Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut.

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

    “Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, Ace menegaskan bahwa seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

    Selain itu, sambung dia, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga Lemhannas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan,
    mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga pergantian Wapres Gibran Rakabuming kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Tangsel Akan Bikin TPA Cipeucang Jadi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan – Halaman all

    Pemkot Tangsel Akan Bikin TPA Cipeucang Jadi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang menjadi pengolahan sampah ramah lingkungan.

    Proyek ini menggandeng konsorsium Indoplas Energi Hijau, unit usaha Maharaksa Biru Energi.Tbk (OASA) bersama partner penyedia teknologi yaitu China Tianying Inc (CNTY).

    Hal itu setelah diterbitkan SK Penetapan Pemenang Lelang Tender Pengolahan Sampah Menjadi energi Listrik (PSEL) di Kota Tangsel. 

    Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan investasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energ listrik di Kota Tangsel menelan biaya Rp2,650 triliun. 

    “Kota Tangerang Selatan akan menjadi tonggak lahirnya pengelolaan sampah perkotaan dengan teknologi modern yang ramah lingkungan di Indonesia,” ucapnya dalam keterangan, Selasa (6/5/2025).

    Masa pelaksanaan pembangunan fasilitas PSEL direncanakan akan selesai dalam waktu 2 tahun dengan masa persiapan 1 tahun.

    Sehingga diharapkan pengolahan sampah ramah lingkungan sudah mulai beroperasi pada 2028 dan mulai beroperasi penuh pada 2029. 

    “Pembangunan prasarana pengolahan sampah ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata-kelola persampahan di kota Tangsel,” ujar Benyamin. 

     

    Pengelolaan sampah ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    Untuk masa operasional sendiri adalah selama 27 tahun, setelah itu fasilitas PSEL akan diserahkan oleh BUP kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di akhir masa periode kerjasama dengan skema Built Operate Transfer (BOT).

    Wajah baru TPA Cipeucang ini nantinya dapat mengolah sedikitnya 1.100 ton sampah, menggunakan teknologi MGI atau Moving Grate Incenerator yang dapat mereduksi secara maksimal hampir seluruh sampah yang dihasilkan Kota Tangerang Selatan.

    Hingga saat ini, sampah-sampah rumah tangga dan sampah lainnya terus menggunung di TPA Cipeucang. 

    Kendaraan pengangkut sampah dari berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan harus antre untuk menurunkan muatan sampah di tempat ini, dengan terus bertambahnya volume sampah, TPA Cipeucang mendapat keluhan dari warga.

    TPA Cipeucang yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama ini menjadi satu-satunya tumpuan tempat penampungan dan pengolahan akhir sampah yang berasal dari seluruh wilayah Tangerang Selatan. 

    “TPA Cipeucang ini sudah penuh dan tidak lagi memadai, karena volume sampah masyarakat terus bertambah. Fasilitas pengolahan sampah yang efektif, teruji dan maksimal dalam pengolahan sampah (Zero Waste) sangat dibutuhkan,” kata Bobby Gafur Umar selaku pimpinan konsorsium IEH-CNTY.

  • Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, kembali menyerukan pentingnya penanganan rob dan abrasi sebagai isu strategis nasional.

    Menurutnya, rob yang semakin sering terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan infrastruktur ekonomi secara luas.

    “Kami tidak hanya sekali menyampaikan ini dalam forum-forum. Abrasi dan rob ini sudah menyangkut kepentingan nasional karena kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan negara setiap kali transportasi terputus itu luar biasa sekali,” ujar Zayinul, Senin (5/5/2025).

    Dia menjelaskan, gangguan lalu lintas akibat rob bukan persoalan kecil. Ketika akses jalan utama tergenang dan lumpuh, maka seluruh roda perekonomian ikut terganggu. 

    Aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani, menjadi terhambat.

    “Kalau lalu lintas terganggu, berapa kerugian yang ditanggung? Ini bukan remeh. Dan ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.

    Zayinul menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret.

