Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Jakarta –

    Progres penerapan bayar tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang dimenangkan perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) belum juga menemukan titik terang penerapannya.

    Untuk diketahui, dana pengembangan proyek MLFF berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun. Sebelumnya, sistem tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada kuartal I 2025.

    Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar, mengaku sudah menyiapkan solusi untuk mengurai persoalan yang membuat proyek tersebut mandek.

    “Saya juga sudah mengumpulkan bahan-bahan, data-data, lengkap semua terkait permasalahan itu, kita coba urai,” kata Roy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Roy mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga sudah menyampaikan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan langkah selanjutnya.

    “Teman-teman BUJT, BPJT juga sudah menyampaikan surat ke APH, ke BPKP, dan sebagainya,apa langkah-langkah yang harus kami melakukan. Jadi kita di kemudian hari kita bermasalah,” tutupnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti pelaksanaan bayar tol tanpa setop belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, belum terjalin kesepakatan final antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hungaria dan Badan Usaha Pelaksana RITS.

    “Belum lah, kan belum sepakat,” kata Diana, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Diana mengatakan kesepakatan tersebut penting agar tidak terjadi masalah dalam penerapan sistem anyar ini di kemudian hari. Di sisi lain negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak Agustus 2024, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini.

    “Semuanya itu diimplementasikan kalau sudah disepakati semuanya. Kan kontrak antara dua (pihak) ini, kalau ada yang belum sepakat jangan dilanjutkan dulu lah, nanti akan jadi masalah,” terang Diana.

    Saat ini, Kementerian PU masih terus mengkaji upaya-upaya untuk menuju kesepakatan. Meski demikian, Diana belum dapat memastikan kapan kiranya persoalan ini rampung dan sistem bisa diimplementasikan.

    Untuk diketahui, implementasi MLFF molor lebih dari 2 tahun, di mana mulanya operasi ditargetkan dimulai pada 2022. Berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS, hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem anyar ini terus mundur.

    Padahal, MLFF telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). MLFF juga telah resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol resmi ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2024.

    (fdl/fdl)

  • Dapat Buku Sebagai Hadiah Perpisahan, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto Ungkap Pesan Penuh Makna

    Dapat Buku Sebagai Hadiah Perpisahan, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto Ungkap Pesan Penuh Makna

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

    TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto akan segera berakhir menyusul pelantikan kepala daerah serantak pada Kamis (20/2/2025) besok.

    Di penghujung masa jabatannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan pesan perpisahan yang penuh makna kepada para punggawa yang menjabat dilingkungan Pemkab Bojonegoro.

    Adriyanto mengungkapkan bahwa sekurangnya sudah 1,5 tahun Ia mengabdikan diri bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

    Tugas mengabdi sebagai PJ Bupati bagi Adriyanto adalah sebuah pengalaman sekaligus pembelajaran baginya dalam merumuskan kebijakan.

    “Saya kira 1,5 tahun disini, saya banyak belajar dan mudah-mudahan kedepan juga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” ujar Adriyanto.

    Moment ini Adriyanto juga mendapatkan hadiah berupa buku bertajuk ‘Adriyanto : Mendadak Jadi Orang Bojonegoro’ sebagai apresiasi dan memory. 

    Buku yang ditulis oleh Yusab Alfa Zikin dan diterbitkan oleh Bojonegoro Raya ini berisi kisah-kisah Adriyanto selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Bojonegoro, sebagai memoar sejarah di hidupnya serta catatan transformasi birokrasi dan kebijakan.

    “Buku ini adalah dokumentasi perjalanan hidup saya, akan saya ceritakan pada anak cucu bahwa kakeknya pernah bertugas di Bojonegoro sebagai PJ Bupati,” kata Dia. 

    “Sekaligus buku ini, sebagai dokumentasi dalam upaya menjaga pembangunan Bojonegoro ini kedepan, sebab masih banyak PR yang harus diselesaikan,” tambahnya.

    Selama menjabat, sebagai orang nomor 1 di Kota Migas, baginya ada banyak hal yang berkesan dan sukar dilupakan.

    Diantaranya, bertemu langsung dengan masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) pembangunan bendungan Karangnongko di Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo.

    “Itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan, sebagai pemimpin saya bertemu langsung dengan masyarakat terdampak, mendengar langsung keluhan, harapan dan mencarikan solusi bagi mereka,” tutupnya.

    Selanjutnya, Adriyanto bersama keluarga akan kembali ke Jakarta sebagai penduduk biasa, namun membawa kenangan indah tentang perjalanan Bojonegoro yang telah memberi banyak pelajaran hidup. 

  • Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Subakti Syukur mengungkap nasib sejumlah proyek strategis nasional (PSN) jalan tol di tengah pemangkasan anggaran infrastruktur.

    Pasalnya, saat ini JSMR sendiri tengah fokus melakukan penyelesaian pembangunan lima ruas tol yang termasuk dalam daftar PSN.

    “Oh nanti kita menyesuaikan [pembangunannya]. Ya misalnya kan itu kita tidak mengerti [detail dampaknya] mungkin di tanah ya, biasanya tadi kalau pembangunan itu kan yang dibiayai APBN adalah tadi pembebasan tanah,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, Subakti menyebut belum melakukan pembicaraan lanjutan secara mendetail mengenai nasib tol solicited yang tengah digarap JSMR tersebut dengan pemerintah.

    Akan tetapi, dirinya berkomitmen untuk tetap dapat menjalankan konstruksi pada lima ruas tol tersebut.

    “kita sesuaikan saja dengan kemampuan pemerintah membebaskan tanah itu. Jadi misalnya tanahnya siap [baru] kita bangun. Cuma belum sampai detail [dibahas kelanjutan nasib proyeknya],” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, JSMR memang saat ini tengah fokus menyelesaikan konstruksi pada lima ruas jalan tol yang total panjangnya mencapai 449,3 kilometer (Km). 

    Secara terperinci, kelima ruas tol tersebut sepenuhnya berada di pulau Jawa. Di antaranya, Tol Jakarta – Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km.

    Kemudian, Tol Akses Patimban panjangnya mencapai 37,05 km dan Tol Yogyakarta – Bawen sepanjang 75,82 km.

    Selanjutnya, Tol Yogyakarta-Solo sepanjang 96,57 km dan Tol Probolinggo – Banyuwangi menjadi proyek terpanjang JSMR yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi mencapai 175,9 km.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

    Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan cukup signifikan. Di mana, porsi efisiensinya mencapai 80% atau tembus sekitar Rp81 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

  • Gus Rofi’i Sentil Said Didu Soal PIK 2: Kritik Tanpa Data Jadinya Fitnah

    Gus Rofi’i Sentil Said Didu Soal PIK 2: Kritik Tanpa Data Jadinya Fitnah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofi’i Mukhlis menyentil pihak yang mengkritisi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) tanpa didasari data dan sumber yang jelas.

    Pria yang karib disapa Gus Rofi’i itu mengingatkan bahwa sejatinya kritik harus didasarkan berdasarkan data bukan malah menggiring pada fitnah.

    “Mengkritik itu boleh, tapi harus berdasarkan data. Jangan malah mengkritik nggak pakai data. Berarti itu bohong dan fitnah,” ujar Gus Rofi’i, Selasa (18/2/2025).

    Diketahui, salah satu yang kerap mengkritik program PIK 2 yakni mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Ia pun menganggap Said Didu menyebarkan hoaks tentang PIK 2.

    Gus Rofi’i menuding Said Didu memiliki kepentingan di dalamnya.

    Dikatakannya, Said Didu membuat opini miring tentang PIK 2 karena ingin tanahnya yang berada di area tersebut dibayar dengan harga jauh di atas NJOP.

    KLIK SELENGKAPNYA: Firdaus Oiwobo Akhirnya Angkat Bicara Setelah PT Banten Membekukan Berita Acara Sumpah Advokat. Ia Kini Minta Jabatan Menteri ke Presiden Prabowo.

    “Ada orang yang namanya SD (Said Didu) tadi itu punya tanah 10 hektare, dia belinya 5 ribu dulu, nah ini menyuruh orang ditawarkan kepada PIK. Nah, PIK nawar padahal di atas NJOP, tetapi si SD ini mintanya 1 juta lebih per meter. Padahal NJOP-nya di sana jauh di bawah itu,” kata Gus Rofi’i.

    Gus Rofi’i pun menjelaskan alasan pihaknya pasang badan membela PSN dan PIK 2. 

    Pasalny, BKN meyakini pembangunan PSN PIK 2 banyak mendatangkan manfaat bagi warga.

    “Kenapa saya membela PIK ya? Karena di situ ada kebenaran. Nah, kebenarannya di mana? Nah, kebenaran yang nyata nih, yang kelihatan mata.

    PIK membayar pajak nih, Rp 50 triliun. Ini kan berarti kan dia peduli pada negara dan melaksanakan kewajiban . Yang kedua, kebenaran itu dia menciptakan lapangan kerja begitu banyaknya,” kata dia.

    Terkait keberadaan pagar laut di perairan Tangerang yang tengah jadi polemik, Gus Rofi’i menyebut masalah itu tak ada kaitan dengan PSN PIK 2.

