Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2

    [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2

    [POPULER NASIONAL] Isi Pembicaraan Prabowo-Jokowi | Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
    Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
    “Jadi kita makan. Makan malam, Pak, ya,” katanya lagi sambil bertanya juga kepada Jokowi.
    “Makan malam,” ujar Jokowi.
    Terkait pertemuan kedua tokoh itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membocorkan hal yang dibicarakan dalam makan malam tersebut.
    Dasco mengungkapkan, Prabowo dan Jokowi hanya bernostalgia terkait kondisi Istana Negara.
    Menurut Dasco, Prabowo bercerita bahwa ada sejumlah perubahan di Istana usai dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.
    “Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya. Jadi Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat yang diubah, kemudian barangnya ada yang dipindah, gitu-gitu saja,” ujar Dasco di Kertanegara, Jakarta, Jumat.
    “Dan kemudian juga cerita kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, kan, di ruangan apa, begitu saja tadi ceritanya,” katanya melanjutkan.
    Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan perihal isi pembicaraannya dengan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
    Dasco menyebut, dia dan Prabowo membahas mengenai rencana konsolidasi partai jelang ulang tahun partai.
    “Sementara ulang tahun partai kan bulan Februari sudah dekat. Nah tadi lebih banyak kita bicara internal tentang bagaimana kita mengelola partai ke depan. Itu saja,” ujar Dasco.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Berita populer selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai yang menyebut bahwa bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan mempunyai kewajiban merehabilitasi 500 hektare kawasan hutan mangrove di kawasan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2), yang akan dijadikan proyek strategis nasional (PSN).
    “Yang saya bisa jelaskan bahwa hutan lindung ini mangrove yang hampir 1.700 hektare itu sekarang sudah terabrasi, tinggal 91 hektare hutan mangrove, yang semua jadi empang yang kita lihat sekarang,” kata Yorrys usai melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut, Sabtu (7/12/2024).
    “Nah itu kewajiban dalam pengelolaan PSN ini. Pertama, dia harus bisa mengembalikan itu minimal 500 hektare jadi hutan mangrove,” ujarnya lagi.
    Sisanya, menurut Yorrys, akan dibuat sebagai kawasan ekoturisme atau destinasi wisata lingkungan hidup.
    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah mengkaji ulang soal dikeluarkannya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas PIK-2.
    Ini terkait ketidaksesuaian Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kota/Kabupaten kawasan tersebut. Bahkan, proyek ini disebut tidak mengantongi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
    Dari total 1.700 hektar kawasan tersebut, 1.500 hektarnya masih masuk dalam kawasan hutan lindung.
    “Hutan lindung itu, sampai hari ini, belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hutan konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) belum sama sekali. Ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni),” kata Nusron pada Kamis, 28 November 2024.
    “Kenapa? Karena yang sisanya 200 hektar itu masuk kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kami akan mengkaji,” ujarnya lagi.
    Langkah kajian Kementerian ATR/BPN mengacu pada PSN yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya, empat PSN yaitu pendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi, serta program Giant Sea Wall untuk Jakarta dan Pantai Utara untuk mengamankan Pulau Jawa.
    “Nah, apakah (PIK 2) ini bisa dimasukkan kategori itu atau tidak? Kami sedang mengkaji. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2. Yang menjadi PSN itu hanya 1.700 hektar. Bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata “Tropical Coastline,” kata Nusron.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Disinggung Menteri ATR/BPN, DPD Jelaskan Alasan PSN PIK 2 Belum Kantongi RDTR

    Sempat Disinggung Menteri ATR/BPN, DPD Jelaskan Alasan PSN PIK 2 Belum Kantongi RDTR

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menjelaskan alasan proyek strategis nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) belum mengantongi rencana detail tata ruang (RDTR). Hal tersebut sempat disinggung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Menurut Yorrys, sebenarnya wajar jika PSN PIK 2 belum mengantongi RDTR karena baru ditetapkan sebagai PSN pada Maret 2024 dan saat ini sedang proses penyusunan RDTR.

    “Sebelum kami mengunjungi ini, kami sudah mengundang pihak pengelola (Agung Sedayu Group). Pengelola coba menjelaskan kepada kami secara detail apa saja yang sudah dilakukan sejak Maret 2024 mereka mendapatkan surat tentang proyek strategi nasional,” ujar Yorrys seusai melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi PSN PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12/2024).

    DPD, kata Yorrys, sebenarnya kaget dengan pernyataan Menteri ATR/BPN yang mengatakan akan meninjau ulang PSN PIK 2. Pasalnya, saat ini masih berjalan rangkaian proses pemenuhan syarat pembangunan PSN PIK 2 termasuk RDTR.

    “Jadi belum sama sekali berproses, itu yang kami sendiri juga kaget, Menteri kok dia mengeluarkan statement bahwa (proyek ini) akan ditinjau ulang. Satu, belum kerja 100 hari. Kedua, ini sedang berproses,” tandas dia.

    Bahkan, kata Yorrys, pihak Kabupaten Tangerang dan Pemprov Banten serta pengelola, Agung Sedayu Group sudah merampungkan dan menuntaskan persoalan tata ruang PSN PIK 2. Saat ini, kata dia, komunikasi sedang berlangsung di level Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pariwisata sebagai kementerian terkait.

