Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa migas Jepang, Inpex Corp memulai fase onshore LNG front-end engineering design (FEED OLNG) untuk proyek di Lapangan Abadi Masela.

    FEED atau desain rekayasa awal yang dioperatori oleh Inpex Masela itu menandai kemajuan besar untuk proyek tersebut.

    CEO Inpex Corp Takayuki Ueda mengatakan, fase ini berfokus pada pemilihan teknologi lisensor likuefaksi dan teknologi penggerak turbin gas. Menurutnya, keduanya penting untuk mempercepat keseluruhan fase desain rekayasa pita lebar dari proyek ini. 

    “Inisiatif ini juga penting untuk memenuhi harapan tinggi dari para pemangku kepentingan kami dan memastikan realisasi proyek yang tepat waktu. Abadi Energy Project akan memakan waktu yang lama dan semakin memperkuat ketahanan energi bagi Indonesia,” kata Ueda dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Dia menuturkan, hasil dari fase ini akan menjadi dasar teknis dan komersial untuk pelaksanaan FEED selanjutnya. Ini sekaligus memastikan integrasi teknologi likuefaksi yang canggih guna mengoptimalkan kinerja dan keandalan.

    Proyek LNG Abadi juga dirancang menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi carbon capture and storage (CCS) sejak awal pengembangannya. Ueda mengatakan, pendekatan ini akan memainkan peran penting dalam mendukung target nasional dekarbonisasi Indonesia.

    “Proyek ini tidak hanya akan membuka potensi sumber daya gas yang signifikan ke depannya, tetapi juga mencerminkan komitmen kami terhadap energi bersih melalui teknologi CCS,” ucapnya.

    Ueda menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk memulai tahapan FEED pada pertengahan tahun ini. Dia juga menargetkan pengambilan keputusan investasi akhir (FID) sebelum masuk ke fase rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (EPCI).

    “Ini merupakan proyek yang kompleks dengan tantangan besar. Namun, INPEX yakin bahwa melalui pengalaman yang kami miliki, Proyek Abadi akan dapat direalisasikan dengan sukses,” kata Ueda.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, momentum ini menjadi sinyal positif akan keberlanjutan pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela. Hal ini mengingat proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang sangat dinantikan karena peran vitalnya dalam mendukung ketahanan energi nasional. 

    Menurut Djoko, proyek ini juga mencerminkan penerapan teknologi tinggi dan semangat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    “Tahap ini penting untuk memastikan kesesuaian desain teknis terhadap kebutuhan komersial dan lingkungan, sekaligus menjadi langkah awal untuk mengakselerasi keseluruhan jadwal FEED,” kata Djoko.

    Djoko berharap inisiasi tahap FEED OLNG ini dapat menjadi milestone yang sangat berarti, membawa Proyek Abadi semakin dekat ke tahap proyek berikutnya secara on time, on budget, on schedule, dan on safety. 

    “Inisiasi ini juga diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dengan segera disepakatinya perjanjian jual beli gas (PPJG) menuju FID di tahun depan”, imbuhnya.

    Djoko menegaskan kembali komitmen SKK Migas dalam mendorong percepatan proyek ini menuju target besar onstream pada 2030. Hal itu dilakukan dengan kolaborasi dan profesionalisme dari Inpex dan para mitra KKS.

    “Mari kita selesaikan setiap tahapan pekerjaan dengan sense of urgency yang kuat. Proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga menjadi benchmark sebagai proyek kelas dunia yang mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan keunggulan teknis”, pungkas Djoko.

  • Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) provinsi Sumatera Utara menyoroti masih minimnya pembangunan infrastruktur ke wilayah Tabagsel. Bahkan dalam program pemerintah, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN), belum satupun menyentuh daerah Tabagsel. 

    Ketua Komunitas Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel), Ongku Parmonangan Hasibuan mencontohkan rencana pembangunan jalan tol di Trans Sumatera yang hanya sampai Sibolga (Tapanuli Tengah) hingga Parapat (Tapanuli Utara). 

