Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • 1.280 Kasus Korupsi, Polri Selesaikan 431 Kasus Sepanjang 2024

    1.280 Kasus Korupsi, Polri Selesaikan 431 Kasus Sepanjang 2024

    JABAR EKSPRES – Polri berhasil mengungkap 1.280 kasus korupsi sepanjang tahun 2024, dengan 431 kasus berhasil diselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada hari Selasa.

    Kapolri menjelaskan bahwa dari 1.280 kasus tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan 830 tersangka yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi.

    Salah satu kasus besar yang berhasil diungkap adalah korupsi proyek Bendungan Marga Tiga di Provinsi Lampung, yang merugikan negara sebesar Rp43,3 miliar. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat tersangka, dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

    “Korupsi yang berdampak pada proyek strategis nasional menjadi prioritas untuk kami ungkap karena dampaknya yang besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Kapolri dikutip dari Antara News

    Selain itu, Polri juga berhasil mengidentifikasi kerugian negara mencapai Rp4,8 triliun dari berbagai kasus korupsi yang ditangani. Melalui penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Polri berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp887 miliar.

    Kapolri juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi di samping penindakan. “Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan menjadi prioritas utama kami,” tegasnya.

    Polri telah fokus pada pencegahan korupsi dalam sejumlah sektor strategis, termasuk pelayanan publik, fasilitas kepabeanan, ketahanan pangan, bantuan sosial, pupuk bersubsidi, hingga infrastruktur daerah dan reklamasi. Hasil deteksi Polri menemukan 67 potensi masalah tata kelola yang berisiko terhadap fraud, dan telah mengirimkan 18 surat usulan perbaikan tata kelola kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN terkait.

    Sepanjang tahun 2024, Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk Polri telah melaksanakan 153 kegiatan koordinasi, 135 sosialisasi, dan pendidikan antikorupsi, serta melakukan deteksi dan monitoring pada 12 bidang strategis. Satgas ini juga menggandeng akademisi, praktisi, dan aktivis untuk melaksanakan program sosialisasi dan edukasi, termasuk peluncuran dua buku pendidikan antikorupsi.

    Sebagai bentuk komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi, Kapolri menegaskan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) yang bertugas menangani, mencegah tindak pidana korupsi, serta mengamankan aset negara.

  • Nusron Ungkap Nasib Proyek PIK 2 Milik Aguan yang Langgar Tata Ruang

    Nusron Ungkap Nasib Proyek PIK 2 Milik Aguan yang Langgar Tata Ruang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membeberkan nasib proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Nusron menegaskan proyek yang bermasalah adalah tropical coastland. Masalahnya adalah melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kendati, belum ada pengajuan ulang dari pemerintah daerah (pemda) terkait maupun pemilik proyek.

    “Bagaimana kelanjutannya (PSN tropical coastland di PIK 2)? Belum ada kelanjutan, gimana saya jawab? Sampai hari ini (belum ada pengajuan ulang RTRW),” ungkapnya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Pemda juga belum mengajukan perubahan RTRW. Si pelaku proyek pun belum mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Jadi, ya kami gak bisa menyatakan apa-apa,” tegas Nusron.

    Menteri ATR itu menekankan proyek PIK 2 melanggar RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Nusron mengungkapkan tidak ada kata-kata ‘pariwisata’, padahal PSN itu masuk kategori pariwisata.

    Oleh karena itu, revisi RTRW diperlukan agar proyek bisa dilanjutkan. Perubahan itu mesti diajukan ulang oleh pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota.

    “Namun, pengubahan RTRW pun itu harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Kalau dia tidak mengajukan perubahan RTRW, maka yang bersangkutan harus meminta rekomendasi KKPR ke menteri ATR/BPN,” jelas Nusron.

    “Bagaimana nasib statusnya PSN (tropical coastland PIK 2)? Bola di tangan Kemenko Perekonomian, bukan di tangan kami. Kami hanya pada tata ruang. KKPR itu menjadi pintu masuk perizinan yang lain. Sebelum ada itu, tidak bisa (lanjut),” tambahnya.

