Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Perkuat Kemandirian Energi, KSI Produksi Perdana Katalis SGB & ME-Kat 200

    Perkuat Kemandirian Energi, KSI Produksi Perdana Katalis SGB & ME-Kat 200

    Jakarta

    PT Katalis Sinergi Indonesia (KSI) resmi memulai produksi Adsorben SGB (Sulphur Guard Bed) dan Katalis ME-Kat 200 di pabriknya yang berlokasi Kawasan Industri Kujang di Cikampek, Jawa Barat. Produksi perdana ini disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Todotua Pasaribu, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri katalis berbasis teknologi tinggi di dalam negeri.

    Diketahui, PT Katalis Sinergi Indonesia merupakan hasil sinergi antara PT Pertamina Lubricants, PT Pupuk Kujang, dan PT Rekacipta Inovasi ITB. Proyek ini juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi, pengembangan energi hijau dan mengurangi ketergantungan impor katalis.

    Adsorben SGB memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses produksi bahan bakar ramah lingkungan, sementara Katalis ME-Kat 200 digunakan dalam proses produksi Methyl Ester menjadi Fatty Alcohol yang berperan penting dalam pembuatan produk turunan minyak nabati dan bahan kimia ramah lingkungan guna mendukung transisi energi menuju energi bersih. Dengan kapasitas produksi yang mumpuni, pabrik KSI di Cikampek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan katalis di dalam negeri sekaligus membuka peluang ekspor di masa depan.

    Direktur Utama PT Katalis Sinergi Indonesia Hadiyanto mengatakan produksi perdana ini merupakan hasil kolaborasi panjang dan riset intensif antara berbagai pihak.

    “Kami bangga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan memproduksi katalis secara lokal menggunakan teknologi anak bangsa, kami dapat memberikan efisiensi biaya, meningkatkan daya saing, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui inovasi teknologi hijau,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Senada, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyampaikan kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara industri dan akademisi mampu menghasilkan inovasi strategis.

    “Pertamina Lubricants siap mendukung produksi katalis sebagai bagian dari upaya menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan,” katanya.

    Sebagai Proyek Strategis Nasional, KSI tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan katalis domestik tetapi juga membuka peluang pengembangan katalis inovatif lainnya untuk mendukung berbagai sektor industri, termasuk energi terbarukan dan petrokimia.

    Produksi katalis ini diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan energi dengan memastikan ketersediaan katalis berkualitas tinggi yang diperlukan dalam berbagai proses industri, termasuk pengolahan bahan bakar ramah lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Dengan memproduksi katalis secara lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor, menekan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi di sektor energi.

    Selain itu, produksi ini sejalan dengan transisi energi nasional menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan, seperti biodiesel, bioavtur, dan energi hijau lainnya. Katalis yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan performa proses produksi, tetapi juga mendukung pencapaian Net Zero Emission melalui teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Lebih jauh lagi, keberadaan industri katalis dalam negeri memperkuat kedaulatan energi nasional dengan menciptakan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi. Hal ini mendorong pengembangan teknologi katalis baru untuk berbagai aplikasi masa depan, memperluas peluang ekspor, dan memperkokoh posisi Indonesia di kancah global sebagai pelopor dalam teknologi energi berkelanjutan.

    (ega/ega)

  • Wamen Investasi: Danantara mitra strategis Kementerian Investasi

    Wamen Investasi: Danantara mitra strategis Kementerian Investasi

    Secara prinsip Danantara itu adalah konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan mitra strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    “Jadi memang ke depannya Danantara itu akan benar-benar mitra strategis dengan kementerian kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ke depannya kita akan coba ikut meng-guidance Danantara itu sendiri untuk bagaimana kita melihat investasi hilirisasi strategis mana saja yang akan kita masuk,” ujar Todotua Pasaribu di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, secara prinsip Danantara merupakan konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund.

    “Secara prinsip Danantara itu adalah konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund. Artinya memang tujuan utama dalam pembentukan Danantara itu, Presiden RI mengharapkan bahwa ke depannya kita punya independensi dalam hal berinvestasi dan ini investasi apa aja, khususnya investasi dalam konteks hilirisasi,” katanya.

    Wamen Investasi juga menyampaikan bahwa dalam satu tahun awal akan dilakukan konsolidasi internal Danantara.

