Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah Bentuk Pokja

    Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah Bentuk Pokja

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie membentuk Kelompok Kerja (Pokja) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama pemerintah. Hal itu untuk mempercepat realisasi investasi khususnya di kawasan industri yang dibangun oleh swasta atau non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan PSN Kadin Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kehadiran Pokja untuk mengawal semua perizinan PSN yang menyangkut di kementerian/lembaga terkait.

    “Sangat berharap pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan, dipercepat, tujuannya itu,” kata Akhmad usai Rapat Kerja Percepatan Kawasan Industri PSN di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Akhmad menyebut realisasi investasi PSN kawasan industri saat ini baru mencapai Rp 68 triliun dari target investasi di 2024 sekitar Rp 1.700 triliun. Percepatan realisasi investasi ini bertujuan untuk mengejar target ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

    “Jadi hari ini dibentuk Pokja tujuannya mempercepat realisasi investasi karena target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan 8%. Kita sama-sama ketahui (target) investasi yang sekarang ini kurang lebih Rp 1.700 triliun, yang baru realisasi di 2024 kurang lebih Rp 68 triliun (PSN kawasan industri) dan kita akan mengawal di awal tahun depan supaya terealisasi cepat,” imbuhnya.

    Pokja yang diinisiasi Kadin Indonesia akan terdiri dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ATR/BPN.

    Akhmad pun membeberkan beberapa hambatan yang sering dihadapi pelaku usaha dalam penyelesaian PSN.

    “Hambatannya yang pasti kan perizinan, yang menyangkut lingkungan, amdal, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), tata ruang, dan lain-lainnya. Hampir rata-rata teman-teman mengalami itu menyangkut perizinan, tumpang tindih peraturan, lintas kementerian, lamanya waktu,” bebernya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM Noor Fuad Fitrianto mengaku mendukung dibentuknya Pokja. Dengan adanya ini diharapkan bisa menjadi instrumen untuk percepatan perizinan berusaha.

    “Kalau ada percepatan perizinan berusaha, dalam artian itu nantinya juga akan mempercepat realisasi investasidan itu menjadi hal yang diharapkan karena dengan adanya investasi, tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

    (aid/rrd)

  • Prabowo perintahkan dua menteri kawal kelanjutan proyek Blok Masela

    Prabowo perintahkan dua menteri kawal kelanjutan proyek Blok Masela

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan dirinya dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto diperintahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengawal kelanjutan proyek gas Blok Masela agar kendala-kendala yang dihadapi segera diselesaikan bersama investor terkait.

    “Harapannya juga ingin segera berjalan, direncanakan pada tahun depan sudah mulai berjalan, tadi sampaikan, dan diharapkan selesai pada beberapa tahun ke depan,” kata Rosan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Rosan, kendala yang dihadapi Inpex sebagai investor asal Jepang dalam proyek gas Blok Masela sudah berlangsung cukup lama mengingat proyek ini sudah berjalan lebih dari dua dekade.

    Meski begitu, proses penyelesaian terus diupayakan mengingat potensi dari proyek gas Blok Masela begitu besar nilainya.

    “Tadi diperintahkan langsung baik ke saya maupun ke Pak Menko, untuk mengawal ini langsung, untuk bisa memastikan tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita selesaikan dengan cepat, karena ini sudah terlalu lama, sudah 20 tahun,” ujar Rosan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto di Istana Kepresidenan menyebutkan bahwa nilai investasi dari proyek gas Blok Masela bernilai besar yaitu 21 miliar dolar AS (sekitar Rp332,5 triliun). Dengan modal besar bagi Indonesia, maka dari itu proyek ini harus segera diselesaikan.

    Airlangga menyampaikan progres dari pengerjaan blok Masela oleh Inpex saat ini tengah dalam penyelesaian penyelesaian tahap desain dan rekayasa atau front-end engineering design (FEED).

    Selain itu, mitra dari Petronas dan Pertamina yang mengelola blok Masela tersebut juga akan menambahkan beberapa teknologi lain untuk proyek strategis nasional ini.

    “Tentunya beberapa hal mereka tambahkan, karena sekarang untuk proyek-proyek semacam itu diperlukan untuk melengkapi dengan carbon capture and storage (CCS) maupun CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Jadi itu masuk di dalam pengembangan proyek,” ujar Airlangga.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rosan Ungkap Inpex Mulai Konstruksi Proyek Gas Raksasa Masela di 2025

    Rosan Ungkap Inpex Mulai Konstruksi Proyek Gas Raksasa Masela di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, di Maluku, bakal mulai konstruksi pada 2025 mendatang.