    Padahal, potensi Tabagsel dari dulu sampai sekarang adalah daerah surplus yang mensubsidi daerah-daerah sekitar di Sumatera Utara. Tabagsel memiliki banyak perkebunan, baik kepala sawit, kopi, karet, dan sebagainya. 

    “Tambang juga, yang beroperasi di Sumut hanya satu-satunya, yaitu di Batangtoru (tambang emas). Belum lagi potensi panas bumi di Sipirok dan Mandailing, serta PLTA di Batangtoru. Artinya, baik ketahanan energi, ketahanan pangan yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo sekarang,  sumbernya ada di Tabagsel. Tapi kenapa kita tidak bisa mengkapitalisasi itu, menggiring ke sana PSN supaya keekonomian seluruh potensi yang ada di Tabagsel, lebih baik,” ujar Ongku dalam pernyataannya saat Konferensi Pers jelang acara Halal Bi Halal Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu(9/4/2025).

    Andaikata infrastruktur ke daerah Tabagsel lanjut Ongku ada kereta api, atau jalan tol, maka biaya pengangkutan komoditas perkebunan akan lebih murah. Begitu juga sektor-sektor lain. 

    “Tidak mungkin kita bisa mengembangkan pariwisata kalau infrastruktur tidak memadai,” lanjutnya.

    Menurut Ongku, membangun daerah tidak lepas dari lobi-lobi di tingkat pusat, didukung dengan gagasan dan perencanaan yang holistik serta terpadu dari wilayah tersebut. 

    “Ini pendekatan perencanaan wilayah, bukan per daerah kabupaten/kota tapi Tabagsel secara keseluruhan. Ini lima kepala daerah di Tangsel harus bersatu bersama membuat perencanaan wilayah. Kita sudah undang kelima kepala daerah agar hadir di acara ini, mereka mendukung,” pungkas Eka Bupati Tapanuli Selatan ini.

    Sementara itu acara Halal bi Halal pada 19 April 2025 mendatang rencananya akan dihadiri ribuan masyarakat Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) dari lintas komunitas (perkumpulan) yang berdomisili di Jabodetabek berkumpul.

    Tabagsel merupakan wilayah di Sumatera Utara yang berasal dari induk Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kini mekar menjadi 5 kabupaten, yakni Tapanuli Selatan, Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas, Padang Lawas Utara (Paluta), dan Kota Padangsidimpuan.

    Ongku Parmonangan Hasibuan mengatakan, acara tersebut terbuka untuk semua masyarakat Tabagsel yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Acara ini juga akan dihadiri tokoh-tokoh nasional, anggota DPR RI, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga asal Tabagsel. 

    Mereka yang diundang antara lain mantan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Panusunan Nasution, ahli hukum Todung Mulya Lubis, Menteri Tenaga Kerja periode 1999-2001 Bomer Pasaribu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia  Aulia Tantowi Pohan, dan banyak lagi. 

    Dari kalangan DPR RI antara lain Marwan Dasopang, Andar Amin Harahap, dan Saleh Partaonan Daulay. Terdapat 100 lebih tokoh nasional asal Tabagsel yang diundang ke acara ini.

    “Kita juga sudah undang Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) bersama istrinya Annisa Pohan. Bahkan Annisa Pohan sangat antusias dan senang,” ujar Ongku.

    Ongku menjelaskan bahwa semangat dasar acara ini adalah untuk lebih menyatukan masyarakat Tabagsel di parantauan dalam ranga mendukung pembangunan kampung halaman. 

    Sebab, saat ini terdapat sekitar 150 komunitas parsadaan (organisasi perkumpulan) masyarakat Tabagsel di wilayah Jabodetabek. 

    Mulai dari komunitas asal daerah, komunitas alumni sekolah, hingga parsadaan marga-marga, seperti Siregar, Nasution, Harahap, Lubis, Pohan, dan Pulungan.

