Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan sebanyak 21 lokasi untuk dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Usulan itu dalam rangka percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut telah dibahas di internal pemerintah.

    “21 lokasi calon investasi peternakan yang kita usulkan menjadi proyek strategis nasional,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Secara terperinci, 21 lokasi itu yakni kecamatan Gilireng dan Sajoanging di Sulawesi Selatan, Savana Seko di Sulawesi Selatan, serta kecamatan Parangloe dan Tinggimoncong di Sulawesi Selatan.

    Kemudian, Lembah Napu di Sulawesi Tengah, Sepaku di Kalimantan Timur, Awang Bangkal Timur di Kalimantan Selatan, dan Rantau Balai di Kalimantan Selatan.

    Di wilayah Jawa Barat, lokasi yang diusulkan yakni di kabupaten Sumedang, Cisaruni, Subang, Kertajati, dan Indramayu. Lalu, Cisereh di Banten, Brebes dan Blora di Jawa Tengah.

    Selanjutnya, kabupaten Blitar di Jawa Timur, kabupaten Deli Serdang di Sumatra Utara, Sumba di NTT, Sumbawa di NTB, dan kabupaten Merauke di Papua Selatan. 

    Sejauh ini, Agung mengungkap setidaknya sudah ada 141 calon investor yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor dalam lima tahun ke depan.

    Kemudian, sebanyak 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan 800.000 ekor sapi pedaging betina produktif pada periode 2025-2029.

    Para calon investor ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Agung menuturkan, para calon investor ini melakukan investasi dengan berbagai cara, mulai dari mendatangkan sapi perah maupun sapi pedaging, membangun peternakan terintegrasi di 21 lokasi yang diusulkan sebagai PSN, hingga melakukan kemitraan.

    Agung menyebut, setidaknya ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. Calon investor ini, kata dia, akan membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    “Jadi kalau yang dari luar negeri itu mereka akan membangun peternakan terintegrasi di sini, jadi hulu hilir,” katanya. 

    Sementara, para investor dalam negeri umumnya melakukan kemitraan dan ada pula yang telah membangun peternakan di Indonesia.

    Dalam rangka percepatan pemanfaatan dari lahan-lahan yang akan digunakan untuk investasi, Agung mengharapkan adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait agar para calon investor mendapatkan kemudahan untuk penggunaan lahan tersebut.

  • Assad Tumbang, Kapal-kapal Militer Rusia Tinggalkan Pangkalan di Suriah

    Assad Tumbang, Kapal-kapal Militer Rusia Tinggalkan Pangkalan di Suriah

    Moskow –

    Citra satelit terbaru mengungkapkan kapal-kapal Angkatan Laut Rusia telah meninggalkan pangkalan mereka di Tartous, Suriah, setelah rezim Presiden Bashar al-Assad tumbang di tangan pasukan pemberontak. Beberapa kapal Moskow bahkan terpantau membuang sauh di area lepas pantai Suriah.

    Salah satu citra satelit yang diambil pada 9 Desember oleh Planet Labs, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (11/12/2024), menunjukkan setidaknya tiga kapal militer dari armada Mediterania Rusia ditambatkan di perairan berjarak sekitar 13 kilometer sebelah barat laut Tartous.

    Kapal militer Moskow yang menjauhi pantai Suriah itu mencakup dua kapal frigate yang dilengkapi rudal dan sebuah kapal tangki. Beberapa kapal Rusia lainnya tidak diketahui secara jelas keberadaannya.

    Sebelumnya, menurut analisis citra satelit BlackSky dan Planet Labs, Rusia memiliki lima kapal permukaan dan satu kapal selam di pangkalan Tartous. Salah satu citra satelit yang diambil pada 5 Desember menunjukkan keenam kapal militer Moskow itu masih berada di pangkalan Suriah tersebut.

    Namun dalam citra satelit pada 9 Desember, kapal-kapal militer Rusia itu terpantau telah meninggalkan Tartous, dengan laporan blogger perang Rusia “Rybar” menyebut kapal-kapal itu mengambil posisi di area lepas pantai Suriah untuk alasan keamanan.

    Menurut citra satelit, kapal-kapal militer Moskow itu meninggalkan pangkalan Tartous antara 6 Desember hingga 9 Desember waktu setempat.

    Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar atas laporan tersebut.

