Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • LMAN kucurkan Rp138,86 triliun untuk pengadaan lahan 129 PSN

    LMAN kucurkan Rp138,86 triliun untuk pengadaan lahan 129 PSN

    Untuk jalan tol, dana yang digelontorkan mencapai Rp115,52 triliun atau 86 persen dari pagu Rp135,11 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan dana senilai Rp138,86 triliun untuk pengadaan lahan 129 proyek strategis nasional (PSN) sejak 2016 hingga 31 Desember 2024.

    “Total akumulasi dana yang sudah diberikan APBN kepada LMAN untuk pembebasan tanah PSN mulai dari 2016 itu Rp167,30 triliun. Sampai dengan Desember 2024, kami gunakan untuk mendanai 129 PSN dengan total realisasi Rp138,86 triliun,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI RI di Jakarta, Senin.

    Adapun realisasi khusus tahun 2024 tercatat sebesar Rp14,99 triliun.

    Pendanaan itu disalurkan kepada 129 PSN di delapan sektor, yakni jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, pelabuhan, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Untuk jalan tol, dana yang digelontorkan mencapai Rp115,52 triliun atau 86 persen dari pagu Rp135,11 triliun. Khusus pada 2024, dana yang dikucurkan sebesar Rp11,25 triliun. Total PSN yang tercakup dalam sektor ini mencapai 55 proyek.

    Kemudian, realisasi pendanaan untuk sektor bendungan yaitu sebesar Rp14,81 triliun atau 80 persen dari pagu Rp18,45 triliun, dengan penyaluran khusus 2024 sebesar Rp1,48 triliun. Pendanaan digunakan untuk proyek 40 PSN.

    Untuk irigasi, total realisasi sebesar Rp642 miliar dari pagu Rp823 miliar, yang mana penyaluran khusus 2024 sebesar Rp20 miliar. Dana untuk sektor irigasi disalurkan kepada 5 PSN.

    Pada sektor air baku, disalurkan dana sebesar Rp140 miliar untuk 1 PSN. Total pagu yang diberikan sebesar Rp308 miliar dengan realisasi khusus 2024 sebesar Rp63 miliar.

    Sektor jalur kereta api disalurkan dana sebesar Rp3,33 triliun dari pagu Rp5,06 triliun. Realisasi khusus 2024 sebesar Rp75 miliar untuk 10 proyek PSN.

    Dana untuk sektor pelabuhan terealisasi sebesar Rp800 miliar dari pagu Rp1,65 triliun untuk 1 PSN. Kemudian, sektor realisasi sektor KSPN telah mencapai 100 persen dari pagu Rp85 miliar untuk 1 PSN. Tak ada realisasi baru pada 2024 untuk kedua sektor ini.

    Adapun total realisasi untuk IKN tercatat sebesar Rp3,53 triliun dari pagu Rp5,91 triliun, dengan realisasi khusus 2024 sebesar Rp2,11 triliun. LMAN menyalurkan dana untuk pembebasan lahan 16 PSN pada sektor ini.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KIT Batang komitmen jadi pemacu pertumbuhan ekonomi lewat inovasi

    KIT Batang komitmen jadi pemacu pertumbuhan ekonomi lewat inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang berkomitmen untuk menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inovasi yang dilakukan pada kawasan industri di Jawa Tengah mencapai 4.300 hektare itu.

    “Salah satu bukti KIT Batang merupakan kawasan industri terdepan, kami menerima penghargaan Indonesia Best CEO Award 2024 kategori perusahaan dengan omzet Rp100 miliar hingga Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh SWA Media Group,” kata Direktur Utama PT KITB Ngurah Wirawan dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Ia menyatakan inovasi tersebut antara lain, yakni mengembangkan infrastruktur industri yang ramah lingkungan dengan konsep smart and sustainable, mendorong kompetensi tenaga kerja, mendorong efisiensi energi, dan manajemen pengelolaan limbah yang lebih baik.

    KIT Batang yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadi penggerak utama pertumbuhan industri di Jawa Tengah.

    “Terbukti KIT Batang telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda, China, dan Taiwan,” papar dia.

    Dengan pendekatan strategis dan inovasi berkelanjutan, KIT Batang terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan industri terdepan di Tanah Air.

    Mengenai anugerah “Indonesia Best CEO Award 2024”, ia menjelaskan itu bukan hanya pencapaian pribadi tetapi juga refleksi dari kerja keras seluruh tim di KIT Batang dalam membangun ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

    “Kami terus berkomitmen untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan nilai tambah bagi investor serta masyarakat,” ujar Ngurah Wirawan.

    Disampaikan dia, penghargaan itu semakin memperkuat reputasi KITB di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan transformasi industri yang berkelanjutan.

    Ia menyatakan pihaknya optimistis akan terus menjadi destinasi favorit untuk berinvestasi bagi para pelaku industri global.

    Sebelumnya, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, menyatakan siap bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) guna mewujudkan target nasional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Ngurah Wirawan, Kawasan Industri Terpadu Batang telah menjadi pusat investasi strategis bagi berbagai industri global.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muannas Alaidid Tuding Said Didu Takut Kritik Pagar Laut Bekasi, PDIP dan Jokowi Ikut Disebut-sebut

    Muannas Alaidid Tuding Said Didu Takut Kritik Pagar Laut Bekasi, PDIP dan Jokowi Ikut Disebut-sebut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi protes aktivis Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group) dinilai pilih-pilih.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan staf khusus Menteri ESDM itu dianggap rewel karena memiliki kepentingan lain. Said Didu disebut memiliki lahan berupa empang di Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pria asal Sulawesi Selatan itu lantas dituding berjuang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Karena lahannya ingin dibeli PIK2 dengan harga mahal.

    “Jgn salahkan orang kalo @msaid_didu rewelnya kenapa cuma di PIk, akal-akalan lawan oligarki itu tapi krn emang ada tanahnya di kronjo yg masuk pembebasan lahan pengen harga mahal,” sebut Pengacara Agung Sedayu Group di Kasus Pagar Laut Tangerang, Muannas Alaidid, melalui cuitannya di X, Senin (17/2/2025).

    Muannas kemudian mempertanyakan sikap Said Didu dengan pagar laut yang terpasang di perairan Bekasi, Jawa Barat.

    Said Didu dituding ogah mengkritik pagar laut Bekasi karena menurut Muannas, di sana ada keterlibatan perusahaan milik salah satu kader PDI Perjuangan.

    “Ini persis beda sikap dg laut bekasi yg jauh lebih parah, masalahnya disana ada terlibat perusahaan kader pdip, kalo nyerang takut kehilangan dukungan pembenci jokowi. mana mau kalo enggak ada untungnya dia,” tudingnya lagi.

    Lebih lanjut Muannas menilai suara lantang Said Didu terhadap PIK 2 hanya fitnah belaka.

    “Karena tanahnya masuk pembebasan lahan PIK, kalo enggak ada untungnya said didu mana mau dia gencar fitnah PIK,” katanya.

  • FK3I Tolak Keras Proyek PLTP di Gunung Tampomas Sumedang

    FK3I Tolak Keras Proyek PLTP di Gunung Tampomas Sumedang

    JABAR EKSPRES – Wacana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat cukup menyita perhatian.

    Pasalnya, proyek nasional tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi panas bumi, sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT).

    Akan tetapi, terdapat penolakan terhadap proyek nasional, alias pertambangan geothermal di kawasan Gunung Tampomas, karena dinilai dapat menimbulkan banyak permasalahan baru.

    Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya menolak rencana proyek gheotermal di Gunung Tampomas.

    “Pembangunan non-kehutanan di kawasan hutan semakin masif dan menggila. Padahal, kerusakan-kerusakan sampai saat ini terabaikan pemulihannya,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Minggu (16/2).

    Dedi menerangkan, terabaikannya pemulihan atas kerusakan hutan yang terjadi, dinilai karena tidak sebanding dengan pengrusakan kawasan hutan atas nama proyek strategis nasional.

    BACA JUGA: Kunjungan Kerja DPRD Sumedang: Hanya Seremonial dan Pemborosan Anggaran?

    Dia menambahkan, selain 20 juta hektare kawasan hutan akan dijadikan hutan tanaman energi dan hutan ketahanan pangan, proyek lain seperti pembangunan panas bumi akan dibangun di empat titik.

    Disampaikan Dedi, keempat titik lokasi pengebangan panas bumi untuk EBT, berada di Gunung Papandayan Barat, di Taman Nasional Gede Pangrango, di Taman Nasional Gunung Ciremai dan Di Gunug Tampomas.

    “Di Gunung Tampomas sendiri akan dibangun pembangkit listrik panas bumi seluas 27.110 hetare, yang masuk di dua wilayah yaitu Kabupaten Sumedang dan Subang,” terangnya.

    Dedi menjelaskan, dalam rencana umum energi nasional, daerah Jawa Barat merupakan wilayah terbanyak pembangunan kepentingan energi nasional.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, Provinsi Jawa Barat diketahui memiliki 331 titik potensi panas bumi, yang dianggap sebagai EBT.

    Salah satu titik EBT tersebut, yakni berada di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

    BACA JUGA: DPKP Sumedang Gelar GPM di Cimanggung, Anggota DPRD Borong Sayuran dan Dibagikan Gratis untuk Warga

    Penempatan titik lokasi EBT di kawasan Gunung Tampomas tersebut, diketahui sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 1456 K/30/MEM/2008.

  • Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    Nek Awe Tersangka usai Tolak PSN, Mulyanto: Negara yang Dimerdekakan Pejuang Ulama, Kini Siapa Jadi Raja dan Siapa Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyoroti penetapan tersangka terhadap Nek Awe (67), seorang warga Rempang yang diduga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia menilai kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa.

    “Bukankah ini sudah kelewatan,” ujar Mulyanto melalui akun X pribadinya, @pakmul63 (15/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan ulama demi kemerdekaan rakyat.

    Namun, menurutnya, realitas saat ini menunjukkan ketimpangan hukum yang mencolok.

    “Negeri yang dimerdekakan oleh para pejuang-ulama. Lihat siapa yang jadi raja dan tersangka siapa,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Mulyanto mengajak masyarakat untuk lebih peka dan menggunakan nurani dalam menyikapi kasus yang menimpa Nek Awe.

    “Seperti ini bukan negeri yang dicitakan para founding fathers. Coba buka sedikit nurani dan rasa kebangsaan kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Nek Awe yang berusia 67 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setelah menyuarakan penolakan terhadap PSN Rempang Eco-City.

    Selain dirinya, dua warga Rempang lainnya juga dijerat dengan status hukum yang sama.

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut menyoroti kasus ini.

    Melalui pernyataan di akun media sosial X, YLBHI mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi di Rempang, di mana ribuan warga menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal akibat proyek tersebut.

    Menurut YLBHI, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Rempang semakin meningkat sejak akhir 2024.

  • Gerindra Resmi Usung Prabowo Capres 2029, Hardjuno Wiwoho: Reformasi Ekonomi dan Hukum Harus Jadi Prioritas Prabowo

    Gerindra Resmi Usung Prabowo Capres 2029, Hardjuno Wiwoho: Reformasi Ekonomi dan Hukum Harus Jadi Prioritas Prabowo

    Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional (PSN) sering kali mengorbankan lahan pertanian yang subur.

    “Indonesia memiliki lahan pertanian yang subur, tetapi justru banyak yang dikonversi menjadi beton dalam proyek strategis nasional. Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial,” tegasnya.

    Dalam konteks global, Hardjuno juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, termasuk Amerika Serikat yang berjuang mengatasi defisit anggaran.

    “Elon Musk sendiri menyatakan bahwa jika AS tidak memangkas anggaran sebesar 2 triliun dolar, maka mereka bisa bangkrut. Jika negara sekuat AS saja memiliki tantangan ekonomi yang berat, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan pencetak dolar, tetapi justru pembeli dolar. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara,” jelasnya.

    Dengan kondisi politik dan ekonomi yang semakin kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto dapat menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hardjuno menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut.

    “Jika kita ingin bangkit, maka presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak dari 60 miliar dolar AS menjadi hampir 5000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat,” tegasnya.

  • Tiga Tersangka Kasus Penguasaan Lahan PTPN I Regional 5 Disidangkan

    Tiga Tersangka Kasus Penguasaan Lahan PTPN I Regional 5 Disidangkan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Proses hukum terhadap tiga tersangka kasus dugaan penguasaan ilegal lahan milik PTPN I Regional 5 (Java Coffee Estate) memasuki babak baru. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), ketiganya kini menjalani persidangan di pengadilan.

    Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN I Regional 5, Reggy Irawan Setiyobudi, mengonfirmasi perkembangan kasus ini.

    “Progress saat ini, perkara sudah masuk pemeriksaan pengadilan,” ujarnya dikutip BeritaJatim.com, Jumat (14/2/2025).

    Ketiga tersangka, yakni Jumari alias H. Nawawi, Fajariyanto alias Wajar, dan Ahmad Yudi Purwanto, sebelumnya ditahan di Rutan Polres Bondowoso dan telah dipindahkan ke Rutan Kejaksaan Negeri (Kejari) setelah proses penyidikan dinyatakan rampung.

    Manajer Java Coffee Estate PTPN I Regional 5, Heri Suciyoko, menegaskan bahwa pihaknya menghormati jalannya proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi.

    “Sebagai pelapor, kami hanya menerima informasi perkembangan dari aparat penegak hukum (APH) terkait kelanjutan kasus ini,” kata Heri.

    Menurutnya, ketiga tersangka diduga kuat memprovokasi warga untuk menduduki dan menguasai lahan yang merupakan aset sah milik PTPN I dengan klaim bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhur mereka.

    Padahal, lahan tersebut telah terdaftar sebagai Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN I dan tengah dipersiapkan untuk program replanting tanaman kopi.

    Heri menambahkan bahwa pengembangan tanaman kopi di Java Coffee Estate merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung program Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bondowoso Republik Kopi (BRK).

    Selain itu, proyek ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 4.000 tenaga kerja per hari.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tetap mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri kopi nasional,” pungkasnya. (awi/ted)

  • Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Sumber foto: https://surl.li/ejqazs/elshinta.com.

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Kalangan pekerja yang menggantungkan hidup di Pantai Indah Kapuk (PIK) meminta agar polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak membuat mereka menjadi korban. Mereka berharap program tersebut terus berjalan sehingga bisa membuka lapangan kerja.

    “Kami orang kecil cuma bisa berharap agar masalah ini tidak membuat kami jadi kehilangan lapangan kerja. Ini kan pertarungan mereka yang punya kuasa, kalau kami cuma tidak ingin kami semua tidak jadi pengangguran,” kata salah seorang pekerja di kantor perusahaan swasta di PIK2, Rahmat Halim.

    Dijelaskannya, ia baru dua tahun bekerja setelah sebelumnya susah payah mengajukan lamaran ke berbagai kantor. “Sekarang sudah mulai baikan, bisa cukup memenuhi kebutuhan kehari-hari. Tapi kok kemudian ada isu penghentian PSN PIK. Nasib kami gimana lagi?” ungkap Rahmat.

    Perdebatan soal PSN PIK banyak yang tidak dipahami Rahmat. Tapi menurutnya, persoalan itu tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan terhadap PSN PIK. Baik itu LSM maupun orang-orang yang ingin mendapatkan proyek PSN PIK. “Tapi efeknya justru nasib kami yang jadi terancam,” kata Rahmat.

    Warga Teluk Naga ini juga menambahkan, warga di kapungnya juga cukup terganggu dengan isu ini. Karena di antara warga justru saling curiga. “Jadi gak enak suasananya. Apalagi juga ada demo-demo yang justru banyak orang luar wilayah pesisir yang demo,” kata dia.

    Security di salah satu kantor di kawasan PIK 2, Maswi, berharap isu penghentian PSN PIK tidak membuatnya kehilangan pekerjaan. “Untuk nyari kerjaan sekarang kan susah juga, ya khawatir juga (klo harus kehilangan pekerjaan, Red),” kata Maswi.

    Dijelaskannya, ia sekarang ini menjadi tumpuan yang menghidupi keluarganya. Sehingga ia khawatir juga jika isu penghentian PSN PIK2 akan berdampak pada mata pencahariannya.

    Maswi mengaku tidak tahu menahu persoalan PSN PIK2. Ia hanya tahu jika keberadaan PIK2 telah memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan mata pencaharian. “Kalau yang begitu-begitu biar orang atas saja, saya cuma //sekuriti yang jaga keamanan,” ungkap warga Pakuhaji, Tangerang tersebut.

    Diakui Maswi, keberadaan PIK2 telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekelilingnya. Menurutnya, banyak tetangga maupun teman, yang juga bekerja di PIK2.  “Ya banyak yang kerja di sini,” kata Maswi.

    Sementara itu, diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

    “Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada Bapak Presiden, kemudian ke pihak ketua DPR RI,” tambahnya.

    Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

    Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara, menurut Utang.

    Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Nasib Blok Masela, SKK Migas Beri Titah ke Inpex & Pupuk Indonesia

    Nasib Blok Masela, SKK Migas Beri Titah ke Inpex & Pupuk Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong nota kesepahaman yang telah diteken antara Inpex Corporation dan PT Pupuk Indonesia berlanjut ke tahap Head of Agreement (HOA).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, status kerja sama antara kedua belah pihak masih di tahap Memorandum of Understanding (MOU). Menurutnya, hal tersebut membuat kesepakatan Inpex dan Pupuk Indonesia belum begitu mengikat untuk jual beli gas bumi.

    Djoko menilai dengan adanya HOA, tahun ini sudah ada kepastian buyer gas dari Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation.

    “Saya kan sudah minta untuk menjadi minimum HOA, pabrik pupuk sudah minta alokasi untuk Masela, pabrik pupuk BUMN,” ucap Djoko di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, Djoko juga meminta agar wilayah kerja (WK) migas lain pun terus didorong supaya sesegera mungkin mencari buyer. Dengan begitu, pengembangan bisa dilakukan dengan cepat.

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” katanya.

    Penandatanganan MOU antara Inpex dan Pupuk Indonesia sendiri sudah dilaksanakan pada Februari 2020 lalu. Bukan hanya Pupuk Indonesia, Inpex  juga meneken MOU serupa dengan PT PLN (Persero).

    Di sisi lain, lambatnya progres pengembangan Blok Masela yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku, itu beberapa kali menjadi perhatian khusus bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Dia  bahkan mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu.

    Bahlil juga akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd.

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025).  

    Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998.

    Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu. 

    Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut.

    “Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya.

  • Tindak Lanjut Kunjungan Prabowo, Airlangga Ungkap UAE Tertarik Investasi Pembangunan Infrastruktur – Halaman all

    Tindak Lanjut Kunjungan Prabowo, Airlangga Ungkap UAE Tertarik Investasi Pembangunan Infrastruktur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Uni Emirat Arab (UAE) atau Persatuan Emirat Arab (PEA) tertarik untuk menjajakin investasi pembangunan ekosistem data center di Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Airlangga usai menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi UAE Mohamed Hassan Alsuwaidi di saat rangkaian World Goverment Summit 2025 di Dubai, Rabu (12/2/2025).

    Pada pertemuan itu, UAE bakal menjajaki investasi ke Indonesia melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun data center dan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Peran PEA akan sangat esensial untuk membantu mewujudkan ekosistem data center yang tangguh dan dapat diandalkan di Indonesia, melalui investasi yang diwadahi oleh KEK, seperti KEK Nongsa,” kata Airlangga di Dubai.

    Menurutnya, KEK Nongsa tercatat memiliki target investasi 400MW untuk mewujudkan data center di Indonesia sebagai digital bridge nasional.

    Selain itu, ekosistem KEK Nongsa juga difokuskan untuk mewadahi beberapa proyek yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi.

    Antara lain, seperti semikonduktor dan AI.

    Selain rencana investasi pada sektor teknologi, Airlangga dan Menteri Mohamed juga berdiskusi mengenai rencana pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan.

    “Komitmen PEA terhadap pengembangan infrastruktur Indonesia merupakan bentuk kerja sama yang akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat luas. Kami sangat mengapresiasi dukungan PEA untuk melanjutkan ragam proyek infrastruktur dalam PSN seperti Giant Sea Wall,” kata Airlangga.

    Menko Airlangga menuturkan, pertemuannya dengan Menteri Investasi berlangsung hangat dan positif untuk Indonesia.

    Dirinya mengaku, baik pemerintah RI dan UAE menyetujui dilanjutkannya kerja sama dan investasi, terutama untuk sektor ekonomi digital, pangan, dan infrastruktur.

    Menurutnya, komitmen kedua negara merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke UAE pada 23 November 2024 lalu.

    Saat itu, kunjungan kenegaraan Prabowo ke UAE menghasilkan sejumlah kesepakatan.

    Salah satunya yakni kerja sama gas dengan Mubadala Energy di Laut Andaman.

    Di sisi lain, Menteri Mohamed yang juga CEO Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Danantara untuk membahas potensi investasi di Indonesia.

    Selain Danantara, Menteri Mohamed juga berencana untuk bertemu dengan Pertamina dan PT Garuda Indonesia. UAE juga menyatakan minatnya untuk kerja sama di green field projects.

    Saat bertemu Menteri Mohamed, Menko Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis, dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai Denny Lesmana.