Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Presiden Prabowo Bakal Evaluasi kembali PSN, Sulfikar Amir: Di Era Sebelumnya Amburadul

    Presiden Prabowo Bakal Evaluasi kembali PSN, Sulfikar Amir: Di Era Sebelumnya Amburadul

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Profesor dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir beri beri pernyataan menarik terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo bakal mengkaji ulang program-program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Hadir di podcast di YouTube Bambang Widjojanto, Sulfikar Amir menyebut keputusan Presiden mengkaji ulang PSN dianggap tepat.

    Menurutnya program-program PSN dibawa pemerintahan sebelumnya Jokowi Widodo dianggap amburadul.

    “Keputusan Presiden Prabowo untuk merefill atau mengkaji ulang program-program PSN itu sangat tepat,” kata Sulfikar Amir.

    “Karena PSN yang saat ini itu merupakan tata kelola yang sangat amburadul Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Lanjut, menurut Sulfikar Amir PSN di era Presiden Jokowi tidak memiliki indikator atau kriteria yang jelas.

    Bahkan Presiden ketujuh Indonesia itu dinilai seenaknya dalam menetap proyek-proyek dari PSN.

    “Karena apa? Karena PSN ini menjadi instrumen kebijakan yang abusive tanpa adanya indikator tanpa kriteria dan kriteria yang jelas,” tuturnya.

    “Pak Jokowi seenaknya saja mengatakan ini proyek strategis nasional, tidak ada kajian-kajian yang jadikan bahan dan dasar apakah proyek itu layak dijadikan strategis,” tambahnya.

    Ia bahkan mengatakan PSN di era tersebut tidak memiliki pertimbangan atau dasar.

    Sulfikar bahkan menyinggung adanya indikasi kepentingan politik dari Jokowi dan karena alasan itulah hal ini sangat perlu di evaluasi.

    “Kita tahu proyek strategi ini pertimbangannya apa, dasarnya apa? apakah pertimbangan ekonomi atau pertahanan, inovasi teknologi atau pertimbangan kepentingan politik dari Pak Jokowi dan itu yang perlu di evaluasi,” terangnya.

  • Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Setiap presiden memiliki strategi untuk membiayai program dan target-target yang telah dijanjikan selama kampanye. Presiden Prabowo Subianto misalnya, telah mengeluarkan instruksi berisi anjuran efisiensi anggaran besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung nilainya lebih dari Rp306 triliun.

    Langkah penghematan ala Prabowo itu dilakukan di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Rasio utang tembus di angka 39%. Sementara itu rasio pajak stagnan di kisaran angka 10%.

    Adapun sasaran efisensi anggaran Prabowo adalah sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. 

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPerbesar

    Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Dia juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, setiap pejabat pemerintahan harus segera menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

    Prabowo menginginkan apabila sudah mendapat persetujuan DPR RI, maka pembantunya di kabinet merah putih itu segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. 

    Tujuannya, Bendahara Negara itu akan bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L. Sedangkan, kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

    “Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” demikian bunyi beleid ketujuh butir kelima.

    Jokowi Pangkas Subsidi 

    Langkah konsolidasi fiskal Prabowo  sejatinya juga dilakukan oleh Presiden ke Joko Widodo alias Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada tahun 2015, sejak memegang tampuk kekuasaan, Jokowi awalnya tidak ingin mengulangi kebijakan subsidi pendahulunya. Subsidi diupayakan tepat sasaran. Jatah subsidi energi juga dipangkas. Tahun 2015 subsidi energi hanya dialokasikan sebesar Rp119,1 triliun.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang tercatat menggelontorkan Rp341,8 triliun untuk subsidi energi. Alokasi anggaran itu terdiri dari Rp240 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik senilai Rp101,8 triliun.

