Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Prabowo Pastikan Jalur Kereta Cepat Whoosh Diperpanjang Hingga Banyuwangi

    Prabowo Pastikan Jalur Kereta Cepat Whoosh Diperpanjang Hingga Banyuwangi

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan pembangunan jalur kereta cepat Whoosh tidak akan berhenti di Surabaya.

    Ia menegaskan, proyek strategis nasional tersebut akan diperpanjang tidak hanya sampai Surabaya namun hingga ujung timur Jawa Timur, yakni Banyuwangi.

    “Saya minta tidak hanya Surabaya tetapi sampai Banyuwangi. Banyuwangi (kereta cepat sampai Banyuwangi), ya Banyuwangi,” kata Prabowo seusai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025) saat menjawab wartawan di youtub Sekretariat Presiden.

    Saat ini operasional Whoosh baru melayani Jakarta–Bandung. Prabowo menilai perluasan ini penting untuk membuka konektivitas menuju wilayah timur Jawa, sekaligus menghadirkan pilihan transportasi massal yang semakin beragam.

    “Surabaya itu zaman dahulu. Sekarang Banyuwangi,” tegasnya.

    Selain Pulau Jawa, Prabowo juga menargetkan pemerataan pembangunan infrastruktur rel di pulau lainnya. Ia menyebut, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi akan menjadi tujuan pengembangan jaringan kereta api nasional.

    Menurut Prabowo, jalur kereta api juga memiliki fungsi vital bagi distribusi komoditas nasional.

    “Untuk hasil-hasil bumi kita yang ada di pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan. Kelapa sawit, karet, kopi, timah, tambang-tambang, nikel. Banyak sekali. Daripada pakai truk-truk yang banyak, jalan rusak dan menghabiskan BBM. Dengan kereta api kita akan turunkan biaya ekonomi,” paparnya.

    Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Prabowo telah memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Perhubungan untuk mulai menyusun perencanaan teknis. (ted)

  • Respons Jonan saat Ditanya soal Kabar Bakal Masuk Kabinet Prabowo

    Respons Jonan saat Ditanya soal Kabar Bakal Masuk Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan buka-bukaan soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Jonan mengaku hanya berdiskusi terkait dengan program-program pemerintah saat berbicara dengan Presiden Prabowo. Dia menyebut hanya berdiskusi seputar berbagai program prioritas pemerintah yang bersifat populis  seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), maupun aktivitas diplomasi Presiden. 

    Ketika ditanya oleh wartawan, Jonan pun membantah adanya tawaran untuk bergabung ke Kabinet Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Jonan menjabat dua pos menteri ketika bekerja di pemerintahan periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

    “Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada tawaran [masuk kabinet]. Ini cuma diskusi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025). 

    Namun demikian, Jonan menyampaikan siap apabila diberikan tugas untuk bekerja kepada negara. Itu pun juga apabila dia menilai dirinya mampu, tanpa memerinci lebih lanjut dalam tugas atau kapasitas sebagai apa. 

    “Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. ya tergantung yang ngasih tugas,” tuturnya.

    Jonan, yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan (Menhub) pada Kabinet Kerja, mengaku tidak dimintai pendapat soal polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, proyek strategis nasional (PSN) itu sudah dibahas sejak dia menjabat Menhub. 

    Dia juga enggan memberikan pendapat terkait dengan proyek yang menelan biaya investasi sekitar US$7 miliar itu, dan meninggalkan utang triliunan rupiah dengan pihak China. 

    “Enggak ada sama sekali [pembahasan]. Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, utangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih. Karena tadi enggak dibahas,” terangnya.

    Untuk diketahui, pertemuan Jonan dan Presiden kemarin di Istana berbarengan juga dengan pertemuan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. 

    Usai rapat dengan Presiden di hari yang sama, pria yang akrab disapa AHY itu menyebut pemerintah dan APBN akan ikut memastikan proses penanganan utang proyek serta biaya bengkaknya (cost overrun) diselesaikan. 

    Akan tetapi, AHY enggan memerinci lebih lanjut seperti apa peran pemerintah dan APBN dimaksud.

    “Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kami tadi berbicara, infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ,” terang pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