    “Banyaknya organisasi ini membuat sumber daya kita terserap kemana-mana. Jadi concern kita semua masyarakat Tabagsel dan tokoh-tokoh Tabagsel sejak dulu, bagaimana mempersatukan sumber daya ini. Sehingga langkah kita tidak sporadis, tapi lebih terencana secara holistik,” katanya.

    Menurut Ongku, Tabagsel memiliki banyak tokoh nasional. Ini menjadi potensi besar untuk membangun Tabagsel. “Tokoh kita banyak. Kita sudah pernah punya wakil presiden (Adam Malik Batubara), jenderal bintang 5 (AH Nasution), menteri dari dulu kita juga ada. Jadi gagasannya, kalau bisa momentum ini bisa bikin kita lebih bersatu membicarakan bagaimana membuat satu gerakan ke depan yang lebih massif, lebih terencana, lebih kompak, untuk membuat pembangunan ke daerah Tabagsel ini lebih cepat,” tandasnya.

  • Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif impor atau resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Akhmad Ma’ruf menyarankan lima langkah konkret agar dijalankan pemerintah untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu, kami menyarankan lima langkah ini kepada pemerintah,” ujar Ma’ruf kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

    Pertama, Kadin mendorong pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif. 

    Selain itu, kata Ma’ruf, pemerintah juga perlu memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah AS untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    “Kedua, pemerintah perlu menjadi foreign trade zone dan diberikan status privileged foreign untuk kawasan tertentu seperti Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen,” tutur Ma’ruf.

    Menurutnya, hal tersebut penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Ketiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya Johor-Singapore Special Economic Zone yang hanya dikenakan tarif impor Trump atau resiprokal 24%. Khusus solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84% menjadi 6,43% untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    “Kondisi ini sangat memukul FDI di Batam, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India,” ungkap dia.

    Infografik tarif impor baru Amerika Serikat. – (Antara/-)

    Langkah keempat, adalah mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional. 

    Menurut dia, percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Kelima, pemerintah harus memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan solar PV, seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer. Termasuk juga beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya di Kepulauan Riau.

    Tak hanya itu, ada tujuh proyek strategis nasional (PSN) di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar. 

    “Industri manufaktur dan hilirisasi itu menyumbang 25% ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar US$ 350 juta per bulan dan mempekerjakan 10.000 tenaga kerja langsung serta 30.000 tenaga kerja tidak langsung. Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” pungkas Ma’ruf terkait tarif impor Trump.

  • Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

    Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal Pemerintah Amerika Serikat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin, Akhmad Ma’ruf menuturkan langkah konkret pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat,” kata Akhmad Ma’ruf dikutip pada  Senin (7/4/2025).

    Ma’ruf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi global pascapenerapan tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump terhadap negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Dirinya mengatakan dengan baseline tarif 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan muncul dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

    Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin menyarankan sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.

    “Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif,” tutur Ma’ruf.

    Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    Selanjutnya Ma’ruf memberikan saran khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen, perlu diberikan perhatian khusus untuk disarankan menjadi “Foreign Trade Zone” dan diberikan status “Privileged Foreign Status”.

    Menurutnya, hal ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Tiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya “Johor-Singapore Special Economic Zone” yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    Ma’ruf mengakui, kondisi ini sangat memukul FDI di Batam.

    Menurutnya, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.

    “Empat, mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional,” ujarnya.

    Ma’ruf mengatakan percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Diketahui, ada Tujuh proyek strategis Nasional di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.

    Saran yang kelima yakni meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV (seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer), serta beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya.

    Menurut Ma’ruf industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung.

    “Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” tegas Akhmad Ma’ruf.

