Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Waspadai taktik pecah belah bangsa

    Waspadai taktik pecah belah bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia berada dalam fase kebangkitan ekonomi yang menjanjikan. Dengan berbagai langkah strategis yang diambil pemerintah, khususnya dalam hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, negara ini tengah menuju kemandirian yang lebih kuat.

    Namun, seperti yang pernah disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, setiap kali Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, ada saja kekuatan eksternal yang berusaha menghambat laju kemajuan tersebut.

    Pernyataan ini tidak bisa dianggap sekadar retorika, mengingat sejarah panjang bagaimana negara-negara berkembang kerap menjadi sasaran intervensi asing melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun melalui strategi yang lebih terselubung.

    Menurut Addin, di masa lalu pihak asing sering kali mendanai LSM lokal atau organisasi masyarakat melalui lembaga donor untuk mengarahkan kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan mereka.

    Namun, saat ini pola intervensi telah berubah. Rekayasa opini dan manipulasi persepsi menjadi alat utama.

    Salah satu cara yang digunakan adalah membentuk salah paham terhadap kebijakan pemerintah, membenturkan masyarakat dengan pemerintah, dan mengobarkan kemarahan publik melalui sosial media serta sumber-sumber terbuka lainnya.

    Dengan cara ini, instabilitas sosial dapat diciptakan tanpa keterlibatan langsung pihak asing, cukup dengan memanfaatkan dinamika internal bangsa.

    ”Jika dibiarkan, ini akan mengganggu kemajuan dan kemakmuran Indonesia,” kata Addin Jauharudin.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah mengingatkan bahaya ini dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak asing.

    “Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia,” ujar Prabowo.

    Peringatan ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan refleksi dari pola yang telah lama terjadi di berbagai negara.

    Sejarah menunjukkan bahwa isu identitas, agama, dan etnis kerap dijadikan alat untuk menciptakan instabilitas di negara-negara berkembang.

    Perkembangan terakhir

    Konteks ini menjadi semakin relevan ketika melihat perkembangan terakhir di Indonesia. Pada 2025, pemerintah Prabowo akan menggunakan anggaran efisiensi untuk menjalankan 15 megaproyek hilirisasi dengan nilai miliaran dolar AS.

    Langkah ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dengan menambah nilai produk sumber daya alam sebelum diekspor, sehingga Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara-negara maju.

    Namun, kebijakan ini jelas mengancam kepentingan pihak asing yang selama ini menikmati keuntungan besar dari ketergantungan Indonesia terhadap mereka.

    Gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini, yang dikenal dengan tajuk Indonesia Gelap, menjadi bagian dari dinamika yang perlu dicermati dengan hati-hati.

    Beberapa tuntutan yang muncul dalam aksi tersebut, seperti penolakan terhadap pemangkasan anggaran, pencabutan proyek strategis nasional yang dianggap bermasalah, serta penghapusan kebijakan multifungsi TNI, menandakan adanya keberatan terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.

    Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai analisis, termasuk yang diungkapkan oleh akun X Intel-Imut, aksi mahasiswa ini tidak sepenuhnya bersifat organik.

    Ada indikasi bahwa beberapa NGO asing telah berkolaborasi dengan LSM lokal untuk mendiskreditkan kebijakan pemerintah dengan berbagai cara, termasuk merilis penelitian yang tidak akurat, memanipulasi opini publik, dan mengoordinasikan aksi demonstrasi dengan agenda tertentu.

    Tentu saja, ini bukan berarti bahwa semua bentuk kritik terhadap pemerintah adalah hasil intervensi asing. Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik dan diskusi yang terbuka.

    Namun, yang perlu diwaspadai adalah ketika kritik dan aksi protes mulai kehilangan substansi dan lebih banyak digerakkan oleh kepentingan yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

    Analisis jernih

    Ketika suatu gerakan lebih banyak berbasis pada manipulasi informasi daripada analisis yang jernih, maka itu bukan lagi perbedaan pendapat yang sehat, melainkan bagian dari strategi yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan.