    Jika dikalkulasikan, anggaran subsidi energi tahun 2014 setara dengan 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun itu mencapai Rp10.542,7 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastuktur tahun 2014 yang hanya sebesar Rp178 triliun. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) Perbesar

    Pemangkasan anggaran subsidi pada awal pemerintahan Jokowi semula dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Tujuannya, uang yang semula habis dibakar untuk subsidi BBM dan tetek bengeknya itu, dialirkan untuk kepentingan infrastruktur. Pada tahun 2015, anggaran infrastuktur bahkan berhasil tembus di angka Rp290 triliun.

    Tren pemangkasan anggaran subsidi negeri terus berlanjut pada tahun 2016. Saat itu pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp106,8 triliun. Namun demikian, untuk anggaran infrastruktur angkanya naik menjadi Rp313,5 triliun. Kebijakan pemangkasan anggaran subsidi energi terus berlangsung pada tahun 2017.

    Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun. Rata-rata subsidi energi tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan rata-rata sebesar 9,5 persen. Sementara anggaran infrasturktur terus meroket, pada waktu itu pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,9 triliun.

    Kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pasalnya pada waktu itu, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia crude price atau ICP yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi bengkak dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp153,5 triliun pada tahun 2018.

    Meski anggaran subsidi energi naik, hal itu tidak mempengaruhi alokasi belanja infrastruktur yang justru naik menjadi Rp410,4 triliun.

    Anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp125,3 triliun. Pada dua tahun tersebut alokasi anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp415 triliun dan Rp423,3 triliun.

    Pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya APBN pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka subsidi energi kembali naik pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global.

    Setali tiga uang, untuk mengantisipasi fenomena tahun 2022 terulang, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp211,9 triliun atau hampir mendekati jumlah subsidi energi yang digelontorkan oleh SBY pada akhir pemerintahannya sebesar Rp240 triliun.

    Tahun 2024, di tengah ketidakpastian global dan harga minyak yang cenderung fluktuatif pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp185,8 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun 2023. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat penurunan alokasi anggaran tersebut. 

    Pertama, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Kedua, LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka. Ketiga, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Keempat,  kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

    Pengamat Mengkritisi 

    Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

  • DKI Sebut Pagar Laut Sepanjang 500 Meter di Seberang Pulau C Reklamasi Sudah Dihentikan

    DKI Sebut Pagar Laut Sepanjang 500 Meter di Seberang Pulau C Reklamasi Sudah Dihentikan

    loading…

    Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan pagar laut yang membentang di seberang Pulau C Reklamasi PIK, Jakarta Utara sudah dihentikan. Foto/SindoNews/muhammad refi sandi

    JAKARTA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan pagar laut yang membentang di seberang Pulau C Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara sudah dihentikan. Diketahui terdapat tiga titik dengan total panjang pagar laut 500 meter.

    “Kalau dihentikannya sesaat setelah ada laporan kawan-kawan, masyarakat, langsung keesokan harinya kita turun bersama-sama. Nah setelah itu kami mengucapkan terima kasih ya, apresiasi kepada kawan-kawan semuanya atas dukungannya dan koordinasi kita sangat bagus sekali,” ujar Eli saat ditemui di Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (28/1/2025).

    “500 meter, kan ada 3 titik kurang lebih 500 meter. Ya seberangnya kan itu kan di Pulau C ya,” tambahnya.

    Eli masih enggan mengungkap pemilik dari pagar laut di dekat Pulau C Reklamasi itu. Saat ditanya pagar laut itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK, Eli tidak menjawab secara tegas.

    “Nah itu senantiasa kita melakukan koordinasi ya dengan teman-teman pemerintah pusat. Karena sekali lagi saya sampaikan dalam UU Cipta Kerja itu masih kewenangannya adalah kawan-kawan di pemerintah pusat,” ujarnya.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut yang terbuat dari bambu tidak hanya di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melainkan juga ada di dekat Pulau C Reklamasi PIK 2, Jakarta Utara. Hal itu dibagikan netizen dalam laman X @elisa_j** pada Sabtu, 11 Januari 2025.

    “Di seberang Pulau C juga ada pagar laut. Kita tahukan siapa developer Pulau C? @DKIJakarta. Sudah tahu belum? Atau pura-pura gak tahu juga? Apa sebentar lagi ada kesatuan nelayan halu ngaku-ngaku pasang ini?” cuit laman X @elisa_j** dikutip, Selasa, 14 Januari 2025.

    (cip)

  • Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap kedaulatan warganya. Prabowo, misalnya, tidak terlalu bangga dengan status sebagai negara G20 kalau masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. 

    “Apakah kita sadar kalau kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar?,” kata Prabowo saat berpidato dalam pelantikan presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sementara itu, Trump, memiliki pandangan yang lebih ekstrem. Trump adalah antitesis dari politik AS yang selama ini didominasi oleh kalangan liberal. Dia menggambarkan pelantikannya sebagai momentum penting dalam sejarah. Hal ini sejalan dengan retorika kampanyenya yang berulangkali ingin mengembalikan kejayaan Amerika: Make America Great Again! 

    “Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia.”

    Kendati memiliki fokus yang sama, Trump dan Prabowo  lahir dalam situasi politik yang berbeda. Trump adalah antitesis dari presiden AS sebelumnya, Joe Biden. Trump adalah politikus Partai Republik yang dikenal dengan ide-ide populis dan konservatif. Dia sering kali menyalahkan Biden dalam berbagai macam kesempatan. 

    Sementara itu, Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, terpilih sebagai presiden dalam proses politik yang cukup rumit. Isu perpecahan hungga pelanggaran konstitusi menggelinding cukup kuat pada Pilpres 2024.

    Adapun, Prabowo sendiri dulunya adalah oposisi pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Namun pada tahun 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

    Menariknya, pada Pilpres 2024, Prabowo berkolaborasi dengan putra sulung Presiden ke 7 Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mereka memenangkan kontestasi. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke 8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 dan dalam beberapa kesempatan mengakui sebagai bagian dari politik keberlanjutannya Jokowi, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan.”

    Kebangkitan Populisme Trump

    Pelantikan Donald Trump menjadi titik balik politik AS. Perhatian besar Trump terhadap isu Amerika tercermin dari kebijakan-kebijakan populis yang memicu kontroversi. Suami Melanija Knavs alias Melania Trump itu telah secara terang-terangan menabrak semua konsesus global yang dinilai merugikan AS. Dia tidak segan mengenakan tarif tinggi dan mengeluarkan ancaman bagi negara manapun yang telah maupun berpotensi merugikan kepentingan AS. 

    Menariknya, gertakan Trump juga bukan isapan jempol semata. Pasalnya, tidak sampai sehari usai dilantik sebagai presiden menggantikan Joe Biden, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Trump, misalnya, secara terbuka memulai menabuh genderang perang tarif. Kali ini bukan hanya China, tetapi tetangganya, Kanada yang diancam dengan tarif sebesar 25%.

    “Kami berpikir dalam hal tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang. Saya pikir kami akan melakukannya pada tanggal 1 Februari,” ujar Trump. 

    Presiden AS Donald TrumpPerbesar

    Ancang-ancang perang tarif yang dilakukan Trump itu mengingatkan kepada peristiwa serupa 6 sampai 7 tahun lalu. Saat itu, Trump menjabat presiden untuk periode 1. Perang tarif terjadi antara China dan AS. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk China. China membalasnya. Hanya saja, korban dari perang dagang antara AS dan China, tidak hanya keduanya negara. Tetapi tatanan ekonomi dan global pada waktu itu.

    Terjadi relokasi industri besar-besaran. Perusahaan AS keluar China. Vietnam ketiban berkah. Di sisi lain, supply chain atau rantai pasok global juga terganggu. Kondisi itu memicu Bank Dunia maupun Dana Moneter International, memangkas proyeksi ekonomi pada tahun 2018-2019. Alhasil, banyak negara yang tumbuh di luar ekspektasi, Indonesia, misalnya, pada tahun itu hanya tumbuh di kisaran 5,17%.

