Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    JABAR EKSPRES – Rencana reaktivasi jalur kereta api Bandung – Ciwidey yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna.

    Menurutnya, reaktivasi tersebut merupakan solusi penting untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti Pacira (Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali) yang sudah mulai padat.

    “Saya sangat men-support dan mendukung. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena daerah Pacira harus ada terobosan. Kalau tidak dilakukan itu ya adanya kemacetan,” ujarnya saat ditemui di Soreang, Senin (21/4/2025).

    Kang DS sapaan akrabnya menjelaskan jika keberadaan rel kereta api di wilayah Bandung Selatan tidak terlepas dari sejarah panjang berdirinya Kabupaten Bandung itu sendiri.

    BACA JUGA:Reaktivasi 5 Jalur Kereta Api di Jabar, BTP Sebut Dilakukan Secara Bertahap

    Ia menyebut, rel kereta dulunya dibangun oleh kolonial Belanda sebagai sarana angkut hasil pertanian dan rempah-rempah dari kawasan selatan seperti Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali).

    “Kenapa Kabupaten Bandung ini terwujud? Karena ada rempah-rempah, karena ada sumber daya alam. Maka lahirlah kepemimpinan kolonial saat itu, dan dibangunlah rel kereta api untuk mengangkut hasil pertanian di wilayah Pacira,” jelasnya.

    Kang DS juga menyampaikan jika Pemkab Bandung sebenarnya telah mengusulkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan, namun belum mendapat realisasi.

    Salah satunya yakni pelebaran jalan dari arah Pacira ke wilayah kota, Pembangunan jalan Tol Soreang-Cidaun, hingga membangun Kereta Gantung.

    BACA JUGA:Warga Bandung Barat Sambut Baik Rencana Reaktivasi Kereta Api Jalur Cipatat-Padalarang

    “Sudah saya sampaikan (Pelebaran jalan) kepada pusat ternyata belum ada realisasinya. Terus juga kita sudah mengusulkan untuk bikin jalan tol Soreang-Cidaun. Ternyata ini anggarannya besar dan juga belum tentu dibahas karena kepemimpinan pemerintahan pusat ini kan per 5 tahunan. Kecuali kalau dijadikan PSN (proyek strategis nasional). Terus kita juga merencanakan mau bikin Kereta gantung. Yang tentunya ini juga membutuhkan dana Rp2 triliun,” jelasnya.

    Melihat semua opsi tersebut, Kang DS pun menilai reaktivasi jalur KA Bandung–Ciwidey menjadi langkah paling memungkinkan saat ini, sekaligus bisa terkoneksi dengan jalur KCIC dan Cikudapateuh.

  • Konsumsi Gas Bumi Melonjak Selama Libur Panjang April 2025, Tembus Segini – Page 3

    Konsumsi Gas Bumi Melonjak Selama Libur Panjang April 2025, Tembus Segini – Page 3

    Sebelumnya, Gas bumi menjadi solusi untuk mewujudkan ketahanan energi. Pasalnya, energi tersebut di peroleh dari dalam negeri PT PGN Tbk (PGN) terus memperluas akses energi bersih melalui jaringan gas bumi (jargas).

    Pj. Project Manager City Gas 2 PGN, Rudi Permadi mengatakan, PGN memperluas penyaluran gas ke tiga cluster perumahan di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, setelah sebelumnya menyalurkan gas ke cluster-cluster lainnya di kawasan tersebut.

    PGN mencatatkan lebih dari 10 ribu pendaftar jargas di wilayah Tangerang Selatan, meliputi Bintaro Jaya, Graha Raya, dan Villa Melati Mas. Sekitar 6 ribu keluarga di wilayah tersebut pun telah merasakan manfaat gas bumi yang lebih hemat, praktis, dan aman. Secara nasional, PGN mengelola lebih dari 815 ribu sambungan rumah (SR) dengan jaringan pipa sepanjang 20 ribu km.

    “Jargas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mampu meringankan beban subsidi dan impor energi,” kata Rudi, Selasa (15/4/2025).