    Ia mencontohkan keberhasilan proyek strategis nasional (PSN) yang bisa berjalan karena adanya kolaborasi lintas lembaga dan keseriusan semua pihak.

    “Dulu program PSN bisa berjalan karena ada komitmen bersama. Kenapa soal abrasi ini tidak bisa? Padahal dampaknya sangat nyata terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

    Rob dan abrasi, lanjut Zayinul, bahkan mengancam pencapaian swasembada pangan. 

    Gangguan distribusi hasil pertanian serta rusaknya lahan-lahan produktif di wilayah pesisir bisa berdampak panjang terhadap ketahanan pangan nasional. 

    “Ini termasuk ancaman serius terhadap tujuan swasembada pangan. Kalau lahan hijau dan akses distribusi terganggu, maka cita-cita itu akan terhambat,” katanya.

    Ia mencontohkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat kecil setiap kali jalan tergenang. 

    Utamanya pengendara roda dua, terkadang harus turun, nuntun motor mogok di tengah hujan dan banjir rob.

    Zayinul juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama ekonomi daerah. 

    Ia mengingatkan bahwa jika jalan utama lumpuh, maka seluruh aktivitas ekonomi juga ikut lumpuh. 

    Oleh karena itu, ia mendesak pembangunan yang terencana, tahan terhadap rob, dan dikelola dengan tata kelola yang baik.

    “Infrastruktur ini basis utama. Kalau lumpuh, ya lumpuh semua. Makanya penting dibangun secara masif, tapi tetap dengan manajemen yang baik,” tandasnya.

    Dalam konteks kepemimpinan daerah, Zayinul mendorong kepala daerah agar lebih aktif dalam melakukan lobi dan diplomasi ke pemerintah pusat. 

    Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menangani ratusan daerah, sehingga inisiatif dan gerakan dari daerah menjadi kunci untuk mendapat perhatian lebih.

    “Jangan menunggu pemerintah pusat datang. Mereka sudah sangat sibuk. Kepala daerah harus menjemput bola, sering melakukan renegosiasi, diplomasi agar suara kita didengar,” katanya.

    Terakhir, ia berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar mulai menerapkan efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, belanja-belanja yang tidak produktif harus dikurangi, dan anggaran difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat.

    “Saya sampaikan kepada teman-teman di dinas dan pemerintahan daerah, ayo kita kencangkan ikat pinggang. Jangan ada pemborosan. Fokus pada belanja yang bermanfaat dan dibutuhkan rakyat hari ini,” pungkasnya. (Rad)

  • Soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Luhut: Kampungan Itu!

    Soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Luhut: Kampungan Itu!

    GELORA.CO – Ramainya perbincangan soal adanya desakan ganti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sontak, membuat  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.

    Menurut Luhut, orang-orang yang meributkan isu pemakzulan Gibran itu kampungan.

    Luhut menuturkan kondisi dunia tengah tidak pasti sehingga butuh kekompakan.

    “Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” ucap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (5/5/2025).

    Bahkan, dia menilai, saat ini bangsa Indonesia harus kompak dan bersatu. 

    Seluruh rakyat Indonesia, kata dia harus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran agar berjalan dengan baik. 

    “Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI mengeluarkan 8 pernyataan terkait kondisi Indonesia sekarang. 

    Salah satunya yang disuarakan para purnawirawan TNI itu meminta putra Presiden RI-7 Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka lengser dari posisi Wakil Presiden RI.

    Beberapa purnawirawan TNI tersebut antara lain, Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Berikut 8 tuntutan yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan.

    2. Dukungan terhadap Program Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    3. Penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.

    4. Penolakan tenaga kerja asing asal Tiongkok, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan.

    5. Penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    6. Reshuffle menteri yang terindikasi korupsi, dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden RI ke-7.

    7. Pengembalian fungsi Polri pada urusan KAMTIBMAS di bawah Kemendagri.

    8. Penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.

  • Rp39 Triliun untuk Hutan Bakau: Komitmen Hijau Agung Sedayu Group – Halaman all

    Rp39 Triliun untuk Hutan Bakau: Komitmen Hijau Agung Sedayu Group – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam upaya menyelamatkan ekosistem pesisir dan mewariskan lingkungan hidup yang lestari bagi generasi mendatang, organisasi Warga Bumiputra Indonesia (WBI) bersama Agung Sedayu Group (ASG) menggelar aksi penanaman mangrove di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Sabtu (3/5/2025).

