Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Mentrans Minta Maaf ke Warga Rempang yang Digusur Pemerintah

    Mentrans Minta Maaf ke Warga Rempang yang Digusur Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan pemerintah era sebelumnya kepada warga Pulau Rempang yang tergusur proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau. 

    Ifitiah berjanji akan salat Id pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah bersama warga di Pulau Rempang yang terdampak relokasi untuk menyampaikan permohonan maaf langsung ke warga setempat.

    “Jadi saya akan sampaikan, kami mau minta maaf atas nama pemerintah, atas perlakuan pemerintah di masa yang lalu,” kata Iftitah saat peluncuran program ‘Transmigrasi Baru, Indonesia Maju’ di Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (24/3/2025). 

    Iftitah menyatakan permintaan maaf kepada warga Rempang dilakukan karena dia mengakui perlakuan pemerintah sebelumnya terkait upaya relokasi terhadap masyarakat Rempang kurang tepat. Menurutnya, pemerintah saat itu terlalu represif dalam menangani konflik dengan warga Rempang.

    “Saya beri contoh untuk Rempang. Di Rempang itu pemilik HPL-nya (hak pengelolaan lahan) adalah BP Batam. Sehingga pemerintah menganggap ketika itu, siapa yang berada di Rempang itu ilegal. Karena tidak punya sertifikat. Maka, kemarin kurang tepat, saya sampaikan kurang tepat penanganannya. Dengan penegakan hukum, sehingga ada perlawanan dari masyarakat,” jelasnya.

    Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementrans berjanji akan memperbaiki pola komunikasi dengan warga yang terdampak relokasi. Dalam hal ini, pemerintah akan lebih aktif menjelaskan alasan relokasi dan manfaat nilai tambah yang akan diperoleh masyarakat sekitar.

    “Transmigrasi itu harus sukarela. Transmigrasi, kata kuncinya, harus sukarela. Kalau mereka masih menentang, tidak apa-apa. Nanti seiring waktu, kami akan bantu mereka. Saya sampaikan, harus ada manfaatnya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Saat ini, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah menyiapkan wilayah Batam, Rempang, dan Galang, yang dikenal sebagai kawasan Barelang di Kepulauan Riau (Kepri) sebagai kawasan percontohan transmigrasi terintegrasi.

    Program transmigrasi yang diusung kali ini akan memfokuskan pada ketrampilan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut masyarakat diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

    “Karena buru pabrik, nelayan pun butuh makan. Bapak tetap saja melaut. Nanti kami akan bantu ekosistem untuk perikanan dan maritim. Kami akan sediakan kapal laut dan kapal nelayan, termasuk cold storage, dan lain-lain,” ujar Iftitah terkait rencana program transmigrasi di Rempang.

  • Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah aktif untuk menarik investasi asing ke Indonesia. 

    Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu ke Australia pada 19-20 Maret 2025 untuk melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat pemerintah, investor, serta pemimpin bisnis Australia, termasuk memberikan keynote speech dalam Australia-Indonesia Business Forum yang dihadiri oleh 40 perusahaan Australia yang bergerak di berbagai sektor, serta membuka Indonesia Investment Roundtable and Networking.

    Kunjungan kerja tersebut, dilakukan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

    Beberapa hal yang disampaikan oleh Wamen Investasi dan Hilirisasi diantaranya adalah peluang investasi dan kerja sama kedua negara terutama potensi hilirisasi USD 618 miliar maupun proyek strategis nasional (PSN) guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam Asta Cita terdapat beberapa sektor-sektor utama yang merupakan peluang bagi investor asing, termasuk energi terbarukan, industri hilirisasi, ekonomi digital, infrastruktur, dan pendidikan. Presiden juga telah mengumumkan 77 Proyek Strategis Nasional yang akan diprioritaskan dalam periode 2025-2029. Beberapa di antaranya melibatkan swasta nasional termasuk Program Hilirisasi Garam, Proyek Pengembangan Soda Ash, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut, serta Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga,” ujar Todotua, dalam keterangan dikutip Senin (24/3/2025).
     
    Todotua juga menyoroti pentingnya penguatan investasi dalam sektor hilirisasi dan energi hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi berkualitas.
     
    “Indonesia telah mengidentifikasi 28 komoditas hilirisasi dengan potensi investasi mencapai USD618 miliar. Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, serta infrastruktur digital,” jelasnya.
     
    Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrel merespons positif berbagai peluang investasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. 

    “Indonesia merupakan partner penting bagi Australia dan Australia bisa investasi di Indonesia karena Australia merupakan negara yang memiliki teknologi terbaik di dalam produksi pangan,” paparnya.
     
    Don juga menilai bahwa kerja sama ekonomi Australia dan Indonesia juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama terkait rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. “Australia memiliki expertise dalam hal ini, sehingga peluang kerja sama sangat terbuka lebar,” imbuhnya.
     
    Turut hadir dalam Australia-Indonesia Business Forum(AIBF) Menteri Keuangan New South Wales Courtney Housos dan Menteri Perbaikan Regulasi dan Fair TradingNew South Wales Anoulack Chanthivong. 
     
    AIBF tersebut terselenggara atas dukungan dari Australia Department of Foreign Affairs and Trade, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Fitzpatrick & Co, serta KPMG. 

    Wamen Todotua juga menyampaikan bagaimana kondisi kerjasama Indonesia Australia melalui IA CEPA dan contoh beberapa perusahaan Australia yang sudah berhasil melakukan investasi ke Indonesia.
     
    Senada dengan Todotua, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Luar Negeri Benardino M. Vega, mendorong agar kerja sama antara pengusaha Indonesia dan Australia semakin kuat. Menurutnya, kerja sama yang sudah terjalin dengan baik antara kedua negara harus ditingkatkan, terutama dalam mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

    “Kedua negara memiliki visi yang sama dalam melihat ASEAN sebagai kawasan yang strategis, dan kami terus mengeksplorasi peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk mineral kritis. Setiap tahun, ada inisiatif baru dalam bidang ini, dan kita perlu membangun lebih banyak kemitraan bisnis ke bisnis (B2B) di sektor ini. Indonesia dan Australia dapat bekerja sama dalam sektor mineral dengan lebih erat, karena menemukan mitra yang tepat di kedua negara sangatlah penting,” ujar Bernardino.
     
    Selama lima tahun terakhir (periode 2019 -2024), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan total investasi USD2,7 miliar. Lima sektor investasi yang paling diminati antara lain Pertambangan (59,4%), Hotel dan Restoran (7,9%), Jasa Lainnya (7,1%), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (4,7%), dan Perikanan (4,7%). (*)

  • Kebijakan Proyek Strategis Nasional Era Prabowo Dipertanyakan, Pengamat: Bisa Pengaruhi Kepercayaan Investor

    Kebijakan Proyek Strategis Nasional Era Prabowo Dipertanyakan, Pengamat: Bisa Pengaruhi Kepercayaan Investor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang pada masa pemerintahan Joko Widodo menuai sorotan.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menilai langkah tersebut berpotensi berdampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dalam menetapkan proyek strategis.

    Heri menegaskan bahwa penghentian PSN harus didasarkan pada alasan yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian di kalangan investor.

    “Jika ada PSN yang dihentikan, pertama-tama harus dipastikan dulu apa alasannya. Apakah karena ada kesalahan prosedur, kendala investasi, atau faktor lain?” ujar Heri kepada wartawan, dikutip Senin (24/3/2025).

    Ia menambahkan bahwa proyek yang telah masuk dalam kategori PSN semestinya sudah melalui kajian yang mendalam, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Jika proyek-proyek tersebut dihentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang kuat, hal itu bisa mencerminkan ketidakpastian dalam perencanaan kebijakan.

    “Jika proyek sudah ditetapkan sebagai PSN, lalu tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang kuat, ini bisa menunjukkan ketidakpastian dalam perencanaan kebijakan,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Heri menyoroti bahwa keputusan mendadak dalam penghentian PSN dapat menggoyahkan kepercayaan investor, terutama mereka yang telah berinvestasi dalam proyek infrastruktur jangka panjang.

    “Investor bisa kehilangan kepercayaan karena menganggap kebijakan di Indonesia tidak konsisten. Ini bisa berdampak pada menurunnya minat investasi, tidak hanya di sektor infrastruktur, tetapi juga sektor lainnya,” jelasnya.

  • Jangan Heran PSSI Sulit Menang, Gizinya Tidak Bagus

    Jangan Heran PSSI Sulit Menang, Gizinya Tidak Bagus

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara tentang permasalahan gizi anak di Indonesia, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam kesempatan itu, ia sempat menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam beberapa kali pertandingan.

    Dadan mengatakan, penduduk Indonesia terus bertumbuh, kelas masyarakat miskin dan rentan miskin cenderung memiliki rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

    “Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup,” ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

    Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu,

    “Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” kelakar Dadan.

    Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

    “Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang,” kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

    “Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain,” sambungnya.

    Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

    “Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045,” ujar Dadan.