    “Tentunya dalam satu tahun awal ini nanti akan pertama konsolidasi internal Danantara, dan kita akan melihat proyek strategis mana yang memang khususnya bukan cuma investasi tapi khususnya juga berbicara konteks hilirisasi yang akan kita masuk. Dan itu juga nanti kita akan harapkan adanya keberadaan daripada BUMN – BUMN kita untuk masuk dalam proyek-proyek strategis nasional,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang baru diluncurkan, mulai dari Badan Pengelola Investasi Danantara hingga Bank Emas, merupakan ikhtiar menuju kemandirian ekonomi.

    Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar AS, pembentukan Danantara bertujuan mempercepat pembangunan industri hilirisasi sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam dan produksi nasional dapat meningkat signifikan, bahkan hingga puluhan atau ratusan kali lipat.

    Prabowo menegaskan bahwa kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar, tetapi pengelolaannya harus lebih cerdas, teliti, hati-hati, dan transparan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anak Usaha Pertamina Lubricants Produksi Perdana Katalis SGB dan ME-Kat 200 – Page 3

    Anak Usaha Pertamina Lubricants Produksi Perdana Katalis SGB dan ME-Kat 200 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengunjungi pabrik PT Katalis Sinergi Indonesia (KSI) yang tengah memproduksi perdana Adsorben SGB (Sulphur Guard Bed) dan Katalis ME-Kat 200. Pabrik milik Katalis Sinergi Indonesia ini terletak di Kawasan Industri Kujang di Cikampek, Jawa Barat.

    PT Katalis Sinergi Indonesia merupakan hasil sinergi antara PT Pertamina Lubricants, PT Pupuk Kujang, dan PT Rekacipta Inovasi ITB. Proyek ini juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memperkuat kemandirian energi, pengembangan energi hijau dan mengurangi ketergantungan impor katalis.

    Direktur Utama PT Katalis Sinergi Indonesia Hadiyanto menjelaskan, produksi perdana ini merupakan hasil kolaborasi panjang dan riset intensif antara berbagai pihak.

    “Kami bangga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan memproduksi katalis secara lokal menggunakan teknologi anak bangsa, kami dapat memberikan efisiensi biaya, meningkatkan daya saing, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui inovasi teknologi hijau,” jelasnya, kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyampaikan, kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara industri dan akademisi mampu menghasilkan inovasi strategis.

    “Pertamina Lubricants siap mendukung produksi katalis sebagai bagian dari upaya menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan.” jelas dia. 

     

  • Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeksekusi sejumlah kebijakan yang dibahas atau diselesaikan pada era pendahulunya, Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo adalah keberlanjutan dari kekuasaan Jokowi. Dia bahkan telah secara terang-terangan mengakui peran Jokowi dalam proses kemenangannya saat Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

    Salah satu aturan warisan Jokowi yang kemudian diterapkan di era Prabowo adalah Bank Emas alias Bullion Bank. Selain itu, ada amandemen UU BUMN yang baru saja diteken Prabowo belum lama ini.

    Soal Bank Emas, Prabowo mengemukakan bahwa persiapan pembentukan bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Artinya sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo.

    Prabowo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Teriakan Hidup Jokowi 

    Tidak hanya di momen tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan “Hidup Jokowi” di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, seruan itu langsung disambut meriah oleh ribuan kader Gerindra di lokasi. “Hidup Jokowi,” ujar teriak Prabowo di podium yang disambut oleh sorak-sorai hadirin yang ada di ruangan tersebut. 

    Setelah itu seluruh kader kemudian melantunkan lagu terima kasih Jokowi. Mendengar hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kemudian berdiri sembari tersenyum.

    “Terima Kasih Bapak Jokowi, Terima Kasih Bapak Jokowi. Dari kami Partai Gerindra,” ujar kader Gerindra yang dipandu Prabowo.

    Adapun, Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka duduk bersebelahan dengan Prabowo. Selain itu, tampak mendampingi Prabowo hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Mereka kompak mengenakan kemeja berkelir putih saat berada di tengah rangkaian ulang tahun Gerindra tersebut.

    Warisan PPN hingga PSN 

    Adapun pada awal pemerintahannya, Prabowo dihadapkan oleh sejumlah kebijakan yang cukup dilematis. Salah satu kebijakan itu adakan kenaikan PPN 12% yang telah menjadi mandat Undang-undang Harmonasi Peraturan Perpajakan alias HPP. 

    Setelah memperoleh protes besar-besaran, Prabowo tetapkan menaikan tarif PPN sebesar 12%. Hanya saja aturan berlaku untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM. 