    Dalam menghadapi situasi ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil di antaranya, masyarakat harus mulai meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang sengaja disebarkan untuk menciptakan perpecahan.

    Hoaks dan disinformasi kini telah menjadi senjata utama dalam perang opini, dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan meningkatkan kesadaran kritis terhadap informasi yang dikonsumsi.

    Kemudian, ketahanan sosial harus diperkuat. Adu domba hanya akan berhasil jika masyarakatnya mudah terpecah. Oleh karena itu, dialog antar-kelompok harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik yang lebih luas.

    Peran tokoh agama, pemimpin komunitas, dan akademisi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa persatuan adalah benteng utama menghadapi segala bentuk intervensi asing.

    Seiring dengan itu, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi yang lebih efektif dan transparan. Salah satu alasan mengapa propaganda negatif bisa berkembang adalah karena kurangnya komunikasi publik yang baik dari pemerintah.

    Jika kebijakan dijelaskan dengan terbuka dan jelas sejak awal, serta dilakukan dengan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ruang bagi penyebaran disinformasi akan semakin sempit.

    Selanjutnya, kebijakan kemandirian ekonomi harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Hilirisasi dan industrialisasi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi harus benar-benar berdampak positif bagi rakyat.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek strategis yang dijalankan tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

    Pada akhirnya, menjaga keutuhan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas seluruh rakyat Indonesia. Adu domba hanya bisa berhasil jika kita membiarkannya terjadi.

    Sebaliknya, jika semua tetap bersatu, kritis, dan berorientasi pada kepentingan nasional, maka tidak ada kekuatan luar yang mampu menggoyahkan Indonesia.

    Masa depan bangsa ini ditentukan oleh seberapa cerdas dan solid dalam menghadapi tantangan global.

    Dengan kesadaran dan langkah-langkah yang tepat, semua akan bisa memastikan bahwa Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet Proyek Chandra Asri, Kompleks Petrokimia Terintegrasi Terbesar di Indonesia – Page 3

    Sederet Proyek Chandra Asri, Kompleks Petrokimia Terintegrasi Terbesar di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Chandra Asri Pacific Tbk menyampaikan, mendukung pengembangan industri petrokimia dan kimia di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular Edi Rivai.

    Saat ini, Chandra Asri Group memiliki kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik Naphtha Cracker, Styrene Monomer, Butadiene, MTBE dan Butene-1 di Indonesia.

    “Chandra Asri Group adalah perusahaan solusi energi, kimia dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara,” jelasnya dikutip Minggu (16/3/2025).

    Chandra Asri didukung oleh aset infrastruktur inti yang meliputi fasilitas energi, air dan dermaga dan tangki, dengan pengembangan pabrik Chlor Alkali dan EDC – Ethylene Dichloride (Pabrik CA-EDC).

    “Chandra Asri Group melalui PT Chandra Asri Alkali (CAA) tengah membangun Pabrik CA-EDC berskala dunia dengan harapan dapat menunjang percepatan pertumbuhan industri hilir nasional, substitusi impor soda kostik untuk mendukung ambisi Indonesia sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, sekaligus memposisikan diri dalam rantai nilai kendaraan listrik global,” papar Edi.

    Pada tahun 2024, CAA telah merealisasikan investasi sebesar Rp1,26 triliun untuk pembangunan Pabrik CA-EDC. Sementara itu, total rencana investasi akan mencapai Rp15 triliun. Proyek ini masuk sebagai Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025 – 2029 sesuai dalam Perpres No.12/2025.

    “Dalam proyeksi 20 tahun ke depan, terhitung sejak kuartal pertama tahun 2027 saat CAA mulai beroperasi penuh, produk soda kostik yang diimpor akan disubstitusi domestic sebesar 827 ribu ton liquid per tahun atau nilainya setara Rp4,9 triliun per tahun,” sebut Edi.