    Hal ini diungkapkan Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Japan – Indonesia Association (Japinda) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Program dari Inpex, Masela yang harapannya juga ingin segera berjalan direncanakan mulai berjalan pada tahun depan. Tadi disampaikan dan kami harapkan selesai beberapa tahun ke depannya, karena itu juga akan punya dampak besar untuk Indonesia,” kata Rosan saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12/2024).

    Perlu diketahui, kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (Production Sharing Contract/ PSC) Blok Masela ini diteken pada 1998 yang menandai Inpex sebagai operator blok gas tersebut. Lalu, pada saat melakukan eksplorasi pada tahun 2000, kontraktor kemudian menemukan Ladang Gas Abadi dengan potensi 6,97 triliun kaki kubik (TCF) gas.

    Namun sayangnya hingga kini proyek ini belum berproduksi. Bahkan, proyek ini belum juga mengalami kemajuan pasca ditinggal Shell selaku salah satu pemegang saham (35%) di blok ini pada 2023 lalu, yang kemudian digantikan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn Bhd. Inpex sendiri masih menguasai hak partisipasi 65% proyek Blok Masela ini.

    Oleh karena itu, pemerintah akan mengawal langsung keberlanjutan proyek ini.

    “Mereka sampaikan proyek ini sudah sejak (tahun) 2000, jadi sudah 20 tahun lebih dan harapannya tahun depan Insya Allah mulai jalan,” kata Rosan.

    Lebih lanjut ia menargetkan Blok Masela akan beroperasi atau berproduksi pada tahun 2030 mendatang. Lapangan Gas Abadi, Blok Masela ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional Indonesia, dengan kapasitas produksi yang diharapkan mencapai 9,5 metrik ton per tahun LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan sekitar 35.000 barel minyak per hari (bph).

    Dalam kesempatan itu, Rosan juga membenarkan Inpex selaku operator akan memasukkan skenario fasilitas Carbon Capture, and Storage (CCS).

    “Iya, ada CCUS juga, betul,” kata Rosan.

    (wia)

  • Menakjubkan, Segini Perputaran Uang di PSN Tropical Coastland

    Menakjubkan, Segini Perputaran Uang di PSN Tropical Coastland

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah merilis 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di berbagai sektor pada 24 Maret 2024. Dari 14 PSN tersebut satu di antaranya adalah pengembangan Green Area dan Eco-city yang dinamai Tropical Coastland. Lokasinya berada di Banten dan berdampingan dengan proyek PIK2.

    PSN Tropical Coastland berdiri di atas lahan milik pemerintah seluas 1.836 hektar. Lahan seluas itu akan dibagi ke dalam lima zona pembangunan yang diperuntukkan untuk ecotourism, tempat ibadah, taman safari, resort, sarana olahraga, Taman Bhineka, wisata mangrove, dan lainnya.

    Besarnya proyek tersebut tentu merogoh kocek dalam. Namun, proyek PSN Tropical Coastland tak menggunakan uang pajak masyarakat atau APBN, melainkan sepenuhnya dari investasi swasta sebesar Rp39 triliun.

    Investasi sebesar itu merupakan akumulasi dari besarnya perputaran uang di PSN Tropical Coastland semasa konstruksi yang tersebar di lima zona perencanaan pembangunan.

    Untuk membangun Zona A berisikan taman Bhineka dan tempat ibadah seluas 14,3 hektar, direncanakan bisa menarik investasi Rp2,5 triliun. Lalu, di zona B berisi kebun binatang seluas 54 hektar akan memakan investasi Rp1,6 Triliun.

    Sementara, di zona C yang fokus pada revitalisasi mangrove dan proyek olahraga di atas lahan 77 hektar memakan investasi Rp1,7 triliun. Di zona D atau tempat sirkuit internasional, dipercaya akan datang investasi Rp6 Triliun.

    Terakhir di Zona E sebagai tempat wisata eco-tourism, resort, dan sarana olahraga yang totalnya mencapai 687 hektar akan memakan investasi paling besar, yakni Rp26 Triliun.

    Namun, besarnya uang investasi di lima zona pembangunan tersebut diprediksi akan jauh lebih besar jika memperhitungkan efek berganda ke masyarakat. Selama konstruksi, PSN Tropical Coastland menyerap banyak tenaga kerja dari warga sekitar, tepatnya di Teluknaga, Kosambi, dan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

    Penghasilan penduduk bertambah, angka pengangguran turun, sehingga perputaran uang makin besar dan bisa menggerakkan ekonomi dalam skala lokal.