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

    Sementara itu soal proyek strategis nasional alias PSN, tidak semua proyek warisan Jokowi memperoleh prioritas 

    Prabowo bahkan telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya.

  • Wapres yakin Tol Yogyakarta-Bawen dongkrak daya saing daerah

    Wapres yakin Tol Yogyakarta-Bawen dongkrak daya saing daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakin Tol Yogyakarta-Bawen saat operasional nanti dapat mendongkrak daya saing daerah-daerah yang dilintasi dan wilayah sekitarnya.

    Oleh karena itu, Gibran berharap pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen dapat rampung tepat waktu sesuai jadwal.

    “Pembangunan infrastruktur transportasi ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar, tetapi juga mendongkrak daya saing daerah, serta berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” kata Wapres sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Rabu, mengecek pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen, yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sejak masa pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Di titik Elevated 4 Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Gibran menerima paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Jasa Marga Jogja-Bawen.

    Gibran dalam kesempatan yang sama yakin Tol Yogyakarta-Bawen dapat mempercepat laju pergerakan orang dan barang, meningkatkan efisiensi perjalanan, memperluas akses ke berbagai pusat ekonomi, dan mempermudah perjalanan ke berbagai destinasi wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah, misalnya ke Candi Borobudur di Magelang.

    Ia lanjut menjelaskan adanya jalur transportasi yang cepat berpotensi menarik lebih banyak investasi, dan mendorong pariwisata daerah bertumbuh. Hasilnya, Gibran menyebut ada banyak peluang usaha baru yang terbentuk, dan ada banyak lapangan kerja baru yang terbuka untuk masyarakat.

    Gibran kepada para penanggung jawab proyek dan kontraktor kemudian berpesan agar mereka memperhatikan seluruh aspek pelestarian baik menyangkut lingkungan maupun warisan cagar budaya yang tersebar di wilayah Magelang dan Yogyakarta dalam seluruh tahapan pembangunan.

    Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen mulai sejak 2022 dan untuk seluruh ruasnya ditargetkan rampung dan operasional pada 2030. Pengerjaan tol terbagi dalam enam bagian, seksi 1 sampai dengan seksi 6. Total panjang tol seluruhnya mencapai 75,12 kilometer.

    Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DIY Khusairi kepada wartawan di lokasi Wapres meninjau hari ini menyebut seksi 6 ditargetkan rampung Desember 2025, sementara seksi 1 pada pertengahan Oktober 2026.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Dorong Danantara Danai Pembangunan Kilang dan Penyimpanan BBM

    Bahlil Dorong Danantara Danai Pembangunan Kilang dan Penyimpanan BBM

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) gelombang pertama untuk pembangunan kilang minyak dan tempat penyimpanan BBM.

    Bahlil mengatakan, pembangunan ini diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengatakan, cadangan minyak Indonesia saat ini 21 hari dan akan ditingkatkan menjadi 30 hari untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah.

    “Kita kan punya Perpres tentang ketahanan energi, di mana kita hari ini untuk minyak kita kan hanya bisa kapasitas 21 hari. Nah, kita tambah 30 hari. Nah yang kedua, impor kita ini kan terhadap minyak kan banyak sekali maka kita mendorong untuk membangun refinery. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai cadangan dan minyaknya langsung dari kita,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Bahlil mengatakan, untuk membangun kilang minyak dan tempat penyimpanan BBM diperlukan dana yang besar, sehingga perlu adanya investasi.

    “Dan ini butuh investasi besar. Makanya dalam hilirisasi salah satu proyek yang kita akan dorong untuk kita melaporkan kepada pak presiden adalah storage untuk BBM dan refinery,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut, Danantara akan memiliki modal kelolaan mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350). Hal itu membuat Danantara disebut menjadi badan pengelola investasi terbesar di dunia.

    “Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia,” ucap Presiden Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Prabowo bilang, gelombang investasi pertama Danantara akan difokuskan untuk sektor-sektor terkait hilirisasi nikel dan bauksit. Kemudian pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, hingga terkait ketahanan pangan.

    Danantara akan menggelontorkan dana investasi sekitar US$ 20 miliar atau Rp 327 triliun. Dana ini rencananya disalurkan ke 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor tadi.

    “Gelombang pertama investasi senilai US$ 20 miliar dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” terang Prabowo.