    “Nanti dari situ baru mereka akan ke Menko Perekonomian, baru dari situ ke Menteri ATR,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Yorrys mengatakan pernyataan Menteri ATR/BPN terlalu prematur. Karena itu, Yorrys mengatakan DPD terbuka kemungkinan memanggil Menteri ATR/BPN dan kementerian terkait untuk memastikan PSN PIK 2 berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku serta kemanfaatan untuk masyarakat.

    “Ini lho hasil-hasil tahapan-tahapan yang telah mereka lakukan, baik itu di kabupaten maupun di provinsi, kemudian dari hasil itu baru nanti Menteri ATR akan mengeluarkan (rencana) tata ruang,” pungkas Yorrys.

    Diketahui, Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12/2024).

    Selain mengecek sejumlah titik PSN PIK 2, Yorrys dan jajaran DPD juga beraudiensi dengan warga sekitar lokasi PSN PIK 2 , perwakilan Apdesi dan pihak pengelola, Agung Sedayu Group.

  • Cek Langsung ke Lokasi Proyek, DPD Pastikan Tak Ada Masalah PSN PIK 2 Tangerang

    Cek Langsung ke Lokasi Proyek, DPD Pastikan Tak Ada Masalah PSN PIK 2 Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite melakukan kunjungan advokasi secara langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, Tangerang Utara, Banten, Sabtu (7/12/2024). Selain mengecek sejumlah titik PSN PIK 2, Yorrys dan jajaran DPD juga beraudiensi dengan warga sekitar lokasi PSN, perwakilan Apdesi dan pihak pengelola, Agung Sedayu Group.

    Di sela-sela kunjungan tersebut, Yorrys Raweyai menegaskan sejauh ini PSN PIK 2 tidak masalah untuk dilanjutkan. Menurut Yorrys, masyarakat sekitar lokasi PSN PIK 2 mendukung proyek tersebut dan polemik yang sempat muncul ke publik berapa waktu lalu, hanya persoalan salah persepsi tentang PSN PIK 2.

    “Kalau bicara tentang proyek PSN ini, secara jujur kesimpulan kami bahwa itu tidak ada urusan (tidak ada masalah). Karena pertama yang ribut di media ini bahwa ada masyarakat yang terzalimi, yang terintimidasi dan lain sebagainya, ternyata di sini tidak ada masyarakat yang mempunyai PSN ini, karena ini tanah negara yang dahulu bakau, hutan lindung,” ujar Yorrys.

    Yorrys juga menegaskan PSN PIK 2 dan PIK sendiri berbeda lokasinya karena PSN PIK 2 berada di luar lokasi PIK. Hanya saja, kata dia, pengembang atau pengelolanya sama, yakni Agung Sedayu Group. Menurut Yorrys, hal tersebut kadang masyarakat masih salah persepsi.

    “Memang begini, ini ada perbedaan orang menafsirkan antara proyek PIK dan PSN. PIK itu di luar, itu usaha bisnis, PSN ini di luar daripada PIK,” tandas dia.

    Yorrys juga menjelaskan bahwa lokasi PSN PIK 2 merupakan tanah milik negara dan hutan lindung mangrove yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena itu, kata dia, lokasi tersebut tidak berpenghuni dan tidak dimanfaatkan selama ini.

    Lalu, kata Yorrys, beberapa titik lokasi tersebut digarap oleh masyarakat sekitar dengan membuat tambak-tambak. Setelah lokasi tersebut ditetapkan menjadi PSN PIK 2 pada Maret 2024, pihak pengembang memberikan uang kerahiman kepada masyarakat penggarap dan membolehkan mereka menggarap lahan tersebut sampai pembangunan PSN PIK 2 dilakukan.

    “Nah empang-empang (tambak) itu oleh pihak pengembang telah memberikan uang kerahiman, tetapi mereka tidak keluar dari situ, bagian daripada CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka tadi kalian juga sudah dengar, dia boleh tinggal mengelola itu, tidak usah membayar apa-apa, sampai pada proses pembangunan,” terang Yorrys.

    Pemerintah, kata Yorrys menetapkan PIK 2 tersebut menjadi PSN karena hutan mangrove yang awalnya 1.700 hektare terabrasi menjadi 91 hektare. Karena itu, pemerintah meminta pengembang untuk merehabilitasi hutan mangrove yang tinggal 91 hektare tersebut menjadi 500 hektare. Sisanya, kata Yorrys, pengembang bisa membuat sarana-sarana lain itu sesuai dengan tugas-tugasnya, terutama pariwisata dan lain sebagainya.

    “Prinsipnya kami punya rekomendasi lagi bahwa ini adalah proyek strategis nasional yang perlu kita dukung. DPD wajib untuk mensukseskan bahwa mungkin kalau ada ini kan, kalau saya, pendapat pribadi, bahwa ada penafsiran yang keliru terhadap masyarakat yang memang mendominasi lahan yang milik PIK. Nah, kita tidak masuk ke situ. mengenai PIK itu kan urusan bisnis antara pengelola dan masyarakat,” tutur Yorrys.

    Indra Gunawan, warga Tanjung Burung, Tangerang, dan penambak di PIK 2 mengaku tidak keberatan dengan PSN PIK. Indra menilai dirinya dan masyarakat sekitar bakal mendapatkan manfaat positif dari PSN PIK 2, yakni perekonomian akan tumbuh, fasilitas pendidikan dan sosial bakal tersedia dan bisa menyerap tenaga kerja.

