperlukan ekstra effort untuk mengoptimalkan semua mesin pertumbuhan,” ujarnya.

    Untuk itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam menurunkan ICOR dan meningkatkan kualitas investasi dan efisiensinya kepada sektor-sektor yang lebih produktif dan berpotensi lebih tinggi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Sejalan dengan program hilirisasi yang diimbangi dengan industrialisasi. Raden menegaskan pemerintah terus mendorong investasi di sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

  • Guo Zaiyuan Hingga Jokowi Digugat Bayar Ganti Rugi Rp615,2 Triliun

    Guo Zaiyuan Hingga Jokowi Digugat Bayar Ganti Rugi Rp615,2 Triliun

    GELORA.CO – Taipan Sugianto Kusuma alias Aguan termasuk pihak yang digugat secara perdata ke pengadilan terkait proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk atau PIK-2. Bos Agung Sedayu Group itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi Rp616,2 triliun.

    Gugatan didaftarkan 20 warga negara Indonesia dari beragam profesi mulai dari aktivis, pengamat, purnawirawan TNI hingga pegiat media sosial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

    Menamakan diri Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat di PIK-2, mereka menyebut Aguan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata.

    “Tujuannya agar jika gugatan dikabulkan, uang ganti rugi itu langsung dibayarkan kepada Kemenkeu. Jadi, dengan begitu defisit tertutupi dan pemerintah tak perlu lagi mencari dengan menaikkan pajak seperti PPN 12 persen dan lain-lainnya,” jelas 

    koordinator tim hukum penggugat, Ahmad Khozinuddin.

    Selain Aguan yang bernama asli Guo Zaiyuan dan pernah bolak balik diperiksa KPK dalam kasus suap reklamasi teluk Jakarta,   pihak yang digugat antara lain CEO Salim Group Anthony Salim alias Liem Hong Sien Liem Hong Sien atau Liem Fung, PT Pantai Indah Kapuk Dua, perusahaan yang membebaskan lahan PIK-2, mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberi status PSN untuk PIK-2, pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya dan Maskota HJS.

    Aguan cs digugat karena dianggap telah secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan setidaknya delapan perbuatan melawan hukum.

    Pertama, melakukan kegiatan penyelundupan hukum kawasan PIK-2 yang hanya seluas 1.705 hektare di kawasan Kosambi, namun pada faktanya proyek PSN PIK-2 diterapkan di semua wilayah pembebasan lahan yang tidak masuk kawasan PSN di 10 kecamatan, di mana sembilan kecamatan di antaranya berada di Kabupaten Tangerang, dan satu kecamatan di Serang yakni Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, dan Kecamatan Mekar Baru. Sedang kecamatan di Serang yang lahannya ikut dibebaskan meski tidak termasuk PSN PIK-2 adalah Kecamatan Tanara.

    Dua, melakukan kegiatan pengantaran tanah timbun untuk pengurugan PIK-2 menggunakan sejumlah truk yang menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan, hingga menimbulkan kecelakaan dengan korban jiwa. Terakhir, terjadi kecelakaan yang menyebabkan seorang remaja 13 tahun meninggal dunia akibat terlindas truk yang membawa material tanah timbun untuk pengurugan PIK-2.

    Tiga, melakukan pengantaran tanah timbun untuk pengurugan lokasi PIK-2 dengan truk dilakukan terus menerus 1×24 jam yang melanggar pasal 3 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasi Mobil Barang Pada Ruas Jalan di Kabupaten Tangerang yang mengatur jadwal operasional truk pukul 22:00 WIB hingga pukul 05:00 WIB.

    Empat, Aguan cs melakukan kegiatan pemagaran kawasan PIK-2 yang telah memutus akses warga ke sejumlah wilayah lainnya yang sebelumnya terhubung secara alami melalui sejumlah jalan desa dan jalan terusan yang ada di desa. Kawasan PIK-2 menjadi kawasan eksklusif yang membuat desa terisolasi dan akses ke wilayah lainnya yang sebelumnya bisa secara bebas dan leluasa terhubung.

    Lima, melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK-2 yang telah menutup sejumlah akses publik, selain akses jalan, juga akses nelayan untuk melaut secara bebas karena sejumlah proyek PIK-2 di kawasan pantai telah menghalangi rute nelayan untuk melaut pada jalur yang biasa dilewati.