    (fdl/fdl)

  • Wameninves ajak 40 investor Australia tanamkan modal sektor hilirisasi

    Wameninves ajak 40 investor Australia tanamkan modal sektor hilirisasi

    Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi (Wameninves) dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menawarkan investasi di sektor hilirisasi kepada 40 perusahaan asal Australia.

    Tawaran tersebut disampaikan dia saat melakukan kunjungan ke Australia pada 19 hingga 20 Maret, sebagai upaya nyata menarik minat investasi asing ke tanah air.

    Wameninves dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan proyek hilirisasi yang ditawarkannya kepada investor Australia yakni 77 proyek strategis nasional (PSN) yang akan diprioritaskan pada periode 2025-2029.

    Program hilirisasi dari PSN tersebut yakni hilirisasi garam, proyek pengembangan soda ash, program hilirisasi kelapa sawit, kelapa dan rumput laut, serta program hilirisasi nikel, timah, bauksit dan tembaga.

    “Indonesia telah mengidentifikasi 28 komoditas hilirisasi dengan potensi investasi mencapai 618 miliar dolar AS. Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, serta infrastruktur digital,” katanya.

    Selama lima tahun terakhir yakni periode 2019 hingga 2024, pihaknya mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, dengan total investasi 2,7 miliar dolar AS atau Rp44,5 triliun (kurs Rp16.510).

    Lima sektor investasi yang paling diminati antara lain pertambangan sebesar 59,4 persen, hotel dan restoran 7,9 persen, jasa lainnya 7,1 persen, perumahan, kawasan industri dan perkantoran 4,7 persen, serta perikanan 4,7 persen.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrel merespons positif peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.

    Ia menyatakan kerja sama ekonomi Australia dan Indonesia juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama terkait rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol yang tak masuk ke dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo akan tetap dilanjutkan.

    Kepala BPJT, Miftachul Munir menyebut status PSN pada proyek tol itu bakal tetap dipertahankan dan tidak akan mangkrak.

    “Untuk jalan bebas hambatan, meskipun itu belum masuk di list [RPJMN] yang terakhir itu, ya tapi kan yang list lama tak ada ngomong bahwa itu di-downgrade. Tak ada isu itu [PSN tak dilanjutkan],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Munir menjelaskan sinyal PSN Tol Jokowi itu bakal dilanjutkan usai dirinya mendapat informasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas melakukan pembebasan lahan bagi PSN jalan tol.

    Munir menjelaskan, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto memastikan bahwa anggaran pengadaan lahan untuk PSN Tol yang tak masuk RPJMN Prabowo tetap masuk dan akan direalisasikan.

    “Kalau duitnya masih ngisi, sebenarnya itu isu PSN bagi kami yang istilahnya melanjutkan konstruksi tol bukan menjadi isu proyek itu akan terhenti gitu. Jadi, masih jalan insyaallah tak ada masalah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029. 

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025). 

    Akan tetapi, saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab.

  • Vinilon Group Siap Luncurkan Pipa HDPE 1600 mm, Seberapa Efisien untuk Infrastruktur? – Halaman all

    Vinilon Group Siap Luncurkan Pipa HDPE 1600 mm, Seberapa Efisien untuk Infrastruktur? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebagai tulang punggung infrastruktur modern, sistem perpipaan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan di Indonesia. 

    Untuk menjawab tantangan tersebut, Vinilon Group sebagai perusahaan penyedia solusi sistem perpipaan terkemuka di Indonesia, akan menghadirkan Pipa High-Density Polyethylene (HDPE) terbesar berdiameter 1600 mm, sebagai solusi inovatif yang siap memperkuat jaringan distribusi air dan proyek infrastruktur skala besar di seluruh negeri.

    Pipa HDPE telah lama dikenal sebagai solusi unggul dalam sistem perpipaan karena keunggulannya dalam hal fleksibilitas, ketahanan, dan durabilitasnya yang tinggi. Keunggulan ini menjadikan pipa HDPE Vinilon sebagai pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan infrastruktur, termasuk distribusi air bersih, air limbah, dan gas alam. 

    Pipa HDPE Vinilon juga diproduksi menggunakan bahan baku PE murni berkualitas tinggi berstandar SNI/ISO dan melewati proses manufaktur menggunakan mesin ekstrusi modern. 

    Berikut beberapa keunggulan pipa HDPE berukuran 1600 mm yang akan dihadirkan oleh Vinilon Group:

    Pipa HDPE Vinilon memiliki daya tahan luar biasa terhadap tekanan dan memiliki jangka waktu pemakaian hingga 50 tahun dengan minim perawatan. Ditambah dengan fleksibilitas yang tinggi hingga ≥350 persen. 