    “Saya merasa puas, merasa bangga dengan adanya pembangunan di pantai utara ini. Semoga pantai ini the best, jadi kebanggaan buat kita. Lihat aja pembangunan di sini mewah banget, dulu masih hutan, jalan dahulu tidak bagus, sekarang sudah bagus, jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau ada PSN dan menyerap tenaga kerja juga,” pungkas Indra.

    Selain Yorrys, hadir juga jajaran DPD, yakni Ketua Komite II DPD Putri Badekenita Sitepu, Ketua Komite III Fillep wamafma, Wakil Ketua Komite I Carel Simon Petrus Suebu, Wakil Ketua BAP Nelson Wenda, Wakil Ketua Komite III Jelita Donald, Wakil Ketua BAP Yulianus Henok Sumule, Wakil Ketua Komite II Angelius Wake Kako, dan Wakil Ketua Komite III Erni Dariyani.

    Mereka diterima oleh perwakilan warga sekitar lokasi PSN PIK 2, Direktur Estate Management Agung Sedayu Group Restu Mahesa, dan Ketum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya.

  • DPD RI Akan Rapat Undang Airlangga-AHY Soal PSN Tropical Coastland

    DPD RI Akan Rapat Undang Airlangga-AHY Soal PSN Tropical Coastland

    Jakarta –

    DPD RI merencanakan untuk memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Pimpinan DPD berencana akan membahas perihal Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Tangerang.

    “Nanti kita akan bicarakan, apakah kita perlu untuk klarifikasi setelah kita meninjau semua, mengundang, baik itu Menteri ATR. Karena yang bertanggung jawab terhadap ini selain negara adalah Menko Perekonomian, kemudian kementerian terkait adalah Menteri Pariwisata. ATR itu kan hanya tata ruang dan proses tata ruang itu sedang berjalan karena PSN ini baru bulan Maret 2024,” kata Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai di lokasi PSN Tropical Coastland, Kabupaten Tangerang, Sabtu (7/12/2024).

    Yorrys menjelaskan DPD RI sejauh ini sudah melakukan pengecekan di dua tempat yang menjadi lokasi pembangunan PSN, yakni lokasi food estate di Papua dan PSN Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang. Rencananya, pada Senin (9/12) akan dijadwalkan penyimpulan tindak lanjut hasil pengecekan.

    “Begini kami kemarin itu advokasi di dua tempat, satu di Papua Selatan mengenai food estate, kemudian ini yang di selatan. Kami hari Senin akan simpulkan, ini pertemuan dari dua kunjungan advokasi, kemudian kami akan release dan kemudian kita akan tindak lanjut,” jelas Yorrys.

    Dalam kesempatan ini dia juga sempat merespons pernyataan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut menemukan ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, kota serta belum mengantongi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    “Kami memang tadi disampaikan oleh saudara Angelo (Angeleius Wake Kako, anggota DPD RI) bahwa Menteri, ini kan awal dari beliau membuat statement, ini kan beliau belum 100 hari kerja, taunya gimana tiba-tiba membuat statementnya dalam arti mengundang,” ungkapnya.

    “Kedua, dari 1.705 hektare kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarnya adalah kawasan hutan lindung. Dan Hutan Lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari Hutan Lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR. Belum sama sekali,” kata Nusron dilansir melalui keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Nusron menjelaskan, permasalahan lahan hutan lindung ini masuk ke dalam ranah Kementerian Kehutanan. Namun, terkait ketidaksesuaian RTRW, Nusron menyampaikan masalah itu bisa mendapat keringanan dengan adanya pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari Menteri ATR/Kepala BPN.

    “Apakah saya akan memberikan rekomendasi KKPR atau tidak? Nah kenapa boleh tidak sesuai sepanjang Menteri APR/BPN memberikan rekomendasi KKPR. Kami sedang kaji,” ujarnya.

    Selain itu, langkah tersebut masih perlu dipertimbangkan kembali lantaran sisa 200 hektare lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Karena itu, kajian mendalam perlu dilakukan.

    Dalam mengeluarkan rekomendasi, pihaknya akan melakukan kajian teknis kesesuaian pemanfaatan ruang mengingat fokus PSN pada tahun 2024-2029 adalah proyek yang menopang kepentingan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan Giant Sea Wall Jakarta dan Pantai Utara Jakarta. Nusron akan melihat apakah PIK 2 masuk kategori ini atau tidak, barulah bisa mengambil kesimpulan.

    Sebagai informasi, PIK 2 merupakan proyek pengembangan wilayah baru yang baru dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2024 di era Presiden 2014-2024 (Jokowi). Pemiliknya adalah Aguan yang memiliki Agung Sedayu Group.

    PSN ini punya luas lahan 1.705 hektare yang berada di sepanjang Pesisir Pantai Utara Tangerang Desa Muara sampai dengan Desa Kronjo. Sementara, yang masuk ke dalam area PSN di antaranya Desa Tanjung Pasir seluas 54 hektare dengan kondisi existing sebagian besar berupa tambak, Desa Kohod seluas 261 hektare dengan kondisi existing berupa lahan tambak atau mangrove.

    Lalu ada Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir seluas 302 hektare dengan kondisi existing berupa tambak dan hutan mangrove, Desa Muara seluas 217 hektare dengan kondisi existing berupa tambak, serta Desa Mauk dan Desa Kronjo seluas 687 hektare dengan kondisi existing berupa rawa-rawa dan tambak.