    Enam, melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK-2 yang telah merampas hak tanah rakyat karena terpaksa menjual tanah mereka dengan harga murah dan kehilangan sumber penghasilan untuk bertahan hidup, baik dari kegiatan bertani, menggarap sawah maupun mengelola tambak, sedangkan harga tanah yang murah, yakni Rp30.000-Rp50.000 per meter tersebut tidak dapat digunakan untuk membeli tanah pengganti untuk dijadikan aset produksi sebagai sumber mata pencaharian.

    Tujuh, melakukan pembebasan lahan yang tidak termasuk di kawasan di 10 kecamatan yang menimbulkan sejumlah masalah sosial berkaitan dengan hak-hak rakyat yang dirampas, diintimidasi dan lain sebagainya.

    Terakhir, melakukan pembiaran atas atas penyelundupan hukum dan pelanggaran surat Kemenko Perekonomian No. 6 Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur (KPPIP) No PK.KPPIP/55/D.IV.M.EKON.KPPIP/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 Perihal: Surat Keterangan PT Mutiara Intan Permai sebagai Badan Usaha Pengelola dan Pengembang PSN PIK-2 Tropical Coastland, sehingga memunculkan ancaman keamanan dan pertahanan melalui munculnya entitas negara dalam negara di PIK-2.

    Adapun ke-20 penggugat Aguan cs yakni Brigjen TNI (Purn) R. Kun Priyambodo, Kolonel TNI (Purn) Sugeng Waras, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman, Kolonel TNI (Purn) Didi Rohendi, Kolonel TNI (Purn) Achmad Romzan, Kolonel TNI (Purn) Rochmad Suhadji, Kolonel TNI (Purn) Drg Drajat Mulya H.F, Kolonel TNI (Purn) Iwan Barli Setiawan.

    Lalu Kolonel TNI (Purn) Alan Sahari Harahap,  Menuk Wulandari, Edy Mulyadi, dan Rizal Fadillah, Ida Nurhaida Kusdianti, Hilda Melvinawati, R. Rachmadi, Harlita Juliastuti K, Sandrawati, Suyanti, Ida Saidah dan Tuti Surtiati.

    “Tujuan dari gugatan ini adalah agar proyek PSN PIK-2 dibatalkan,” tukas Ahmad Khozinuddin.

  • Mengenal Palapa Ring Barat, Proyek Penting bagi Masa Depan Digital RI

    Mengenal Palapa Ring Barat, Proyek Penting bagi Masa Depan Digital RI

    Jakarta –

    Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan besar dalam membangun dan memeratakan infrastruktur digital, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang dapat menghambat pemerataan akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.

    Untuk mengatasi ketimpangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun berupaya mendorong pemerataan ekosistem digital melalui proyek Palapa Ring.

    Melansir situs resmi prb.net.id, Palapa Ring menghadirkan jaringan tulang punggung (backbone) pada 57 daerah 3T melalui jaringan fiber optic dan saluran Radio Gelombang Mikro (Microwave). Dengan begitu, para penyedia layanan internet, baik local provider maupun national local provider dapat membangun jaringan akses lokal berkecepatan tinggi. Proyek ini dibagi menjadi tiga bagian yakni, Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur.

    Perjalanan Proyek Palapa Ring Barat

    Pemerintah melalui Komdigi sebelumnya telah menunjuk PT Palapa Ring Barat (PRB) merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) sebagai pelaksana Proyek Palapa Ring Barat.

    Sejak 2 Maret 2018, Palapa Ring Barat mulai beroperasi dalam tiga proyek yang menghubungkan wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Proyek ini memiliki total panjang kabel fiber optik sepanjang 2.119 km, di mana 1.718 km merupakan panjang kabel bawah laut (submarine) dan 401 km panjang kabel terrestrial.

    Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memercayakan Moratelindo untuk menjalankan proyek strategis nasional sekaligus sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat. Pada Maret 2018, proyek Palapa Ring Barat selesai dan mulai beroperasi.

    Peresmian operasional proyek Palapa Ring dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7, Joko Widodo di Istana Negara, pada 14 Oktober 2019. Ia berharap kehadiran Palapa Ring dapat meningkatkan kemajuan teknologi di seluruh wilayah Indonesia serta mendukung kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

    “Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita dengan memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan dan menembus seluruh pelosok Nusantara, dan untuk memperkuat perdagangan,” kata Jokowi, dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara , Sabtu (23/11).