    Dengan ukuran diameter 1600 mm, pipa ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan infrastruktur seperti saluran air bersih, air limbah, hingga proyek irigasi.

    Tahan korosi dan bahan kimia pipa 

    HDPE terkenal tahan terhadap korosi serta bahan kimia, sehingga ideal untuk digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan tanpa risiko degradasi material. Ditambah dengan permukaannya yang halus untuk meminimalkan hilangnya tekanan air.

    Bobot ringan dan fleksibilitas yang unggul

    Dibandingkan dengan pipa konvensional, seperti pipa besi atau beton, pipa HDPE memiliki bobot yang jauh lebih ringan dan fleksibilitas tinggi sehingga memudahkan saat proses pemasangan serta minim risiko kebocoran.

    Pipa HDPE Vinilon sudah teruji food-grade sehingga aman untuk distribusi air bersih dan sudah mengantongi sertifikat Green Label Indonesia.

    Mendukung infrastruktur nasional

    Sebagai produsen dan distributor sistem perpipaan yang terkemuka, Vinilon Group telah berkontribusi dalam berbagai proyek strategis nasional dengan menggunakan Pipa HDPE, termasuk penyediaan air baku di Kawasan Industri Terpadu Batang, Wae Mese II Labuan Bajo, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. 

    Kehadiran Pipa HDPE berdiameter 1600 mm ini diharapkan dapat memperkuat peran Vinilon dalam mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia.

    Melalui terobosan baru ini, Vinilon Group berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi perpipaan yang inovatif dan berkualitas tinggi dengan harapan dapat memberikan nilai tambah bagi sektor-sektor yang mengandalkan infrastruktur perpipaan. 

    Dengan fokus pada kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan, Vinilon Group terus berupaya menghadirkan produk yang andal, mendukung kemajuan industri, dan menyejahterakan masyarakat.

    Vinilon, dari Indonesia, untuk Indonesia.

  • LaNyalla terima aduan nelayan soal Surabaya Waterfront Land

    LaNyalla terima aduan nelayan soal Surabaya Waterfront Land

    Surabaya (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aduan dari sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Surabaya terkait dampak proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL).

    “Berbagai upaya telah kami lakukan bersama elemen masyarakat lain untuk menyuarakan keberatan terhadap proyek yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut,” kata Ketua DPC HNSI Kota Surabaya, Heru SR di Gedung Graha Kadin Jatim, Kamis.

    Namun, hingga saat ini proyek yang berlokasi di perairan Pantai Timur Surabaya itu tetap berjalan.

    Menurut Heru, proyek yang dijalankan oleh PT Granting Jaya tersebut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir, menggusur warga pesisir, serta berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup nelayan.

    “Proyek ini menghilangkan pendapatan nelayan karena wilayah yang direklamasi merupakan rumah ikan. Banyak nelayan dari Surabaya, Madura, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, dan Gresik mencari ikan di sana,” ujarnya.

    Selain itu, Heru menyoroti potensi banjir rob yang dapat terjadi akibat perubahan lingkungan pesisir. Sementara itu, Pembina HNSI Kota Surabaya, Samsurin, menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap potensi kejahatan lingkungan yang ditimbulkan proyek senilai Rp72 triliun tersebut.

    Menanggapi aduan para nelayan, LaNyalla menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Jika nelayan yang sebelumnya hidup cukup lalu menjadi menderita akibat pembangunan ini, maka proyek tersebut tidak membawa manfaat yang adil. Pembangunan harus menguntungkan semua pihak, terutama nelayan sebagai salah satu stakeholder utama,” kata mantan Ketua DPD RI itu.

    LaNyalla berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet Jurus Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil hingga Furnitur

    Sederet Jurus Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil hingga Furnitur

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya memperbaiki sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan menggelontorkan sejumlah insentif. 

    Pasalnya, TPT berkontribusi besar terhadap ekonomi, baik dari sisi kinerja ekspor yang mencapai lebih dari US$2 miliar per tahun maupun serapan tenaga kerja yang buruhnya mencapai 4 juta orang. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyadari bahwa industri TPT membutuhkan perbaikan terutama terkait perizinan untuk menyambut investor. 

    “Tadi arahan Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait dengan supply chain, itu untuk dipermudah dan disederhanakan,” kata Airlangga di Istana Negara, Rabu (19/3/2025) malam. 

    Menurut Airlangga, Indonesia memiliki produk-produk tekstil hingga sepatu yang bernilai tambah tinggi atau naik kelas. Dia pun menilai Indonesia telah menjadi salah satu hub yang diandalkan. 