    “Ini yang masuk ke dalam PSN yang sudah ditetapkan Pak Menko Ekon, yang lain tidak masuk kawasan PSN. Jadi yang di luar peta ini mengatakan masuk ke PSN itu tidak benar, yang PSN hanya 1.705 hektare akan digunakan untuk kepentingan pariwisata, untuk wisata mangrove, akan digunakan untuk keperluan pariwisata,” imbuhnya.

    (dnu/dnu)

  • 8 Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2 Sebelum Dijadikan Proyek Nasional

    8 Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2 Sebelum Dijadikan Proyek Nasional

    Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2 Sebelum Dijadikan Proyek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai mengatakan bahwa proyek strategis nasional (PSN) di kawasan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) berdiri di atas hutan lindung. 
    Menurut dia, proyek milik bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan di Banten tersebut mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi 500 hektare kawasan itu menjadi hutan mangrove.
    “Yang saya bisa jelaskan bahwa hutan lindung ini mangrove yang hampir 1.700 hektare itu sekarang sudah terabrasi, tinggal 91 hektare hutan mangrove, yang semua jadi empang kita lihat sekarang,” kata Yorrys usai melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut, Sabtu (7/12/2024).
    “Nah itu kewajiban dalam pengelolaan PSN ini. Pertama dia harus bisa mengembalikan itu minimal 500 hektare jadi hutan mangrove,” lanjut dia. 
    Sisanya akan dibuat sebagai kawasan ekoturisme atau destinasi wisata lingkungan hidup.
    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah mengkaji ulang soal dikeluarkannya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas PIK-2.
    Ini terkait ketidaksesuaian Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kota/Kabupaten kawasan tersebut. Bahkan, proyek ini disebut belum mengantongi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
    Dari total 1.700 hektar kawasan tersebut, 1.500 hektarnya masih masuk dalam kawasan hutan lindung.
    “Hutan lindung itu, sampai hari ini, belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hutan konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) belum sama sekali. Ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni),” ungkap Nusron dalam bincang bersama media di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024). 
    “Kenapa? Karena yang sisanya 200 hektar itu masuk kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kami akan mengkaji,” tegas Nusron.
    Langkah kajian Kementerian ATR/BPN mengacu pada PSN yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.
    Setidaknya, empat PSN yaitu pendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi, serta program Giant Sea Wall untuk Jakarta dan Pantai Utara untuk mengamankan Pulau Jawa.
    “Nah, apakah (PIK 2) ini bisa dimasukkan kategori itu atau tidak? Kami sedang mengkaji. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2. Yang menjadi PSN itu hanya 1.700 hektar.Bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata “Tropical Coastline,” tandas Nusron.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Perekonomian Dukung Investasi Swasta Wujudkan Hilirisasi Nikel Lewat Smelter Ramah Lingkungan – Halaman all

    Menko Perekonomian Dukung Investasi Swasta Wujudkan Hilirisasi Nikel Lewat Smelter Ramah Lingkungan – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menkoperekonomian), Airlangga Hartarto, memuji investasi yang dilakukan pihak swasta untuk mendukung hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh pemerintah. 

    Investasi yang dilakukan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) saat ini sedang dalam tahap akhir commissioning Smelter ‘Merah Putih’ Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan persiapan konstruksi High-Pressure Acid Leach (HPAL) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

    “Kami mengapresiasi dalam hilirisasi nikel apalagi ini PMDN. Ceria sedang membangun smelter RKEF yang nantinya akan menghasilkan green nickel produce dan HPAL kedepannya. Tentu ini membanggakan,” kata Airlangga dalam gelaran Indonesia Mining Summit (IMS) 2024, dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Airlangga juga mendukung PT PLN (Persero) yang telah menyuplai energi bersih ke sejumlah smelter termasuk smelter Ceria Group, di mana hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menciptakan hilirisasi nikel yang renewable.

    “Pemerintah akan berusaha untuk membantu industrialisasi mineral dan batubara melalui sejumlah insentif,” kata dia.

    Saat ini, tercatat sudah terdapat 87 smelter yang beroperasi dari total 172 smelter yang dibangun

    “Investasi menjadi kunci penting pertumbuhan ekonomi. Tahun 2024 ditargetkan investasi sebesar Rp1.900 triliun dan tahun 2025 meningkat menjadi Rp2.100 triliun. Salah satu yang terus dikembangkan yakni hilirisasi dan pendalaman struktur supply chain,” kata dia.

    “Terkait critical minerals, perlu untuk menjaga kerja sama dengan negara lain dalam rangka meningkatkan investasi dan menghasilkan devisa,” ujar Airlangga.

    Menurut Airlangga, hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian Indonesia.  Ia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengembangan investasi hilirisasi di Tanah Air. 

    “Pembangunan harus menerapkan prinsip ramah lingkungan, kesesuaian terhadap regulasi, serta prioritas penggunaan tenaga kerja lokal secara bertahap. Transfer teknologi dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan faktor yang ditekankan pemerintah dalam setiap investasi,” tambahnya. 