    Lalu ketika PSN Tropical Coastland sepenuhnya rampung pada 2030 dan resmi beroperasi, diprediksi perputaran uang makin besar sebab akan dipercaya akan mendatangkan 10 juta wisatawan dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke sana.

    (rah/rah)

  • Kaltara Bakal Jadi Primadona Pencari Kerja dan Pengusaha Lokal 

    Kaltara Bakal Jadi Primadona Pencari Kerja dan Pengusaha Lokal 

    TARAKAN – Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di KecamatanTanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).

    Bakal jadi primadona para pencari kerja dari berbagai daerah dan pelaku usaha lokal. Pasalnya,di kawasan proyek strategis nasional (PSN) ini akan membutuhkan banyak tenaga kerja serta menciptakan peluang usaha lainnya. 

    “Ini harus menjadi atensi dari pemerintah daerah setempat, sehingga masyarakat lokal Kaltara tidak menjadi penonton di daerah sendiri,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, Rabu, 4 Desember.

    Jufri menyebutkan, di kawasan tersebut akan dibangun berbagai pabrik industri seperti pabrik besi dan baja, smelter, pabrik baterai dan lainnya. 

    “Banyak peluang kerja di kawasan industri tersebut, mulai dari bidang manajemen, industri, teknik, termasuk di bidang konstruksi dan lainnya,” ungkapnya. 

    “Ini juga jadi peluang bagi pengusaha lokal untuk memenuhi kebutuhan disana (KIHI), seperti bahan pangan atau sembako serta tempat tinggal untuk pekerja,” lanjut legislator Gerindra ini. 

    Djufri berharap, pemprov Kaltara menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan peluang yang ada di kawasan industri terbesar di dunia ini. 

    “SDM kita harus dipersiapkan seperti kompetensi bidang yang dibutuhkan, tenaga ahli dan public speaking atau kemampuan berbahasa asing,” ujarnya. 

    Saat ini juga sedang dibangun pabrik kertas di Bengawan (Kota Tarakan), PLTA Peso (Bulungan) dan PLTA Mentarang (Malinau) yang juga akan menyerap banyak tenaga kerja. 

    “Masyarakat Kaltara harus bisa mengambil bagian dan memasuki dunia kerja di berbagai bidang-bidang industri tersebut. Saya percaya di Kaltara ini punya skill yang bisa dipekerjakan di industri tersebut,” kata dia.

  • PSN Ini Bisa Dukung Rencana Pemerintah Lindungi Pesisir Pulau Jawa

    PSN Ini Bisa Dukung Rencana Pemerintah Lindungi Pesisir Pulau Jawa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang rencananya membentang di pesisir utara Pulau Jawa untuk melindungi kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa yang selama ini rentan terhadap banjir dan abrasi setiap tahunnya kembali digaungkan Pemerintahan Prabowo Subianto. Proyek ini memiliki urgensi tinggi, lantaran permukaan air laut terus mengalami kenaikan sehingga dibutuhkan perlindungan di pesisir utara Pulau Jawa.

    Namun ternyata, Giant Sea Wall bukan hanya satu-satunya cara untuk melindungi pesisir utara Pulau Jawa. Diketahui, pemerintah juga bisa memanfaatkan mangrove dalam menahan abrasi pantai. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini hanya pohon mangrove atau bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove.

    Bahkan diketahui bahwa Hutan Mangrove juga bisa membantu ekosistem dan ekologi yang jauh lebih baik. Adapun hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup di antaranya yakni:

    1. Sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai.

    2. Mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbondioksida (CO2) dan penghasil oksigen (O2).

    3. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil, udang dan kepiting. Selain binatang laut, bagi hutan mangrove yang ruang lingkupnya cukup besar sering terdapat jenis binatang darat di dalamnya seperti kera dan burung.

    Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland juga memiliki rencana akan menanam mangrove di zona yang sudah kritis. Dengan adanya Tropical Coastland jumlah hutan mangrove yang ada di sana akan meningkat berkali-kali lipat.

    Tidak tanggung-tanggung, PSN Tropical Coastland untuk revitalisasi mangrove akan membuat kawasan mangrove yang tadinya hanya 91,97 hektare akan menjadi 515,79 hektare atau bertambah 423,83 hektare. Untuk diketahui, dalam PSN Tropical Coastland akan terbagi dalam lima zona, pada zona satu atau A, hutan mangrove di area misalnya saat ini luasnya baru 1,32 hektare dengan target luasan 12,96 hektare.