    Area Head PGN Tangerang Heny Purwati menegaskan, PGN akan terus mengupayakan percepatan pembangunan jargas. Pasalnya, jargas sebagai Proyek Strategis Nasional. komitmen PGN dalam memberikan manfaat gas bumi bagi masyarakat.

    “Kami terus memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan energi gas bumi yang selalu tersedia setiap saat. Melalui jargas, kami percaya setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih praktis dan nyaman,” ujarnya.

     

  • Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat delapan tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

    Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, dalam sebuah siaran berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

    Dalam siaran itu, Refly memperlihatkan foto-foto kegiatan pembacaan pernyataan serta dokumen berisi delapan tuntutan. Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut.

    Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Adapun Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui.

    Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut, tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

    Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

    Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, Rempang, dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

    Menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal.

    Menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

    Melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Mengembalikan fungsi Kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai cacat secara hukum.

    Menanggapi delapan poin tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa ia menyetujui sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.

  • Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    GELORA.CO –  Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Dalam akun YouTube-nya tersebut, Refly juga mencoba konfirmasi kepada Jenderal Fachrul Razi dan Soenarko mengenai kebenaran edaran tersebut. Namun, keduanya belum bisa dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Kalau mau jujur, semua tuntutan ini saya sepakati, hanya yang paling problematik tentang kembali ke UUD 1945 asli, ini perlu perdebatan ilmiah akademik, apakah itu memang jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak? Tapi yang lainnya so far tidak ada masalah,” pungkasnya.

  • Kabel Utilitas di Jakarta Semrawut, Begini Penjelasan Bina Marga DKI – Page 3

    Kabel Utilitas di Jakarta Semrawut, Begini Penjelasan Bina Marga DKI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengupayakan penataan jaringan kabel utilitas, juga melakukan pemindahan kabel udara ke bawah tanah.

    Namun, saat ini progres penurunan kabel baru mencapai sekitar 2,16 persen dari total 6.644.407 meter panjang jalan yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

    “Kami sampaikan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, upaya penataan jaringan utilitas tersebut terus kami lakukan dan terus berlangsung serta dilakukan secara bertahap,” kata Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Samsul Bahri saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

    Dia menjelaskan, penataan kabel udara hingga awal 2025, total panjang kabel udara yang telah diturunkan ke bawah tanah mencapai 144 kilometer, tersebar di 98 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta. Beberapa di antaranya yakni Jalan Sudirman sisi timur, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Pattimura, dan Jalan Gajah Mada.

    Penurunan kabel udara ini karena terdampak pembangunan proyek Provinsi DKI Jakarta seperti pembangunan trotoar, fly over, underpass, JPO, pelebaran jalan, pembangunan jalan tembus, pembangunan jembatan, lokasi Penugasan SJUT ke PT. Jakpro dan PT. Sarana Jaya, dan lain-lain maupun yang terdampak oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional diantaranya MRT, LRT, JSDP, Penataan Stasiun, dan lain-lain.

    “Artinya progresnya sudah berjalan 2,16%. Upaya ini akan terus kami lakukan, namun secara bertahap, karena menyangkut banyak stakeholder yang terlibat dan juga banyak stakeholder yang akan terdampak,” ucap dia.

    Dia menjelaskan, penataan dilakukan melalui tiga skema di antaranya perapihan kabel udara eksisting dengan peninggian dan pengikatan.

    “Supaya tingginya lebih dari 5 meter dari permukaan jalan,” ujar dia.

     

  • Polres Pasuruan Kota Buktikan Komitmen Jaga Kamtibmas: Ungkap Cepat Kasus Pemerasan PIER dan Blokade Jalan

    Polres Pasuruan Kota Buktikan Komitmen Jaga Kamtibmas: Ungkap Cepat Kasus Pemerasan PIER dan Blokade Jalan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Keseriusannya dalam.memberantas kriminalitas dan menciptakan kondisi yang tertib dan aman bukanlah bualam bagi jajaran Polres Pasuruan Kota. Pernyataan ini selalu digaungkan oleh Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara selama menjabat.

    Keseriusannya untuk menjaga Kamtibmas ini terbukti dalam memberantas tindak pidana yang ada di wilayah Hukum Polres Pasuruan. Mulai dari tindakan perjudian, aksi balap liar, kekerasan dan pencurian hingga kriminalitas.

