Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia tengah memperkuat fondasi industri petrokimia nasional. Upaya yang dilakukan yakni menekan defisit kebutuhan bahan baku dan rencana pemerintah menjadikan industri tersebut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Data dari Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih dibayangi defisit besar pada komoditas petrokimia. Defisit pada 2020 tercatat sebesar 7,32 juta ton atau senilai US$7,1 miliar, kemudian meningkat menjadi 8,10 juta ton atau US$10,8 miliar pada 2021.
Pada 2022, defisit berada di level 7,75 juta ton atau US$11 miliar dan kembali naik menjadi 8,50 juta ton US$9,5 miliar pada 2023. Tren ini berlanjut pada 2024 ketika defisit melonjak menjadi 10,5 juta ton dengan nilai sekitar US$11 miliar.
Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan peningkatan defisit ini menggambarkan betapa besarnya kebutuhan bahan baku yang belum mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri.
Untuk itu, pihaknya telah menggodok Roadmap Pengembangan Industri Petrokimia 2025–2045 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kemandirian industri sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap impor bahan baku yang terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir.
Fajar menerangkan kenaikan defisit bahan baku petrokimia tak hanya menjadi beban bagi industri hulu, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri hilir yang membutuhkan pasokan stabil dengan harga kompetitif.
“Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti,” kata Fajar dalam Outlook Industri Petrokimia 2026, dikutip Sabtu (15/11/2025).
Pabrik Petrokimia
Untuk diketahui, sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan berbagai industri hilir, mulai dari plastik, farmasi, kimia dasar, hingga komposit untuk kebutuhan industri penerbangan masa depan.
Di samping itu, Fajar menerangkan roadmap tersebut tidak semata fokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada penguatan integrasi antara refinery dan cracker sehingga Indonesia mampu menghadirkan produk petrokimia yang lebih kompetitif, menghemat devisa, dan memperkuat struktur industri secara menyeluruh.
Lebih lanjut, dokumen Inaplas juga mencatat bahwa tekanan terhadap industri petrokimia global semakin kuat akibat berbagai dinamika internasional, seperti pandemi Covid-19, perang Rusia–Ukraina.
Tak hanya itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kebijakan tarif Amerika Serikat, kampanye negatif terhadap plastik, percepatan transisi energi hijau, hingga melemahnya kinerja manufaktur global juga mendorong pelemahan industri.
Untuk menghadapi tekanan global tersebut, industri petrokimia saat ini fokus diarahkan pada pemulihan kapasitas produksi dan penyelesaian proyek kilang seperti RDMP serta pembangunan cracker kedua, mengingat tekanan global yang masih cukup berat.
Memasuki 2030, Indonesia ditargetkan mencapai kecukupan pasokan melalui pembangunan cracker ketiga, fasilitas GRR baru, pembangunan Condensate Splitter Unit, serta penerapan energi hijau untuk menurunkan ketergantungan impor.
Selanjutnya pada 2035, Indonesia bersiap memasuki fase pengembangan produk bernilai tambah tinggi, termasuk engineering plastic yang menjadi bahan utama komposit untuk industri pesawat masa depan.
Pada 2045, tahap akhir roadmap menargetkan terwujudnya integrasi penuh antara kilang dan petrokimia sehingga Indonesia tidak hanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik, tetapi juga mengekspor produk akhir bernilai tinggi.
“Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan. Itu sebabnya pembangunan GRR dan cracker baru menjadi prioritas dalam roadmap,” jelasnya.
Industri Petrokimia Jadi PSN
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pemerintah tengah berencana untuk menjadikan industri petrokimia sebagai PSN. Hal ini juga telah dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Untuk diketahui, saat ini PSN industri petrokimia yang tengah digarap yaitu pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Tbk. (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027.
Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status proyek strategis nasional (PSN) yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025.
“Sudah ada pembahasan di Kementerian Perekonomian. Untuk PSN Petrokimia ini sebenarnya sudah beberapa kali pembahasan, dua hari lalu juga masih ada pembahasan terkait ini, masih berproses,” jelasnya.
Dalam hal ini, Wiwik juga menerangkan bahwa berbagai persyaratan untuk menjadikan industri petrokimia ini telah dipenuhi dan dilengkapi. Sebagai pembina industri, Kementerian Perindustrian juga terus bersurat ke Kemenko Perekonomian.
“Jadi kita menunggu penetapan yang semoga dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan,” tuturnya.
Penetapan status PSN ini lantaran pihaknya menilai penguatan sektor petrokimia nasional menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi berbagai industri hilir.
Sebab, industri petrokimia memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku untuk plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri tekstil dan farmasi.
“Kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor. Karena itu, penguatan struktur industri hulu menjadi urgensi nasional,” pungkasnya.
/data/photo/2023/10/05/651e38b1979ca.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Reformasi Kejaksaan: Ketika Kejagung Disebut Heboh di Depan, Melempem di Belakang")