    Di zona C, dari 18,59 hektare akan menjadi 200,15 hektare. Di zona D, dari 28,98 hektare akan menjadi 216,68 hektare, dan zona E dari 42,21 hektare menjadi 86 hektare.

    Selain itu, PSN Tropical Coastland juga mengubah kawasan terlantar di Tangerang Utara. Jika ditarik lebih jauh, kawasan yang kini disebut menjadi PSN Tropical Coastland adalah berbeda dengan proyek PIK2 dimana di area.PSN Tropical Coastland merupakan wilayah Pemerintah yang digarap segelintir penggarap.

    Dahulu, di sana terdapat banyak tambak-tambak,Di sekitar, kawasan Tangerang Utara infrastrukturnya terbatas. Kawasan hutan mangrove yang khas di pesisir pun sudah sangat kritis dan fungsi lindungnya sudah sangat minim.

    Ke depan, PSN Tropical Coastland bukan hanya bisa menyelamatkan pesisir Pulau Jawa namun juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan jumlah wisatawan, serta menggerakkan ekonomi nasional. Perubahan kawasan tersebut juga dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan warga sekitar.

    (dpu/dpu)

  • Menperin: Pertumbuhan Kawasan Industri Percepat Target Ekonomi 8 Persen

    Menperin: Pertumbuhan Kawasan Industri Percepat Target Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.

    “Tetapi di sisi lain, kita juga melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, sektor industri manufaktur yang semakin berkembang, serta inovasi dalam teknologi yang terus mendorong perubahan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rapat Kerja Dukungan Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menperin menyampaikan, dalam misi Asta Cita khususnya pada butir kelima, Presiden Prabowo telah mencanangkan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Untuk merealisasikan hal ini, tentunya perlu investasi yang cukup besar dari sektor industri dan tentunya perlu didukung dengan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan daya saing industri maupun kawasan industri,” tuturnya.

    Peran kawasan industri dalam mencapai sasaran tersebut menjadi sangat penting, mengingat amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa semua kegiatan industri wajib berlokasi di dalam suatu kawasan industri.

    “Oleh karenanya, kawasan industri menjadi epicentrum untuk peningkatan daya saing maupun pertumbuhan ekonomi industri,” ujarnya.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga terus berupaya untuk menyebarkan industrialisasi secara merata. Hingga bulan November 2024, terdapat 165 perusahaan kawasan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan siap untuk beroperasi. Total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 Ha, dengan lahan yang telah terokupansi (baik yang telah terisi tenan maupun untuk infrastruktur kawasan) mencapai 59,76 persen, dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 Ha merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi. Upaya mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia, juga dilaksanakan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sampai dengan saat ini telah terdapat 30 kawasan industri yang beroperasi, dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.

    PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam dinamikanya, telah terdapat enam kali perubahan pada lampiran proyek PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang memuat 41 proyek PSN sektor kawasan industri.

    “Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN tersebut, terdapat komitmen investasi sekitar Rp 2.785 triliun yang akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya,” sebut Agus.

    Adapun hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp 68 triliun.

    “Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp 481 triliun,” imbuhnya.

    Kebijakan Kawasan Industri

    Pada kesempatan yang sama, Menperin menjelaskan, kebijakan pengembangan kawasan industri di Indonesia telah memasuki generasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, diamanatkan bahwa dalam penerapan kawasan industri yang berwawasan lingkungan harus memperhatikan aspek manajemen kawasan, aspek sosial, aspek ekonomi dan tentunya aspek pengelolaan lingkungan.

    “Dalam rangka mencapai keseimbangan dan keberlanjutan antara ekonomi, pembangunan industri dan perlindungan lingkungan, industri yang berwawasan lingkungan menjadi syarat utama untuk mewujudkan pembangunan industri rendah karbon,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, diperlukan upaya dekarbonisasi atau pengurangan emisi GRK di sektor industri terutama emisi gas karbon dioksida, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Tentunya, hal tersebut memerlukan dukungan penuh dari seluruh perusahaan pengelola kawasan industri untuk dapat turut serta dalam menurunkan jumlah emisi karbon demi mencapai target net zero emission sebelum tahun 2060.

    Saat ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan suatu KI, yang meliputi beberapa aspek seperti pertanahan, tata ruang, lingkungan, infrastruktur, ketersediaan energi (listrik dan gas), ketersediaan air baku, fasilitas, manajemen tata kelola dan perizinan, serta yang tak kalah penting adalah pemenuhan sumber daya manusia (SDM).

