Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

    Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan perwakilan masyarakat di sepanjang Pantau Utara Tangerang, Banten, yang selama ini  terkena dampak proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan PSN PIK 2 mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (14/2/2025) kemarin.

    Mereka datang bersama sejumlah tokoh nasional  diantaranya  Abraham Samad (Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015) Prof Hafidz Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM  Periode  2012-2017), Eros Djarot, Said Didu, dan Usman Hamid.

    Mereka melaporkan selama ini  telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak PIK 2 dengan memperalat aparat negara di lapangan.

    Dalam dokumen laporannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek pengembangan  Pantai Indah Kapuk  2 (PIK 2) selama ini telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat  kepada penduduk lokal, warga sipil, masyarakat miskin, tani, nelayan, pedangan asongan, perempuan dan anak.

    Apalagi setelah PIK 2 ditetapkan status menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

    Bahkan diduga pihak PIK 2  selama ini secara sengaja membangun proyek pemukiman untuk komunitas tertentu atau kalangan elit dan eklusif.

    Pihak PIK 2 sengaja membangun pagar tembok  setinggi 5 meter  dengan maksud memisahkan diri dari masyarakat lokal yang secara kebetulan tingkat ekonominya  rata rata dari kelas menengah ke bawah.

    Ada yang menganalogikan pelayanan di PIK 2  seperti negara dalam negara. 

    ‘’Kami  semua berharap dengan laporan ini, pihak Komnas HAM RI segera melakukan tindakan  cepat merespon  laporkan warga, ‘’ ujar Abraham Samad menjelaskan warga memiliki alasan mengadu ke Komnas HAM.

    Dia menyebut ketentuan Pasal 90 ayat (1)  Undang – Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  yang berbunyi ;  ‘’Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.’’

    Dikatakan bahwa apa yang terjadi di PIK 2  melanggar Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) khususnya pasal 3 yang berbunyi ;

    ‘’ Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.;’’ dan  Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena,’’ tambahnya. 

    Dikatakan bahwa proyek PIK 2 sejak awal dikembangkan sesungguhnya sudah menuai protes keras karena dianggap lebih banyak merugikan warga.

    “Bahkan sesungguhnya sejak proses pembangun proyek PIK 1 di sepanjang Pantai Jakarta juga sudah diprotes warga. Hanya saja gelombang protesnya saat itu belum sekuat seperti sekarang ini,” katanya.

    Tahun 2024 lalu, Jokowi selaku Presiden saat itu menyetujui penetapkan PIK 2 masuk Proyek Strategis Nasional (PIK) dengan luas 1.755 hektare bersama beberapa proyek lainnya di Indonesia. 

    Bermodalkan status sebagai PSN tersebut, ujar Abraham, pihak  pengelola PIK 2 menjadi semakin brutal untuk dapat  menguasai lahan warga  termasuk di luar Kawasan yang ditetapkan PSN.

     

  • Ratusan Warga Desa Sukaresmi Menanti PT PLN Ganti Rugi Lahan Terdampak PSN PLTA Cisokan

    Ratusan Warga Desa Sukaresmi Menanti PT PLN Ganti Rugi Lahan Terdampak PSN PLTA Cisokan

    JABAR EKSPRES – Ratusan warga Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terdampak proyek strategis nasional (PSN) PLTA Upper Cisokan menagih ganti rugi lahan.

    Sebelumnya, pada Rabu (12/2), puluhan warga Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat menggeruduk kantor PR PLN Unit Induk Pembangunan (IUP) Jawa Bagian Tengah, di Jalan Karawitan, Kota Bandung, tak membuahkan hasil.

    Namun warga yang menggeruduk PT PLN IUP Jawa Bagian Tengah tersebut harus pulang dengan tangan kosong. Pasalnya, mereka tidak menerima kompensasi sebagian lahan yang tergerus proyek PLTA Cisokan.

    BACA JUGA: Sampah di Bandung Barat Makin Overload, Respon Pemprov Jabar Lambat

    Padahal, lahan mereka terkena dampak dari pembangunan waduk hingga tidak bisa bertani dan bercocok tanam. Total luas lahannya mencapai 10 hektar lebih.