    Beberapa waktu yang lalu Polres Pasuruan Kota telah menggagalkan aksi kriminalitas dengan modus memeras sebuah perusahaan di Kawasan Pasuruan Industrial Estat Rembang (PIER). Kasus ini bermula dari laporan warga terkait aksi premanisme yang melarang alat berat untuk melanjutkan pembangunan strategis nasional.

    Dari laporan tersebut Polres Pasuruan Kota melalui jajaran Satreskrim mendatangi lokasi. Saat dilokasi petugas menemui tiga orang dengan inisial S, F, dan A yang sedang menerima uang dari hasil menekan perusahaan sebesar Rp 5 juta.

    “Saat mendatangi lokasi kami melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan tiga orang pelaku setelah melakukan transaksi. Setelah kami amankan, ketiga pelaku tersebut langsung kami bawa ke Mapolsek,” ungkap Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choiron Mustofa, Jumat (11/4/2025) lalu.

    Saat dilakukan penyelidikan mendalam, ketiga pelaku tersebut sebelumnya meminta uang sebesar Rp 60 juta. Besaran uang tersebut digunakan untuk biaya kompensasi lahan yang digunakan proyek pemasangan pipa gas, yang juga menjadi proyek strategis nasional.

    Tak sampai disitu, satu dari tiga tersangka juga terlibat dalam kasus kriminalitas lainnya yang terjadi di Kecamatan Kraton. Satu dari tiga tersangka tersebut diduga menjadi dalang dalam aksi blokade jalan masuk perusahaan migas.

    Kapolres Pasuruan, AKBP Davis Busin Siswara menegaskan bahwa akses jalan merupakan bagian dari fasilitas publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir individu demi kepentingan pribadi.

    “Kalau jika merasa bertanggung jawab dan gentle, kita tunggu. Kita bantu bongkar agar masyarakat, para petambak, dan pengguna jalan lainnya bisa kembali melintas dengan aman,” tegas Kapolres.

    Akibat perbuatannya pelaku dikenakan pelaku saat ini mendekam di penjara dengan Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan hukuman penjara maksimal 9 tahun.

    Polres Pasuruan Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan sempit. Dalam konteks menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah, sinergi antara aparat, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi sangat penting.

    “Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Negara ini masih menghadapi banyak tantangan, dan kita harus bersatu, bukan terpecah karena kepentingan pribadi yang justru merugikan orang banyak,” tutupnya.

    Langkah cepat aparat kepolisian dalam menanggapi kasus ini mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar yang berharap akses jalan segera dibuka kembali dan tidak terjadi hal serupa di masa depan. (ada/kun)

  • Kinerja Solid, Antam Siap Pacu Produksi dan Proyek Hilirisasi

    Kinerja Solid, Antam Siap Pacu Produksi dan Proyek Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam berjanji akan memacu produksi dan proyek hilirisasi. Hal ini tak lepas dari optimalisasi kinerja produksi dan penjualan feronikel, bijih nikel, emas, dan bauksit.

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam Arianto S Rudjito mengungkapkan, capaian operasional 2024 mencerminkan ketahanan dan efektivitas strategi diversifikasi perusahaan dalam merespons dinamika pasar.

    “Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk terus menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan, memperkuat daya saing di pasar global maupun dalam negeri, dan memberikan kontribusi terbaik bagi pemangku kepentingan,” ujar Arianto melalui keterangan resmi dikutip Selasa (15/4/2025).

    Sepanjang 2024, volume produksi bijih nikel mencapai 9,94 juta wet metric ton (wmt) dan penjualan 8,34 juta wmt.

    Sementara untuk produksi feronikel tercatat mencapai 20.100 ton nikel dalam feronikel (TNi), dengan volume penjualan sebesar 19.450 tNi. Penjualan feronikel ini diperuntukan untuk memenuhi demand yang masih tinggi pada pasar di China, India, dan Korea Selatan.

    Di segmen emas, Antam mencatat volume penjualan tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 43,78 ton. Angka ini naik 68% dibanding tahun sebelumnya sebesar 26,13 ton.