     

  • Warga Rempang Ucapkan Terima Kasih atas Bingkisan Lebaran dari Prabowo

    Warga Rempang Ucapkan Terima Kasih atas Bingkisan Lebaran dari Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Warga Pulau Rempang menyampaikan rasa terima kasih atas bingkisan Lebaran yang mereka terima dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang melakukan kunjungan kerja selama tiga hari terakhir Ramadan, dan turut melaksanakan salat Idulfitri bersama warga setempat.

    “Terima kasih kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang kami cintai. Sembako telah sampai ke masyarakat Rempang. Semoga Bapak Presiden dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,” ujar Hamzanhuri (50), Ketua RT di wilayah Pasir Merah, Kecamatan Galang, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (4/4/2025).

    Bingkisan Lebaran dari Presiden Prabowo Subianto tersebut diberikan kepada seluruh warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, baik yang bersedia dipindahkan maupun yang masih menolak. Penyaluran dilakukan melalui lurah di masing-masing wilayah.

    Hingga saat ini, sebanyak 68 keluarga telah menempati rumah layak huni yang disiapkan pemerintah di Tanjung Banon. Rumah tipe 45 tersebut berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi dan telah dilengkapi dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadi.

    “Fasilitas permukiman, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi, sedang dilengkapi secara bertahap,” kata Iftitah.

    Kementerian Transmigrasi akan membangun 500 unit rumah tambahan untuk melengkapi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan BP Batam, dalam rangka menampung warga yang bersedia direlokasi.

    Selain itu, pemerintah juga akan membangun dermaga pelabuhan ikan yang dilengkapi dengan cold storage dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di dekat permukiman baru. Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi lainnya untuk memastikan kelangsungan mata pencaharian warga.

    “Warga Rempang yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga akan mendapat bantuan berupa perahu berukuran 5–30 GT,” tambah Iftitah.

    Ia juga menegaskan program relokasi telah diubah menjadi program transmigrasi lokal agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas pekerjaan dan penunjang kehidupan lainnya. Program ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

    Di hadapan warga Rempang yang masih menolak pindah, selain menyalurkan bingkisan Lebaran dari Prabowo, Iftitah meminta agar perbedaan pendapat dihormati dan tidak ada intimidasi terhadap sesama warga yang memilih jalan berbeda.

  • Sri Mulyani Kenalkan Tol Batang-Semarang, Ini Sumber Dananya

    Sri Mulyani Kenalkan Tol Batang-Semarang, Ini Sumber Dananya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penjaminan melalui PT PII (Persero).

    Sri Mulyani mengatakan proyek yang identik dengan ciri khas berupa Jembatan Kali Kuto berwarna merah itu dapat memangkas waktu lebih singkat untuk para pemudik.

    “Dengan adanya Jalan Tol Batang-Semarang, konektivitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh juga jauh lebih singkat,” kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram resmi, Rabu (2/4/2025).

    Jalan Tol Batang-Semarang membentang sepanjang 75 kilometer (km) sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Kehadirannya menghubungkan tiga wilayah yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang.

    Sepanjang Jalan Tol Batang-Semarang, tersedia empat rest area yang membuat pemudik semakin nyaman. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Sebagai informasi, jalan tol ini diresmikan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini selesai sepenuhnya pada 2018.

    “Saya yakin banyak di antara kita di momen mudik ini yang sempat melintasi dan mengagumi keindahannya,” ucap Sri Mulyani.

    (kil/kil)

  • Basuki Sebut Prabowo Ingin IKN Mulai Beroperasi Tahun 2028 Nasional 31 Maret 2025

    Basuki Sebut Prabowo Ingin IKN Mulai Beroperasi Tahun 2028 Nasional 31 Maret 2025