    Selain potensi pecahnya trade war jilid 2, kebijakan lain Trump yang memutuskan keluar dari WHO dan menarik diri dari Paris Agreement juga memicu ketidakpastian mengenai konsesus yang telah dicapai sebelumnya. Suka tidak suka, AS adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Komitmen AS dalam aksi kerja sama global untuk mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius.

    Namun, penarikan diri AS dalam konsesus tersebut, memunculkan spekulasi mengenai masa depan upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk langkah sejumlah negara yang sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi tujuan tersebut. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman,” jelas Trump

    Posisi Politik Prabowo

    Jika Trump leluasa merealisasikan ide-ide nekatnya, pilihan Prabowo untuk melanjutkan program pendahulunya berbuntut panjang. Apalagi, pendahulu Prabowo, Jokowi, menyisakan ruang fiskal yang masih sangat terbatas untuk membiayai program-program utama pemerintahan Prabowo seperti makan siang gratis.

    Sekadar catatan total outstanding utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp8.680,13 trilun, kemungkinan angkanya bertambah pada akhir 2024. Sementara itu,proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2024 5% atau PDB nominal di posisi Rp21.932 triliun.

    Dengan posisi total utang dan PDB nominal tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp39,5%. Sementara itu, warisan rasio pajak pemerintahan Jokowi ke Prabowo hanya di kisaran 10%.

    Tidak ayal dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas itu, riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepailitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan ‘kencangkan ikat pinggang’ alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Prabowo-Gibran.

    Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PDI Perjuangan (PDIP), cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepailitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal, memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Total lebih dari Rp300 triliun, anggaran yang akan dihemat dari kebijakan Prabowo tersebut. “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, komposisi kabinet yang gemuk, kebijakan warisan Jokowi seperti IKN dan berbagai pungutan baru, konflik antara Jokowi dan PDIP, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya usai masih menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan Prabowo jelas tidak efektif, selain penempatan tokoh di kabinet yang tidak sesuai kapasitas, bahkan mengesankan tidak punya etos kerja yang diperlukan negara,” kata pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

    Hal senada juga diugkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Lili Romli. Lili menyoroti komposisi kebinet gemuk Prabowo-Gibran. Dia menganggap bahwa kabinet gemuk membuat gerak pemerintahan Prabowo tidak efektif dan efisien. “Program dari pemerintahan sebelumnya yang menyedot anggaran besar perlu dievaluasi, [terutama] kebijakan yang tidak pro rakyat dan mengusik keadilan.”

    Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam KIM Plus, juga dipastikan menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. KIM Plus juga memenangkan Pilkada di Sumatra Utara.

    Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan. Apalagi kalau pertemuan Prabowo – Megawati terealisasi dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi.

    Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah harus terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan.

    Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah dan polemik proyek strategis nasional adalah contoh. Kebijakan ini lahir dari pemerintahan Jokowi dan eksesnya ditanggung oleh pemerintahan Prabowo.

    “Banyak warisan Jokowi yang menghambat. Prabowo sendiri terlihat belum terlihat berani untuk mengambil langkah untuk bebas dari intervensi Jokowi,” kata Deni.

  • Celios Kritisi Instruksi Presiden Prabowo tentang Pemotongan Anggaran

    Celios Kritisi Instruksi Presiden Prabowo tentang Pemotongan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    Dalam Inpres pertama Prabowo itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

  • Tokoh Agama Teluk Naga Berharap Pagar Laut Tak Membuat PSN Dibatalkan

    Tokoh Agama Teluk Naga Berharap Pagar Laut Tak Membuat PSN Dibatalkan

    loading…

    Tokoh agama Teluk Naga Fahmi Ardi berharap kontroversi pagar laut tidak mengganggu rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pesisir utara Tangerang. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Tokoh agama Teluk Naga Fahmi Ardi berharap kontroversi pagar laut tidak mengganggu rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pesisir utara Tangerang. Warga setempat punya harapan PSN bisa memperbaiki kehidupan mereka.