    “Nggak ada kaitan. Sekarang Pagar Laut misalnya yang salah, ya enggak ada urusannya dengan PSN dan PIK 2 karena memang tidak ada kaitannya sama sekali,” kata dia.

    Pada awal tahun 2025 ini, Gus Rofi’i juga telah mendampingi kunjungan sejumlah ulama dari Banten dan jakarta ke kawasan PSN PIK 2. 

    Dimana salah satu ulama yang hadir kala itu yakni mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj.

    Gus Rofi’i, menyatakan kunjungan tersebut dalam rangka mencari tahu dan bertabayyun apa terkait polemik PSN PIK 2.

    “Karena yang menghujat ini tidak paham persoalan. Sementara PSN PIK 2 dinilai mendatangkan mashlahat bagi semua pihak, termasuk lingkungan hidup di kawasan tersebut,” kata Gus Rofi’i.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dukung Inklusivitas, Ini yang Dilakukan PIK2

    Dukung Inklusivitas, Ini yang Dilakukan PIK2

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mendorong kehidupan yang lebih inklusif secara nasional. Hal tersebut dilakukan guna mencapai target Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi pada 2045. Target menuju Indonesia Emas ini memerlukan dukungan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan senantiasa adaptif terhadap perkembangan yang terjadi.

    Hal ini juga dilakukan oleh PIK2 dalam membangun kawasannya, yang dibuktikan dengan akan dibangunnya kawasan hijau yang disebut sebagai Taman Bhineka. Taman Bhineka, saat beroperasi akan menjadi kawasan yang multikultural dan multireligi.

    Kawasan dengan luas 54 hektare ini akan melestarikan kebudayaan Indonesia dan menjadi kawasan multireligi yang mencerminkan keberagaman tanah air. Nantinya, akan hadir Masjid Agung seluas kurang lebih 1,5 Ha dan dapat menampung kurang lebih 5.000 jemaah. Masjid ini terinspirasi dari masjid-masjid terkenal di dunia seperti Blue Mosque dan Hagia Sophia di Turki, yang menjadi simbol keberagaman.

    Masjid tersebut turut mengusung konsep tradisional dan kultural yang terlihat pada desain interior, warna, mozaik yang diaplikasikan, dan ukiran-ukiran yang ada di masjid. Masjid Agung ini rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas eksklusif seperti aula utama untuk ibadah dan pelataran, outdoor corridor, mezzanine yaitu area khusus untuk pengunjung yang ingin menikmati keindahan masjid tanpa mengganggu jamaah yang sedang beribadah, ruang kelas untuk hafiz Quran, dan masih banyak lagi.

    Tidak berhenti di situ, PIK2 juga menghadirkan Gereja Katolik dan Cin Te Yen. Kehadiran ketiga rumah ibadah ini menjadi keunikan tersendiri bagi Taman Bhineka, yang akan memperlihatkan keberagaman. Hal ini juga semakin menegaskan betapa kawasan tersebut mengusung multikultural dan multireligi. Tempat ibadah ini ditargetkan akan selesai di tahun 2026 nanti.

    Selain itu, kawasan ini juga akan mendukung keberlanjutan dan terjangkau bagi masyarakat. Misalnya saja bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum bisa mengakses kawasan ini dengan cukup mudah.

    Asal tahu saja, nantinya untuk mencapai lokasi Taman Bhineka, pengunjung bisa menggunakan transportasi umum, yaitu Trans Jakarta dengan ongkos hanya Rp 3.500 saja dengan bus yang ber-AC dan nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan naik shuttle bus yang disediakan.

    Sekadar informasi, kawasan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis hijau yang dinamakan “Tropical Coastland”. Kawasan ini ditujukan menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.

    Selain Taman Bhineka, PIK2 juga memiliki Pantai Pasir Putih yang kini menjadi destinasi inklusif baru di pinggiran Jakarta yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai destinasi wisata inklusif adalah langkah penting bagi PIK 2 dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah bagi semua kalangan.

    Asal tahu saja, Pantai Pasir Putih menjadi destinasi wisata dengan beragam fasilitas modern yang murah meriah. Bahkan, para pengunjung tidak dipungut biaya untuk datang dan menikmati pemandangan Pantai Pasir Putih.

    (dpu/dpu)

  • Puluhan Massa FPI Geruduk DPRD KBB: Tolak PSN PIK 2!

    Puluhan Massa FPI Geruduk DPRD KBB: Tolak PSN PIK 2!

    JABAR EKSPRES – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (18/2/2025).