    Sementara itu, penjualan bauksit pada 2024 tercatat sebesar 736.000 wmt, yang diperuntukan untuk pasokan bahan baku smelter dalam negeri.

    Selain itu, Arianto mengatakan, perusahaan juga mempercepat realisasi proyek strategis nasional di sektor hilirisasi mineral. Salah satu fokus utama adalah pengembangan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, melalui kolaborasi dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

    Menurutnya, proyek ini ditargetkan beroperasi penuh pada tahun ini, dengan kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton per tahun.

    Di satu sisi, Antam juga aktif dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, melalui penyediaan bahan baku baterai seperti nikel dan bauksit. Arianto menyebut, strategi ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mendorong transisi energi dan pembangunan industri bernilai tambah di dalam negeri.

    “Selain menjaga operasional yang solid dan berkelanjutan. Di saat yang sama, Antam juga agresif merealisasikan proyek-proyek strategis nasional yang mendukung hilirisasi dan transisi energi,” kata Arianto.

    Antam juga memperkuat lini bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia melalui proyek Precious Metal Manufacturing Plant di Gresik, Jawa Timur. Nantinya, kata Arianto, pabrik ini akan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan, serta menjangkau pasar yang lebih luas khususnya di Indonesia Timur.

    “Pengembangan proyek ini juga menjadi bagian dari kontribusi Antam terhadap kebijakan nilai tambah nasional [domestic added value], serta mendukung peningkatan devisa melalui hilirisasi produk logam mulia,” ucap Arianto.

    Untuk komoditas nikel, Antam sedang mengembangkan proyek untuk mendukung amanat dari pemerintah dalam rangka mengembangkan ekosistem kendaraan baterai listrik di Indonesia. Menurutnya, proyek ini menjadi bagian penting dari roadmap penting komitmen perusahaan dalam transisi energi.

    “Kami tidak hanya berorientasi pada volume produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah dari mineral yang kami kelola. Hilirisasi adalah kunci menuju masa depan industri tambang Indonesia yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing,” ujar Arianto.

  • Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Proyek strategis nasional (PSN) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) rupanya bukan cuma menarik perhatian Belanda, dua raksasa Asia, yakni China dan Korea Selatan juga menunjukkan minat untuk ikut andil dalam megaproyek ini.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan, ketertarikan kedua negara tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, sebelum menggandeng investor asing, pemerintah tengah merampungkan detail engineering design (DED) yang ditarget selesai pada akhir 2025.

    “Kemarin disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur, China dan Korea Selatan juga tertarik. Sebenarnya cukup banyak yang berminat, tetapi kita perlu merampungkan format kerja sama dan teknisnya dahulu,” ujar Dody, Senin (14/3/2025).

    Tak hanya soal investasi, Indonesia juga menggandeng Belanda yang sudah lebih dahulu dikenal sebagai negara ahli pengelolaan air terkait proyek tanggul laut raksasa. Negeri Kincir Angin tersebut telah menyiapkan pinjaman lunak sebesar €300 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun untuk mendukung pembangunan tanggul laut.

    Dody menjelaskan, proyek tanggul raksasa ini merupakan salah satu proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman rob, abrasi, dan penurunan muka tanah.

    Di sisi lain, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengungkapkan, Invest International juga siap menggelontorkan dana untuk mendanai proyek-proyek air, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah di Indonesia. Termasuk di dalamnya perlindungan pesisir Demak dan Cirebon lewat program Giant Sea Wall.

    Kerja sama Indonesia dan Belanda di bidang pengelolaan air sendiri sudah berjalan sejak 2000 dan saat ini telah memasuki fase kelima yang berlaku hingga 2027.

    Dengan ketertarikan dari berbagai negara besar, pemerintah optimis proyek tanggul laut raksasa ini bisa menjadi langkah penting dalam penguatan pertahanan pesisir sekaligus mendorong investasi strategis di Indonesia.

  • DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus memastikan arus lalu lintas tetap lancar usai libur Lebaran 2025, salah satunya dengan tetap melakukan pengaturan dan pengawasan di berbagai ruas jalan Jakarta secara rutin.