    Fahmi mengatakan, warga setempat berharap PSN bisa membawa kemajuan buat mereka. Dicontohkannya, Serpong dahulu disebut sebagai udik atau tertinggal. Tapi dengan adanya investor dan pembangunan di sana, menurut Fahmi, Serpong menjadi maju. “Padahal wilayah kita berdekatan dengan Bandara internasional maupun memiliki laut,” jelas Fahmi.

    Jika PSN maupun pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dihentikan, Fahmi yakin akan muncul reaksi keras dari masyarakat setempat. Penyebabnya, PIK 2 sudah memberikan manfaat besar bagi warga setempat. Khusunya dalam penyediaan lapangan kerja maupun bantuan-bantuan lain yang bermandaat bagi masyarakat.

    “Setiap pagi ribuan orang mulai dari Tanjung Pasir masuk ke PIK. Ribuan orang menggantungkan hidupnya di PIK. Mereka berasal dari Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, dan lainnya. Kalau ada yang teriak tolak PSN, tolak PIK 2 mereka itu orang mana? Apa mereka itu orang pesisir Utara Tangerang atau orang luar? Mereka tidak tahu kultur pantura,” ungkap Fahmi.

    Fahmi mempertanyakan klaim pihak luar yang mengklaim memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir utara Tangerang. “Warga yang bukan warga pribumi jangan teriak-teriak membela pribumi warga asli pesisir utara Tangerang. Pribumi mana yang mereka bela? Sejak kapan mereka membela pribumi,” kata Fahmi.

    Terlebih, isu pagar laut kemudian berkembang menjadi penghentian proyek PSN maupun PIK 2. Menurut Fahmi, hal ini tidak fair. “PSN maupun PIK 2 sudah sangat ditunggu warga pantura khususnya. Kita sudah lama ingin wilayah kita bisa berkembang,” kata Fahmi.

    Menurut Fahmi, pihak luar tersebut tidak tergantung dengan kelanjutan PSN maupun PIK. Tapi warga setempat yang akan menjalaninya. “Mereka bisa pulang dan tidur enak. Bagaimana dengan kami yang punya ketergantungan lapangan kerja di sini,” ungkapnya.

    Warga Teluk Naga lainnya, Saepudin, mengatakan, isu tentang pagar laut maupun penghentian proyek PSN dan PIK 2 meresahkan warganya. Hal ini karena banyak warga yang memiliki harapan atas keduanya. “Kalau PSN dihentikan, apakah pemerintah tidak kasihan dengan warga kami yang bekerja di PIK,” ungkapnya.

    Sementara mereka yang mempersoalkan pagar laut maupun meminta penghentian proyej PSN, menurut Saepudin, mayoritas orang luar. “Mereka orang luar yang tidak akan kena imbas kalau PSN dihentikan,” kata Saepudin.

    (cip)

  • Tokoh Agama Teluk Naga Berharap Pagar Laut Tak Bikin PSN Dibatalkan – Halaman all

    Tokoh Agama Teluk Naga Berharap Pagar Laut Tak Bikin PSN Dibatalkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Tokoh agama Teluk Naga, Fahmi Ardi, berharap kontroversi pagar laut tidak mengganggu rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pesisir utara Tangerang, Banten.

    Warga setempat punya harapan PSN bisa memperbaiki kehidupan mereka.

    Fahmi mengatakan,  warga setempat berharap PSN bisa membawa kemajuan buat mereka.

    Dicontohkannya, Serpong dahulu disebut sebagai udik atau tertinggal. Tapi dengan adanya investor dan pembangunan di sana, menurut Fahmi, Serpong menjadi maju. 

    “Padahal wilayah kita berdekatan dengan bandara internasional maupun memiliki laut,” jelas Fahmi.

    Jika PSN maupun pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dihentikan, Fahmi yakin akan muncul reaksi keras dari masyarakat setempat. Penyebabnya, PIK 2 sudah memberikan manfaat besar bagi warga setempat. 

    Khusunya dalam penyediaan lapangan kerja maupun bantuan-bantuan lain yang bermandaat bagi masyarakat.