    Saksikan juga Sudut Pandang: Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta

  • Tahun Depan Ada Kolom Baru di STNK, Ketambahan 2 Pajak Ini

    Tahun Depan Ada Kolom Baru di STNK, Ketambahan 2 Pajak Ini

    Jakarta –

    Per 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan skema pajak baru untuk kendaraan bermotor. Langsung ada dua tambahan pajak baru yang berlaku untuk kendaraan bermotor.

    Dua pajak tambahan itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal itu berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Dikutip dari Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

    “Untuk mengakomodir Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pada SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ) yang ada saat ini dapat ditambahkan baris untuk memuat jumlah opsen pajaknya,” tulis Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah.

    Artinya, lembaran SKKP yang biasanya terdapat di balik surat tanda nomor kendaraan (STNK) akan ketambahan dua kolom baru untuk memuat besaran opsen PKB dan opsen BBNKB. Jadi, selain kolom BBN KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm. STNK, dan Biaya Adm, TNKB, ada dua kolom tambahan yaitu Opsen BBN KB dan Opsen PKB. Tampilannya bakal seperti di gambar di bawah ini:

    Kolom Tambahan Opsen Pajak di STNK Foto: Dok. Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah

    Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Nantinya, ketika pemilik kendaraan membayar pajak beserta opsen, bank akan melakukan split payment ke masing-masing rekening daerah dengan rincian:

    Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja.Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

    Tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Misalnya, sebuah kendaraan bermotor dikenakan PKB (pajak tahunan) sebesar Rp 1 juta, maka akan ada tambahan opsen sebesar Rp 660.000 (66 persen dari PKB Rp 1 juta). Jadi nantinya, pengeluaran untuk pajak kendaraan tersebut termasuk opsen menjadi Rp 1,6 juta.

    Namun, untuk mengakomodir tarif Opsen, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan terlebih dahulu. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif PKB ditetapkan maksimal 1,2 persen untuk kepemilikan pertama. Untuk kendaraan kedua dan seterusnya (pajak progresif) ditetapkan paling tinggi 6 persen. Sedangkan tarif BBNKB maksimal ditetapkan sebesar 12 persen.

    [Lanjut halaman berikut: Opsen Tak Berlaku di Jakarta]

    Saksikan juga Sudut Pandang: Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta

  • Presiden Tersangka, Menteri-Jenderal Polisi Ditangkap

    Presiden Tersangka, Menteri-Jenderal Polisi Ditangkap

    Presiden Korsel Ditetapkan Jadi Tersangka

    Presiden Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel. Yoon juga dilarangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer.

    Larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.

    Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.

    Perintah tersebut dicabut 6 jam kemudian setelah Majelis Nasional Korsel memutuskan untuk mengakhirinya.

    Sebuah mosi untuk memakzulkan Yoon juga diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya, namun mosi tersebut dibatalkan pada Sabtu (7/12) setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara mengenai mosi tersebut.

    Bae Sang-eop, pejabat senior imigrasi di Kementerian Kehakiman, mengatakan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen pada Senin (9/12) bahwa larangan perjalanan hampir selalu dikeluarkan setelah peninjauan sederhana terhadap persyaratan formal.

    Dia mengatakan larangan itu diberlakukan pada Yoon sekitar pukul 15.00 Waktu Korsel.

    Jenderal Polisi Ditangkap

    Tim investigasi khusus yang menangani kasus tersebut mengatakan Cho Ji-ho dan Kim Bong-sik ditangkap tanpa surat perintah sekitar pukul 03.50 dini hari atas tuduhan pemberontakan.

    Berdasarkan ketentuan penangkapan darurat, polisi memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi tersangka.

    Cho dan Kim telah menjalani pemeriksaan di markas polisi masing-masing selama sekitar 10 jam sejak Selasa (10/12) sore. Kedua pejabat tinggi polisi tersebut diduga telah memerintahkan petugas polisi untuk menutup kompleks Majelis Nasional guna menghalangi para anggota parlemen memasuki parlemen dalam upaya untuk membatalkan keputusan darurat militer.

    Cho diduga mengirim personel polisi ke Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk membantu militer dalam melaksanakan perintah yang dikeluarkan di bawah darurat militer. Baik Cho maupun Kim telah dikenakan larangan bepergian.

    Saksikan juga Sudut Pandang: Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta

    (whn/zap)

  • Hari HAM Sedunia, Setara Institute Beri Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Hari HAM Sedunia, Setara Institute Beri Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Maka itu, SETARA Institute merekomendasikan beberapa hal untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan DPR selaku pihak legislatif.

    – Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi yang kontra-produktif terhadap pemajuan HAM seperti RUU Penyiaran maupun upaya pelemahan checks and balances seperti RUU Mahkamah Konstitusi.

    – Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penghentian dan/atau evaluasi serius berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan demi mencegah keberulangan atas kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat maupun aktivis lingkungan dan memberikan hak restitusi terhadap korban akibat PSN.

    – Presiden Prabowo Subianto mengadopsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance) sebagai basis dalam penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keberagaman.

    – Presiden Prabowo Subianto memastikan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis, dan menjamin ruang civic tanpa intervensi. Termasuk dan terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi.

    – Presiden Prabowo Subianto memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

  • Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal

    Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal

    Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Imparsial
    menyebut bahwa pemerintah mengirim ribuan pasukan ilegal ke Tanah
    Papua
    sepanjang 2024.
    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menegaskan bahwa status Daerah Operasi Militer (DOM) Papua resmi dicabut setelah Reformasi.
    “Kami mencatat sepanjang tahun 2024 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya,” ujar Ardi pada Selasa (10/12/2024).
    “Penting diingat, pengiriman pasukan ini merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU
    TNI
    ,” lanjut dia.
    Dalam beleid itu, ditegaskan bahwa operasi militer selain perang hanya dapat dilakukan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan politik pemerintah bersama dengan DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR.
    Sementara ini, selama ini tidak ada satu pun kebijakan atau keputusan politik untuk mengirimkan pasukan TNI ke Tanah Papua.
    Imparsial menilai, pengiriman pasukan secara ilegal dan penebalan personel merupakan bukti nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.
    Memperkuat pengaruh militer di wilayah yang rentan konflik dianggap tak selaras dengan janji mengutamakan dialog dan pendekatan damai.
    “Akibatnya korban terus berjatuhan karena kontak senjata selalu terjadi di pemukiman warga,” ujar Ardi.
    “Berdasarkan hasil pemantauan Imparsial sepanjang tahun 2024 setidaknya telah terjadi 18 peristiwa kekerasan konflik bersenjata di Papua,” imbuhnya.
    Kontak senjata ini sedikitnya telah menewaskan 9 orang anggota TNI dan Polri serta 4 masyarakat sipil.
    Sejumlah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan warga setempat juga luka-luka.
    Imparsial juga menyoroti potensi konflik di Papua yang semakin mengkhawatirkan akibat pemekaran wilayah dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti program Food Estate di Merauke.
    “Imparsial memandang program Food Estate yang diikuti dengan penambahan dan pembentukan lima batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di tanah Papua tidak hanya penyimpangan peran TNI tetapi juga berpotensi memperparah spiral kekerasan,” jelas Ardi.
    “Konflik antara TNI dengan masyarakat yang menimbulkan pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, apalagi berdasarkan keterangan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pembukaan lahan sejuta hektar dikendalikan langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Tol IKN Seksi 6A & 6B Bakal Rampung Juni 2025, Intip Progresnya

    Jalan Tol IKN Seksi 6A & 6B Bakal Rampung Juni 2025, Intip Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah mempercepat pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 6A dan 6B rampung pada Juni 2025.

    “Nanti Juni 2025 sudah nyambung. Juni 2025 sudah sampai IKN,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Mengenai sebagian lahan proyek Tol IKN Seksi 6A dan 6B yang masuk dalam 2.086 hektare lahan bermasalah, eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyebut bahwa sekitar 40 hektare lahan telah diselesaikan proses ganti ruginya.

    Dalam proses pembebasan lahan, Basuki menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap masyarakat sekitar. 

    “[Jalan tol] 6A-6B total semua menerima, nggak ada yang konsinyasi,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Basuki yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR sempat mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp140 miliar untuk menyelesaikan 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN.

    Anggaran tersebut untuk mempercepat realisasi mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. 

    “Kita siapkan Rp140 miliar di [Dipa anggaran] PUPR untuk membayar itu nanti [penyelesaian 2.086 ha lahan bermasalah],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).

    Dia menuturkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk biaya ganti rugi masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Akses IKN, pembangunan proyek penanganan banjir Sepaku, hingga masjid negara IKN.

    Eksekusi pendataan dan sosialisasi akan dilakukan langsung oleh tim terpadu (Timdu) yang disebut Basuki sudah mulai melaksanakan tugas. 