    Berdasarkan data kantor Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, ada 131 orang pemilik tanah di Sukaresmi yang mengajukan ganti rugi pembayaran tanah kepada PLN.

    Tanah tersebut belum dibayarkan karena menunggu dari penilaian kelayakan dari pihak PT PLN IUP Jawa Bagian Tengah.

    “Lahan yang diajukan pergantian itu merupakan tanah sisa dari pengadaan lahan di tahap awal. Lahan itu, tak masuk dalam kebutuhan utama proyek PLTA,” ungkap Kepala Desa Sukaresmi Judin Setiawan saat dihubungi, Kamis, (13/2/2025).

    BACA JUGA: Disdik Bandung Barat Keluarkan Aturan KBM dan Libur Selama Ramadan 2025

    Dikatakan Judin, karena lokasi lahan warga berdekatan dengan proyek serta ada sebagian yang ingin menjual seluruh lahannya, maka diajukan pembayaran ke pihak PLN.

    “Jadi statusnya tanah sisa dari pengadaan tahap awal. Karena ada sebagian warga yang misalnya punya tanah 100 meter, maunya dibeli semua, sementara PLN misalnya hanya butuh 50 meter. Nah 50 meter sisa tanah itu diajukan, sampai sekarang belum dibayar,” katanya.

    Menurutnya, pihak desa ditugaskan oleh pelaksana proyek untuk melakukan pendataan terhadap tanah sisa. Saat ini, sudah ada 131 orang masyarakat yang melaporkan.

    Datanya sudah diberikan ke pihak PLN guna ditinjau kelayakan ganti rugi yang direncanakan bakal dilaksanakan tahun 2025.

    BACA JUGA: Tantangan Berat Menanti Bupati dan Wabup Bandung Barat Terpilih

  • Efisiensi, Proyek Tol Becakayu sampai Tambun Ditunda

    Efisiensi, Proyek Tol Becakayu sampai Tambun Ditunda

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menunda pembangunan Tol Bekasi Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 2B Duren Jaya-Tambun. Proyek senilai Rp 5,9 triliun ini sebelumnya masuk jajaran Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, efisiensi berdampak pada pembangunan proyek yang mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah. Hal ini termasuk dengan kelanjutan Tol Becakayu.

    “Becakayu itu dia mostly (biayanya) dari pemerintah, sehingga Pak Menteri (Dody Hanggodo) melihat ini butuh biayanya besar. Sehingga, kita tunda dulu saja,” kata Rachman, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Rachman menjelaskan, semua proyek jalan tol Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tanpa dukungan dana pemerintah akan terus berjalan. Sedangkan proyek-proyek yang mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu dievaluasi kembali.

    Salah satu contoh proyek yang tidak memerlukan dukungan dana pemerintah yakni Tol Serpong-Bitung, yang belum dimulai pembangunannya. Sedangkan proyek yang mendapat dukungan APBN, di antaranya ada proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia, serta Tol Gilimanuk-Mengwi.

    Rachman mengatakan, Tol Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri saat ini sedang dievaluasi ulang. Sebab, tol ini mendapat dukungan anggaran untuk proyek-proyek tersebut dari pemerintah terbilang cukup besar. Bahkan, anggaran pemerintah mengambil porsi hingga lebih dari setengah anggaran.

    “(Kontribusi anggaran pemerintah) lebih (dari setengahnya) karena Bandung-Garut yang paling mahal Bandung-Garut itu. Konstruksinya yang paling mahal karena lokasinya (di pegunungan),” ujar dia.

    “Kita alokasinya sekarang sedang terbatas, apakah dimungkinkan dukungan konstruksi seperti Rp 4 triliun, atau Rp 5 triliun,” sambungnya.

    Meski demikian, Rachman juga belum dapat memastikan apakah proyek Tol Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi tidak akan dilanjut lelang pada tahun ini. Keputusan baru akan diambil setelah evaluasi selesai dilakukan.

