Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Ombudsman Sebut DKP Banten Lakukan Maladministrasi, Abaikan Laporan Warga Soal Pagar Laut

    Ombudsman Sebut DKP Banten Lakukan Maladministrasi, Abaikan Laporan Warga Soal Pagar Laut

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi menyebut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten melakukan maladministrasi lantaran mengabaikan laporan masyarakat soal adanya pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

    Menurutnya, meskipun ada upaya dari DKP Banten dalam menanggapi laporan masyarakat tetapi proses penanganannya berlangsung lebih lama dari yang diharapkan.

    “Kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian saat panjangnya masih 10 Km, berkoordinasi dengan KKP, tapi membutuhkan waktu yang lama sampai 22 Januari kemarin baru dilakukan pembongkaran,” kata Fadli dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin, 3 Februari 2025.

    Fadli mengatakan, pihaknya memahami segala keterbatasan DKP Banten yang sudah berupaya menangani permasalahan pagar laut. Akan tetapi, kata dia, upaya pembongkaran pagar laut yang baru terlaksana pada 22 Januari 2025, belum maksimal dan panjang pagar laut justru semakin bertambah.

    “Upaya itu belum maksimal karena butuh waktu lama untuk melakukan pembongkaran dan panjangnya semakin bertambah dibanding saat dihentikan,” tutur Fadli. 

    Oleh karena itu Ombudsman mendorong DKP Banten segera mengkoordinasikan dan menuntaskan penertiban pagar laut yang masih tersisa. Berdasarkan informasi yang diterima Ombudsman, sisa pagar yang belum dibongkar sepanjang 11 Kilometer. 

    Selain itu, lanjut Fadli, Ombudsman mendorong DKP Banten berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki indikasi adanya penyalahgunaan pemanfaatan ruang laut dari segi administratif maupun pidana. Menurutnya, langkah ini penting untuk penegakan hukum dan pemberian efek jera terhadap pihak yang melanggar aturan.

    “Kita juga memahami fungsi pengawasan wilayah bukan hanya DKP, tapi juga ada instansi lainnya. Tapi, bagaimanapun sesuai Undang-Undang (UU), bahwa 12 mil itu memang merupakan tanggung jawab Pemda,” ujarnya.

    Dilaporkan ke KPK 

    Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama sejumlah pegiat antikorupsi melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Menurut Samad, diduga ada praktik suap di balik penetapan PIK 2 sebagai PSN.  

    “Kita ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” kata Samad kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 31 Januari 2025. 

    Samad menyebut kedatangannya ke kantor KPK bersama Mochammad Jasin, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, dan Ketua Riset LBH-AP Muhammadiyah, Ghufroni diterima langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto dan wakilnya Fitroh Rohcahyanto serta Ibnu Basuki Widodo.

    Menurutnya, lembaga antirasuah berwenang memeriksa penyelenggara negara di tingkat daerah maupun tingkat pusat lantaran dugaan korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara. 

    “Penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktik kongkalikong, praktik suap menyuap. Dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa disitu ada kerugian negara,” ucap Samad.

    Lebih lanjut Samad mengaku pihaknya telah mengantongi banyak data terkait dugaan korupsi penetapan PSN PIK 2. Menurutnya, data itu bisa langsung diserahkan kepada KPK untuk membantu lembaga antirasuah melakukan penyelidikan lebih cepat. 

    “Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya pulbaket (Pengumpulan bahan dan Keterangan),” ujar Samad. 

    Laporkan Penerbitan Sertifikat Laut 

    Samad juga melaporkan adanya dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan Hak Guna Bangunan di atas laut yang diduga dilakukan anak perusahaan Agung Sedayu Group. Dalam hal ini, dia meminta KPK segera memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui penerbitan Hak Guna Bangunan tersebut. 

    “Kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut. Yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Grup dan anak perusahaannya,” ucap Samad. 

    “Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan,” ujarnya melanjutkan.

    Samad bersama pegiat antikorupsi mendorong KPK supaya memeriksa sejumlah pihak yang berlatar belakang penyelenggara negara maupun swasta. Sebab, kata dia, tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ataupun mengatur presiden.