    Dikarenakan saat ini pasar EDC sudah memenuhi kebutuhan nasional, target pasar EDC dari CA-EDC adalah 100 persen ekspor. Sehingga, terdapat potensi penambahan devisa negara melalui ekspor EDC senilai Rp5 triliun per tahun.

     

  • Rano Karno Ungkap Soal Ormas Minta THR Jelang Lebaran – Halaman all

    Rano Karno Ungkap Soal Ormas Minta THR Jelang Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan soal organisasi masyarakat (ormas) minta THR menjelang Lebaran.

    “Kayaknya nggak usah ditanya itu sudah ini deh,” kata dia pada Jumat (14/3/2025).

    Fenomena permintaan THR seringkali menjadi perbincangan hangat setiap kali menjelang Idul Fitri atau hari raya keagamaan lainnya. 

    Biasanya, THR diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka selama setahun penuh.

    Namun, belakangan ini, sejumlah ormas yang seharusnya berfokus pada kegiatan sosial atau keagamaan, justru terlibat dalam praktik meminta THR dari perusahaan, toko, atau individu dengan modus yang cenderung merugikan banyak pihak.

    “Ormas minta THR itu pasti oknum lagi,” kata dia.

    Pemprov Tak Bisa Beri Sanksi

    Menurut Rano Karno, dia sebagai orang nomor 2 di ibu kota tidak bisa memberikan sanksi.

    Sebab, kata dia, pemerintah daerah bukan penegak hukum.

    “Kalau sanksi kan kita bukan penegak hukum,” ungkap Rano,” ujarnya.

    Viral Permintaan THR

    Salah satu surat permintaan THR yang baru-baru ini beredar adalah surat yang berasal dari Ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang.

    “Untuk itu kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha yang berada di lingkungan kami untuk sudikiranya memberikan dana THR, besar kecilnya pemberian akan kami terima dengan senang hati,” tulis surat yang diteken Ketua Ormas Desa LPM Bitung Jaya, Jayadi.

    Definisi THR

    THR adalah salah satu hak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya besar, seperti Idul Fitri, Natal, dan lainnya.

    THR menjadi salah satu elemen penting dalam tradisi perayaan hari raya di Indonesia, terutama bagi para pekerja yang bergantung pada gaji bulanan mereka.

    Selain berfungsi sebagai bentuk penghargaan bagi karyawan, THR juga memiliki tujuan ekonomi yang lebih luas, baik bagi individu, perusahaan, maupun perekonomian negara secara keseluruhan.

    THR adalah tunjangan yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan tertentu.

    Besarannya pun bervariasi, biasanya dihitung berdasarkan masa kerja karyawan dan gaji pokok mereka.

    Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, THR wajib diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan yang telah bekerja minimal satu bulan.

    Pemberian THR bertujuan untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhan selama perayaan hari raya, seperti membeli pakaian baru, memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, atau membayar kewajiban lain yang biasanya meningkat selama libur panjang.

    Dasar Hukum Pemberian THR

    Pemberian THR di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja selama minimal satu bulan.

    Aturan ini juga mengatur cara perhitungan THR, yang umumnya diberikan berupa gaji satu kali gaji bulanan untuk karyawan yang telah bekerja selama satu tahun penuh.

    Namun, bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari setahun, perhitungan THR dilakukan secara proporsional, berdasarkan berapa lama mereka bekerja di perusahaan tersebut.

    Bagi pekerja yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan, pemberian THR merupakan hak yang sudah menjadi bagian dari perjanjian kerja.

    Namun, bagi sebagian pengusaha, pemberian THR seringkali dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Ada kalanya beberapa perusahaan, terutama yang sedang mengalami kesulitan finansial, mencari alasan untuk menunda atau bahkan tidak memberikan THR sama sekali.

    Dalam hal ini, pemerintah berperan penting untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan yang ada dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

    Jika THR tidak diberikan, karyawan berhak untuk melaporkan hal tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Biasanya, perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga denda.

    Pengusaha Resah

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, kelakuan ormas di Indonesia sudah sangat meresahkan dan mengganggu investasi.