    “Setiap pagi ribuan orang mulai dari Tanjung Pasir masuk ke PIK. Ribuan orang menggantungkan hidupnya di PIK. Mereka berasal dari Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, dan lainnya” kata Fahmi.

    “Kalau ada yang teriak tolak PSN, tolak PIK 2 mereka itu orang mana?. Apa mereka itu orang pesisir Utara Tangerang atau orang luar?  Mereka tidak tahu kultur pantura,” ungkap Fahmi. 

    Fahmi mempertanyakan klaim pihak luar yang mengklaim memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir utara Tangerang.  

    “Warga yang bukan warga pribumi jangan teriak-teriak membela pribumi (warga asli pesisir utara Tangerang). Pribumi mana yang mereka bela?. Sejak kapan mereka membela pribumi,” kata Fahmi.

    Terlebih, kata dia, isu pagar laut kemudian berkembang menjadi penghentian proyek PSN maupun PIK 2. 

    Menurut Fahmi, hal ini tidak fair.

    “PSN maupun PIK 2 sudah sangat ditunggu warga pantura khususnya. Kita sudah lama ingin wilayah kita bisa berkembang,” kata Fahmi.

    Menurut Fahmi, pihak luar tersebut tidak tergantung dengan kelanjutan PSN maupun PIK. Tapi warga setempat yang akan menjalaninya. 

    “Mereka bisa pulang dan tidur enak. Bagaimana dengan kami yang punya ketergantungan lapangan kerja di sini,” ungkapnya.

    Warga Teluk Naga lainnya, Saepudin, mengatakan, isu tentang pagar laut maupun penghentian proyek PSN dan PIK 2 meresahkan warganya. Hal ini karena banyak warga yang memiliki harapan atas keduanya. 

    “Kalau PSN dihentikan, apakah pemerintah tidak kasihan dengan warga kami yang bekerja di PIK,” ungkapnya.

    Sementara mereka yang mempersoalkan pagar laut maupun meminta penghentian proyej PSN, menurut Saepudin, mayoritas orang luar. 

    “Mereka orang luar yang tidak akan kena imbas kalau PSN dihentikan,” kata Saepudin. 

  • Pemerintah harus serius gunakan bioethanol sebagai BBN

    Pemerintah harus serius gunakan bioethanol sebagai BBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pengamat: Pemerintah harus serius gunakan bioethanol sebagai BBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 27 Januari 2025 – 09:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah diharapkan serius mendorong pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) setelah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Direktur Eksektif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menegaskan dengan ditetapkannya bioethanol sebagai salah satu PSN, maka pemerintah harus bersedia melakukan intervensi di bidang bahan baku.

    “Perlu keseriusan Pemerintah. Hal yang utama adalah Pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujarnya melalui telepon di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kesungguhan pemerintah sangat dibutuhkan karena terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan bioethanol sebagai sumber energi nabati.

    Tantangan pertama, lanjutnya, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioethanol di Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan kelapa sawit sehingga pengembangan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, karena tinggal menghitung, berapa banyak untuk BBN dan berapa yang untuk ekspor.

    Hal itulah yang membedakan dengan bioethanol. Ethanol dihasilkan dari tanaman juga seperti tebu, jagung, sorgum maupun singkong. Masalahnya, feedstock-nya tidak cukup,” katanya.

    Ia menyebutkan gula saat ini masih impor sedangkan untuk ethanol diambil molasenya juga tidak cukup dengan bahan baku yang ada.

    Tantangan kedua, untuk menghasilkan ethanol dengan standar fuelgrade juga tidak mudah karena yang dibutuhkan adalah ethanol 99 persen dan untuk menghasilkan ethanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi Pemerintah.

    Tantangan ketiga soal harga, tambahnya harga ethanol di pasar internasional kemungkinan besar lebih tinggi dari harga minyak, karena ethanol juga menjadi bahan baku untuk industri dan pangan.

    Sementara itu, tambahnya, dalam pengembangan bioethanol, tidak terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti pada biodiesel. Pada biodiesel, jika harga FAME terlalu mahal, misalnya, maka subsidi bisa dihimpun dari badan tersebut, yang dihimpun dari pengusaha sawit.