    “Dengan adanya target operasional seluruh proyek PSN dari Bapak Presiden agar diselesaikan di Tahun 2025, tentunya ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua,” imbuhnya.

    Adapun dalam agenda Rapat Kerja, disepakati pentingnya debottlenecking untuk mempercepat operasional KI PSN.

    “Diperlukan sinergi program antar kementerian/lembaga agar tidak saling tumpang tindih dan justru menghambat iklim investasi,” ujar Plt Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko S. A. Cahyanto.

    Ia juga mengajak seluruh stakeholders agar dapat mempererat sinergi baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelola kawasan industri untuk bersama-sama menyelesaikan hambatan dan debottlenecking pembangunan KI PSN.

    “Semoga dalam rapat kerja ini dapat menjadi momentum yang baik untuk melakukan transformasi positif dalam upaya peningkatan daya saing kawasan industri yang berujung pada penguatan sektor industri manufaktur sehingga dapat terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.

  • Sejarah Panjang Palapa Ring, Proyek Tol Langit yang Bikin RI Online

    Sejarah Panjang Palapa Ring, Proyek Tol Langit yang Bikin RI Online

    Jakarta –

    Kehadiran jaringan internet menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi seluruh negara di era digital seperti saat ini. Khusus di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kehadiran internet mampu mengkoneksikan daerah satu dengan lainnya.

    Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menggandeng banyak pihak agar jaringan internet bisa merata dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Melalui semangat tersebut, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Bakti Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus berupaya menghadirkan pemerataan jaringan internet melalui proyek Palapa Ring.

    Palapa Ring adalah proyek pemerintah yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang menghubungkan 57 kabupaten/kota di Indonesia. Proyek yang disebut dengan ‘tol langit’ ini diupayakan dapat menyediakan kualitas internet yang andal dari Sabang sampai Merauke.

    Perjalanan Pembangunan Palapa Ring

    Upaya membangun proyek tersebut sebenarnya sudah ada sejak 1998 lewat pembangunan Nusantara 21 yang merupakan cikal bakal Palapa Ring. Sayangnya krisis ekonomi yang menghantam para era tersebut membuat proyek tersebut tidak bisa dijalankan.

    Baru pada 2005 upaya menjalankan proyek tersebut kembali mencuat ke permukaan, tepatnya pada ajang Infrastructure Summit I. Pada tahun itu, munculah ide Cincin Serat Optik Nasional (CSO-N) yang diprakarsai oleh PT Tiara Titian Telekomunikasi (TT-Tel). Aplikasi tersebut merupakan jaringan kabel kasar bawah laut berbentuk cincin terintegrasi berisi frekuensi pita lebar yang membentang dari Sumatera Utara hingga Papua bagian barat dengan perkiraan panjang sekitar 25.000 km.

    Setiap cincin akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten. Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 gbps hingga 1.000 gbps di daerah tersebut.

    Pemerintah kemudian memopulerkan gagasan tersebut dengan nama Palapa O2 Ring. Namun karena mirip dengan merek dagang salah satu ponsel, pemerintah mengubah nama proyek serat optik ini menjadi Palapa Ring dan menjadi proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional.

    Adapun proyek tersebut dibagi menjadi tiga paket yakni Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Khusus untuk Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah telah rampung dibangun pada 2016. Sementara untuk Palapa Ring Timur baru rampung dibangun pada 17 Agustus 2019 lalu.

    Pembangunan Palapa Ring ini tidak serta merta lancar begitu saja. Letak geografis yang berbeda-beda di setiap daerah menjadi tantangan tersendiri, salah satunya saat pembangunan Palapa Ring Timur.

    Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur Telah Beroperasi

    Untuk saat ini, Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur sudah beroperasi dan menjadi ‘tulang punggung’ internet di Indonesia. Khusus untuk Palapa Ring Barat proyek tersebut menghubungkan wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Serta memiliki total panjang kabel fiber optic sepanjang 2.119 km di mana 1.718 km merupakan panjang kabel bawah laut (submarine) dan 401 km panjang kabel terrestrial.

    Untuk Palapa Ring Tengah terbagi menjadi 6 proyek yang menghubungkan wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Adapun para proyek ini memiliki total panjang kabel fiber optik 3.101 km dengan 1.798 kmnya merupakan kabel bawah laut dan 1.303 km panjang kabel terrestrial.