    “Itu salah satu gangguan (ormas bikin resah). Aksi premanisme (ormas) atau sebagainya itu tugas pemerintah. Kalau kita mau (ekonomi) maju, ya harus dibersihkan,” tegas Abdul di acara International Furniture Expo (IFEX) 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip pada Sabtu (15/3/2025).

    THR Sebagai pelaku usaha yang berkontribusi pada perekonomian negara, Abdul tak habis pikir masih banyak ormas bikin resah dengan melakukan pemalakan secara halus.

    Bila pemerintah serius menyehatkan iklim investasi, premanisme berkedok LSM maupun ormas seharusnya diberangus.

    “Saya yakin, pemerintah sudah memiliki kesadaran yang cukup besar bahwa elemen penting yang harus diberangus. Karena itu jelas mengganggu, terutama di industri-industri besar. Itu juga mengganggu industri mebel. Kasus-kasus yang kita dengar kemarin, gangguan dari ormas,” jelas Abdul.

    Ormas bikin resah kawasan industri

    Setali tiga uang, selain pengusaha mebel, para investor yang menempati kawasan industri juga mengeluhkan hal yang sama.

    Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mencurahkan keresahan para investor saat memberikan sambutan di acara Dialog Industri Nasional di Kantor Kementerian Perindustrian pada 6 Februari 2025.

     Sanny mengungkapkan, aktivitas ormas bikin resah membuat investasi industri mengalami kerugian hingga ratusan triliun.

    Ia bilang, kerugian itu tak hanya dari pengeluaran anggaran yang diberikan investor, tetapi juga dihitung dari investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia.

     “Itu sih udah pasti (mengalami kerugian). Menurut saya itu bisa dikatakan, sudah kalau dihitung semuanya ya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun juga tuh. Ratusan triliun,” jelas Sanny.

    Ia mengakui, aktivitas ormas minta THR hingga uang keamanan menjadi salah satu kendala besar untuk industri.

    Namun, hal itu sering tidak muncul di permukaan dan malah terus terjadi sampai sekarang. Padahal, pemerintah sudah mempromosikan Indonesia agar investor asing mau menanamkan modal di Tanah Air.

    “Kita kan selalu (yang dibahas) terkait dengan infrastruktur, insentifnya kurang, padahal itu yang kita hadapi sehari-hari. Kementerian Luar Negeri, BKPM, semuanya boleh roadshow di luar negeri, segala macam (untuk menarik investasi),” ungkap Sanny.

    “Begitu investor masuk ke daerah, udah. Dikerjain habis-habisan. Jadi ngadepin yang mereka itu, ya tentunya kan kita berharap ke siapa, kalau bukan ke aparat kepolisian kan?,” tegasnya.

    Menurutnya, untuk membangun industri, investor meminjam uang, membeli mesin-mesin mahal, dan menghadapi persaingan yang ketat.

    Selain itu, untuk mendirikan pabrik, harus dipilih lokasi yang strategis untuk kepentingan bisnis dan pasar. Sehingga, aktivitas ormas menjadi beban tambahan untuk investor.

    “Dia (investor industri) cari pasar, di mana supaya pembeli mau beli, itu saja sudah pusing dengan persaingan global ini. Sekarang ditambahin disuruh ngadepin yang model-model yang kayak gitu, ya gangguan-gangguan keamanan gitu,” jelasnya.

    Sanny mengungkapkan, selain fenomena ormas minta THR, ormas sering meminta agar kebutuhan transportasi, catering, dan keperluan pabrik diserahkan kepada mereka.

    Selain itu, ada permintaan yang mengatasnamakan untuk putra daerah. Hal-hal kecil itu memicu investor akhirnya mengurungkan niat untuk membangun industri.

    “Padahal itu orang dari daerah-daerah enggak jelas juga, dari jauh-jauh juga, pokoknya kita ini minta jatah kita, harus diberikan ke kita. Kan enggak bisa. Zaman sekarang perusahaan kan untuk menentukan segala sesuatu kan harus melalui proses tender,” jelasnya.

    “Gimana investornya enggak mundur gitu kan,” tegas Sanny.

     Ia pun menyampaikan, aktivitas ormas yang merugikan investor terjadi hampir merata di seluruh kantong-kantong industri, antara lain Karawang, Bekasi, Jawa Timur, hingga Batam. 

    Selain pemalakan dengan dalih uang keamanan, banyak pula fenomena ormas minta THR setiap tahun menjelang Lebaran Idul Fitri.

    Permintaan uang THR lazim disampaikan melalui surat berkop ormas. Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group Edi Rivai, mengatakan pihaknya berharap ada penegakan hukum dan kepastian dalam berinvestasi.

    Rutinitas ormas minta THR harus ditindak tegas.

    “Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu (dengan ormas minta THR),” tutur Edi dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, dikutip dari Tribunnews.

    “Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian untuk menertibkan ini (ormas minta THR), sehingga kami bisa bekerja dengan fokus dan tidak terhalang dengan hal ini dan investor juga mau masuk,” kata dia lagi.

    Diungkapkan edi, fenomena ormas minta THR ini harus disudahi. Ia berujar, tanpa diminta, sebenarnya pengusaha akan selalu berupaya memberikan sumbangsih pada warga lokal di sekitar operasi perusahaan.

    Misalnya memprioritaskan masyarakat sekitar dalam rekrutmen tenaga kerja untuk beberapa posisi tertentu. Kontribusi lainnya, yakni memberdayakan pengusaha-pengusaha sekitar sebagai vendor atau mitra. B

    “Dari pihak industri, terlebih kami akan membangun. Tentunya akan memberi manfaat ke lokal, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan bekerja pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai kompetensi dan sebagainya,” imbuhnya.

  • Bendungan Sidan Bali Jadi Pemasok Air Bersih dan Listrik Terbarukan di Pulau Dewata – Halaman all

    Bendungan Sidan Bali Jadi Pemasok Air Bersih dan Listrik Terbarukan di Pulau Dewata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Gianyar dan Bangli, Bali, akan mendukung ketersediaan air bersih hingga listrik terbarukan bagi masyarakat Pulau Dewata.

    Bendungan Sidan merupakan bendungan tipe zonal dengan inti tegak aspal yang memiliki panjang 197 meter dan tinggi 68 meter dengan sumber airnya berasal dari Sungai Ayung.

    Bendungan berkapasitas 3,82 juta m3 itu nantinya akan menyediakan air baku sebanyak 1.750 liter per detik untuk empat daerah di Bali, meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, hingga Tabanan, dengan perkiraan total penerima manfaat sejumlah 1,3 juta jiwa masyarakat.

    Selain untuk penyediaan air baku, Bendungan Sidan juga akan difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) berkapasitas 0,65 MW, serta memiliki potensi PLTS terapung 20 persen dari luas genangan dengan kapasitas hingga 8 MW.

    Bendungan Sidan juga dilengkapi terowongan pengelak yang berfungsi sebagai pengendali banjir.

    Dalam proses pembangunan Bendungan Sidan, PT Semen Indonesia (SMGR) hingga Februari 2025, perseroan telah memasok 76.000 ton bahan bangunan semen pada pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

    Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, Bendungan Sidan merupakan infrastruktur penting yang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksi pelestarian lingkungan.

    “SIG bangga dapat terus berkontribusi dalam pembangunan nasional seperti Bendungan Sidan yang memiliki peranan strategis untuk mendukung terwujudnya swasembada air dan energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Vita dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Vita menjelaskan, produk semen perseroan sudah terbukti kualitasnya pada sejumlah proyek strategis nasional, yang mana mudah diaplikasikan dan memiliki daya rekat tinggi, sehingga mempermudah proses pengerjaan konstruksi dengan hasil akhir beton yang kuat.

    Semen SMGR disebut terkategori semen hijau dengan tingkat emisi hingga 38% lebih rendah dibandingkan semen konvensional, serta tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi mencapai 96,95%.

    “Perseroan siap menyukseskan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Vita.

  • Ormas Kerap Ganggu Operasional Pabrik, Chandra Asri Respons Begini

    Ormas Kerap Ganggu Operasional Pabrik, Chandra Asri Respons Begini

    JAKARTA – Pelaku industri di RI masih menghadapi tantangan dalam mengoperasikan usahanya.

    Salah satu gangguan tersebut yakni permintaan tunjangan hari raya (THR) yang kerap diajukan organisasi kemayarakatan (ormas) pada pelaku industri.

    Sebagai salah satu pelaku industri, Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai tak menampik banyaknya pergerakan ormas yang kerap mengganggu operasional pabrik.

    “Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha. Sehingga, kegiatan tidak terganggu,” kata Edi dalam agenda Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Jumat, 14 Maret.

    Menurut Edi, fenomena ormas ini banyak ditemui di beberapa lokasi.

    Jumlah mereka makin bertambah juga lantaran persyaratan untuk membentuk organisasi masyarakat cukup mudah.

    Edi menegaskan, para pelaku industri butuh kepastian hukum dan berusaha, termasuk bebas dari gangguan pemerasan ormas. Dengan demikian, operasional pabrik berjalan lebih lancar.

    Untuk mengatasi masalah ormas, kata Edi, salah satu upaya yang bisa dilakukan pelaku industri, yakni menambah petugas keamanan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

    “Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian untuk menertibkan ini. Sehingga, kami bekerja dengan fokus dan tidak terhalang dengan hal ini dan investor juga mau masuk,” pungkasnya.

  • Soal Ormas Minta THR, Chandra Asri Minta Kepastian Hukum untuk Kelangsungan Industri – Halaman all

    Soal Ormas Minta THR, Chandra Asri Minta Kepastian Hukum untuk Kelangsungan Industri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah surat edaran berkop Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang diunggah ke media sosial X menjadi perhatian warganet.

    Pasalnya, surat tersebut berisi permohonan dana Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditujukan kepada perusahaan dan pengusaha di wilayah tersebut.

    Surat yang dibuat pada 5 Maret 2025 itu ditandatangani Ketua LPM Desa Bitung Jaya A. Jayadi dan Sekretaris Agus Rika.

    “Untuk itu kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha yang berada di lingkungan kami untuk sudikiranya memberikan dana THR, besar kecilnya pemberian akan kami terima dengan senang hati,” tulisan dalam surat tersebut dikutip Tribunnews.com, Jumat (14/3/2025).

    Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group Edi Rivai, menyampaikan pengusaha tengah berkoordinasi untuk menangani masalah organisasi masyarakat (ormas) maupun LSM, namun tetap berharap pada peran aparat penegak hukum.

    “Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu,” tutur Edi dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Edi menambahkan, perusahaan tanpa diminta pun akan selalu berupaya membangun potensi masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan operasional industri.

    “Dari pihak industri, terlebih kami akan membangun. Tentunya akan memberi manfaat ke lokal, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan bekerja pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai kompetensi dan sebagainya,” imbuhnya.

    Dengan mudahnya membuat ormas ataupun LSM hanya dengan minimal anggota sekitar 10 orang, koordinasi berbagai pihak dengan kepolisian sangat diperlukan.

    “Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian untuk menertibkan ini, sehingga kami bisa bekerja dengan fokus dan tidak terhalang dengan hal ini dan investor juga mau masuk,” ungkap Edi.

     

  • RI Bakal Punya Industri Metanol Tahun 2027 di Bojonegoro

    RI Bakal Punya Industri Metanol Tahun 2027 di Bojonegoro

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk membangun pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur. Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 pada tahun 2026.

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan selain untuk mendukung implementasi program B50, pembangunan pabrik ini juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor metanol yang selama ini masih tinggi.

    “Jadi, ketersediaan metanol dalam negeri itu kan juga relatif terbatas. Jadi, dari kebutuhan sekitar 2,3 juta, ya kita baru produksi dalam negeri sekitar 300 ribu. Berarti 2 juta kita masih impor,” ujar Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (14/3/2025).

    Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah mendorong proyek strategis nasional (PSN) terkait pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro. Dengan adanya pabrik ini, diharapkan produksi metanol dalam negeri dapat meningkat.

    “Jadi, kita lagi mendorong ini PSN bioetanol yang ada di Bojonegoro. Itu juga lagi kita kejar. Jadi, sehingga itu nanti tetap ini ada substitusi impor. Tapi, kita sudah bisa mengurangi untuk impor,” kata dia.

    Meski demikian, ia mengakui bahwa pembangunan industri metanol membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, pemerintah menargetkan agar proyek ini dapat mulai beroperasi pada akhir 2027.

    “Tapi, ini proses pembangunan industri akan membutuhkan waktu. Kita mudah-mudahan itu nanti dengan percepatan. Kita mengharapkan akhir 2027 itu bisa diselesaikan industri metanol di Bojonegoro,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membeberkan nilai investasi untuk pembangunan pabrik bahan baku biodiesel tersebut diperkirakan mencapai US$ 1,2 miliar.

    Menurut Bahlil, rencana pembangunan pabrik methanol di Bojonegoro dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel yang selama ini masih diperoleh dari impor.

    “Karena 80% metanol sebagai campuran daripada biodiesel itu kita impor. Jadi kita akan bangun satunya di Bojonegoro dengan industri kurang lebih sekitar US$ 1,2 miliar investasinya,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Kamis (28/11/2024).

    Selain methanol, Bahlil menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan untuk percepatan pengembangan industri etanol di dalam negeri. Pasalnya, kebutuhan etanol selama ini juga masih berasal dari impor.

    Tak hanya itu, pemerintah juga tengah melakukan persiapan untuk pelaksanaan mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025 mendatang. Bahkan hingga mencapai B50 dalam beberapa tahun ke depan.

    (pgr/pgr)

  • Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025).

    Saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab. 

    Untuk diketahui, dalam Perpres 12/2025 terkait RPJMN Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 77 PSN yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat.

    Adapun, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.

    PSN itu antara lain terdiri dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi. 

    Selain itu, 77 PSN itu juga terdiri dari proyek-proyek yang diklaim mampu mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Namun demikian, sejumlah proyek infrastruktur era Jokowi tampak tak tercantum. Sebut saja, Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) yang tak terdaftar dalam beleid tersebut.

    Pasalnya, dalam RPJMN tersebut Prabowo hanya menetapkan empat PSN jalan tol. Di antaranya, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatra dan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang di Banten. 

    Kemudian, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi di Jawa Timur dan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

  • Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah merilis daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Di dalamnya, tidak tercantum Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

    Kedua jalan tol terpanjang di Jawa dan Bali itu dulunya masuk ke dalam jajaran PSN era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun di era Jokowi sendiri, PSN jalan tol tembus hingga lebih dari 30 proyek. Namun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, hanya ada empat PSN jalan tol.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kedua proyek tol itu akan dilanjut sebagai prioritas atau tidak. Hal ini mengingat belum ada keputusan untuk mencabut status PSN-PSN era Jokowi.

    “Sampai sekarang kan PSN-nya kan tidak ada keputusan untuk mencabut atau seperti apa. Tapi sekarang kita sedang sinkronkan, karena ada (PSN) yang di RPJMN, tapi sementara di posisi yang lain ada juga yang di Kemenko Perekonomian, waktu itu kan ada Sekretariat KPPIP,” terang Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Zainal bilang, hingga saat ini proses konsolidasi masih terus berjalan. Pembahasan terkait PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan menyangkut kelanjutan PSN era Jokowi berada tangan di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal mengatakan, perlakuan untuk proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan sama dengan PSN-PSN lainnya usai keputusan dibuat.