    “Ini lah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita dan kemandirian bangsa kita,” sambungnya.

    (ara/ara)

  • Hasan Nasbi Sebut Danantara Solusi Pembangunan Pusat Data AI di RI

    Hasan Nasbi Sebut Danantara Solusi Pembangunan Pusat Data AI di RI

    Jakarta

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan berfokus pada sektor hilirisasi nikel hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Danantara baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan keberadaan Danantara ini bisa menjadi solusi kesulitan mendapat investasi dalam membangun proyek nasional.

    “(Danantara) Ini kan baru di-launching, habis ini mereka akan bekerja. Pak Presiden mengatakan Danantara ini tidak hanya sekedar instrumen investasi, tapi instrumen untuk perencanaan pembangunan kita ke depan sebagai sebuah bangsa dan instrumen untuk kemajuan,” ujar Hasan ditemui awak media di Pelatihan Humas Pemerintah di Pusdiklat Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Disampaikan Hasan, jika sebelumnya aset-aset negara ini terpencar-pencar, maka dengan keberadaan Danantara menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai modal besar yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang.

    “Kalau selama ini kita betul-betul bergantung sama investasi dari luar untuk membangun hilirisasi mengelola sumber daya alam kita, hari ini kita punya modal yang ternyata kalau dikumpulkan cukup loh untuk membiayai hilirisasi sumber daya alam, kilang, untuk membangun pusat-pusat artificial intelligence, dan tidak perlu lagi betul-betul bergantung sepenuhnya dari luar. Kita punya kekuatan sendiri, namanya Daya Anagata Nusantara, kekuatan masa depan Indonesia,” tuturnya.

    Terkait investasi pembangunan pusat data AI, Hasan mengaku tidak mengetahui secara rinci dan menyarankan agar hal itu ditanyakan kepada Kepala Danantara langsung.

    “Ada pembangunan pusat-pusat artificial intelligence, itu kan teknologi. Kalau detailnya harus tanya ke kepala dan saya bukan Kepala Danantara,” kata Hasan.

    Sebagai informasi, dikutip dari detikFinance, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan BPI Danantara. Badan ini nantinya akan mengelola berbagai aset negara dan BUMN senilai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350), untuk menjalankan investasi berdampak tinggi.

    “Pada siang hari ini hari Senin 24 Februari 2025 saya Presiden RI meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

    Prabowo bilang, gelombang investasi pertama Danantara akan difokuskan untuk sektor-sektor terkait hilirisasi nikel dan bauksit. Kemudian, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, hingga terkait ketahanan pangan.

    Dalam hal ini, Danantara setidaknya akan menggelontorkan dana investasi sekitar USD 20 miliar atau Rp 327 triliun. Dana ini rencananya akan disalurkan ke-20 proyek strategis nasional (PSN) di berbagai sektor tadi.

    (agt/fay)

  • Jangan FOMO, Catat Ini Saham yang Bakal Melejit di 2025!

    Jangan FOMO, Catat Ini Saham yang Bakal Melejit di 2025!

    Jakarta: Pasar modal Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan pada 2025. 
     
    Optimisme ini didorong oleh kebijakan pemerintah, peningkatan likuiditas, serta sektor-sektor unggulan yang diprediksi bakal menjadi motor penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
    IHSG bisa tembus 7.700, apa saja pendorongnya?
    Head of Research BCA Sekuritas, Andre Benas, memperkirakan bahwa IHSG berpotensi naik ke level 7.200 hingga 7.700 pada tahun depan. 
     
    Sektor perbankan tetap menjadi pilar utama penguatan indeks, didukung oleh pertumbuhan kredit dan stabilitas sistem keuangan.

    “Kalau ditanya sektornya pasti ya kalau kita ekspektasi pertumbuhan yang paling bagus saat ini masih didorong oleh financial services, yaitu bank,” tutur Andre dalam sesi Mini Studio ‘Market Outlook 2025: Trump Effect, Potensi Dagang, dan Peluang Indonesia’ di BCA Expoversary 2025 seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 25 Februari 2025.
     

    Selain perbankan, sektor infrastruktur juga menjadi fokus utama berkat dorongan pemerintah dalam pengembangan proyek strategis nasional. 
    Investor wajib pahami risiko!
    Meskipun prospek pasar modal Indonesia cerah, Andre mengingatkan, investor tetap harus waspada terhadap tantangan global seperti kebijakan moneter AS, volatilitas nilai tukar rupiah, serta potensi ketegangan geopolitik.
     