    Sementara itu, untuk Palapa Ring Timur terbagi dalam 10 proyek menggunakan teknologi fiber optik dan 5 proyek lainnya menggunakan microwave menghubungkan Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

    Bentang kabel pada Palapa Ring Timur tergolong lebih panjang dibandingkan Barat dan Tengah. Secara angka Palapa Ring Timur memiliki total panjang kabel fiber optik 6.938 km, di mana 4.557 km panjang kabel bawah laut (submarine) dan 2.381 km panjang kabel terrestrial.

    (prf/ega)

  • Dilakukan Tengah Malam, Ditodong dengan Senjata

    Dilakukan Tengah Malam, Ditodong dengan Senjata

    GELORA.CO – Kepala Departemen Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan KPA Nasional, Roni Septian Maulana, menilai pemerintah maupun perusahaan yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebenarnya bisa memitigasi agar tidak terjadi konflik agraria yang akan merugikan masyarakat setempat. Mitigasi konflik itu bisa dilakukan pada saat proses pengadaan tanah.

    Menurut Roni, konflik agraria selalu terjadi dalam tiga tahapan. Pertama terjadi dalam tahap administrasi. Di tahapan ini, banyak perusahaan yang memalsukan surat izin, pemalsuan surat ukur tanah, pemalsuan luas tanah, tanda batas yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Kedua, di tahapan pembangunan, seperti pengadaan tanahnya. Terakhir, pasca-pembangunan. Di tahapan ini biasa terjadi konflik agraria mengenai limbah, kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, skema kemitraan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya

    Di dalam setiap tahapan itu tak jarang terjadi kriminalisasi dan intimidasi kepada warga pemilik lahan yang masuk ke lokasi PSN, seperti terjadi saat pemasangan patok tanah, proses sosialisasi yang dikawal oleh aparat bersenjata. Pengawal seperti itu, menurut Roni, tidak perlu ada karena hanya akan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat.

    “Bahkan di beberapa temuan yang KPA tangani konflik-konflik itu, ketika masyarakat petani itu dipaksa menyepakati dan dia melepaskan tanahnya untuk jadi lokasi pembangunan. Itu bahkan dilakukan di tengah malam, ditodong dengan senjata, itu cara-caranya masih begitu. Untuk orang-orang yang belum sampai mempertahankan, belum sampai protes, masih nanya, ‘ini kok jadi gini?’ itu sudah diintimidasi atau setidaknya dikriminalisasi,” ujarnya.

  • Dicecar DPR Soal Jalan Tol ‘Bolong’, Menteri Hanggodo Jawab Gini

    Dicecar DPR Soal Jalan Tol ‘Bolong’, Menteri Hanggodo Jawab Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI hari ini, Selasa (3/12/2024) Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mendapat sorotan tajam terkait kualitas proyek-proyek strategis nasional (PSN), termasuk dugaan adanya masalah pada jalan tol di Jambi.

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto menyoroti proyek-proyek yang dinilai mangkrak dan memiliki masalah kualitas, khususnya yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek besar seperti jalan tol.

    “Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak. Harapan kita mungkin mumpung Pak Menteri baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan triliun tapi mangkrak. Contohnya tol di Jambi yang ada masalah di kualitasnya,” kata Edi saat Raker.

    “Jadi banyak proyek-proyek besar kita di mutunya jelas ada masalah, dan rata-rata yang mengerjakan itu BUMN. Artinya, harus memunculkan kesadaran kolektif kita bahwa uang rakyat itu harus dipertanggung jawabkan termasuk kualitasnya,” sambungnya.

    Edi juga menggarisbawahi masalah kualitas pada proyek infrastruktur besar berdampak pada sulitnya meningkatkan akses di desa-desa, yang menjadi penghambat pergerakan ekonomi di daerah.

    “Kalau hal-hal besar itu tidak selesai maka akan sulit kita bangun kampung-kampung, desa-desa yang memang hari ini jauh dari akses apapun, sehingga ekonomi kita agak sulit bergerak di level itu,” tukas Edi.

    Merespons kritik tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kebenaran laporan-laporan tersebut.

    “Nah itu saya mesti ngecek satu-satu tuh. Memang benar seperti itu atau nggak. Kadang-kadang kan… saya nggak tahu. Itu jangan-jangan bukan jalan tol lagi. Masa ada jalan tol bolong. Kayaknya nggak mungkin deh,” kata Dody saat ditemui usai Raker.

    (hsy/hsy)