    Pantauan di lokasi, puluhan massa FPI itu membawa spanduk yang bertuliskan “aksi damai muslim Kab. Bandung Barat bersama rakyat Tangerang dan Banten tolak PIK 2!!!”

    Ketua DPW FPI Bandung Barat Ade Saepudin menyebutkan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Banten menolak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

    BACA JUGA:Kasus Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Telah Periksa Kades Kohod

    “Kami FPI Bandung Barat berunjuk rasa sebagai bentuk solidaritas dan menolak PSN PIK 2,” kata Ade Saepudin.

    Ia menilai, proyek tersebut lebih banyak berdampak negatif bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan atau pun ekonomi. Massa menilai PSN PIK-2 hanya akal-akalan oligarki menguasai tanah untuk kepentingan segelintir orang.

    Puluhan massa yang tergabung dalam FPI menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bandung Barat. Selasa (18/2). Dok Jabar Ekspres/Suwitno

    “Tinjau ulang status Proyek Strategis Nasional pada PIK 2, jangan sampai Status Proyek Strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat umum, ternyata hanya untuk melayani kepentingan Oligarki,” katanya.

    Menurutnya, PSN PIK-2 hanya upaya segelintir pengusaha untuk kepentingan pribadi. Tak ada langkah untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Lingkungan akan terganggu, warga sekitar akan tersingkirkan.

    BACA JUGA:Menteri Nusron Panggil 3 Perusahaan Pagar Laut Bekasi, Minta Batalkan Sertifikat Kepemilikan

    “Oleh karena itu kami bersolidaritas bagi warga di sana. Memberi dukungan agar proyek PIK-2 dihentikan,” jelasnya.

    Massa juga mendesak usut tuntas dan tangkap para pejabat yang penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pembangunan PIK-2. Kepada Pemerintah, mereka meminta untuk lakukan pembangunan inklusif yang berpihak kepada rakyat umum bukan kepada kepentingan segelintir Oligarki.

    “Kita tau betul bagaimana peristiwa pagar laut begitu aneh terjadi. Makanya kita juga minta itu diusut,” tambahnya.

    Selain itu, Ade mendesak aparat hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo atas tindakannya yang melanggar konstitusi serta kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

  • Aksi Ribuan Mahasiswa di DPRD Jateng: Saling Dorong hingga Lempar Kotoran Sapi

    Aksi Ribuan Mahasiswa di DPRD Jateng: Saling Dorong hingga Lempar Kotoran Sapi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ribuan mahasiswa masih turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng. 

    Aksi ini sempat memanas dengan adanya dorong-dorongan antara massa dan petugas keamanan.

    Tak hanya itu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, massa juga melempar kotoran sapi ke gerbang utama gedung DPRD. 

    Aksi tersebut akhirnya memaksa petugas membuka gerbang yang sebelumnya tertutup rapat.

    Begitu gerbang terbuka, sorak sorai menggema. Ribuan mahasiswa langsung merangsek masuk dan memenuhi halaman gedung untuk melanjutkan orasi mereka.

    Menurut Nabila Zifri Safira, salah satu perwakilan BEM Undip Semarang, aksi kali ini terbilang sukses karena baru pertama kali mereka berhasil masuk  halaman gedung DPRD.

    “Namun kami tetap kecewa karena tak satu pun anggota DPRD turun menemui kami. Mereka hanya mengutus tenaga ahli, padahal kami ingin berdialog langsung dengan wakil rakyat,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).

    Lemparan kotoran sapi ke gerbang, menurut Nabila, adalah simbol protes atas kekecewaan mereka terhadap pemerintahan yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi mahasiswa.

    “Selain orasi, kotoran sapi yang kami lempar menjadi respon kekecewaan kami,” ucapnya.

    Usai berhasil masuk ke halaman Kantor DPRD Provinsi Jateng, sekitar pukul 18.00 WIB ribuan massa membubarkan diri.

    Sebelum meninggalkan lokasi aksi mereka membacakan sejumlah tuntutan.

    Di antara tuntutan terhadap UU masyarakat adat, RUU herampasan aset hingga menolak konsesi tambang dan menagih janji pemerintah tentang pemberantasan korupsi.

    Kemudian pemerintah diminta untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan serta meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional.

     

  • Karawang akan tetap jadi daerah sasaran investor pada 2025

    Karawang akan tetap jadi daerah sasaran investor pada 2025

    Karawang (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan Karawang akan tetap menjadi daerah yang menjadi sasaran investor untuk berinvestasi di Karawang pada tahun 2025.

    Kabid Pelayanan Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang, Didin Bihlaludin di Karawang menyebutkan, realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2024 cukup bagus dengan mencapai Rp68,5 triliun atau 160 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp42,7 triliun.

    Jika dilihat dari capaian pada tahun lalu, katanya, maka capaian investasi di Karawang pada tahun ini dipastikan akan tetap tinggi. Bahkan berpotensi melebihi capaian investasi pada tahun 2024.

    Karawang, katanya, akan tetap menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang menjadi sasaran investor untuk menanamkan investasinya.

    “Infrastruktur di Karawang sudah sangat mendukung. Banyak proyek strategis nasional yang dibangun di Karawang seperti stasiun kereta cepat, jalan Tol Jakarta-Cikampek, jalan Tol Jakarta-Cikampek II, dan lain-lain,” kata dia.

    Sementara itu, sesuai dengan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang, realisasi investasi yang masuk ke wilayah Karawang pada Januari-Desember 2024 mencapai Rp68,5 triliun.

    Capaian itu merupakan realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dengan rincian sebesar Rp10,2 triliun investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebesar Rp58,5 triliun.

    Didin menyebutkan, dengan capaian investasi yang mencapai Rp68,5 triliun, maka pada tahun 2024, Karawang masuk dalam urutan kedua daerah dengan investasi tertinggi se-Jawa Barat.

    Daerah yang berada di urutan pertama dengan investasi tertinggi di Jawa Barat ialah Kabupaten Bekasi dengan realisasi mencapai Rp71,8 triliun. Kemudian urutan ketiga Kabupaten Bogor dengan realisasi investasi sebanyak Rp22,9 triliun.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN-Kejati Kalbar kolaborasi percepat interkoneksi Kalimantan

    PLN-Kejati Kalbar kolaborasi percepat interkoneksi Kalimantan

    Pontianak (ANTARA) – PLN (Persero) di Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar guna mempercepat interkoneksi kelistrikan Kalimantan, yakni agar kegiatan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan hukum.

    General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat (UIP KLB) Johar Wijaya di Pontianak, Selasa mengatakan bahwa tujuan kolaborasi itu penting guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur tidak ada pelanggaran hukum sehingga bisa menghambat program interkoneksi listrik Kalimantan.

    ​​​​​​Berkat dukungan penuh itu sehingga PLN Kalbar berhasil menyelesaikan proyek kelistrikan di Kalimantan Barat, khususnya pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Kendawangan-Marau-Sukamara.

    Menurutnya proyek tersebut berhasil diselesaikan dengan sukses dan telah menerima sertifikat laik operasi pada 30 November 2024.

    “Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta tim telah banyak membantu dalam kelancaran dan penyelesaian proyek kelistrikan ini,” papar dia.

    PLN Kalbar berharap dukungan dari Kejaksaan Tinggi terus berlanjut untuk memastikan setiap langkah pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selesainya pembangunan SUTT 150 kV Kendawangan-Marau-Sukamara merupakan kemajuan penting dalam proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.

    Adanya proyek itu, PLN semakin dekat mewujudkan interkoneksi sistem kelistrikan 150 kV ke seluruh Kalimantan.

    PLN kini tengah fokus pada proyek SUTT Sandai-Tayan 150 kV yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.

    Proyek ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dan mendukung tercapainya interkoneksi sistem kelistrikan di seluruh Kalimantan.

    ​​​Proyek SUTT 150 kV Sandai-Tayan yang saat ini sedang digarap menjadi prioritas dan ditargetkan selesai tahun ini.

    “Hal itu akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat dan menjamin keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Edyward Kaban menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan proyek ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

    ​​​​​”Kami mendukung penuh upaya PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat. Kami siap berkolaborasi untuk memastikan semua proyek dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan arahan dan amanat Presiden,” katanya.

    Pewarta: Dedi
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    loading…

    Aliansi BEM SI bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi tersebut akan menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan aksi di setiap daerah berlangsung sejak Senin dan hari ini Selasa (18/2/2025). Namun, puncak aksi akan digelar Kamis, 20 Februari 2025di Jakarta. “Untuk rencana aksinya di hari Kamis,” kata Herianto.

    “Tidak ada yang batal, hari ini masih berlanjut aksi di setiap daerah sesuai dengan instruksi surat yang telah kita keluarkan bahwa Senin-Selasa itu akan aksi serentak di daerah masing-masing lalu puncak aksi terpusatnya di Jakarta nanti di Kamis,” tambahnya.

    Herianto membeberkan tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar ‘Indonesia Gelap” dengan beberapa isu dan tuntutan di antaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat,” katanya.

    Termasuk mencabut Inpres No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri.

    (cip)