    Investor harus tetap berhati-hati dan tidak FOMO. Pastikan memahami fundamental sebelum mengambil keputusan investasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Danantara Diklaim Bakal Jadi Instrumen Pembangunan Indonesia

    Danantara Diklaim Bakal Jadi Instrumen Pembangunan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Badan investasi tersebut digadang-gadang akan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan mempercepat pertumbuhan investasi di Indonesia.

    Peneliti Pusat Polling (Puspoll) Indonesia bidang ekonomi pembangunan Fandi Ahmad menilai, Danantara yang asetnya mencapai lebih dari US$ 900 miliar diprediksi dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi terbarukan, teknologi, dan industri manufaktur.

    Ia meyakini, Danantara dengan tujuan mengelola kekayaan negara dan mampu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga bisa meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia asalkan dikelola secara efektif dan efisien.

    “Danantara akan menjadi fondasi kuat bagi perekonomian Indonesia ke depan. Dengan pengelolaan profesional dan transparansi yang tinggi, kami yakin badan ini akan membawa dampak positif bagi investasi dan pembangunan nasional,” ujar Fandi Ahmad dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    Fandi menambahkan, dengan skema investasi yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, Danantara diyakini dapat menarik lebih banyak investor domestik dan asing untuk berkontribusi dalam proyek-proyek strategis nasional. Dengan tata kelola yang baik Danantara akan menjadi instrumen penting pembangunan indonesia ke depan.

    “Kami melihat Danantara sebagai langkah maju dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Dengan tata kelola yang baik, badan ini dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat,” tambah Fandi.

    Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan Danantara dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Presiden Prabowo Subianto dalam peresmiannya menyatakan bahwa badan ini dapat diaudit oleh siapa pun karena kepemilikannya adalah milik rakyat.

    Dengan berbagai potensi dan manfaat yang ditawarkan, masyarakat optimistis bahwa Danantara akan menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

    Presiden Prabowo Subianto pada Senin menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Presiden juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Kemudian, presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia itu, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar, dengan proyeksi dana awal mencapai US$ 20 miliar.

    BPI Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai chief executive officer (CEO). Selain Rosan, ada juga nama Pandu Patria Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) Danantara dan Dony Oskaria sebagai chief operation officer (COO).

    “BPI Danantara dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani. Nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir dan Bapak Dony Oskaria,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Sementara itu, Erick Thohir ditunjuk menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara, dan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua dewan pengawas Danantara.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan dalam merespons Danantara.

  • Membingkai (Informasi) Efisiensi Anggaran

    Membingkai (Informasi) Efisiensi Anggaran

    loading…

    Gigih Anggana Yuda – Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Penguatan Karakter, Kemendikdasmen

    Gigih Anggana Yuda
    Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Penguatan Karakter, Kemendikdasmen

    Efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius masyarakat. Perhatian ini terekspresikan dalam berbagai bentuk termasuk demonstrasi, tagar-tagar dan konten-konten media sosial.

    Sayangnya, ekspresi-ekspresi tersebut cenderung mengungkapkan kekhawatiran akan dampak negatif efisiensi anggaran Dampak tersebut berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), turunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya pemeliharaan infrastruktur, kenaikan biaya pendidikan, tidak terbayarnya bantuan sosial dan tunjangan-tunjangan termasuk beasiswa, transparansi penggunaan anggaran hasil efisiensi, dan sebagainya.

    Kebutuhan Informasi (Yang Komprehensif)
    Sesungguhnya, Pemerintah telah berupaya menjawab seluruh kekhawatiran itu melalui penjelasan Presiden dan instansi terkait pada berbagai forum dan kanal pemberitaan. Sebagai contoh, Presiden Prabowo dalam acara World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video, pada Kamis, 13 Februari 2025 menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menghemat lebih dari USD20 miliar atau sekitar 10 persen dari anggaran tahunan untuk membiayai 20 proyek strategis nasional.

    Selain itu, pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra ke-17 tanggal 15 Februari 2025 di Sentul City International Convention Center, Presiden juga menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan mencapai nilai Rp. 750 T yang akan digunakan untuk membiayai program MBG, menurunkan biaya haji, serta investasi Danantara. Selain Presiden, Menteri Keuangan juga menyampakan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu laju perekonomian Indonesia karena APBN 2025 tetap berjumlah Rp. 3.621,3 T. Efisiensi yang dimaksud adalah refocusing, bukan pengurangan APBN.