    “Kalau aturannya memungkinkan dan memang ada, ya pasti kita jalankan. Kalau aturannya masih belum diputusin, masih ngambang, ya tentu kita nunggu, ya kan? Biar nggak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan, proses pembangunan kedua jalan tol itu sebelumnya memang terkendala di tahapan lelang. Pemrakarsa jalan tol tersebut mundur sehingga kedua proyek itu dilelang ulang beberapa kali.

    Namun hingga saat ini, belum ada kabar lanjutan dari lelang kedua proyek itu. Adapun untuk Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan bahwa lelangnya ditunda sementara hingga pemberitaan lanjutan.

    Rencana penundaan lelang kedua jalan tol ini juga muncul seiring dengan efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Kabarnya, kedua proyek itu mau dievaluasi kembali lantaran memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah yang cukup besar.

    “Kita evaluasi terus ya karena itu butuh dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya lapor Pak Menteri (Dody Hanggodo) pada saat ada kebutuhan dukungan (anggaran pemerintah) yang cukup besar, itu kita harus evaluasi dulu,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, dalam rencana besarnya Jalan Tol Getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia dengan panjang keseluruhan 206,65 km. Proyek ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun karena sempat gagal lelang, pemerintah memutuskan memangkas prioritas pembangunannya menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km, dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Lalu muncul lagi kabar prioritasnya akan dipangkas lagi jadi hanya sampai Tasikmalaya.

    Sedangkan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali. Namun proyek ini sempat dikhawatirkan akan mangkrak karena tak kunjung mendapat investor. Pemerintah sudah berulang kali melakukan lelang, namun masih gagal.

    Rencananya, jalan tol sepanjang 96,68 km ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi, antara lain Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

    (shc/rrd)

  • ESDM Target Pabrik Metanol Rp19 Triliun di Bojonegoro Rampung 2027

    ESDM Target Pabrik Metanol Rp19 Triliun di Bojonegoro Rampung 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menargetkan pembangunan industri etanol dan metanol di Bojonegoro, Jawa Timur rampung pada akhir 2027.

    Yuliot menjelaskan, pembangunan industri tersebut merupakan proyek strategis nasional. Industri Itu dimaksudkan untuk menggenjot produksi biodiesel, campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 50% alias B50. 

    Metanol merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat biodiesel.

    “Mudah-mudahan itu nanti dengan percepatan, kita mengharapkan akhir 2027 itu bisa diselesaikan industri metanol di Bojonegoro,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Yuliot mengatakan ketersediaan metanol dalam negeri saat ini relatif terbatas. Dia mencatat bahwa Indonesia membutuhkan 2,3 juta ton metanol. Sementara itu, produksi dalam negeri berada di level 300.000 ton.

    Oleh karena itu, sebagian besar metanol masih diimpor. Dia pun berharap dengan terbangunnya industri metanol di Bojonegoro, negara mampu menekan impor.

    “Itu [industri metanol] juga lagi kita kejar sehingga itu nanti ada substitusi impor. Jadi, kita sudah bisa mengurangi untuk impor,” tutur Yuliot. 

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan industri etanol dan metanol di Bojonegoro itu membutuhkan investasi senilai US$1,2 miliar atau setara Rp19,03 triliun (asumsi kurs Rp15.858 per US$).

    “Karena 80% metanol sebagai campuran daripada biodiesel itu kita impor, jadi kita akan bangun satunya di Bojonegoro dengan industri kurang lebih sekitar US$1,2 miliar investasinya,” tutur Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Dia menjelaskan, pengembangan B50 selaras dengan visi Prabowo, yakni swasembada energi. Bahlil mengatakan, untuk mencapai target tersebut pengembangan biodiesel bakal digenjot bersamaan dengan lifting minyak.

    Menurut Bahlil, jika Indonesia telah berhasil mengembangkan B50, maka negara tidak akan lagi mengimpor solar. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal menguji coba B50 pada tahun ini sebelum diimplementasikan pada 2026.