    Selain perizinan yang dipermudah, pemerintah juga melakukan harmonisasi aturan tarif yang diberlakukan dengan melihat kondisi keseluruhan supply chain atau rantai pasok industri. 

    Hal ini salah satunya lewat penerapan tindakan antidumping terhadap barang-barang impor dengan harga murah yang menghantam daya saing industri lokal. 

    “Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh,” ujarnya.

    Dengan kondisi tersebut, Airlangga menuturkan, pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi hingga mempermudah izin pengembangan industri, termasuk izin lingkungan atau amdal. 

    Kebijakan tersebut akan didukung pemerintah dengan membentuk satuan tugas atau satgas percepatan perizinan. 

    “Yang kedua, tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” terangnya. 

    Ketiga, pemerintah juga menyadari pentingnya menjaga peluang pasar ekspor. Dia menyoroti pasar tekstil terbesar yaitu Uni Eropa dengan pangsa 30% dari permintaan global, Amerika sebesar 15%, serta negara lainnya 6%. 

    “Sehingga menjadi penting tadi IEU-CEPA segera bisa diselesaikan. Karena dengan IEU-CEPA bisa diselesaikan, berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya ekspornya naik 50%,” terangnya. 

    Lebih lanjut, untuk industri kecil dan menengah (IKM) pemerintah juga memberikan paket revitalisasi permesinan yang regulasinya segera terbit dalam waktu dekat. 

    Pemerintah akan menyediakan Rp20 triliun untuk subsidi investasi. Menurut dia, jika tidak ada perbaikan mesin, maka daya saing dari penggunaan energi dam produksi tidak efisien. 

    “Pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya. Tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, kulit. Itu bisa menggunakan skema untuk 8 tahun dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi berapapun kredit investasi perbankan pemerintah potong 5%,” tuturnya. 

    Di samping itu, pemerintah berharap sektor padat karya dapat teratasi dengan baik lewat sejumlah kebijakan tersebut sehingga lapangan pekerjaan terus tercipta. 

    “Dan kita menargetkan, ini sesudah IEU-CEPA, ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkasnya. 

  • Genjot Sektor Padat Karya, Industri Tekstil Dapat Insentif Jumbo

    Genjot Sektor Padat Karya, Industri Tekstil Dapat Insentif Jumbo

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor padat karya, khususnya industri tekstil.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah menyiapkan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi pada program revitalisasi permesinan bagi usaha menengah dan kecil di sektor padat karya.

    “Pemerintah sudah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Nah revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, dengan pemerintah sudah menyediakan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Airlangga menjelaskan, kredit investasi dengan skema khusus ini akan diberikan untuk industri tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furniture, serta kulit, dengan subsidi bunga 5% selama delapan tahun.

    “Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, kecepatannya akan lebih lambat,” ucapnya.

    Menurut Airlangga, sektor padat karya, khususnya tekstil memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dia menyebut, industri tekstil Indonesia mampu mencapai ekspor lebih dari US$ 2 miliar dan menyerap hampir 4 juta tenaga kerja.

    Oleh karena itu, katanya, perlu ada terobosan kebijakan, terutama dalam perbaikan perizinan. Terlebih lagi, masih banyak investor yang ingin masuk ke sektor padat karya.

    Pemerintah juga berupaya menyederhanakan regulasi terkait ketersediaan bahan baku, impor ilegal, serta rantai pasok (supply chain) agar industri tekstil lebih kompetitif.

    Untuk itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar harmonisasi tarif dan percepatan perizinan segera dilakukan.

    Selain berikan insentif sektor padat karya, pemerintah akan merespons praktik dumping yang dilakukan negara pesaing dengan kebijakan antidumping. Airlangga menegaskan bahwa deregulasi dan debirokratisasi akan terus didorong, termasuk penyederhanaan izin terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Pemerintah akan membentuk satgas khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan ini,” ucap Airlangga.

    Proyek Strategis Nasional

    Dalam rangka mempercepat investasi di sektor padat karya, pemerintah juga berencana memasukkan program ini ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Dengan kebijakan ini, investasi di sektor padat karya diharapkan bisa lebih cepat terealisasi.

    “Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” imbuh Airlangga.

    Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian perdagangan EU-CEPA (European Union-Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk membuat sektor padat karya semakin menggeliat.

    “Pasar terbesar tekstil dunia ada di Uni Eropa, sekitar 30% dari permintaan global. Jika EU-CEPA diselesaikan, ekspor bisa meningkat hingga 50%, seperti yang terjadi pada Vietnam,” jelas Airlangga.

    Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap sektor padat karya bisa semakin menggeliat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama setelah implementasi EU-CEPA.