    “Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian, sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa,” ujar Samad.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ulama MUN ajak `tabayyun` sikapi PSN PIK 2

    Ulama MUN ajak `tabayyun` sikapi PSN PIK 2

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ulama MUN ajak `tabayyun` sikapi PSN PIK 2
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 12:42 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah ulama yang menamakan dirinya Majelis Ulama Nusantara (MUN) menyambangi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK 2), Sabtu (1/2).

    Dalam kunjungannya mereka melakukan salat berjamaah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah PIK 2. MUM juga melakukan investigasi ke lokasi PSN. 

    Juru bicara Majelis Ulama Nusantara, Kiai Mohammad Assidiqi menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan PSN PIK 2, usai mengkaji konsep dan kebijakan pemerintah pusat tentang Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2)

    “Tugas ulama itu menengahi keadaan, melakukan tabayyun dan mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan, terutama di PSN PIK 2 ini,” ujar Kiai Assidiqi dalam keterangan yang diterima Reporter Elshinta, Heru Lianto, Senin (3/2). 

    Lebih lanjut Kiai Assidiqi mengatakan bahwa MUN sejalan dengan paham Ahlussunah Waljama’ah, bersikap dan  meminta pemerintah meneruskan keberlanjutan PSN yang sudah ditandatangani Perpresnya di jaman mantan presiden Jokowi dan wakil presiden Maaruf Amin.

    Bagi MUN jangan sampai permasalahan politik dan kepentingan lainnya, mengaitkan PSN PIK 2 yang memiliki tujuan baik untuk umat menjadi terhambat, bahkan tidak dilanjutkan.

    “Seperti nasehat dari Kyai Said Aqil Siradj, menelantarkan tanah yang tidak dirawat berdosa. Sedangkan PSN memiliki tujuan baik, kok malah dianggap Mudarat,” ujarnya.

    Untuk itu, MUN memandang agar semua pihak lebih bijak melihat kebaikan dari PSN PIK 2, bukan karena kepentingan sekelompok orang, atau ada misi membuat PSN PIK 2 dianggap lebih banyak mudharatnya.

    “Sudah jelas menteri Airlangga Hartato mengatakan PSN tidak ada hubungannya dengan PIK 2 dan tetap (PSN) dilanjutkan,”  terangnya.

    Status tanah PSN seluas 1.754 hektar adalah milik Pemerintah (Kementerian Kehutanan). Nantinya, di lokasi tersebut lahan mangrove yang tadinya 91 hektar diperluas menjadi 514 hektar.

    Selain itu, akan dibuat masjid seluas 4,5 hektar. Tak ada hunian komersil. MUN juga telah melakukan tabayyun ke para pihak, dan melakukan investigasi ke PSN.

    Hasilnya, tanah itu disebut bukan hasil merampas dari warga. Selama ini tanah di lokasi PSN terbengkalai dan tidak terawat sama sekali.

    Hal senada dikatakan  ulama yang juga warga Pakuhaji , Tangerang, Kiai Hasan Basri. Ia tidak sepakat dengan penghentian PSN PIK 2. 

    Pasalnya, jika proyek PSN PIK 2  dihentikan maka puluhan ribu warga setempat akan kehilangan lapangan pekerjaan. 

    “Karena dengan adanya PIK ini bermanfaat untuk masyarakat. Banyak pekerjaan dan lebih mengurangi penganggutan,’ ujar penceramah yang sering viral di media sosial ini. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Di Forum Internasional, PMKRI Soroti Perdagangan Manusia, Masyarakat Adat, dan Krisis Lingkungan – Halaman all

    Di Forum Internasional, PMKRI Soroti Perdagangan Manusia, Masyarakat Adat, dan Krisis Lingkungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2024-2026 kembali menegaskan perannya di kancah internasional dengan berpartisipasi dalam Forum Internasional yang diselenggarakan oleh International Movement of Catholic Students (IMCS) Asia Pasifik. 

    Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk India, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Nepal, dan Sri Lanka yang berlangsung pada 22-31 Januari 2025.

    Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI, Ferdinandus Wali Ate, menegaskan bahwa keterlibatan PP PMKRI dalam forum ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas lintas negara dalam menyikapi tantangan global yang semakin kompleks.