    Pada kesempatan tersebut, Airlangga yang didampingi Sekjen Indonesia Mining Association (IMA), Tony Wenas, mengunjungi booth Ceria Group di acara IMS tersebut. Kunjungan ini disambut hangat oleh CEO Ceria Group, Derian Sakmiwata. Menariknya, booth Ceria Group juga menampilkan berbagai produk hasil UMKM dari masyarakat lingkar tambang. 

    “UMKM ini merupakan bagian dari program binaan Ceria Group, yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas sekitar,” ungkap Derian. 

    Derian menegaskan bahwa sebagai PMDN dan PSN, Ceria Group telah menetapkan road map untuk menjadi pemain global industri nikel dan EV battery material producer. 

    “Untuk memenuhi standar pasar internasional, Ceria Group siap menghasilkan green nickel product yang disokong dengan energi bersih,” ungkapnya.  

    Derian juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan _Renewable Energy Certificate REC) dari PLN, di mana pasokan listrik yang digunakan smelter Ceria Group 100 persen menggunakan energi bersih dan terbarukan. 

    “Saat ini aliran listrik bersih PLN yang bersumber dari PLTA sudah energize. Selain itu, Kapal Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II sudah berada di Pelabuhan Ceria Group dan sudah siap memasok listrik ke Smelter ‘Merah Putih’ yang akan segera beroperasi. BMPP Nusantara II-60MW ini menggunakan 100 persen bahan bakar gas dengan kapasitas 60 MW,” jelasnya. 

    Dia juga mengungkapkan bahwa Smelter ‘Merah Putih’ Ceria Group yang siap beroperasi menggunakan teknologi mutakhir Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan memiliki salah satu tungku terbesar di Indonesia sebesar 72 MVA,” katanya.

    “Tungku ini berfungsi untuk mengolah bijih nikel saprolite yang menghasilkan output feronikel dengan kadar nikel sebesar 22 persen. Dengan teknologi canggih seperti RKEF untuk produksi Ferronickel (FeNi) dan Nickel Matte Converter, serta High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Ceria Group berperan aktif dalam menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi,” kata dia

    Dia menyebu Smelter ‘Merah Putih’ Ceria Group akan menjadi smelter pertama di Indonesia yang terintegrasi.

    “Pasokan bijih nikel dan kegiatan pengolahan pemurnian terjadi di dalam Kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama,” 

    Adapun smelter ini dirancang dengan standar keberlanjutan yang tinggi, sehingga dipastikan bahwa setiap tahap proses produksi memperhatikan kaidah ESG. Dengan teknologi modern yang digunakan, smelter ini mampu meminimalkan emisi dan limbah, serta mengelola sumber daya alam dengan efisien. 

    “Ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi pelopor dalam industri nikel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia,” tambah Derian.

    Menurutnya dengan adanya Smelter ‘Merah Putih’, Ceria tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi juga memastikan bahwa seluruh manfaat dari pengembangan sumber daya nikel dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 

    “Kami bangga menjadi bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan industri dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing tinggi di pasar global,” kata Derian.

    Keunggulan Smelter ‘Merah Putih’ yang paling utama adalah seluruh rantai industri mulai dari penambangan bijih nikel hingga pemurnian dan produksi bahan baku untuk baterai prosesnya terjadi di dalam negeri. 

    Dalam konteks ini, Ceria Group tidak hanya meningkatkan nilai tambah mineral di Indonesia, tetapi juga mendukung sirkulasi ekonomi lokal secara lebih luas. 

    “Kami merupakan perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri. Ini berarti seluruh nilai tambah dari kegiatan produksi akan tetap berada di Indonesia, sehingga berkontribusi langsung pada perekonomian nasional,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Corporate Secretary Ceria Group, Imelda Kiagoes, menegaskan komitmen Ceria dalam mendukung program hilirisasi komoditas yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Kami berfokus pada pengembangan hilirisasi melalui downstream processing. Dengan pertumbuhan organik yang kami rencanakan selama lima tahun ke depan, arah kami menuju produksi pCAM atau precursor battery sebagai material utama kendaraan listrik (EV),” kata Imelda.

    “Hal ini sejalan dengan program pemerintah, sehingga kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah untuk merealisasikan visi ini. Keberlanjutan pertambangan juga menjadi fokus Ceria Group untuk memastikan sumber daya dan cadangan nikel terus berlanjut lebih dari 20 tahun kedepan,” imbuhnya.

    Imelda menambahkan bahwa pengembangan proyek Ceria Group dalam mengurangi emisi karbon mengacu pada kerangka Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) 50.

    “Sebagai bagian dari rencana ini, PT PLN melalui anak perusahaannya, PLN Batam, akan membangun Pembangkit Listrik Terpadu (Integrated Power Plant) di area Ceria, tepatnya di ITC POCI (Integrated Temporal Capacity Pomalaa Ceria),” katanya.

    “Pembangkit listrik berbasis mesin gas (Gas Engine Power Plant) tersebut direncanakan memiliki total kapasitas sebesar 200 MW dan ditargetkan mulai konstruksi pada tahun 2025. Juga beberapa relokasi Gas Engine Power Plant ke area Ceria sebesar 34 MW dan 2 x 25 MW. Sumber Green Energy Footprint ini sebagai tambahan dari 352 MW yang telah ditandatangani dengan PLN,” tambahnya.

    Inisiatif ini mendukung kebutuhan energi proyek hilirisasi Ceria Group dan menjadi tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur energi yang efisien dan ramah lingkungan di kawasan tersebut. 