  • Ancang-ancang KPK Panggil Pihak-pihak Terkait Kereta Cepat Whoosh

    Ancang-ancang KPK Panggil Pihak-pihak Terkait Kereta Cepat Whoosh

    Ancang-ancang KPK Panggil Pihak-pihak Terkait Kereta Cepat Whoosh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.
    Meski begitu, KPK tak bisa mengungkapkan siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
    “Tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
    Budi mengatakan, setiap informasi yang disampaikan pihak-pihak ke KPK akan membantu mengungkap dugaan korupsi kereta cepat.
    “Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan,” ujar dia.
    Selain itu, Budi meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan agar bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
    “Kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).
    Budi mengatakan, hingga saat ini, pihak yang dipanggil kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan.
    Tim penyelidik, kata dia, terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan.
    “Dan tentunya ini masih akan terus bergulir ya, karena tim masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan,” ujar dia.
    Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mewanti-wanti KPK tidak pandang bulu dalam menindak pelaku dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh.
    Dia mengatakan, siapa pun yang terlibat dalam praktik dugaan korupsi, baik dari kalangan pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta, harus diproses sesuai aturan hukum.
    “KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian,” kata Abdullah, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).
    Menurut Politikus PKB ini, KPK tak perlu ragu menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran dalam proyek strategis nasional tersebut.
    Sebab, keberadaan kereta cepat Whoosh saat ini tengah menjadi sorotan karena utang besar akibat pembangunannya hingga isu dugaan penggelembungan anggaran.
    Oleh karena itu, kata dia, keseriusan dan keberanian KPK dalam menangani perkara ini penting dilakukan untuk menjawab keresahan publik.
    “KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan
    mark up
    anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” kata Abdullah.
    “Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kita harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Whoosh

    Jokowi Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Whoosh

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dianggap sedang menggiring opini agar pemerintahan Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang diakibatkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi yang malah membahas soal kemacetan di banding menjawab isu dugaan markup.

    “Siaga 98 menilai pernyataan Joko Widodo yang menyebut proyek Whoosh sebagai transportasi publik yang perlu disubsidi dengan alasan merupakan investasi sosial, merupakan upaya menggiring opini agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang kini dialami proyek tersebut,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Pernyataan tersebut kata Hasanuddin, secara tersirat ingin menempatkan proyek Whoosh sebagai tanggung jawab sosial negara, bukan sebagai bagian dari kebijakan bisnis yang harus akuntabel dan efisien.

    “Padahal publik mengetahui bahwa proyek ini sejak awal didesain sebagai kerja sama investasi, bukan proyek subsidi murni. Siaga 98 juga menilai, pernyataan ini berpotensi menutupi perdebatan publik yang sedang berkembang terkait efisiensi proyek dan dugaan mark up biaya yang hingga kini belum terjawab secara transparan,” terang Hasanuddin.

    Padahal kata Hasanuddin, publik berhak mengetahui sejauh mana proyek tersebut dikelola secara profesional, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara.

    “Kami mengingatkan bahwa subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek ataupun justifikasi atas kegagalan pengelolaan investasi,” tutur Hasanuddin.

    Untuk itu kata Hasanuddin, pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam menilai proyek strategis nasional, termasuk dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh.

    “Subsidi boleh diberikan, tetapi dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat, bukan sebagai bentuk penyelamatan atas kesalahan masa lalu. Kami mendukung penuh sikap Menkeu Purbaya yang menolak menanggung utang Whoosh dibebankan ke APBN,” pungkas Hasanuddin. 

  • Airlangga Sebut Ada Pabrikan Mau Bantu Indonesia Kembangkan Mobnas, Ini Mereknya

    Airlangga Sebut Ada Pabrikan Mau Bantu Indonesia Kembangkan Mobnas, Ini Mereknya

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia sedang menggodok rencana memproduksi mobil nasional dalam tiga tahun ke depan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada pabrikan luar negeri yang siap membantu Indonesia mengembangkan mobil nasional. Merek apakah itu?

    Mengutip Antara, pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor disebut-sebut menunjukkan kesiapan buat berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional Indonesia berbasis kendaraan listrik.

    “Mereka siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail dan tentu yang namanya kendaraan ini kan ada desainnya, ada basisnya, tetapi, basisnya yang dibahas berbasis EV (kendaraan listrik),” ujar Airlangga di sela agenda KTT APEC 2025 di Kota Gyeongju, Gyeongsang Utara, Korea Selatan (31/10).

    Menurut Airlangga, pembahasan mengenai skema kerja sama dengan raksasa otomotif Korea Selatan tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut. Selain Hyundai, Airlangga mengungkapkan sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia.

    “Beberapa Korea kan sudah siap, kemarin Lotte Chemical sudah siap dan akan ada peresmian. Investasi sekitar 4 miliar dolar AS. Yang lain kan kalau Posco ada program terkait 10 juta ton. yaitu tahap berikutnya seperti apa,” tambah Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap merealisasikan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan dirinya juga sudah mengusulkan untuk menjadikan program mobil nasional ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan.

    Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional di Tanah Air. Prabowo sebelumnya bilang pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

    “Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (20/10).

    Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

    (lua/din)

  • Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, salah satu proyek strategis nasional (PSN), yakni Pelabuhan Palembang Baru bakal mulai dibangun pada 2026.

    Hal tersebut sejalan dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025). 

    Dudy menyampaikan bahwa penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan. 

    “Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025). 

    Dudy berharap melalui pembangunan pelabuhan baru ini dapat memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan. 

    Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare (ha).

    Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025.

    “Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” katanya. 

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

    Adapun, lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. 

    Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sedimentasinya pun luar biasa, sehingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal. 

    “Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan,” jelas Herman Daru. 

    Harapannya, keberadaan pelabuhan baru membuat beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

    Adapun, Pelabuhan Palembang Baru merupakan satu dari 14 PSN Pelabuhan yang masih tercatat dalam era Prabowo Subianto. 

    Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

    Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam proses.  