    “Kami melihat bahwa perdagangan manusia, marginalisasi masyarakat adat, dan krisis lingkungan merupakan isu-isu yang memerlukan perhatian serius dan kerja sama internasional. PP PMKRI hadir untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan membangun dialog serta aksi bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik,” ungkapnya.

    Dalam diskusi yang berlangsung, delegasi PP PMKRI menyoroti peningkatan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Merujuk data Global Slavery Index, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan estimasi jumlah orang yang hidup dalam perbudakan terbesar di dunia.

    Data Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2022 mencatat sekitar 1.200 pekerja migran Indonesia menjadi korban TPPO scamming di kawasan Asia Tenggara.

    Selain itu, Jarnas Anti TPPO mencatat ada 248 kasus perdagangan orang sepanjang 2024 yang terdiri dari 87 korban anak dan 212 korban dewasa, dengan kasus terbanyak terjadi di Kepri, Kaltara, dan NTT.

    “Kita perlu memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kerja sama regional untuk mengatasi perdagangan manusia yang semakin kompleks. Tanpa kolaborasi lintas negara, jaringan perdagangan manusia akan terus berkembang dan merugikan masyarakat rentan,” tambah Ferdinandus.

    Selain itu, PP PMKRI juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia. Perubahan iklim, ekspansi industri, serta pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional telah mengancam keberlangsungan hidup mereka.

    Sebagai contoh, masyarakat adat di Kampung Adat Praijing, Sumba Barat, mengalami penurunan hasil panen akibat musim kemarau panjang yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sementara proyek food estate di Papua Selatan telah merugikan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo.

    Delegasi PP PMKRI menyerukan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Mereka menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan pembangunan harus dijamin, salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA).

    Dalam isu lingkungan, PP PMKRI menyoroti dampak signifikan perubahan iklim terhadap ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat.

     Hutan yang terdegradasi tidak hanya mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon, tetapi juga mengancam mata pencaharian dan kebudayaan masyarakat adat.

    Eksplorasi geotermal di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Flores, NTT, juga menjadi perhatian karena dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, tetapi justru menyebabkan kerusakan lingkungan serta memunculkan persoalan sosial baru.

    “Kita harus memahami bahwa perlindungan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. PP PMKRI berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat yang terdampak langsung oleh eksploitasi sumber daya alam,” kata Ferdinandus.

    Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Astra Tandang, turut menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan orang muda Katolik dalam isu-isu sosial dan lingkungan.

    “Partisipasi kami dalam forum ini menegaskan komitmen PP PMKRI dalam memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kami mendorong implementasi ensiklik Laudato Si’ sebagai pijakan dalam menjaga lingkungan dan mengajak seluruh orang muda serta mahasiswa Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan Yubileum 2025 sebagai momentum refleksi dan aksi nyata bagi bumi kita.”

    Kehadiran PP PMKRI dalam forum internasional ini menunjukkan peran aktif mereka dalam diplomasi lintas gerakan masyarakat sipil di Asia Pasifik, serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu krusial yang dihadapi kawasan ini.

  • Produksi 814 GWh Listrik dari Biomassa, PLN Pangkas Emisi 921 Ribu Ton CO2 – Page 3

    Produksi 814 GWh Listrik dari Biomassa, PLN Pangkas Emisi 921 Ribu Ton CO2 – Page 3

    Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Jatigede berkapasitas 2×55 Megawatt (MW) yang dioperatori PLN Indonesia Power (PLN IP) telah beroperasi. Proyek strategis nasional (PSN) ini mengurangi emisi karbon sebesar 415.800 ton per tahun dan berkontribusi besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLTA Jatigede diinisiasi sejak tahun 1963, dimulai pembangunannya pada 2015 dan resmi dioperasikan pada 20 Januari 2024. Pembangkit dengan kapasitas 2×55 MW yang memanfaatkan air dari Waduk terbesar kedua di Indonesia.

    “PLTA Jatigede merupakan salah satu proyek strategis ketenagalistrikan yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power untuk mewujudkan swasembada energi,” kata Edwin, Selasa (21/1/2024).

    Edwin melanjutkan, PLTA yang terletak di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini dapat mengurangi emisi karbon 415.800 ton per tahun, PLTA Jatigede juga merupakan proyek pembangkit yang menjadi target untuk meningkatkan bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 serta mendukung Net Zero Emission 2060.

    PLTA Jatigede tidak hanya menjadi penghasil energi bersih, tetapi juga sebagai pembangkit peaker yang memastikan keandalan pasokan listrik di Indonesia, sehingga dapat menjadi pendungkung terwujudnya swasembada energi.

    “Kehadiran PLTA Jatigede turut memperkuat komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi bersih serta menyukseskan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, merawat kekayaan alam Indonesia sebagai sumber energi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” tutup Edwin.

     

  • Indonesia Negeri Para Penjarah, Padahal Warganya Paling Taat Ibadah Dibandingkan Timur Tengah

    Indonesia Negeri Para Penjarah, Padahal Warganya Paling Taat Ibadah Dibandingkan Timur Tengah

    PIKIRAN RAKYAT – Fenomena penjarahan di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah serangkaian insiden yang menunjukkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap musibah, bukan dengan solidaritas, tetapi dengan mengambil keuntungan.

    Ironisnya, ini terjadi di negara yang menurut survei Pew Research Center mencatat tingkat religiusitas tertinggi di dunia.

    Dirangkum Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, artikel ini akan mengulas beberapa kasus terbaru, serta mencoba menggali lebih dalam paradoks antara ketaatan beribadah dan fenomena penjarahan.

    Kasus Penjarahan di Berbagai Wilayah

    Lampung: Truk Durian Digarong di Jalan Raya

    Di Lampung, sebuah mobil pick-up bermuatan durian terguling akibat kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada 26 Januari 2025.

    Bukannya membantu korban, warga setempat malah beramai-ramai menjarah durian yang berceceran di jalan. Beberapa di antara mereka bahkan membawa karung untuk mengangkut durian dalam jumlah besar.

    Kepolisian setempat telah menerima laporan dari korban dan tengah mengusut kasus ini. Kasatlantas Polres Way Kanan, AKP Asep Suhendi, meminta masyarakat bekerja sama dalam mengidentifikasi para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.

    Cianjur: Jeruk Berserakan, Warga Berebutan

    Kejadian serupa terjadi di Cianjur, ketika sebuah mobil pengangkut jeruk ditabrak dari belakang oleh truk ganda di Jalan Raya Puncak pada 22 Januari 2025. Berbeda dengan kasus di Lampung, dalam insiden ini, pemilik jeruk mengikhlaskan barang dagangannya diambil oleh warga yang berkerumun di lokasi kejadian.

    Meski demikian, hal ini tetap menunjukkan bagaimana masyarakat cenderung menganggap barang yang berserakan akibat kecelakaan sebagai “rezeki nomplok”.

    Banten: Truk Tambang Dirusak dan Dijarah

    Di Tangerang, ratusan warga Desa Salembaran Jaya melakukan aksi penghadangan terhadap truk tambang proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2. Warga tidak hanya menjarah barang-barang yang bisa diambil, tetapi juga merusak dan membakar beberapa truk.

    Aksi ini dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan tambang yang dianggap merusak jalan dan sering menyebabkan kecelakaan.

    Bentrok antara warga dan aparat kepolisian pun tak terhindarkan, dengan beberapa petugas mengalami luka-luka akibat penghadangan tersebut. Hingga kini, situasi masih belum sepenuhnya kondusif.

    Makassar: Minyak Goreng Tumpah, Warga Menganggapnya Hadiah dari Tuhan

    Di Makassar, warga berebut mengambil minyak goreng dari sebuah truk kontainer yang terguling di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 24 Oktober 2024. Mereka membawa botol galon, jerigen, hingga ember untuk mengangkut minyak yang tumpah ke jalanan. Salah satu warga bahkan menyebut kejadian ini sebagai “minyak gratis dari Allah.”

    Kasubnit Gakkum Polrestabes Makassar, Ipda Darwis, menjelaskan bahwa truk bermuatan 20 ton minyak goreng itu terguling akibat pengemudi yang kehilangan kendali saat menghindari kendaraan di depannya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana masyarakat melihat barang yang tercecer sebagai sesuatu yang boleh diambil tanpa merasa bersalah.

    Mojokerto: Minyak Goreng Curah Dijarah Beramai-ramai

    Insiden serupa terjadi di Mojokerto pada 12 Agustus 2024, ketika truk tangki pengangkut minyak goreng curah terguling di jalan raya Desa Jetis. Ribuan liter minyak tumpah ke jalan dan warga sekitar langsung berbondong-bondong mengambilnya dengan ember dan galon.

    Sopir truk, Bibit Purwanto, mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Sementara itu, kepolisian berupaya mengendalikan lalu lintas dan membersihkan tumpahan minyak menggunakan pasir.

    Tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap warga yang mengambil minyak, meskipun peristiwa ini menunjukkan pola berulang dalam kasus penjarahan.

    Indonesia, Negara Paling Religius di Dunia

    Menurut survei Pew Research Center yang dilakukan antara 2008 hingga 2023, Indonesia mencatat tingkat religiusitas tertinggi di dunia. Sebanyak 98 persen penduduknya memprioritaskan agama dalam kehidupan mereka, dan 95 persen beribadah setiap hari.

    Ini menempatkan Indonesia di atas negara-negara Timur Tengah seperti Maroko, Palestina, dan Yordania. Namun, laporan ini juga mengungkap paradoks bahwa tingkat religiusitas tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku moral di masyarakat.

    Beberapa negara dengan tingkat religiusitas tinggi justru masih menghadapi masalah seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan, dalam konteks Indonesia, maraknya aksi penjarahan.

    Penelitian juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Indonesia melihat agama sebagai identitas sosial dan budaya, tetapi belum tentu sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka rajin beribadah tetapi masih cenderung mengabaikan nilai-nilai etika dalam interaksi sosial, seperti dalam kasus penjarahan ini.

    Mengapa Fenomena Penjarahan Ini Terjadi?

    Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan fenomena ini:

    Mentalitas “Rezeki Nomplok”

    Banyak warga melihat barang yang tercecer akibat kecelakaan sebagai “rezeki yang tak boleh disia-siakan,” tanpa memikirkan bahwa ini sebenarnya adalah tindakan mengambil hak orang lain.

    Kurangnya Kesadaran Hukum

    Minimnya edukasi mengenai hukum dan kepemilikan barang membuat sebagian masyarakat tidak merasa bersalah ketika menjarah barang korban kecelakaan.

    Ketimpangan Ekonomi

    Faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama. Masyarakat dengan kondisi ekonomi sulit lebih cenderung mengambil kesempatan ketika melihat barang yang bisa dimanfaatkan secara gratis.

    Ketidaktegasan Aparat

    Kurangnya tindakan hukum terhadap pelaku penjarahan membuat fenomena ini terus berulang. Dalam banyak kasus, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku.

    Religiusitas tanpa Moralitas?

    Kasus-kasus penjarahan di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antara religiusitas dan moralitas sosial. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat religius, tindakan sehari-hari masyarakatnya masih menunjukkan kurangnya implementasi nilai-nilai etika dalam kehidupan sosial.

    Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi moral sejak dini, penegakan hukum yang lebih ketat, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tanpa perubahan ini, paradoks antara religiusitas dan maraknya penjarahan akan terus berlanjut di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dukung Investasi dan Ekonomi, PSN PIK 2 Sebaiknya Tetap Dilanjutkan

    Dukung Investasi dan Ekonomi, PSN PIK 2 Sebaiknya Tetap Dilanjutkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur PoliEco Digital Insights Institute (Pedas), Anthony Leong, menilai proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) atau PSN Tropical Coastland harus tetap dilanjutkan. Pasalnya, proyek tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. 

    Anthony berharap polemik pagar laut Tangerang tidak menghambat keberlanjutan PSN PIK 2 tersebut.

    “PIK 2 bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan investasi yang besar dan pengembangan yang terintegrasi, proyek ini mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong sektor pariwisata, serta meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global,” ujar Anthony kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut Anthony, PIK 2 memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi baru, khususnya di sektor properti, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan adanya pengembangan infrastruktur yang terencana, proyek ini diyakini akan membawa dampak positif bagi berbagai sektor industri dan masyarakat sekitar.

    Selain itu, kawasan ini juga menjadi magnet bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan konsep pengembangan yang modern dan terintegrasi, PIK 2 diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 

    “Kehadiran berbagai fasilitas bertaraf internasional di kawasan ini menjadikannya pusat ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan bisnis di sekitarnya. Tidak hanya berkontribusi dalam menarik investasi, proyek ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat mulai dari tenaga kerja konstruksi hingga pekerja di sektor jasa dan perdagangan,” jelas Anthony.

    Anthony menekankan juga dampak ekonomi PIK 2 juga akan terasa di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, pelaku UKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, baik di sektor kuliner, ritel, maupun jasa lainnya.

    “Setiap proyek pembangunan skala besar pasti membawa efek domino bagi ekonomi lokal. Kita bisa lihat bagaimana UMKM di sekitar kawasan berkembang karena meningkatnya jumlah pengunjung dan penduduk baru yang tinggal di area tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, kata Anthony PIK 2 juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata unggulan yang akan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan konsep waterfront city yang modern, kawasan ini dapat menjadi daya tarik baru yang memperkuat sektor pariwisata nasional. 

    “Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan devisa negara serta memperkuat peran Indonesia di industri pariwisata global,” ungkap dia.

    Terkait perbedaan antara PSN PIK 2 dan proyek Tropical Coastland, Anthony menegaskan keduanya adalah proyek yang berbeda, baik dalam hal skala maupun konsep pengembangannya. Menurut dia, PIK 2 adalah proyek pengembangan kawasan yang telah berjalan lama dan memiliki infrastruktur yang jelas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 

    “Sementara itu, PSN Tropical Coastland adalah proyek baru yang dikembangkan dengan tujuan ecotourism. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencampuradukkan keduanya dalam diskusi mengenai proyek strategis nasional,” tegas Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ini.

    Dia menambahkan, keberlanjutan PIK 2 tidak boleh terhambat oleh kesalahpahaman mengenai status proyek tersebut. Menurutnya, PIK 2 sudah menjadi pusat ekonomi yang berkembang dengan berbagai dampak nyata bagi sektor investasi, pariwisata, dan UMKM. Sebab itu, perlu ada kejelasan komunikasi dari berbagai pihak agar publik memahami perbedaan antara proyek-proyek yang berjalan.

    “PIK 2 adalah contoh nyata bagaimana pembangunan yang terintegrasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan kebijakan yang tepat, proyek PIK 2 ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi Indonesia,” pungkas dia.

  • IIF raih peringkat AAA `outlook` stabil dari Fitch Ratings

    IIF raih peringkat AAA `outlook` stabil dari Fitch Ratings

    Dokumentasi – Proyek infrastruktur yang didukung PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). (ANTARA/HO-IIF)

    IIF raih peringkat AAA `outlook` stabil dari Fitch Ratings
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Lembaga pembiayaan infrastruktur PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) meraih peringkat nasional jangka panjang (National Long-Term Rating) pada level AAA(idn) dengan prospek (outlook) stabil yang ditetapkan lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings.

    Interim CEO IIF, Rizki Pribadi Hasan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa peringkat tersebut mencerminkan peran IIF saat ini sebagai katalis pembangunan infrastruktur. Fitch juga memberikan peringkat Internasional Jangka Panjang dan Jangka Pendek (International Long-Term Foreign & Local Currency Rating) pada level BBB.

    “Sejak berdiri pada 2010 hingga 2024, IIF telah melaksanakan lebih dari 150 komitmen pembiayaan infrastruktur dengan nilai mencapai Rp42,5 triliun. Selain itu, IIF juga telah melakukan penerbitan Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023 dengan nilai emisi sebesar Rp335,19 miliar pada 10 Januari 2024,” kata dia.

    Peringkat Nasional AAA(idn) merupakan tertinggi pada skala peringkat nasional Fitch untuk Indonesia yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar terendah dibandingkan dengan emiten lain. Peringkat ini, disebut Rizki, menunjukkan kemampuan IIF yang baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu dibandingkan dengan entitas lain di negara atau kawasan moneter yang sama, berdasarkan skala Peringkat Nasional Fitch.

    Rizki menjelaskan bahwa risiko pembangunan infrastruktur bukan hanya dari aspek finansial, namun juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Ia mengklaim IIF telah menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam pengelolaan kredit, manajemen risiko dan semua aspek tata kelola perusahaan dan perlindungan sosial dan lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Adapun di 2024, IIF mendukung pembiayaan pembangunan beberapa proyek infrastruktur, di antaranya,proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sebagai bagian dari proyek strategis nasional hingga proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH)

    IIF juga menandatangani perjanjian pembiayaan proyek pembangunan hotel, convention center, dan infrastruktur dasar di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, Bali, yang ditujukan untuk pengembangan layanan kesehatan dan hospitality. Dari sektor energi terbarukan, pada Desember 2024, IIF telah menandatangani perjanjian pembiayaan proyek PLTMH berkapasitas 3×2 MW di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu.

    Sumber : Antara

  • AHY: Evaluasi PSN Untuk Pastikan Kesesuaian dengan Tujuan Awal – Page 3

    AHY: Evaluasi PSN Untuk Pastikan Kesesuaian dengan Tujuan Awal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta -n Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diambil untuk memastikan semua proyek berjalan sesuai dengan tujuan awal pembangunan yang telah ditetapkan.

    “Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama, apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” ungkap AHY di Jakarta, Jumat, (31/1/2025).

    Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran kabinet untuk meninjau perkembangan lebih dari 280 PSN yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup berbagai elemen lain yang menjadikan sebuah proyek sebagai PSN.

    “Tidak hanya tentu (evaluasi) terkait dengan infrastruktur karena ini berkaitan dengan ekonomi, (tetapi) berkaitan dengan berbagai elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN,” jelas AHY seperti dikutip dari Antara.

    Dalam proses evaluasi ini, AHY juga menekankan pentingnya mempertimbangkan tantangan anggaran fiskal yang dihadapi pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendanaan yang dialokasikan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan PSN secara efektif.

    Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan proyek-proyek strategis ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

     

  • Jokowi dan Bos Agung Sedayu Group Dilaporkan soal Proyek PIK 2, KPK Berani Usut?

    Jokowi dan Bos Agung Sedayu Group Dilaporkan soal Proyek PIK 2, KPK Berani Usut?

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Diketahui, laporan ini menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, untuk diperiksa.

    Lantas apakah lembaga antirasuah ini berani mengusut kasus yang menyeret nama Jokowi?

    Terkait hal itu, KPK memastikan akan menganalisa laporan yang diajukan mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Muhammad Jasin ini.

    “KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan ini, sebagaimana komitmen kami untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi, karena kepercayaan dan dukungan publik penting untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.”

    “Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (31/1/2025).

    Proses analisa dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi.

    “Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” jelas Tessa Mahardhika.

    Diketahui, KPK pada Jumat lalu menerima kunjungan dari mantan pimpinannya.

    Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil juga ikut mendampingi.

    Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK, Setyo Budiyanto.

    “Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.”

    “Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK, dihadiri langsung oleh Pak Fitroh Rohcahyanto dan Pak Ibnu Basuki Widodo (Wakil Ketua KPK) kemudian menyusul Pak Ketua, Pak Setyo Budi juga hadir.”

    “Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PIK 2,” kata Abraham di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

    Abraham Samad meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2.

    Ia menduga proyek PSN PIK 2 kental nuansa korupsi.

    “KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kongkalikong, praktek suap menyuap, ya.”

    “Lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya ya,” jelas Abraham Samad.

    Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang.

    Pihaknya menduga terdapat praktik suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut.

    “Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap-menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut.”

    “Yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya,” ujar Abraham Samad.

    Abraham Samad mengingatkan KPK untuk tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2.

    “Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan,” ujar Abraham Samad.

    Menurut mantan Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin, penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara, karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

    “Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan Pak Abraham Samad itu PIK 2, berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu.”

    “Itu sudah melanggar, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 31 Tahun 1999 itu Pasal 2,” kata Jasin.

    Jasin tak memungkiri Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan (sprinlidik) untuk mengusut polemik pagar laut di Tangerang. 

    Namun, ia menyatakan KPK juga bisa berjalan bersamaan untuk mengusut kasus lainnya yang terkait dengan PSN PIK 2.

    “Suatu kasus itu bisa saja ditangani oleh ketiga APH, kepolisian, kejaksaan, kepolisian itu secara concurrent bersama-sama.”

    “Jadi jangan kalau di sana sudah mulai sprinlidik, bisa saja KPK menerbitkan sprinlidik pada bidang kasus yang lain yang terkait dengan PIK 2 itu,” jelas Jasin.

    Jokowi adalah Pintu Masuk

    Sebelumnya, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2.

    Ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun,” kata Said, baru-baru ini.

    Said menilai, proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Legalisasinya banyak sekali, melalui tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain. Itu pintu masuknya.”

    “Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kekuasaan yang melebihi kewenangan,” jelas Said.

    Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini.

    “Tadi saya meminta kepada KPK, sederhana melihat, berapa jalan, berapa pantai, berapa irigasi, yang sudah diambil alih oleh PIK 2 apakah ada ganti ruginya kepada negara atau hilang begitu saja karena sudah ada berapa kecamatan habis,” tegasnya.

    Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN

  • Isu Politik Terkini: Pelantikan Kepala Daerah Diundur hingga Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto

    Isu Politik Terkini: Pelantikan Kepala Daerah Diundur hingga Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (31/1/2025). Berita pelantikan kepala daerah yang diundur dari jadwal semula pada 6 Februari 2025 menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, 
    Presiden Prabowo Subianto yang bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sebastian Lecornu, rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, hingga evaluasi proyek strategis nasional.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Akan Diputuskan Prabowo, Mendagri Usul 18-20 Februari 2025
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan tanggal pasti pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, setelah batal digelar pada 6 Februari 2025.

    Tito sudah mengusulkan ke Prabowo rencana jadwal pelantikan kepala daerah pada 18, 19, dan 20 Februari 2025. Namun, putusan resminya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Tito menambahkan, pihaknya akan membahas tanggal pelantikan bersama dengan Komisi II DPR pada Senin (3/1/2025), untuk nantinya akan ditentukan oleh Presiden Prabowo.

    2. 4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menandatangani empat aturan guna menunjang kelancaran produksi pangan. Keempat aturan tersebut ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menegaskan turunnya empat aturan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025.

    3. Presiden Prabowo Subianto Terima Menhan Prancis, Diskusi Soal Tantangan Dunia
    Selain berita terkait pelantikan kepala daerah yang diundur, isu politik lainnya terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Prancis Sebastian Lecornu. Setelah bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Jumat (31/1/2025) pagi, Menhan Prancis Sebastian Lecornu menyambangi Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Lecornu, dalam unggahannya di platform X @SebLecornu menulis telah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai berbagai macam isu. Pertemuan Lecornu dengan Presiden Prabowo Subianto ini, lanjutnya, menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia-Prancis, yang peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun ini.

    4. Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus
    Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya mengenai hubungan antara Megawati dengan Prabowo, Rudy, sapaannya mengatakan keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang baik dan tidak ada persoalan, berbeda dengan yang dikabarkan di luar. Mantan wali kota Solo itu menyebut jika isu hubungan tidak baik antara dua tokoh tersebut hanyalah bagian dari upaya memecah belah bangsa.

    Saat ditanya kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, Rudy mengaku tidak tahu-menahu. Ia hanya meminta masyarakat menunggu.

    5. Menko AHY: Sesuai Instruksi Prabowo, Proyek Strategis Nasional Harus Terus Dievaluasi
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan proyek strategis nasional (PSN) harus terus dievaluasi secara berkala agar tetap berjalan sesuai tujuannya. Hal tersebut, kata AHY, sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    AHY mengatakan Presiden Prabowo  sudah meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk meninjau PSN yang saat ini tercatat lebih dari 280 proyek. Menurut dia, evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek infrastruktur, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan sektor lainnya.

    AHY menuturkan kebijakan pembangunan harus memperhitungkan kondisi anggaran negara. Menurut dia, semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran juga konsekuensinya pada penentuan prioritas karena keterbatasan anggaran.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya pelantikan kepala daerah yang diundur.