    “Dalam operasi, kamu berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip ESG dan mematuhi semua aturan internasional termasuk dengan peraturan Inflation Reduction Act (IRA),” tandasnya.

  • Kadin Minta Pemerintah Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI dan PSN – Page 3

    Kadin Minta Pemerintah Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI dan PSN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama dengan unsur pemerintah bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 8% sesuai harapan pemerintah, serta sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie melalui program percepatan pertumbuhan industri manufaktur, dengan mengoptimalkan peran KEK, KI, dan PSN dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

    “Pokja bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik yang menyangkut masalah perizinan maupun masalah infrastruktur,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI dan PSN, Akhmad Ma’ruf Maulana dikutip Sabru (7/12/2024).

    Akhmad Ma’ruf menyebutkan, Pokja ini terdiri dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian ATR/BPN.

    Kadin mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian agar Pokja ini diterbitkan Surat Keputusan (SK) secara resmi dan kementerian terkait dapat mengajukan masing-masing perwakilan sekelas Direktur atau Dirjen (Direktur Jenderal), agar tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku industri KEK dan PSN ini cepat teratasi.

    “Kami meminta Kadin supaya Pokja ini dibentuk, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur supaya Pokja ini betul-betul dibentuk, di-SK-kan secara resmi,” kata Akhmad Ma’ruf.

     

  • Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Inklusif dan berkelanjutan menjadi dua kata kunci dalam narasi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, Indonesia menunjukkan resiliensi yang solidaa di tengah tantangan dan situasi ekonomi global yang diproyeksi masih penuh tantangan pada 2025.

    Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya.

    Dari sentimen makroekonomi, tingkat suku bunga global yang sejatinya masih di level tinggi, juga eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global pada 2025.

    Perekonomian nasional diharapkan tetap tumbuh kuat tahun depan, melaju di kisaran 5,1%—5,5% seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Asumsi ini memang cenderung optimistis di tengah perkiraan stagnasi ekonomi dunia.

    Permintaan domestik akan menjadi andalan Indonesia dalam menopang perekonomiannya. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, sementara kelanjutan proyek-proyek strategis nasional diharapkan berkontribusi pada investasi yang berkelanjutan.

    Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai apabila terjadi konvergensi dalam aktivitas perekonomian regional di seluruh sektor usaha, serta efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus terus diperkuat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian.

    Untuk menelaah lebih lanjut prospek ekonomi pada 2025, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2025 di Raffles Hotel, Jakarta.

    Acara ini mengusung tema utama yang harmonis dengan visi kebijakan pemerintahan baru yakni “Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut akan dijabarkan dengan membahas berbagai isu sektoral strategis yang memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 bakal menjadi navigasi bagi pelaku usaha dan industri serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong tantangan ekonomi global dan meresponsnya secara strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Kami menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, sehingga bisa menjadi referensi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Lulu.

    Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai keynote speakers.

    Outlook Ekonomi Sektor Riil dan Finansial

    Selain keynote speakers, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 akan menampilkan dua sesi diskusi, yakni sesi ekonomi riil dan sesi finansial.

    Di sesi ekonomi riil, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama, ‘Skenario Transisi Energi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia, yang akan membahas urgensi transisi energi, skenario transisi yang diagendakan, serta tantangan seperti mitigasi risiko fiskal dan kolaborasi global dalam mengakselerasi transisi energi.

    Kedua, sesi ekonomi riil mengusung topik Optimalisasi Sektor Mineral demi Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang akan membahas program strategis sektor minerba nasional 2025, prioritas hilirisasi, dan menjamin pertumbuhan jangka panjang melalui investasi berkelanjutan di ekosistem industri mineral.

    Sementara itu, di sesi ekonomi finansial, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama terkait tema Memacu Peran Investasi dan Strategi Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan yang akan mendiskusikan strategi memposisikan Indonesia sebagai pusat investasi di Asean, kebijakan moneter dan fiskal pro-investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi 2025 di tengah tantangan global.

    Topik kedua mengangkat tema dinamika dan arah kebijakan moneter di tengah tren pelonggaran global yang akan menyoroti upaya BI menjaga stabilitas makroprudensial, strategi moneter mengejar target pertumbuhan 8%, serta peluang dan tantangan kredit-likuiditas perbankan 2025.

    Ketiga, sesi finansial mengangkat tema Peluang Pertumbuhan Sektor Keuangan Non-Bank Menyusul Transisi Finansial yang akan mendiskusikan cara mendorong pertumbuhan sektor keuangan nonbank termasuk di dalamnya sektor pembiayaan, modal ventura, aset kripto, dan fintech lending sambil mengelola risikonya.

    Selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar di 9 kota lainnya secara serentak dan serempak, yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut juga akan membahas topik sesuai dengan karakteristik dan keunggulan ekonomi di masing-masing daerah.

    Bisnis Indonesia Group mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

    “Kami berharap acara ini dapat menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan,” tutup Lulu.

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Perbesar

  • Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Artikel bertajuk Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) di 2025 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

    Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Sabtu (7/12/2024):

    1. Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) 2025

    PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Setelah melewati fase kritis, industri penerbangan baik di dalam negeri maupun secara global mengalami masalah ketersediaan pesawat. Indonesia misalnya, hanya mengoperasikan sekitar 390 pesawat sepanjang tahun ini. Padahal sebelum Covid-19 atau pada 2019, jumlah burung besi yang beroperasi mencapai 700 unit.