    Basuki Sebut Prabowo Ingin IKN Mulai Beroperasi Tahun 2028
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (
    IKN
    )
    Basuki Hadimuljono
    mengatakan, Presiden
    Prabowo
    Subianto ingin agar
    IKN Nusantara
    dapat beroperasi pada tahun 2028.
    Basuki menyampaikan hal ini usai acara Gelar Griya atau open house di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025).
    “Karena beliau (Prabowo) ingin, apa, tahun 2028 benar-benar ibu kota kita mulai beroperasi,” kata Basuki dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
    Basuki juga memastikan bahwa
    pembangunan IKN
    akan tetap dilanjutkan dan dipercepat.
    Menurut Basuki, penunjukan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN dalam rangka melanjutkan pembangunan di sana.
    “Bahkan, perintah Bapak Presiden untuk dipercepat. Selalu dibilang, saya ditugaskan di sana utamanya untuk melanjutkan membangun, menyiapkan ekosistemnya Yudikatif, MK, MA, dan
    Judicial Commission
    ,” ujar Basuki.
    “Kemudian untuk yang legislatif, DPR, MPR, DPD, dan kawasan-kawasannya, jalan-jalan dan dunianya,” katanya lagi.
    Sebelumnya diberitakan,
    Presiden Prabowo
    memasukkan proyek IKN ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.
    Pembangunan ini merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diterbitkan pada 10 Februari 2025.
    “RPJMN 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan,” demikian isi beleid tersebut, dikutip pada 5 Maret 2025.
    Pembangunan IKN
    pada era Prabowo akan melibatkan Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta.
    Pemerintah menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan rencana
    groundbreaking
    ke-9 dalam waktu dekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Jusuf Hamka Siap Gratiskan Tol Cisumdawu jika Pemerintah Setuju Regional

    8 Jusuf Hamka Siap Gratiskan Tol Cisumdawu jika Pemerintah Setuju Regional

    Jusuf Hamka Siap Gratiskan Tol Cisumdawu jika Pemerintah Setuju
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Jusuf Hamka berencana menggratiskan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) guna mendukung kelancaran arus balik Lebaran.
    Namun, rencana tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah.
    “Saya sudah dihubungi oleh seseorang VVIP bahwa Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) menanyakan memungkinkan nggak untuk (Cisumdawu) dikasih diskon tarif tol 30 persen. Saya jawab bukan hanya memungkinkan tapi kenapa nggak dikasih gratis saja sekalian supaya bisa memperlancar,” ujar Jusuf Hamka saat dihubungi, Minggu (31/3/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Jusuf Hamka menegaskan bahwa dirinya siap menggratiskan tol tersebut demi kelancaran lalu lintas saat arus balik Lebaran.
    “Jangankan kasih diskon, gratis pun saya siap,” katanya.
    Tol Cisumdawu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Jawa Barat dan menjadi akses utama menuju Bandara Kertajati.
    Jalan tol ini diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh Bandung-BIJB Kertajati menjadi sekitar satu jam.
    Tol Cisumdawu menghubungkan Jalan Padalarang – Cileunyi dengan Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan terbentang sepanjang 61,75 km.
    Tol ini terdiri dari enam seksi yang dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi mencapai Rp5,5 triliun.
    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa berdasarkan data historis tahun 2023 dan 2024 serta survei daring, puncak arus balik Lebaran diperkirakan terjadi pada Minggu, 6 April 2025.
    “Berdasarkan hasil survei daring, diprediksi akan terdapat pergerakan masyarakat sebesar 21,5 persen atau sekitar 31,4 juta orang,” kata Dudy.
    Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PU dan badan usaha jalan tol seperti Jasa Marga, guna mendistribusikan arus balik pemudik.
    Salah satu upaya yang tengah dibahas adalah pemberlakuan diskon tarif tol selama masa kepulangan pemudik.
    Saat ini, keputusan mengenai penggratisan Tol Cisumdawu masih menunggu persetujuan dari pemerintah.
    Jika disetujui, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan memperlancar arus balik Lebaran 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentrans pastikan warga tak dipaksa ikut transmigrasi lokal di Rempang

    Mentrans pastikan warga tak dipaksa ikut transmigrasi lokal di Rempang

    Tidak ada namanya program transmigrasi itu menggusur atau merelokasi.