    “Sudah, tim nya sudah saya bentuk 2 minggu lalu sekarang mereka tinggal kerja proses negosiasi di lapangan. Kalau perpres langsung dibayar,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Basuki memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 hektare untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.  

    Dia pun menekankan bahwa nantinya dalam penyelesaian lahan bermasalah, pembayaran ganti rugi menjadi upaya yang akan dilakukan pemerintah termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  

    Sementara itu, pemerintah menggunakan metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik tanah, daripada metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • Waskita Kebut Bendungan Tertinggi di Indonesia, Target Rampung 2026 – Page 3

    Waskita Kebut Bendungan Tertinggi di Indonesia, Target Rampung 2026 – Page 3

    Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan, realisasi pengerjaan Jalan Tol Akses Patimban kini sudah mencapai 29,09 persen. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terletak di Subang, Jawa Barat tersebut turut mendukung akses menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Patimban.

    Saat ini pemerintah terus mendorong kebijakan KEK di Indonesia. Langkah itu dinilai akan menjadi pondasi kuat pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan.

    Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 22 KEK dengan total nilai investasi yang didapat menembus Rp 187,5 triliun sampai kuartal pertama 2024. Kini sudah disetujui tujuh KEK tambahan, salah satunya KEK Patimban. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan KEK sudah sukses diterapkan di China.

    “Sehingga dengan Special Economic Zone (KEK), lima sampai 10 tahun ini kita akan diperkirakan gasnya (pertumbuhan ekonomi) lebih kencang lagi,” ujar dia dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

    Corporate Secretary Waskita karya Ermy Puspa Yunita menyatakan, perseroan terus mendukung rencana pemerintah, salah satunya melalui pembangunan Tol Akses Patimban. Jalan tol tersebut diyakini dapat memudahkan akses ke KEK Patimban, sehingga diharapkan mampu mendatangkan banyak investor ke kawasan itu.

    “Tol Akses Patimban bisa menjadi alternatif ruas penghubung arus lalu lintas dari dan menuju ke Pelabuhan International Patimban dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Cipali (Cikopo-Palimanan). Jalan tersebut juga diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari Kawasan Industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang,” jelas Ermy dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

    Ia menambahkan, jarak tempuh Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 kilometer (km) yang menghubungkan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Cipali ke Pelabuhan Patimban itu, rencananya dapat dilalui dalam waktu kurang lebih 23 menit.

  • Rencana Besar Bangun Tol Rp 25 Triliun di Bali

    Rencana Besar Bangun Tol Rp 25 Triliun di Bali

    Jakarta –

    Bali bakal memiliki jalan tol sepanjang 96,84 kilometer yang menelan investasi Rp 25,40 triliun. Mengutip dokumen Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), proyek tol Gilimanuk-Mengwi itu kini masuk tahap prakualifikasi.

    “Perkiraan nilai investasi Rp 25,40 triliun,” seperti dilihat detikcom dari dokumen Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sabtu (7/12/2024).

    Lingkup proyek tersebut mencakup pendanaan, perencanaan teknis, pengoperasian, pemeliharaan untuk keseluruhan Jalan Tol serta pelaksanaan konstruksi pada porsi Badan Usaha Jalan Tol.

    “Bentuk kerja sama direncanakan dalam bentuk dukungan konstruksi pada Seksi Soka-Mengwi,” tulisnya.

    Adapun proses kualifikasi akan dilakukan secara elektronik (daring) hingga Senin, 3 Februari 2025 di situs berikut https://bpjt.pu.go.id/invest_reg_gilmeng.

    Seluruh badan usaha baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan untuk mendaftar. Pendaftaran Prakualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan atau pihak yang dikuasakan oleh Direktur Utama dengan melampirkan Surat Kuasa.

    Pihak yang mengunduh dokumen wajib mencantumkan copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Seluruh proses Prakualifikasi ini tidak dipungut biaya apapun.

    Dalam catatan detikcom, pemerintah sebelumnya melelang ulang lantaran investor pembangunan jalan bebas hambatan tersebut kekurangan modal sehingga proyek tersebut mangkrak. Padahal proyek Tol Gilimanuk-Mengwi telah mulai dikerjakan sejak September 2022 lalu.

    Tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi yakni Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028.

    Tol ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi lalu lintas dari barat ke timur (dan sebaliknya) Pulau Bali. Serta, sebagai akses kawasan wisata dan kawasan strategis yang sedang dikembangkan.

    (ily/hns)