    Padalah jumlah penumpang terus mengalami pemulihan sepanjang empat tahun terakhir. Pada tahun lalu misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 78,28 juta penumpang pesawat di Indonesia, naik 31,21% dibandingkan dengan 2022 sekitar 59,66 juta penumpang.

    Sementara itu sepanjang Januari – Oktober 2024, jumlah penumpang domestik Indonesia telah menyentuh 53,54 juta orang. Sedangkan perjalanan internasional telah melayani 15,71 juta penumpang. Artinya, penumpang penerbangan di Indonesia telah mencapai 69,25 juta penumpang dalam 10 bulan 2024.

    2. Cari Dana Segar, Emiten Kantongi Restu Private Placement

    Sejumlah emiten mengantongi restu private placement jelang pengujung tahun untuk mencari dana segar di pasar modal.

    Terbaru, pemegang saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menyetujui rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MBMA di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Selain itu, pemegang saham MBMA menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dana hasil IPO yang dihimpun pada April 2023 akan dialokasikan untuk belanja modal pembangunan pabrik high pressure acid leach (HPAL) yang membutuhkan pembiayaan segera.

    “Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini merupakan langkah strategis MBMA untuk memperkuat posisi kami dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendraan bermotor listrik,” kata Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Greviartana Wijaya lewat siaran pers, Jumat (6/12/2024).

    Merujuk keterbukaan informasi MBMA, perseroan bakal melepaskan hingga 10,79 miliar saham atau paling banyak 10% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, yang akan diterbitkan dari saham portepel dengan nilai nominal Rp100 per saham. Rencana private placement ini mesti diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun sejak mendapat persetujuan RUPSLB hari ini.

    3. BPR Diterpa Gelombang Bank Bangkrut hingga Kredit Bermasalah Tinggi

    Industri bank perekonomian rakyat (BPR) diterpa gelombang bank bangkrut hingga kredit bermasalah tinggi sepanjang tahun ini. Setidaknya, 17 bank bangkrut dan tren kredit bermasalah terus menanjak.

    Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Duta Niaga yang beralamat di Jalan Pangeran Natakusuma No. 80D, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pencabutan izin usaha BPR Duta Niaga ini menambah jumlah bank bangkrut sepanjang tahun ini menjadi 11.

    “Pencabutan izin usaha PT BPR Duta Niaga merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Langkah OJK mencabut izin BPR Duta Niaga bukan datang tiba-tiba. OJK menetapkan PT BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 15 Januari 2024 karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12%, cash ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta tingkat kesehatan (TKS) BPR dalam predikat Tidak Sehat.

    4. Presiden Korea Selatan Makin Terpojok ke Ujung Pemakzulan

    Jabatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol makin di ujung tanduk setelah pemimpin partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) berbalik mendukung penangguhan tugas sang kepala negara.

    Pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan ada kemungkinan bahwa presiden akan mengambil keputusan radikal lagi seperti tindakan Yoon dalam mengumumkan darurat militer pada Selasa lalu.

    “Mengingat fakta terbaru yang terungkap, saya yakin kita perlu segera menghentikan Presiden Yoon Suk-yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han dalam pertemuan darurat di Majelis Nasional pada Jumat (6/12/2024), seperti dikutip Yonhap News.

    Pernyataan ini berubah 180 derajat pada awal pekan ini setelah Han mengatakan tidak akan mendukung mosi pemakzulan.

    Han juga mengungkap bahwa Yoon pada Kamis telah menginstruksikan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung menahan tokoh-tokoh politik utama dengan menuduh mereka sebagai pasukan “anti-negara” dan bahkan telah memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

    5. Suara Hati Pengusaha Tambang soal Proyek DME Batu Bara

    Proyek penghiliran batu bara berupa gasifikasi alias mengubah emas hitam menjadi produk gas atau dimethyl ether (DME) di Tanah Air masih saja belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

    Padahal, penghiliran batu bara menjadi DME telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena ditargetkan bisa menjadi alternatif pengganti gas alam cair (liquefied petroleum gas/LPG) yang selama ini banyak diperoleh melalui impor.

    Tak hanya itu, beragam pemanis juga disiapkan pemerintah untuk mempercepat pengerjaan proyek DME yang tahapan groundbreaking-nya bahkan ketika itu diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan pada 24 Januari 2022.

    Kini, di era pemerintahan baru, penghiliran menjadi salah satu dari delapan misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Batu bara menjadi bagian dari 28 komoditas prioritas yang masuk dalam peta jalan penghiliran yang tengah disempurnakan pemerintah, selain sektor mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Namun, Indonesian Mining Association (IMA) menilai penghiliran batu bara menjadi DME masih sulit dilakukan lantaran dinilai belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan penghiliran batu bara memerlukan biaya yang tidak sedikit.

  • Investasi Ceria Group & PLN Dapat Atensi Menteri Airlangga

    Investasi Ceria Group & PLN Dapat Atensi Menteri Airlangga

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi investasi PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group). Hal ini karena perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) itu mendukung hilirisasi nikel yang dicanangkan pemerintah. 
     