    Sebagai tambahan informasi, Jalan Tol Becakayu yang dibangun dengan konstruksi layang (elevated) membentang dari wilayah Bekasi sampai wilayah Kampung Melayu dengan panjang 16,78 Km telah beroperasi. Jalan ini juga terkoneksi dengan Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc via Gerbang Tol (GT) Pisangan.

    Saat ini sebanyak 3 Seksi sudah beroperasi yang terbagi menjadi Seksi 1A (Casablanca-Cipinang) sepanjang 3,5 Km, Seksi 1B dan C (Cipinang-Jakasampurna) sepanjang 8,4 Km, dan Seksi 2A & 2A Ujung (Jakasampurna-Marga Jaya) sepanjang 4,88 Km.

    Sedangkan untuk Seksi 2B sendiri, pembangunannya terbagi ke dalam dua paket. Dalam catatan detikcom, rinciannya antara lain pembangunan Tol Becakayu Seksi 2B paket 1 senilai Rp 3,59 triliun dan Tol Becakayu Seksi 2B Paket 2 senilai Rp 2,25 triliun.

    Dengan dioperasikannya Tol Becakayu perjalanan dari Bekasi ke Kampung Melayu dapat ditempuh menjadi lebih cepat hanya dalam waktu 20 – 30 menit saja. Sebelumnya jika melalui jalan non tol, waktu tempuh dari Kota Bekasi menuju Jakarta sekitar 60 menit perjalanan lamanya

    (shc/rrd)

  • Ada Investasi Rp381 Triliun, Mentrans Ingin Rempang Eco City Berlanjut

    Ada Investasi Rp381 Triliun, Mentrans Ingin Rempang Eco City Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menyampaikan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. 

    Iftitah menyebut dukungan terhadap PSN penting dilakukan mengingat proyek itu memiliki nilai investasi jumbo yang bakal tembus Rp381 triliun. Adapun, pada tahap pertama nilai investasi PSN Rempang Eco City bakal mencapai Rp198 triliun.

    “Contohnya adanya PSN kawasan Rempang Eco City yang nilai investasinya tahap pertama saja kurang lebih Rp198 triliun,” tuturnya.

    Di samping itu, potensi alam dari adanya PSN itu juga jelas yakni berupa pengolahan pasir silica untuk diindustrialisasi menjadi pabrik kaca yang bakal menyerap tenaga kerja hingga 186.000 orang.

    Menyukseskan hal itu, Iftitah mengaku hendak turut serta menyelesaikan konflik lahan yang ada. Salah satunya dengan melaksanakan program transmigrasi lokal bagi warga sekitar. 

    “Jika diizinkan kelak nanti oleh Pak Presiden kami mengusulkan untuk melaksanakan transmigrasi lokal bagi masyarakat di Pulau Rempang. Kita akan pastikan hak masyarakat Rempang tak terusik, kesejahteraan makin baik dan mereka tetap tinggal di Rempang sehingga pembangunan PSN tetap berjalan,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Iftitah juga menekankan bahwa hingga saat ini masih terdapat 2.532 Kepala Keluarga (KK) yang masih belum mendapat kejelasan pembayaran kompensasi.

    Apabila dijumlahnya, total masyarakat yang masih belum mendapat haknya akibat pengembangan PSN Rempang Eco City mencapai 7.715 warga.

    “Persoalan utama saat ini adanya konflik lahan dengan masyarakat lokal. Hak atas tanah adat, ketidakjelasan kompensasi, dan hilangnya mata pencaharian. Jika ada kurang lebih 2.532 KK total gabungannya antara laki-laki dan perempuan 7.715 warga [yang terdampak],” pungkas Iftitah.

  • Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur.

    Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran.

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri.

    “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini.

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur.

    Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya.

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran.

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.

    “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat.

    “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur.

    Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya. 

  • Menteri Investasi UEA Sepakat Lanjutkan Kerja Sama Investasi di Sektor Teknologi dan Infrastruktur

    Menteri Investasi UEA Sepakat Lanjutkan Kerja Sama Investasi di Sektor Teknologi dan Infrastruktur

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohamed Hassan Alsuwaidi sepakat melanjutkan kerja sama khususnya investasi dalam ekonomi digital, pangan, dan infrastruktur.

    Adapun komitmen ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo ke PEA pada 23 November 2024 yang menghasilkan beberapa kesepakatan dengan PEA.

    Salah satunya adalah MoU kerja sama gas dengan Mubadala Energy di Laut Andaman.

    Selain itu, kedua pihak juga mulai menjajaki kemungkinan investasi dari pihak PEA ke Indonesia, melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khususnya untuk membangun ekosistem Data Center di Indonesia serta pengembangan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Peran PEA akan sangat penting untuk membantu mewujudkan ekosistem Data Center yang tangguh dan dapat diandalkan di Indonesia, melalui investasi di beberapa KEK, seperti KEK Nongsa Digital Park (NDP) di Batam,” ucapnya dalam keterangannya, Kamis, 13 Februari.

    Adapun KEK NDP mentargetkan pembangunan Data Center di Indonesia dengan target investasi sebesar 400 Mega Watt atau senilai 4 Miliar dolar AS.

    Airlangga menyampaikan ekosistem KEK Nongsa juga difokuskan untuk mewadahi beberapa proyek yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi, seperti Semikonduktor dan AI.

    Selain rencana investasi pada sektor teknologi, Airlangga dan Mohamed juga berdiskusi mengenai rencana pembangunan infrastruktur Bandara dan Pelabuhan, serta menyinggung rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

    “Komitmen PEA terhadap pengembangan infrastruktur Indonesia merupakan bentuk kerja sama yang akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat luas. Kami sangat mengapresiasi dukungan PEA untuk melanjutkan beberapa proyek infrastruktur dalam PSN, dan membahas rencana pembangunan Giant Sea Wall,” pungkas Airlangga.

    Sebagai wujud komitmen tersebut, Mohamed yang juga menjabat sebagai CEO Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Sovereign Wealth Fund yang berbasis di Abu Dhabi, yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Indonesia, juga menyatakan minatnya untuk kerja sama di dalam pengembangan brownfield projects.

  • Elpiji Selalu Jadi Beban Subsidi, Ekonom Sarankan Pemerintah Perluas Infrastruktur Jargas – Halaman all

    Elpiji Selalu Jadi Beban Subsidi, Ekonom Sarankan Pemerintah Perluas Infrastruktur Jargas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Upaya mempercepat perluasan dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) perlu segera diwujudkan. Dalam jangka pendek, langkah ini akan membantu perekonomian negara akibat terus membengkaknya beban keuangan akibat ketergantungan elpiji impor yang konsumsinya terus bertambah.

    ”Secara policy, setuju untuk Jargas ini segera diakselerasi, terutama di kota-kota besar yang secara penduduknya banyak dan beragam tingkat ekonominya,” ucap Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya dikutip dari keterangan pers tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.

    Secara realistis, Berly yang juga ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Jargas tidak akan langsung menggantikan eksistensi elpiji. Akan tetapi penting untuk segera dijalankan peningkatan infrastrukturnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap elpiji yang bersumber dari impor.

    Jargas bisa mengoptimalkan sumber energi gas bumi di dalam negeri sehingga positif secara jangka panjang. Sekalipun biaya investasi di awal untuk pembangunan infrastrukturnya tidak murah.

    ”Investasi awal mahal artinya sebagai Capex (Capital expenditure/belanja modal) tapi nanti Opex (Operational expenditure/belanja operasional)nya rendah. Menghemat secara jangka panjang. Dalam 5 tahun sudah terlihat penghematannya,” jelasnya.

    Komitmen penuh dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperluas pemanfaatan Jargas supaya terjadi kesepahaman dan keselerasan dengan pemerintah daerah (Pemda). Perbedaan kebijakan di Pemda, menurutnya, kerap menjadi hambatan pembangun infrastruktur termasuk untuk energi.

    ”Yang belum saya lihat ini memang pemda atau pemerintah kota juga harus support. Ini yang seringkali jadi tantangan. Jadi planning-nya ini harus matang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap elpiji impor merupakan salah satu permasalahan utama di sektor energi. Sebab kemampuan produksi elpiji di dalam negeri hanya 1,4 juta ton sedangkan konsumsinya mencapai 8 juta per ton per tahun. 

    Selisih yang jumlahnya sangat besar itu kemudian diatasi melalui impor. ”Impor kita sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun,” ujarnya di Kementerian ESDM, baru-baru ini.

    Program Jargas, lanjut Bahlil, akan dioptimalkan untuk menutupi gap antara kemampuan produksi dengan konsumsi elpiji itu. ”Setidaknya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas. Jaringan gas kepada rumah rakyat,” tegasnya.

    Hal itu sejalan dengan upaya sebelumnya dimana Pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri sehingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan Jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. 

    Jargas nantinya juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun.

    Hingga akhir 2024, menurut data ESDM, total Jargas telah mendekati 1 juta Sambungan Rumahtangga (SR).

    Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 820 ribu atau setara 84 ribu metrik ton LPG di antaranya dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga.

    Selain itu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto juga telah memberi arahan untuk mengurangi impor elpiji melalui pengembangan propana (C3) dan butana atau C4.(tribunnews/fin)

  • Sedimentasi Lumpur di PTS, Siapa Bertanggung Jawab?

    Sedimentasi Lumpur di PTS, Siapa Bertanggung Jawab?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ada lima nelayan yang turun ke lautan lumpur pada Sabtu (1/2/2025) pagi, sekitar pukul 07.00 WIB. Kedalaman lumpur itu sekitar 1 meter hingga 1,20 meter. Kelima nelayan itu mendorong perahu fiber glass yang ditumpangi sekitar 8 orang. Tujuannya, ke arah kapal yang berada sekitar 700 meter dari dermaga nelayan Tambak Wedi, dekat kaki Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

    Itu potret salah satu sisi Pantai Timur Surabaya (PTS). Berjibun lumpur. Sedimentasi yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Tanpa ada ikhtiar dilakukan pengerukan oleh instansi berwenang.

    Realitas sedimentasi lumpur yang makin tebal dari waktu ke waktu di PTS mengakibatkan nelayan paling terpukul. Nelayan tak bisa melaut sewaktu-waktu. Menunggu air laut pasang. Ketika air pasang, perahu dan atau kapal nelayan baru bisa bergerak.

    “Ya begini susahnya nelayan di Pantai Timur Surabaya,” kata Mas’ud, seorang nelayan asal Surabaya Utara, Sabtu pagi.

    Sedimentasi itu membentang dari timur kaki Jembatan Suramadu, kawasan Kenjeran Park (Ken Park), hingga ke arah timur. Nelayan hanya bisa pasrah dan menerima takdir. Pantainya kini kurang bersahabat dengan mata pencahariannya.

    Ikhtiar menyampaikan aspirasi ke otoritas terkait di Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim telah dilakukan. Hasilnya: Nihil. Tak ada perubahan. Tak ada tanggapan. Tak ada langkah konkret. Tak ada action di lapangan mengurangi dan atau menghilangkan sedimentasi lumpur. Sedimentasi tetap tebal. Dari hari ke hari makin tebal. “Kita nggak tahu sumber lumpur ini dari mana,” tambah Mas’ud yang dibenarkan nelayan Surabaya lainnya.

    Di sekitar PTS, ada sejumlah kawasan perumahan dan bisnis. Ken Park milik PT Granting Jaya telah berdiri di sana sejak 1975 hingga sekarang. Korporasi ini telah menjalankan bisnis di kawasan itu sekitar 50 tahun.
    Dalam 20 tahun terakhir, sejumlah pengembang ‘menyulap’ kawasan sekitar PTS sebagai perumahan kelas menengah ke atas. Teknis engineering properti di kawasan tersebut menaikkan harga tanah, rumah, properti bisnis, dan lainnya di kawasan PTS.

    Tapi, sampai sekarang belum diketahui siapa penyebab sedimentasi lumpur yang sangat tebal di kawasan PTS? Para nelayan yang sehari-hari beraktivitas di kawasan situ tak tahu pasti. Mereka sekadar mencari ikan, kerang, udang laut, kepiting, dan jenis ikan laut lainnya tanpa tahu dari mana sedimentasi lumpur itu berasal. Siapa yang mesti bertanggung jawab atas realitas sedimentasi lumpur di PTS yang berlangsung massif dengan area cukup luas.

    Sedimentasi lumpur di kawasan PTS mengakibatkan banyak ekses. Nelayan tak bisa melaut sewaktu-waktu. Mesti menunggu air laut pasang. Sebagian nelayan beralih profesi ke mata pencaharian lainnya. Kalau pun tetap menjalankan profesi nelayan, tempo melaut mereka berkurang. Selain itu, sedimentasi lumpur di kawasan PTS mengakibatkan pariwisata laut di pantai utara Surabaya terbatas.

    “Olahraga di laut juga tak ada. Dalam perspektif lebih strategis, kenyataan itu menjadi tantangan bagi Jatim dan Kota Surabaya di tengah kompetisi infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia yang makin tinggi. Saya contohkan di Sulsel sedang dibangun Makassar New Port yang punya prospek menjanjikan di masa depan,” kata Agung Pramono, Direktur Operasi PT Granting Jaya.

    Sedimentasi lumpur di PTS sangat mengganggu tempo melaut nelayan. Butuh solusi yang menguntungkan semua pemanggu kepentingan. (Foto: rama/beritajatim.com)

    Potret dan realitas sedimentasi lumpur di PTS membutuhkan solusi segera. Memerlukan alternatif jalan keluar yang bersifat win-win solution. Jalan keluar dari penyelesaian masalah bertahun-tahun yang menguntungkan semua pihak.

    Dalam konteks demikian, dibutuhkan sentuhan policy pemerintah untuk mengubah wajah dan potensi PTS lebih prospektif, riil, dan memberikan benefit kepada semua stakeholder dan target group di kawasan tersebut.

    Pemerintah Pusat telah memutuskan kawasan PTS masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namanya Pengembangan Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL). PT Granting Jaya ditetapkan sebagai sebagai pengelola PSN ini.

    Policy Pemerintah Pusat itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6/2004 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek PSN, tertanggal 15 Mei 2024.

    Aspek legalitas ini diperkuat dengan Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor PK.KPPIP/49/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2024 tentang Surat Keterangan Bahwa PT Granting Jaya sebagai Pengelola PSN Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land, tanggal 27 Mei 2024.

    “Kami terbuka. Aspek legalitas PSN SWL ini telah terpenuhi. Regulasi telah diputuskan pemerintah pusat. Kalau pun ada pemikiran untuk ditinjau ulang, itu jadi otoritas pemerintah pusat di Jakarta,” tegas Agung Pramono.

    Rencana PSN SWL mencapai areal seluas 1.085 hektare. Membentang di kawasan Pantai Timur Surabaya, mulai sisi selatan Jembatan Suramadu (Kejawan Lor, Bulak) hingga ke wilayah Sukolilo. Ada satu kawasan eksisting yang masuk area wisata Ken Park yang dikelola PT Granting Jaya. Kawasan eksisting ini luasnya sekitar 100 hektare.

    Nantinya direncanakan aktivitas pengerukan sedimentasi lumpur di area yang masuk pengembangan SWL. Pengerukan sedimentasi lumpur yang berada di antara garis pantai eksisting dengan daratan baru hasil reklamasi.

    Sehingga perahu dan kapal nelayan bisa sewaktu-waktu berlayar dan atau beraktivitas mencari ikan, udang, kepiting, kerang, dan hewan laut lainnya tanpa menunggu datangnya air laut pasang. “Problem besar sedimentasi lumpur di pantai itu mesti diselesaikan,” tegas Agung Pramono. [ram/beq]

  • PIK 2 berdampak positif untuk sektor konstruksi dan real estate

    PIK 2 berdampak positif untuk sektor konstruksi dan real estate

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI Banten: PIK 2 berdampak positif untuk sektor konstruksi dan real estate
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menyebutkan bahwa pembangunan PIK (Pantai Indah Kapuk) 2  berdampak positif terhadap sektor konstruksi dan real estat pada wilayah setempat.

    Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Ameriza M Moesa, di Serang, Jumat mengatakan bahwa untuk program strategis maupun tidak strategis jika melibatkan perencanaan yang sifatnya konstruksi pasti akan berdampak positif.

    “Jadi bukan dilihat dari unsur kepemilikannya siapa pun mau BSD, Ponomoro, kemudian ada Gading Serpong. Jadi kami melihatnya pengembangan kawasannya, yang akan berdampak positif terhadap sektor konstruksi dan juga real estat,” katanya.

    Maka dari itu, Pihaknya mengaku sangat menyambut baik dengan adanya proyek pengembangan kawasan Proyek Strategis Nasional. Terlebih di Provinsi Banten tidak hanya proyek PIK 2 yang sedang dijalankan ada sektor lain, misalnya BSD (Bumi Serpong Damai).

    “Jadi saya rasa saya menyambut baik yang namanya proyek-proyek apapun dan siapapun pemilik dan namanya, sepanjang untuk pengembangan kawasan karena pasti akan berdampak positif pada sektor konstruksi dan real estat,” katanya.

    Menurutnya, Provinsi Banten memiliki momen dan juga diharapkan dapat mengembangkan daerah-daerah pertumbuhan baru sekitar Jalan Tol Serpong-Belaraja maupun Serang-Panimbang.

    “Jadi akan berdampak positif, kami juga belum bisa mengkalkulasi berapa besar dampak dari proyek ini. Tapi ini akan cukup signifikan karena selama beberapa tahun terakhir ini tren konstruksi cukup positif,” katanya.

    Dijelaskan, tren konstruksi pada 2023 mencapai 1,45 persen, dan tumbuh sebesar 5,89 persen pada 2024 atau naik sekitar 4 kali lipat. Kenaikan tersebut menurutnya, akan diikuti juga dengan sektor real estat di tahun ini.

    “Jadi hampir naik empat kali lipat. Maka dengan adanya proyek yang sekarang nantinya akan diikuti juga dengan kenaikan dari sektor real estat karena urutannya seperti itu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suara-suara yang menyerukan agar Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, diadili semakin nyaring terdengar. Desakan ini muncul di tengah berbagai tudingan terhadapnya.

    Mulai dari proyek mangkrak hingga dugaan korupsi yang menyeret namanya ke dalam daftar lima besar pejabat terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Belakangan ini, sejumlah proyek strategis nasional yang digagas di era Jokowi mulai dipertanyakan.

    Salah satunya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya dijanjikan akan didanai oleh investor, tetapi kini justru bergantung pada APBN.

    Banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menjadi mangkrak, terutama setelah anggaran 2025 untuk IKN dipangkas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Tak hanya itu, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 juga menjadi sorotan.

    Proyek reklamasi yang diklaim sebagai pusat bisnis baru justru memicu polemik terkait penguasaan lahan oleh kelompok tertentu.

    Jokowi dituding memiliki keterlibatan dalam pemberian izin serta kemudahan akses bagi investor yang dekat dengan lingkaran kekuasaannya.

    Di media sosial, tagar #JokowiDiadili mulai ramai digaungkan oleh warganet. Bahkan, di berbagai kota massa aksi menuntut Jokowi diadili.

    Sejumlah aktivis dan tokoh oposisi pun mulai mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.

    Meskipun banyak serangan terhadap dirinya, Jokowi terlihat seperti biasa dan menganggap suara-suara tersebut hanya bagian dari demokrasi.