    Hingga saat ini, proyek Palapa Ring Barat telah menghadirkan jaringan backbone di 15 titik di bagian Barat Indonesia, dengan rincian 5 kota layanan dan 7 kota interkoneksi. Kehadirannya siap memberikan akses internet yang layak dan sinyal merata bagi warga yang tinggal di wilayah Dumai, Tarempa, Ranai, Singkawang, dan sekitarnya.

    (anl/ega)

  • Pameran GIIAS Direncanakan Pindah Lokasi, Bergeser ke PIK?

    Pameran GIIAS Direncanakan Pindah Lokasi, Bergeser ke PIK?

    Jakarta –

    Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS akan pindah lokasi dari ICE BSD, Tangerang Selatan, ke tempat lain yang lebih besar. Lantas, benarkah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara masuk dalam daftar kandidat?

    Kabar kepindahan lokasi GIIAS dari ICE BSD ke PIK sebenarnya sudah tersiar sejak lama, minimal setahun terakhir. Selain masuk kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), PIK juga dihuni banyak orang dengan status ekonomi mapan!

    Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsjah mengatakan, pihaknya belum menentukan lokasi pengganti ICE BSD di masa depan. Namun, dia dan timnya terbuka dengan berbagai opsi, termasuk Pantai Indah Kapuk atau PIK.

    “Ya semua (dipertimbangkan), tidak hanya PIK. Kalau ada yang lebih luas dan bagus (dari ICE BSD) pastinya peluang terbuka, karena merek China semakin banyak, kemudian anggota Gaikindo sekarang sudah di atas 50 (merek),” ujar Rizwan saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan.

    Rizwan Alamsjah selaku Ketua Penyelenggara GIIAS dan GJAW. Foto: Doc. Septian Farhan Nurhuda

    Rizwan menjelaskan, pemindahan lokasi tersebut harus memenuhi satu syarat utama, yakni tempat baru yang lebih luas atau besar. Sebab, ICE BSD yang digunakan sekarang sudah terlalu sesak untuk menampung jumlah peserta yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

    “Ya itu, kalau dilihat dari tempat yang ada sekarang sudah semakin tidak muat. Tahun ini saja sudah pakai 120 ribu meter persegi dan sepertinya tak bisa ditambah lagi, sementara peserta akan semakin banyak,” tuturnya.

    “Kalau ada yang menawarkan lebih luas (dari ICE BSD) pasti kami akan pindah. Tapi sampai sekarang kan belum ada, baru ada gambaran tetapi belum ada yang jadi,” tambahnya.

    Pameran GIIAS mau pindah lokasi Foto: Andhika Prasetia

    Rizwan menegaskan, kepindahan lokasi tersebut bukan sekadar wacana, melainkan sudah pasti. Namun, mengingat belum ada keputusan final mengenai tempat baru, Gaikindo sementara akan bertahan di ICE BSD.

    “Ya itu (kepindahan lokasi) pasti sudah jadi, tidak perlu pakai wacana lagi karena pesertanya semakin banyak, makanya kita harus cari tempat baru. Tapi kalau sementara belum ada kita tetap di sini (ICE BSD),” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Bukan di PIK2, Ini Lokasi PSN Tropical Coastland

    Bukan di PIK2, Ini Lokasi PSN Tropical Coastland

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland. Lantas, Tropical Coastland digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata hijau yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan pembangunan berbasis hijau.

    Asal tahu saja, Tropical Coastland menjadi salah satu dari 14 PSN baru yang ditetapkan pemerintah di sektor pengembangan kawasan pariwisata.

    Secara umum, Tropical Coastland merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas kurang lebih 1.836 hektare (Ha) yang berada di pesisir pantai Tangerang Utara. Kawasan ini ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berwawasan hijau guna meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan.

    Dasar hukum PSN Tropical Coastland tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Merujuk pada Pasal 1, proyek PSN adalah proyek yang memiliki dampak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Secara lebih lanjut, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    PSN Tropical Coastland juga memiliki landasan hukum lainnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional. Dalam aturan tersebut, salah satu bentuk dukungan untuk pelaksanaan PSN adalah berupa jaminan pemerintah.

    PSN sendiri pada dasarnya ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah pemerataan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, perluasan lapangan pekerjaan, pemerataan sektor pembangunan, hingga keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan secara mandiri.

    Sebagai PSN, pembangunan Tropical Coastland menelan biaya investasi sekitar Rp 39 triliun dengan sumber pendanaan non-APBN. Proyek Tropical Coastland mencakup pengembangan Green Area dan Eco City yang berdampingan di PIK2, Provinsi Banten. Proyek ini akan menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja secara langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek berganda (multiplier effect).

    Tropical Coastland juga didesain untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir yang bersifat alami.

    Ketika Tropical Coastland sepenuhnya beroperasi, diharapkan akan ada 10 juta wisatawan yang berkunjung ke kawasan berbasis hijau tersebut. Potensi ini yang membuat Tropical Coastland menjadi PSN sektor pariwisata dan mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan, status PSN bukan disematkan pada wilayah PIK2, melainkan hanya wilayah pengembangan Tropical Coastland.

    “Yang menjadi PSN itu bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata, coastland. Jadi kayak wisata pantai itu, tropical coastland,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Pernyataan tersebut menjadi penegasan persepsi bahwa seluruh proyek PIK2 berstatus PSN kurang tepat. Pasalnya, kawasan PSN yang dimaksud hanya sebagian kecil saja di dalam kawasan pengembangan PIK2.

    Sebelum kemunculan PSN Tropical Coastland, proyek PIK2 sebenarnya sudah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 163.000 orang pada periode 2021-2024. Tenaga kerja tersebut berasal dari penduduk sekitar PIK2 yang bekerja di lingkup pembangunan proyek, vendor outsourcing, hingga sebagai karyawan di area komersial.

    Lebih jauh, lapangan kerja yang tercipta di PIK2 mencakup tenaga konstruksi, tenaga landscape, tenaga jasa servis, dan lain-lain. Ada pula lapangan kerja yang bersifat multiplier effect kepada lingkungan di wilayah Tangerang utara.

    (dpu/dpu)

  • Menhub Bertemu Jaksa Agung, Bahas Kerja Sama Pencegahan Korupsi

    Menhub Bertemu Jaksa Agung, Bahas Kerja Sama Pencegahan Korupsi

    Jakarta –

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi. Pertemuan itu dalam rangka kerja sama strategis kedua lembaga.

    Pertemuan digelar secara tertutup di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024). ST Burhanuddin menyampaikan pertemuan itu sebagai dukungan Kejagung terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

    “Kejaksaan siap berkoordinasi dan memberikan masukan terkait penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Jumat (29/11).

    “Utamanya mengenai langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dudy Purwagandhi menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan atas kerja sama yang telah terjalin hingga kini. Termasuk, atas pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap proyek strategis nasional (PSN) yang digarap oleh Kementerian Perhubungan.

    Selain itu, Dudy menuturkan bahwa Kemenhub memiliki perguruan tinggi dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang tersebar di Indonesia. Dia lantas meminta kejaksaan sebagai mitra untuk mengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan hukum.

    Menhub Dudy (Dok Kejagung RI)

    Ada juga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Risyapudin Nursin, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Direktur Jenderal Udara Lukman Laisa, Direktur Jenderal Perkeretaapian M. Risal Wasal, dan Badan Kebijakan Transportasi, Robby Kurniawan.

    (ond/dnu)

  • Menko AHY: Pemerintah Masih Hitung Nilai Investasi Giant Sea Wall

    Menko AHY: Pemerintah Masih Hitung Nilai Investasi Giant Sea Wall

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan pemerintah masih menghitung nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun Giant Sea Wall. Dia memastikan proyek ini akan terus dibangun dan segera dituntaskan.

    AHY mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Apalagi pembangunan Giant Sea Wall membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

    “Saya masih bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Pemerintah Provinsi Jakarta menghitung secara lebih precise lagi. Yang jelas tanggul-tanggul sementara yang ada saat ini juga terus dibangun dan ingin dituntaskan,” ujarnya.

    AHY menyampaikan hal itu seusai acara Economic & Capital Market Outlook 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (27/11/2024). Acara yang digagas Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community itu mengambil tema “Sistem Keuangan Berkelanjutan Menuju Pasar Modal Hijau atau Sustainable Finance Transformation: Towards a Green Capital Market”.

    Menurut AHY, Giant Sea Wall merupakan proyek jangka panjang. Dia berharap, masyarakat bisa ikut berinvestasi dalam pembangunan tersebut sekaligus menyelamatkan warga yang merupakan korban terdampak banjir rob.

    “Proyek ini merupakan keniscayaan yang harus dipersiapkan dari sekarang. Saya mengundang putra-putri bangsa untuk bisa berinvestasi dan juga dengan membangun itu bersama-sama kita juga bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang terdampak langsung terhadap bencana banjir rob akibat land subsidence,” paparnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan estimasi biaya pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall diperkirakan mencapai Rp 700 triliun. Sementara untuk wilayah Jakarta saja sekitar Rp 180 triliun.

    “Estimasi biaya mungkin bisa Rp 600 triliun sampai Rp 700 triliun tergantung berapa besar itu. Studinya sudah kita siapkan,” kata Airlangga di Grand Ballroom Sudirman, Bandung, Jumat (19/1/2024).

    Airlangga mengatakan, sudah ada beberapa investor yang ingin berinvestasi di pembangunan proyek. Rencananya, proyek ini akan dibangun melalui perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah atau public private partnership (PPP).

    Proyek Giant Sea Wall dibuat dengan sejumlah tahapan dalam proyek strategis nasional. “Tahapan yang sudah dilakukan sebagian di Jakarta dan yang lebih masif lagi adalah Demak-Semarang,” imbuh Airlangga.

  • Anggaran Terbatas, Giant Sea Wall Era Prabowo Cuma sampai Cirebon

    Anggaran Terbatas, Giant Sea Wall Era Prabowo Cuma sampai Cirebon

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) akan mendapatkan cap Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk awalannya, pembangunannya akan berfokus dari Jakarta hingga Cirebon.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dalam rencana besarnya proyek ini akan terbentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, dari Jakarta hingga Jawa Timur.

    “Pantai utara itu tidak cuma juga di Jakarta. Sampai mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi tentu skala prioritas, mana yang paling mendesak? Karena lagi-lagi, keterbatasan anggaran,” kata AHY, dalam sambutannya di acara Economic & Capital Market Outlook 2025, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    AHY menjelaskan, gagasan pembangunan tanggul laut raksasa ini berangkat dari ancaman banjir rob yang dapat menyebabkan kawasan-kawasan pesisir pantura tenggelam. Hal ini diperparah dengan penurunan permukaan tanah (land subsidence) akibat penggunaan air tanah oleh masyarakat.

    “Kita tidak ingin areanya hilang. Land subsidence di Pantai Utara Jakarta terus menurun permukaan tanah. Ini contoh di Muara Baru setiap tahunnya turun 10 cm. Berarti 10 tahun berapa? Satu meter. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, Tidak ada yang dilakukan, ya tenggelam,” ujarnya.

    Saat ini, di sejumlah titik di kawasan utara Jakarta, pemerintah telah membangun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai. Namun tingginya hanya mencapai 4,8 meter.

    “Itu diperkirakan (tahan) sampai dengan tahun 2033. Tapi beyond itu, harus lebih tinggi lagi, itulah mengapa kita rancang, kita rencanakan dibangun giant sea wall,” kata dia.

    AHY menambahkan, pihaknya juga akan berupaya mencari solusi agar penggunaan air tanah oleh masyarakat bisa berkurang. Ke depan, pemerintah juga akan mendorong peningkatan akses air bersih lewat proyek sambungan perpipaan air bersih.

    Lebih lanjut, AHY mengatakan, saat ini pembangunan giant sea wall akan difokuskan terlebih dulu di kawasan Jakarta. Paralel dengan itu, pemerintah tengah membuat perencanaan jangka panjangnya.

    Sedangkan terkait dengan strategi dalam pemenuhan anggaran pembangunannya, pemerintah akan membuka opsi adanya dukungan dari pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang juga beken disebut Public Private Partnership (PPP).

    “Kita buat perencanaan jangka panjang karena pantura ini kan tidak hanya di Jakarta, tapi sampai Cirebon, Jateng, bahkan Jatim. Tapi kita selalu dihadapkan oleh keterbatasan anggaran, baik APBN maupun sumber lainnya. Nanti kita akan bangun ketertarikan itu dari berbagai potensial investor baik itu dari dalam maupun luar negeri,” ujar AHY, ditemui usai acara.

    (shc/rrd)