    Ceria Group saat ini tengah menggarap Smelter Merah Putih yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Ceria Group sedang dalam tahap akhir commissioning Smelter ‘Merah Putih’ Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) & persiapan konstruksi High-Pressure Acid Leach (HPAL) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
     
    “Kita mengapresiasi PT Ceria Nugraha Indotama dalam hilirisasi nikel, apalagi ini PMDN. Ceria sedang membangun smelter RKEF yang nantinya akan menghasilkan green nickel product dan HPAL. Tentu ini membanggakan,” kata Airlangga melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 6 Desember 2024.
    Airlangga juga mengapresiasi PT PLN (Persero) yang telah menyuplai energi bersih ke sejumlah smelter, termasuk smelter Ceria Group. Menurut dia, hal ini sejalan dengan rencana pemerintah menciptakan hilirisasi nikel yang berkelanjutan.
     
    Kembangkan Hilirisasi
    Menko Airlangga mengatakan pemerintah akan berusaha membantu industrialisasi mineral dan batubara melalui sejumlah insentif. Saat ini sudah terdapat 87 smelter yang beroperasi dari total 172 smelter yang dibangun.
     
    “Investasi menjadi kunci penting pertumbuhan ekonomi. Tahun 2024 ditargetkan investasi sebesar Rp1.900 triliun dan tahun 2025 meningkat menjadi Rp2.100 triliun.” 
     
    “Salah satu yang terus dikembangkan yakni hilirisasi dan pendalaman struktur supply chain. Terkait critical minerals, perlu untuk menjaga kerja sama dengan negara lain dalam rangka meningkatkan investasi dan menghasilkan devisa,” jelas Airlangga.
     
    Menurut Airlangga, hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengembangan investasi hilirisasi di Tanah Air. 
     
    “Pembangunan harus menerapkan prinsip ramah lingkungan, kesesuaian terhadap regulasi, serta prioritas penggunaan tenaga kerja lokal secara bertahap. Transfer teknologi dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan faktor yang ditekankan pemerintah dalam setiap investasi,” kata dia.
     
    Dukung UMKM
    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga yang didampingi Sekjen Indonesia Mining Association (IMA), Tony Wenas, mengunjungi booth Ceria Group di acara IMS tersebut. Kunjungan ini disambut CEO Ceria Group, Derian Sakmiwata. Booth Ceria Group juga menampilkan berbagai produk hasil UMKM dari masyarakat lingkar tambang. 
     
    “UMKM ini merupakan bagian dari program binaan Ceria Group yang bertujuan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas sekitar,” kata Derian. 
     
    Derian menegaskan sebagai PMDN dan PSN, Ceria Group telah menetapkan peta jalan untuk menjadi pemain global industri nikel dan EV battery material producer. 
     
    “Untuk memenuhi standar pasar internasional, Ceria Group siap menghasilkan green nickel product yang disokong energi bersih,” kata dia.  
     

    Derian menjelaskan Ceria Group telah mendapatkan Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN, di mana pasokan listrik yang digunakan smelter Ceria Group 100 persen menggunakan energi bersih dan terbarukan. 
     
    “Saat ini aliran listrik bersih PLN yang bersumber dari PLTA sudah energize. Selain itu, Kapal Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II sudah berada di Pelabuhan Ceria Group dan sudah siap memasok listrik ke Smelter ‘Merah Putih’ yang akan segera beroperasi. BMPP Nusantara II-60MW ini menggunakan 100% bahan bakar gas dengan kapasitas 60 MW,” kata Derian. 
     
    Punya Tungku Terbesar
    Ia juga mengungkapkan bahwa Smelter ‘Merah Putih’ Ceria Group yang siap beroperasi menggunakan teknologi mutakhir Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan memiliki salah satu tungku terbesar di Indonesia sebesar 72 MVA. Tungku ini berfungsi untuk mengolah bijih nikel saprolite yang menghasilkan output feronikel dengan kadar nikel sebesar 22 persen. 
     
    Dengan teknologi canggih seperti RKEF untuk produksi Ferronickel (FeNi) dan Nickel Matte Converter, serta High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Ceria Group berperan aktif dalam menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi. 
     
    “Smelter ‘Merah Putih’ Ceria Group akan menjadi smelter pertama di Indonesia yang terintegrasi. Nantinya, pasokan bijih nikel dan kegiatan pengolahan pemurnian terjadi di dalam Kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama,” kata Derian.
     
    Adapun smelter ini dirancang dengan standar keberlanjutan yang tinggi, sehingga dipastikan bahwa setiap tahap proses produksi memperhatikan kaidah ESG. Dengan teknologi modern yang digunakan, smelter ini mampu meminimalkan emisi dan limbah serta mengelola sumber daya alam dengan efisien. 
     
    “Ini sejalan dengan visi Ceria Group untuk menjadi pelopor dalam industri nikel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Derian.
     
    Keberlanjutan Pertambangan
    Corporate Secretary Ceria Group, Imelda Kiagoes, menegaskan komitmen Ceria dalam mendukung program hilirisasi komoditas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ceria Group berfokus pada pengembangan hilirisasi melalui downstream processing. 
     
    “Dengan pertumbuhan organik yang kami rencanakan selama lima tahun ke depan, arah kami menuju produksi pCAM atau precursor battery sebagai material utama kendaraan listrik (EV),” kata Imelda. 
     
    Keberlanjutan pertambangan juga menjadi fokus Ceria Group. Hal ini untuk memastikan sumber daya dan cadangan nikel terus berlanjut lebih dari 20 tahun ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)