    “Guna meminimalisir kepadatan lalu lintas, kami juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku dan menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Tak hanya itu, Dishub DKI juga menempatkan petugas di lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

    Seiring berakhirnya masa Lebaran Idul Fitri 1446 H, aktivitas masyarakat di Jakarta kembali meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kembali berjalannya kegiatan-kegiatan perkantoran, bisnis dan sekolah yang sebelumnya sempat libur selama periode cuti bersama Lebaran.

    Selain itu, masyarakat yang sebelumnya mudik ke kampung halaman juga kembali beraktivitas di wilayah Jakarta.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, volume lalu lintas pada ruas–ruas jalan pada Kamis (10/4) tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan volume lalu lintas pada hari-hari biasa.

    Selain itu, berbagai peraturan lalu lintas yang sebelumnya ditiadakan pun kini diberlakukan kembali. Di antaranya peraturan Sistem Ganjil Genap (Gage) dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    “Setelah libur Lebaran 2025, ganjil genap kembali diberlakukan mulai 8 April 2025 dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimulai kembali pada 13 April 2025,” ujar Syafrin.

    Dia pun mengingatkan bahwa saat ini sejumlah pekerjaan konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pekerjaan konstruksi lainnya di Jakarta masih berlangsung.

    Oleh karena itu, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi konstruksi, sehingga masyarakat dapat menghindari ruas-ruas jalan tersebut untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat adanya penyempitan ruas jalan.

    Berbagai pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta, antara lain pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur MRT Jakarta Fase 2A (HI – Kota) sepanjang 5,8 km di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Suryopranoto.

    Kemudian terdapat pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur LRT Fase 1B (Velodome – Manggarai) sepanjang 6,4 km di Jalan Pemuda, Jalan Manggarai, dan Jalan Pramuka.

    Selain itu, ada juga pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sepanjang 159,783 km di Jalan Raya Bogor, Jalan Pondok Gede, Gunung Sahari dan berbagai ruas wilayah Jakarta lainnya.

    Terakhir, ada pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Jakarta yakni Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 sepanjang 75,93 km di berbagai ruas wilayah Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penangkapan Tiga Pelaku Pemerasan, Bupati Rusdi Sutedjo Jamin Keamanan Investasi di Kabupaten Pasuruan

    Penangkapan Tiga Pelaku Pemerasan, Bupati Rusdi Sutedjo Jamin Keamanan Investasi di Kabupaten Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyambut baik dan mengapresiasi langkah hukum tegas yang diambil oleh jajaran Polres Pasuruan Kota terkait dugaan aksi premanisme dan pemerasan di kawasan industri PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). Tindakan kepolisian ini dinilai krusial untuk menjaga iklim investasi di daerah.

    Apresiasi ini disampaikan menyusul penangkapan tiga orang oleh Satreskrim Polres Pasuruan Kota beberapa hari lalu. Ketiga orang tersebut diduga kuat melakukan pemerasan dan menghalangi jalannya proyek strategis nasional pemasangan pipa gas yang sedang berlangsung di kawasan PIER.

    “Saya terimakasih pada Polresta Pasuruan yang telah melakukan tindakan hukum di kawasan PIER,” ujar Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo, Senin (14/4/2025). Ia menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban.

    Menurutnya, tindakan tegas aparat kepolisian ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subiyanto yang menekankan pentingnya menjaga kelancaran investasi dan tidak boleh ada pihak yang main-main mengganggu perizinan atau suplai industri. Kepastian hukum menjadi kunci utama keberlangsungan industri.

    “Sekarang kita sedang membangun kawasan industri agar para investor bisa merasa aman dan nyaman saat mendirikan usahanya di Kabupaten Pasuruan. Maka atas perkara ini diharap bisa menarik investor untuk masuk di Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

    Ia juga meminta agar kasus dugaan pemerasan yang melibatkan tiga tersangka tersebut diproses secara tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Lebih lanjut, Rusdi menegaskan komitmen Pemkab Pasuruan untuk terus berupaya menciptakan suasana yang kondusif bagi para pelaku usaha. “Kita harus memberi keamanan dan kenyamanan bagi para pelaku industr, sebagai jaminan bagi para investor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan,” tutupnya. (ada/kun)