    Respon-respon pihak Pemerintah sepertinya belum mampu meredam kegelisahan masyarakat. Gelombang demonstrasi, tagar-tagar, dan konten-konten medsos berisi kegelisahan rakyat masih terus terjadi. Hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi, yaitu informasi komprehensif mengenai kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, Pemerintahan saat ini masih baru sehingga rakyat juga masih beradaptasi dengan kejutan-kejutan yang disajikan Pemerintah di segala bidang.

    Komunikasi Kebijakan (Secara Utuh)
    Keberanian dan ketegasan Pemerintah tentunya harus dibarengi dengan penyampaian seluruh kebijakan strategis secara komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini agar tidak menimbulkan salah tafsir. Ditengarai bahwa rakyat juga akan menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran jika disampaikan secara utuh.

    Jon Giles (2019) menyatakan bahwa salah satu ciri kebijakan publik yang baik adalah mudah dibaca dan mudah dimengerti. Bagi kalangan terdidik dan terpelajar, membaca dan memahami kebijakan tentunya akan sangat mudah jika terdapat informasi yang utuh dari hulu hingga hilir. Atau dengan kata lain, efisiensi misalnya bisa dijelaskan mulai dari latar belakang, sumber efisiensi, dan penggunaan anggaran efisiensi Ini akan membantu rakyat memperoleh gambaran utuh tentang apa dampak positif dan konkrit bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dengan kalangan tidak terdidik dan terpelajar? Mereka tentunya akan memperoleh pemahaman tentang efisiensi anggaran dari sumber-sumber terdekat, misalnya aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

    Gerry Rice, Olga Stankova (2019) menyatakan bahwa “communications can play a central role in restoring and maintaining trust” (komunikasi bisa memainkan peran penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan). Dengan penyampaian komunikasi kebijakan yang utuh tentunya akan memudahkan Pemerintah mengimplementasikan program-program prioritas dengan efektif karena tidak ada resistensi dari masyarakat. Resistensi yang terjadi saat ini mungkin disebabkan oleh tidak tersedianya informasi yang memadai dan terstruktur tentang pelaksanaan efisiensi anggaran.

    Di berbagai media bisa dicermati banyaknya praktik baik penghematan anggaran yang dilakukan oleh berbagai instansi pusat dan daerah, mulai dari penghematan listrik dan air, pengurangan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan alat tulis kantor, penghematan penggunaan BBM bagi pejabat, dan sebagainya. Praktik-praktik baik tersebut tentunya dilakukan karena birokrat Indonesia patuh terhadap keputusan Presiden. Akan lebih baik lagi jika praktik-praktik baik pelayanan publik yang efektif dan efisien di tengah penghematan anggaran juga disampaikan secara luas agar publik percaya bahwa kebutuhan mereka tetap akan terlayani dengan baik.

    Kabinet Merah Putih yang kini memasuki periode kerja bulan ke empat tentunya perlu mengomunikasikan secara komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan di setiap Kementerian/Lembaga melalu berbagai kanal pemberitaan atau konferensi pers resmi secara berkala. Sebagai contoh, kementerian yang membidangi Pembangunan sumber daya manusia bisa menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi program beasiswa, besaran KIP/PIP, tunjangan dosen, tunjangan guru, renovasi sekolah, keberlangsungan pembelajaran, sebagainya.

    Kementerian/Lembaga di bidang ekonomi bisa juga menjelaskan secara utuh tentang hasil efisiensi anggaran yang akan dikelola Danantara. Atau, kementerian/lembaga yang berurusan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bisa menyampaikan bahwa mudik lebaran akan lancar karena jalan dan jembatan tetap terjaga dengan baik.

    Selain itu bisa juga disampaikan bahwa efisiensi bukan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) karena sudah memperoleh pembiayaan dari kerja sama, misalnya dengan Turkiye yang presidennya berkomitmen membantu pembangunan IKN. Informasi-informasi tersebut hendaknya disampaiakan secara terstruktur, resmi, dan berkala sesuai momentum yang tepat agar masyarakat semakin percaya bahwa semua kebijakan yang pemerintah ambil telah plausible (masuk akal), affordable (terjangkau oleh biaya dan sumber daya), actionable (bisa dilaksanakan), dan understandable (bisa dimengerti) oleh rakyat.

    (wur)