    Kegiatan bertema “Warga Bumiputra Indonesia Pulihkan Mangrove Pesisir” ini menjadi bagian dari gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

    Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum WBI Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono dan menargetkan restorasi mangrove di sepanjang 5 kilometer garis pantai. Dalam doorstop-nya, Hendropriyono menegaskan bahwa gerakan ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah dirintis sejak 1995.

    “Kita memulai ini dari kesadaran bahwa masa depan umat manusia sangat bergantung pada ekosistem. Penanaman ini adalah langkah konkret untuk menerangi hari depan generasi penerus,” ujarnya.

    Program ini menargetkan rehabilitasi 1.600 hektare area mangrove, berkolaborasi dengan mitra seperti Nata Bumi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda nasional untuk memulihkan ekosistem pesisir yang kian terancam.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.

    “Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon sangat tinggi. Ini bukan hanya soal mencegah abrasi, tapi juga mengatasi perubahan iklim global. Tapi ingat, semangat pelestarian ini harus diiringi upaya pengurangan sampah plastik,” tegas Diaz.

    Saat ini, luas hutan mangrove di Indonesia turun drastis dari 4,4 juta hektare pada 1990 menjadi sekitar 3,3 juta hektare. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia, menjadikannya aktor penting dalam perlindungan kawasan pesisir secara global.

    Aksi ini mendapat dukungan penuh dari sektor swasta, termasuk Agung Sedayu Group melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan PIK 2. Presiden Direktur ASG, Nono Sampono, menegaskan bahwa penyelamatan hutan mangrove merupakan tanggung jawab moral dan legal sebagai pengembang.

    “Kami sudah siapkan anggaran sebesar Rp39,6 triliun untuk rehabilitasi lingkungan, termasuk menebalkan hutan mangrove hingga enam kali lipat. Ini bentuk nyata komitmen kami terhadap pembangunan hijau dan berkelanjutan,” jelas Nono.

    Kawasan Tanjung Pasir yang dulunya memiliki 1.800 hektare hutan bakau kini menyusut drastis menjadi hanya 91 hektare. Karena itu, aksi ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak penting dalam penyelamatan salah satu kawasan pesisir paling rentan di Indonesia.

    Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kegiatan ini diharapkan menjadi contoh nyata sinergi dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan.

  • Dukung Pembangunan Tol Bocimi, Fresh Beton Operasikan Batching Plant di Sukabumi – Halaman all

    Dukung Pembangunan Tol Bocimi, Fresh Beton Operasikan Batching Plant di Sukabumi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah di tengah efisiensi anggaran saat ini.

    Sektor swasta mendukung upaya tersebut dengan memperluas jangkauan layanan produksinya melalui peresmian Batching Plant On Site terbaru yang dikelola Fresh Beton di Cikukulu, Sukabumi, Jawa Barat.

    Batching plant terbaru ini dibangun di dalam kawasan proyek PT Waskita Karya Infrastruktur untuk mendukung percepatan dan kelancaran proyek lanjutan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi), yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional dalam meningkatkan konektivitas wilayah Jawa Barat.

    Proyek Tol Bocimi menjadi salah satu titik penting dalam pengembangan jaringan transportasi di Jawa Barat, dan kehadiran Fresh Beton diharapkan menjadi elemen kunci dalam mempercepat realisasi proyek tersebut.

    Bagi Fresh Beton, peresmian batching plant ini menjadi tonggak penting bagi perusahaan, setelah sebelumnya mengelola batching plant di tujuh lokasi di Meruya Jakarta Barat, Sentul Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Serpong, Balaraja, dan Cikembang.

    Direktur Utama Fresh Beton Indonesia M Naufal Putra Farras menyampaikan rasa syukur atas peresmian cabang baru ini dan harapan agar keberadaan Batching Plant on Site di Cikukulu dapat membawa manfaat jangka panjang.

    “Peresmian batching plant ini bukan hanya langkah strategis untuk mendukung proyek Tol Bocimi, tapi juga awal dari kerja sama jangka panjang kami dengan PT Waskita”  ujar M. Naufal dikutip Sabtu, 4 April 2025.

    Agus Wijaya selaku Deputy GM FBI  menambahkan, ekspansi ke Cikukulu adalah langkah strategis untuk memperkuat komitmen perusahaan terhadap pembangunan nasional:

    “Kami melihat Cikukulu sebagai titik penting dalam mendukung kelancaran proyek-proyek strategis, khususnya pembangunan infrastruktur. Dengan hadirnya Fresh Beton di wilayah ini, kami siap memberikan kontribusi nyata melalui pasokan beton yang berkualitas dan tepat waktu” kata Agus Wijaya. (tribunnews/fin)

     

     

  • Kata Komisi XII DPR Soal Kementerian ESDM Tingkatkan Lifting Migas Nasional – Halaman all

    Kata Komisi XII DPR Soal Kementerian ESDM Tingkatkan Lifting Migas Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, mengapresiasi langkah konkret yang diambil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam meningkatkan lifting minyak dan gas (migas) nasional.

    Menurutnya, upaya ini penting dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong produksi minyak mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari (BOPD).

    “Peningkatan lifting migas ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya melihat Kementerian ESDM sudah berada di jalur yang benar. Upaya ini sangat penting untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga,” ujar Rusli dalam keterangannya di Jakarta.

    Mantan Gubernur Gorontalo itu menyebutkan bahwa berbagai strategi telah dan sedang dilakukan pemerintah, seperti reaktivasi sumur-sumur migas yang tidak aktif namun masih menyimpan potensi besar. Teknologi enhanced oil recovery (EOR) dan kerja ulang (workover) menjadi andalan dalam menghidupkan kembali sumur lama agar bisa kembali berproduksi secara optimal.

    Ia juga menyoroti percepatan proyek-proyek strategis nasional migas seperti Indonesia Deepwater Development (IDD) dan Abadi Masela yang terus didorong oleh SKK Migas. “Proyek-proyek ini punya peran strategis untuk menopang produksi jangka panjang,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

    Selain itu, pembenahan iklim investasi juga dinilai krusial. Proses perizinan yang cepat dan kepastian hukum yang kuat menjadi kunci agar sektor hulu migas makin atraktif bagi investor. “Kita harus menciptakan ekosistem yang kondusif agar investor punya kepastian dan kenyamanan untuk menanamkan modalnya,” tambahnya.

    Rusli juga memberikan perhatian terhadap maraknya praktik pengeboran ilegal (illegal drilling), terutama di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Ia mendorong pemerintah membuka ruang kerja sama antara pelaku pengeboran rakyat dengan BUMD atau koperasi, agar aktivitas tersebut dapat tertata secara legal dan produktif.

    Tak kalah penting, Rusli menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern, seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan teknologi seismic terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam eksplorasi migas.

    “Dengan strategi yang tepat dan dukungan teknologi modern, saya optimis lifting migas kita bisa meningkat signifikan. Ini jadi bagian penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional ke depan,” tutup Rusli.

    Sebelumya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

    Dalam kunjungan tersebut, Bahlil mengapresiasi dedikasi dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Sunaryanto melalui PHM dalam mempertahankan tingkat produksi migas di tengah tantangan operasi yang kompleks terutama di lapangan-lapangan migas yang mature.

    Inovasi yang dilakukan oleh PHI meliputi digitalisasi dan mengadopsi teknologi terkini dalam mengelola lapangan migas yang mature.

    Bahlil berpesan agar PHM fokus meningkatkan lifting minyak untuk mendukung ketahanan energi nasional.

    “Saya berharap PHM terus fokus dalam meningkatkan lifting minyak untuk mendukung ketahanan energi nasional, tentunya dengan dukungan penuh dari seluruh pelaku industri migas,” kata dia.