    Proyek tropical coastland di PIK 2 yang bermasalah itu seluas 1.755 hektare. Nusron merinci 1.500 hektare lahan tersebut masih berdiri di atas hutan lindung.

    Ia mengatakan status dari hutan lindung itu harus diturunkan ke hutan konversi terlebih dahulu. Kemudian, dari hutan konversi diubah menjadi hak penggunaan lain (HPL) agar bisa digarap.

    (skt/agt)

  • 2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis Regional 31 Desember 2024

    2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis Regional 31 Desember 2024

    2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program
    makan siang bergizi gratis
    di Indonesia.
    Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.
    Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.
    “Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia,” ujarnya pada Selasa (31/12/2024).
    Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.
    Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.
    Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.
    Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.
    “Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya,” tambahnya.
    Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.
    Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.
    Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.
    “Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor,” jelasnya.
    Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten
    Blora
    , Jawa Tengah.
    “Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan,” imbuh Sudaryono.
    Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.
    “Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Sampaikan Arah 5 Tahun Mendatang dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Presiden Prabowo Sampaikan Arah 5 Tahun Mendatang dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan arah pembangunan lima tahun ke depan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbangnas RPJMN) 2025-2029 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024). Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, RPJMN 2025-2029 memulai perjalanan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Negara kita memerlukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945,” ujar Presiden Prabowo kepada jajaran menteri dan kepala daerah di Gedung Bappenas, Jakarta.

    “RPJMN menekankan pada percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian pertumbuhan yang tinggi, adil dan berkelanjutan,” tutur Menteri Rachmat.

    Sasaran utama pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 meliputi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026, peningkatan Indeks Modal Manusia 0,59 pada 2029, serta pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, mencakup 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. 

    “Program ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” jelas Menteri Rachmat Pambudy.

    Kolaborasi dan sinergi penting untuk mewujudkan RPJMN 2025-2029, melalui penyelarasan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota, juga wajib selaras dengan RPJMN 2025-2029. 

    “Kami mengharapkan dukungan dari para Menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, seluruh menteri, dan kepala lembaga agar program-program prioritas dalam RPJMN ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

  • Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjelaskan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8 persen berkelanjutan.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    “Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

    Menurut dia, salah satu PSN yang memberikan dampak luas dalam program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

    “PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanja negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen,” ungkap Kepala Bappenas.

    Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan pra sarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal ini diiringi sinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

    Jika Presiden Prabowo pada waktu itu punya program big push strategy, ini adalah contoh big push strategy yang langsung bisa dilaksanakan, karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi, demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Rachmat Pambudy.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3 persen, kemudian pada 2026 sebesar 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom dukung ekonomi syariah jadi proyek nasional pada RAPBN 2026

    Ekonom dukung ekonomi syariah jadi proyek nasional pada RAPBN 2026

    Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza menyatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah sebaiknya dijadikan proyek strategis nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RAPBN 2026.

    Hal tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional agar mencapai target 8 persen dalam lima tahun ke depan sesuai visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus,” kata Handi Risza dalam webminar INDEF yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu menambah jumlah bank syariah BUMN di Indonesia selain BSI untuk mengoptimalkan layanan jasa keuangan di berbagai sektor prioritas.

    Pemerintah juga sebaiknya memberikan insentif yang dapat dimanfaatkan khusus oleh pelaku ekonomi syariah serta memperkuat kelembagaan keuangan syariah.

    Menurut dia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia harus selalu mengikuti hal yang menjadi tren di masyarakat, tidak hanya sebatas inisiatif pemerintah.

    “Ini perpaduan antara perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini dunia akademisi, komunitas, dan juga institusi keuangan, dengan kebijakan pemerintah dalam membuat aturan atau regulasi,” ujar Handi.

    Ia mengatakan bahwa hal tersebut diperlukan agar ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional serta untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    “Jadi, tidak ada lagi isu dikotomi antara syariah dan non-syariah atau konvensional, tapi ini sudah menjadi sistem tersendiri yang akan memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ucapnya.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Handi menyatakan, pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat, baik sebagai nasabah maupun penyedia jasa keuangan, serta segala infrastrukturnya, termasuk regulasi, sarana transaksi, serta lembaga riset keuangan.

    Selain itu, skema pembiayaan syariah untuk sektor publik maupun non-publik juga perlu diperluas dan diperdalam, sehingga kompatibel dengan perkembangan sektor pembiayaan saat ini.

    “Tentu kita berharap ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang menjadikan kita sebagai negara maju,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh Tak Kunjung Diterapkan, Menteri PU Ungkap Biang Keroknya – Halaman all

    Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh Tak Kunjung Diterapkan, Menteri PU Ungkap Biang Keroknya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan permasalahan aturan menjadi faktor yang membuat sistem pembayaran tol tanpa sentuh di Indonesia atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tak kunjung diterapkan. 

    Menurut Dody, banyak peraturan di Kementerian PU yang belum tersinkronisasi, sehingga penerapan sistem ini tak kunjung terealisasi.

    “Banyak bolong di saya. Saya masih beres-beres aturan, banyak aturan yang belum sinkron sana-sini. Banyak,” kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Merespons PT Roatex Indonesia Toll System sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang siap menerapkan sistem ini pada kuartal pertama 2025 mendatang, Dody hanya mengucap syukur.

    Ia meminta doa agar sistem ini bisa berjalan. Menurut dia, dibutuhkan optimisme dalam menerapkannya.

    “Mohon doanya saja. Kita kan harus optimis,” ujar Dody.

    Sebelumnya, penerapan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS/Global Navigation Satellite System Based Multi Lane Free Flow/MLFF) telah siap diterapkan di Indonesia dari sisi sistem dan teknologi.

    Hungaria merupakan investor proyek sistem pembayaran tol nirsentuh.

    Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen dan tidak menarik dana yang sudah digelontorkan.

    “Meski menghadapi beberapa masalah dalam komunikasi atau perbedaan budaya. Komitmen kami tetap dan Hungaria akan menepati janji,” ujar Lilla saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Diketahui, Hungaria telah menggelontorkan dana senilai 300 juta dolar AS atau berkisar Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria.

    Proyek ini digarap oleh PT Roatex Indonesia Toll System sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), setelah memenangkan tender di tahun 2021.

    Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengatakan, inti dari kolaborasi antara kedua negara berpotensi membuka kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara.

    “Serta memperkuat persahabatan dan kemitraan antara kedua negara,” ujar Keszeg.

    MLFF merupakan sistem yang ditawarkan RITS untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

    Data Bank Dunia tahun 2019 mencatatkan kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS per tahun.

    Keszeg menyampaikan, pihaknya menawarkan sistem pembayaran non stop dan tanpa sentuh melalui MLFF berbasis satelit yang disebut mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan.

    Selain itu, berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi polusi udara maupun kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

    Pihaknya menerangkan bahwa pengembangan MLFF merujuk pada kontrak yang disepakati sebelumnya.

    Mereka berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia.

    Keberadaan MLFF dinilai semakin kuat dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024.

    Hal itu didasari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

    RITS menganggap peraturan ini adalah dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang telah dinantikan oleh pihaknya dan pemangku kepentingan lainnya.

    Kehadiran MLFF berbasis satelit disebut sebagai lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Tanah Air, sehingga dapat menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia.

    Negara ini juga akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dalam memanfaatkan sistem MLFF.

    “Kami siap. Teknologi kami sudah siap. Kami membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dari ekosistem, dan dalam ekosistem ini, yang sebagian merupakan perusahaan milik negara atau pelaku publik (public players), ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dengan hasil yang positif,” tutur Keszeg.

    Keszeg mengatakan, tengah mempertimbangkan dan merencanakan seluruh upayanya untuk memiliki pembukuan laporan keuangan perusahaan pada kuartal pertama tahun 2025.

    Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo Djojohadikusumo, berujar hingga saat ini belum ada dana yang keluar dari Pemerintah Indonesia.

    Sejauh ini, dana yang digelontorkan masih berasal dari Pemerintah Hungaria.

    “Tidak ada satu rupiah pun dari Indonesia. Kami masih berkomitmen untuk berinvestasi, kami tetap berkomitmen untuk berinvestasi, dengan permintaan untuk melakukan sedikit penyesuaian pada sistem, kami juga masih berkomitmen,” tuturnya. 

  • Menhub Beberkan Sederet Capaian Pembangunan Transportasi Era Jokowi

    Menhub Beberkan Sederet Capaian Pembangunan Transportasi Era Jokowi

    Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi melaporkan sederet pencapaian pembangunan transportasi yang telah dilakukan dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya ada 45 proyek strategis nasional (PSN) hingga jalur ganda kereta api.

  • ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kecurangan atau fraud dalam tender proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 ruas Batang-Cirebon-Kandanghaur.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan bahwa Kementerian ESDM menghormati langkah KPPU terkait penyelidikan pada kasus tersebut.

    Dia pun menegaskan bahwa pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) itu dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM. 

    “Ini kami akan lihat dan koordinasikan dengan KPPU. Dalam hal ini bukan persaingan usaha, tapi adalah bagaimana kita melihat ini penyaluran gas ini relatif sumbernya satu, Pertamina, dan penyalurannya nggak mungkin banyak operator, tetep itu ditunjuk operatornya,” kata Yuliot di Medan, dikutip Selasa (24/12/2024).

    Dia pun mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh proses pemeriksaan KPPU dan akan menyampaikan semua informasi pelaksanaan tender proyek Cisem II sehingga memberikan kejelasan kepada publik. 

    Selain itu, Kementerian ESDM juga berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Menurut Yuliot, hal ini mencerminkan sikap proaktif Kementerian dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. 

    “Kami juga akan menyiapkan apa yang disampaikan keberatan oleh KPPU. Nanti kami akan jelaskan lebih detail,” ucap Yuliot.

    KPPU melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) multi years contract (Cisem 2) dengan nilai pagu tender kisaran Rp3 triliun.  

    Dalam hal ini, mantan Menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Maju Arifin Tasrif telah memenuhi panggilan KPPU dalam penyelidikan kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan proyek tersebut yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2024. 

    Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.  

    Instalasi baja karbon berdiameter 20 inci tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandanghaur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut dimenangkan oleh KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada 14 Juli 2024. 

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU Deswin Nur mengatakan, tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

    Untuk itu, sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti.  

    Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut. 

    “Kami meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan KPPU dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Bagi yang menolak, dapat dilakukan penyidikan dan diancam pidana denda atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda”, jelas Deswin. 

  • Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi Rampung, Siap Operasi untuk Nataru

    Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi Rampung, Siap Operasi untuk Nataru

    Jakarta –

    PT Brantas Abipraya (Persero) menyelesaikan proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 1. Proyek strategis nasional ini berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai target, yaitu pada akhir tahun 2024.

    Proyek Tol Probowangi yang membentang sepanjang 12,881 kilometer, ditambah 2,850 kilometer untuk jalan penghubung, merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah dan PT Brantas Abipraya (Persero). Dengan keahlian dan pengalamannya dalam bidang konstruksi infrastruktur, Brantas Abipraya telah berhasil menyelesaikan proyek ini sesuai target.

    Keberhasilan ini dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur dalam hal konektivitas dan mobilitas, tetapi juga memperkuat posisi Brantas Abipraya sebagai salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia.

    “Kami sangat bersyukur atas keberhasilan proyek ini. Tol Probowangi merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur,” ujar Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya (Persero) Muhammad Toha Fauzi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

    Sejak tanggal 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, ruas Tol Probowangi Paket 1 akan dibuka secara fungsional untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Dengan dibukanya tol ini, diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi pemudik yang melintas di jalur Probolinggo-Banyuwangi. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas tarif gratis selama periode operasi fungsional ini.

    “Kami berharap dengan adanya Tol Probowangi, waktu tempuh antara Probolinggo dan Besuki dapat dipangkas menjadi sekitar 30 menit saja, dari sebelumnya sekitar 1 jam 15 menit. Hal ini tentu akan sangat menghemat waktu dan biaya perjalanan masyarakat,” imbuhnya.

    Dengan beroperasinya Tol Probowangi, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Jawa Timur. Selain itu, tol ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan berkendara.

    (akd/akd)