    “Karena itulah, jadi kalau tetap mau mengembangkan bioethanol dengan harga terjangkau, Pemerintah harus siap-siap (menggunakan APBN untuk subsidi),” ujar Fabby.

    Jika Indonesia tetap ingin mengembangkan bioethanol, imbuhnya, Pemerintah harus melakukan intervensi terhadap tiga tantangan tersebut, terutama pengadaan bahan baku yang masih sedikit.

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara bahwa pemerintah harus serius atau terlibat aktif mendorong pengembangan bioethanol misalnya untuk mengerahkan potensi BUMN, keuangan sehingga bisa menyediakan bahan baku bioethanol dengan skala massal.

    “Kita bisa atau tidak membangun lahan perkebunan singkong atau tebu yang luasannya bisa menghasilkan bahan mentah (ethanol) berharga murah,” kata Marwan.

    Menurut dia jika bahan baku bioethanol mengandalkan kebun singkong atau tebu dari sisi produksi saat ini tidak akan bisa mengimbangi produksi CPO, kecuali pemerintah memang mau intensif menanam singkong atau tebu dengan luas lahan jutaan hektar.

    Sumber : Antara

  • BBN Bioethanol Masuk PSN, Pemerintah Diminta Sungguh-sungguh Menggarapnya – Page 3

    BBN Bioethanol Masuk PSN, Pemerintah Diminta Sungguh-sungguh Menggarapnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah pun diharapkan serius mendorong penggunaan bahan bakar energi ini.

    Direktur Eksektif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, penetapan PSN membutuhkan keseriusan pemerintah.

    “Perlu keseriusan Pemerintah. Hal yang utama adalah Pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujar dia melansir Antara di Jakarta, Minggu (26/1/2024).

    Menurut dia, dengan ditetapkannya bioethanol sebagai salah satu PSN, maka pemerintah harus bersedia melakukan intervensi di bidang bahan baku.

    Kesungguhan pemerintah sangat dibutuhkan karena terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan bioethanol sebagai sumber energi nabati.

    Tantangan pertama, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioethanol di Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan kelapa sawit sehingga pengembangan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, karena tinggal menghitung, berapa banyak untuk BBN dan berapa yang untuk ekspor.

    Hal itulah yang membedakan dengan bioethanol. Ethanol dihasilkan dari tanaman juga seperti tebu, jagung, sorgum maupun singkong. Masalahnya, feedstock-nya tidak cukup,” katanya.

    Ia menyebutkan gula saat ini masih impor sedangkan untuk ethanol diambil molasenya juga tidak cukup dengan bahan baku yang ada.

    Tantangan kedua, untuk menghasilkan ethanol dengan standar fuelgrade juga tidak mudah karena yang dibutuhkan adalah ethanol 99 persen dan untuk menghasilkan ethanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi Pemerintah.

     

  • Kadin Indonesia Gaet Jepang Gali Potensi Energi Terbarukan – Page 3

    Kadin Indonesia Gaet Jepang Gali Potensi Energi Terbarukan – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut baik komitmen investasi Singapura untuk pengembangan energi hijau di Indonesia.

    Rencananya, Singapura berminat secara khusus untuk mengembangkan sustainable investment zone/park serta energi terbarukan di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Kendal Industrial Park.

    Turut dibahas dalam pertemuan tersebut peluang kerjasama Indonesia dan Singapura dalam Pembangunan pelabuhan Kendal Port dan Tanjung Priok Port.

    Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani, dalam rangkaian acara World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss pada Senin 20 Januari 2025.

    Ma’ruf mengharapkan komitmen Singapura dalam berinvestasi nanti juga untuk membangun green industry, terutama Data Center di Indonesia, khususnya di Batam.

    “Dengan pasokan energi bersih itu, Singapura mendapat keuntungan berupa kredit karbon serta sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka,” ujar Ma’ruf melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

    “Kami harapkan Singapura pun memahami kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia,” sambung dia.