  • Airlangga sebut Hyundai siap dukung mobil nasional berbasis listrik

    Airlangga sebut Hyundai siap dukung mobil nasional berbasis listrik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik.

    “Mereka siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail dan tentu yang namanya kendaraan ini kan ada desainnya, ada basisnya, tetapi, basisnya yang dibahas berbasis EV (kendaraan listrik),” ujar Airlangga di sela agenda KTT APEC 2025 di Kota Gyeongju, Gyeongsang Utara, Korea Selatan, Jumat waktu setempat.

    Menurut Airlangga, pembahasan mengenai skema kerja sama dengan raksasa otomotif Korea Selatan tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut.

    Selain Hyundai, Airlangga mengungkapkan sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia.

    “Beberapa Korea kan sudah siap, kemarin Lotte Chemical sudah siap dan akan ada peresmian. Investasi sekitar 4 miliar dolar AS. Yang lain kan kalau Posco ada program terkait 10 juta ton. yaitu tahap berikutnya seperti apa,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap menjalan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    ‎Ia mengatakan dirinya juga sudah mengusulkan untuk menjadikan program mobil nasional ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan.

    Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional di Tanah Air.

    ‎Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

    ‎”Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

    ‎Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titik terang pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat usai 40 tahun menanti

    Titik terang pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat usai 40 tahun menanti

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Perhubungan menandatangani kerja sama pembangunan dan pengoperasian pelabuhan New Palembang Tanjung Carat yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Jumat (31/10). Penandatanganan itu menjadi kepastian pembangunan pelabuhan samudera pertama di Sumatera Selatan, sebagai gerbang ekspor utama bagi berbagai komoditas unggulan daerah dan motor penggerak ekonomi baru di kawasan Sumatera bagian Selatan. (Winda Tri Agustina/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI DPR Persilakan Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    Komisi VI DPR Persilakan Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    GELORA.CO -Komisi VI DPR RI merespons dugaan mark up (penggelembungan biaya) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang kini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan bahwa jika memang ada *mark up*, hal itu telah melanggar akuntabilitas keuangan negara atau korporasi.

    Ia menegaskan, meskipun Whoosh dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business proyek ini tetap dapat diperiksa oleh penegak hukum (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukumnya adalah mayoritas (60 persen) saham KCIC dimiliki oleh konsorsium BUMN (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Proyek Whoosh, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 dan telah beroperasi sejak Oktober 2023, memiliki nilai investasi total 7,27 miliar Dolar AS (sekitar Rp118,37 triliun), termasuk cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

    Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh disebut banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Antara lain disebutkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.

    “Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta Dolar AS per km. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta Dolar AS per km,” kata Anthony.

    Sedangkan kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km hanya menghabiskan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta Dolar per km. Artinya, ujar Anthony, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar Dolar AS. 

    “Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” tegas Anthony.

    Selain itu, KCIC mengalami kesulitan finansial. PT PSBI (konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas) mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada tahun 2024 dan berlanjut merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025, akibat beratnya beban utang, bunga ke Tiongkok, dan biaya operasional tinggi.

    KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh ini sejak awal tahun 2025

  • Jasa Marga (JSMR) Ungkap Progres Konstruksi 3 PSN Tol, Cek Detailnya

    Jasa Marga (JSMR) Ungkap Progres Konstruksi 3 PSN Tol, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mengungkap informasi terbaru mengenai progres konstruksi tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor konektivitas jalan bebas hambatan yang saat ini tengah digarap.

    Direktur Utama JSMR, Rivan A. Purwantono menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan proyek-proyek jalan tol strategis demi meningkatkan konektivitas dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi wilayah.

    “Jasa Marga berkomitmen menyelesaikan proyek dengan mutu sesuai standar dan tepat waktu, mengelola risiko lebih baik, mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, dan menjaga transparansi kepada pemangku kepentingan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

    Adapun, ke-3 PSN yang tengah dikebut proses konstruksinya itu yakni PSN Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogro dan Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) II Selatan.

    Rivan menjelaskan, hingga periode 17 Oktober progres pembangunan pada ruas Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi segmen Gending – Kraksaan mencapai 98,10%. Kemudian, segmen Krakasan – Paiton 100,00%, serta segmen Paiton – Besuki 87,19%.

    Kemudian, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen segmen Ambarawa – Bawen mencapai 75,46%. Sedangkan, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo segmen Klaten – Purwomartani 88,88%.

    Terakhir, progres konstruksi Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Bojongmangu – Sadang mencapai 90,83% dan Jalan Tol Akses Patimban yang saat ini dalam tahap pembebasan lahan 91,09%.

    Rivan berharap dengan adanya percepatan proyek-proyek strategis ini nantinya dapat berdampak langsung dalam peningkatan konektivitas antarkota yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi biaya logistik bagi pelaku usaha, serta pengurangan waktu tempuh yang berdampak pada produktivitas masyarakat.

    “Jasa Marga berkomitmen dalam pembangunan proyek jalan tol akan terus mengutamakan keberlanjutan lingkungan dengan menyelenggarakan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.