    Batam (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan bahwa pelaksanaan program transmigrasi lokal di kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang) berlangsung dengan sukarela dan tanpa paksaan.

    Program transmigrasi lokal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanah adat terkait dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

    “Tidak ada namanya program transmigrasi itu menggusur atau merelokasi, tidak ada, karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang namanya transmigrasi itu harus bersifat sukarela,” ucap Iftitah Sulaiman Suryanegara di Sembulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu.

    Jika pihaknya memaksakan masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi lokal tersebut, menurut dia, justru hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

    Selain itu, dia menuturkan bahwa konsep transmigrasi modern yang tengah pihaknya kembangkan saat ini berbeda dengan penyelenggaraan transmigrasi pada masa lalu.

    Mentrans menekankan bahwa program transmigrasi kini tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi fokus membangun ekosistem perekonomian baru.

    Iftitah menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen mengembangkan area transmigrasi untuk menjadi kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi (KETT).

    Untuk mewujudkan KETT di kawasan Barelang, dia menyatakan bahwa Pemerintah tidak hanya membangun rumah tempat tinggal baru bagi warga, tetapi juga fasilitas pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh untuk tingkat perguruan tinggi.

    Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyediakan kapal nelayan serta membangun dermaga ikan tangkap beserta tempat pelelangan ikan (TPI) hingga fasilitas cold storage dan packing.

    “Di sini luar biasa potensinya, bukan hanya soal pasir silika, melainkan ada wisata bahari dan ada kelautan,” ujarnya.

    Mentrans berharap pelaksanaan transmigrasi lokal di kawasan Barelang dapat memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah mereka sendiri.

    Iftitah menekankan kembali bahwa keputusan untuk mengikuti transmigrasi lokal berada di tangan penduduk.

    “Nanti Bapak dan Ibu sendiri yang akan memilih ya apa yang terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian,” imbuhnya.

    Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Batam pada tahun 2023, terdapat total 2.637 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan PSN Rempang Eco City dengan 961 KK terdampak pembangunan Tahap I.

    Per Maret 2025, Kementrans dan BP Batam mencatat 436 KK sudah mendaftar program transmigrasi, 232 KK telah pindah ke hunian sementara, serta 68 KK telah pindah ke hunian tetap dan telah menerima sertifikat hak milik (SHM).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Bakal Keluarkan Penetapan Lokasi Normalisasi Ciliwung Usai Lebaran

    Pramono Bakal Keluarkan Penetapan Lokasi Normalisasi Ciliwung Usai Lebaran

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Pramono memastikan penetapan lokasi (penlok) akan dikeluarkan setelah Lebaran.

    “Bagi Jakarta sendiri, Jakarta sudah siap. Termasuk untuk normalisasi Ciliwung yang jangka menengah, kami sudah siap. Setelah Lebaran saya akan keluarkan Penloknya untuk Ciliwung,” ujar Pramono di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).

    Pramono menyebut hal itu juga disampaikan saat menghadiri rapat tingkat menteri terkait penanganan dan pengurangan risiko banjir di Gedung Kemenko PMK siang tadi. Rapat tersebut membahas koordinasi antara provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten dalam menangani banjir dari hulu hingga hilir.

    “Intinya kan memang akan dikoordinasikan antara Jawa Barat, Jakarta, dan juga Banten dari hulu dan juga menengah dan hilir,” ujar Pramono.

    Terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengendalian banjir, Pramono menyatakan Jakarta akan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pramono berharap penanganan banjir di Jabodetabek dapat dilakukan lebih optimal.

    “PSN-nya kan sudah ada dan Jakarta termasuk yang ada di dalam. Jadi PSN buat Jakarta tentunya kami berterima kasih, kami akan lakukan berdasarkan pedoman yang ada di PSN,” tuturnya.

    (bel/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini