Topik: Proyek Strategis Nasional

Berjam-jam Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Diwarnai Kericuhan dan 13 Tuntutan kepada Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).
Salah satu kelompok mahasiswa yang menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Namun, aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB ini diwarnai kericuhan.
Dalam unjuk rasa tersebut, terdapat 13 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melemparkan botol plastik, bilah kayu, dan sampah ke arah polisi di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, massa mahasiswa telah memadati area pembatas jalan beton sambil menghadap ke barisan polisi.
Beberapa di antara mereka terlihat berdiri dan duduk di atas pagar beton sambil menyoraki aparat.
Salah satu polisi yang menggunakan toa meminta massa untuk mengakhiri unjuk rasa karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB.
“Kami meminta agar para massa aksi tidak menunjuk-nunjuk ke arah kami, tidak melempar barang,” ucap suara polisi dari toa tersebut.
Sejumlah mahasiswa membakar ban dalam unjuk rasa pada pukul 17.00 WIB. Selain ban, mereka juga membakar spanduk, tumpukan sampah, dan batang kayu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Kobaran api yang muncul dengan cepat membubung tinggi, sementara asap hitam pekat memenuhi area unjuk rasa.
Bau menyengat dari ban yang terbakar membuat banyak peserta aksi terpaksa mengenakan masker.
Massa aksi “Indonesia Gelap” menilai ada sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak buruk pada masyarakat.
“Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia,” kata Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan
Aksi Indonesia Gelap
.
Bagas juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Indonesia.
“Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ungkapnya
Berikut tuntutan massa aksi unjuk rasa Indonesia Gelap:
1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN, kerap menjadi alat perampasan tangan rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi undang-undang minerba. Revisi undang-undang Minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang disuruh dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi mau perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Menolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi tatib ini. Sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.