  • DPRD Malang Desak Evaluasi Total KEK Singhasari, Dinilai Mandek dan Minim Manfaat

    DPRD Malang Desak Evaluasi Total KEK Singhasari, Dinilai Mandek dan Minim Manfaat

    Malang (beritajatim.com) – Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Kabupaten Malang dinilai stagnan dan minim dampak nyata bagi masyarakat. DPRD Kabupaten Malang melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Malang 2024 bahkan merekomendasikan agar proyek strategis nasional tersebut dievaluasi ulang atau dibubarkan.

    “Rekomendasi Pansus sudah disampaikan di paripurna. Intinya kalau memang stagnan ya sebaiknya dikaji ulang atau dibubarkan saja,” tegas Zulham Akhmad Mubarrok, juru bicara Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Malang, Jumat (2/5/2025).

    Dalam laporan Pansus, hampir semua komisi DPRD mencantumkan kritik tajam terhadap kinerja KEK Singhasari. Zulham menilai keberadaan KEK terkesan hanya menjadi ajang seremonial tanpa memberikan kontribusi ekonomi, pariwisata, maupun manfaat sosial kepada masyarakat lokal.

    ”Terkesan KEK hanya menjadi ajang seremonial saja, dan keterlibatan warga asli kabupaten sangat minim. Sebenarnya untuk apa ada KEK ini kan perlu dipertanyakan?” ujarnya.

    Sejak diresmikan pada 21 November 2022, KEK Singhasari yang diklaim sebagai kawasan digital pertama di Indonesia dengan orientasi pariwisata dan pengembangan teknologi belum menunjukkan geliat investasi berarti. Zulham menyebut belum ada tanda-tanda tumbuhnya sektor industri kreatif secara massif di kawasan seluas 120,3 hektare itu.

    Ia juga menyoroti tidak adanya data atau laporan progres dari Bupati Malang HM Sanusi terkait realisasi dan dampak KEK kepada masyarakat.

    ”Kita ini tuan rumah program KEK, bukan tamu. Masa iya terus diam saja menjadi penonton dan tidak memberi masukan ke pemerintah pusat kalau kebijakannya tidak jalan,” tambahnya.

    Menurut Zulham, yang juga Ketua Pansus LKPJ Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Ketua KNPI Kabupaten Malang, KEK seharusnya menjadi pusat bisnis dan investasi strategis yang mampu membuka lapangan kerja serta mencetak wirausaha muda. Namun hingga kini, keberadaan KEK dianggap lebih banyak menguntungkan segelintir pihak.

    ”Sekarang sudah berapa pemuda pengangguran yang dientaskan menjadi wirausaha oleh KEK? Tanya warga Singosari, tahu apa enggak mereka? Merasakan apa enggak dampaknya? Pasti jawabnya tidak,” tutupnya. [yog/beq]

  • Foto Udara Progres Pembangunan Akses Tol Patimban

    Foto Udara Progres Pembangunan Akses Tol Patimban

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Dedhez Anggara – detikFinance

    Kamis, 01 Mei 2025 09:00 WIB

    Subang – Jalan Tol Akses Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ditargetkan rampung pada Akhir 2025.

  • Nusron Wahid Ungkap Baru 232.000 Bidang Tanah Wakaf di RI Bersertifikat

    Nusron Wahid Ungkap Baru 232.000 Bidang Tanah Wakaf di RI Bersertifikat

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, baru 232.000 bidang tanah wakaf yang telah disertifikatkan.

    Ini artinya masih ada 568.000 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat dari total 800.000 bidang tanah wakaf.

    “Di Indonesia ini, total jumlah masjid, musala, pesantren dan lain-lain itu 800.000 Se-Indonesia. Dari 800.000 itu yang baru bersertifikat wakaf 232.000. Masih 500.000 lebih madrasah, pesantren, masjid, musala, sulung. Kalau di Jawa, langgar, yang belum bersertifikat wakaf,” ujar Nusron dalam agenda Peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan serta Pembukaan Konferensi cabang Fatayat NU di kantor Wali Kota Tangerang, Banten, Rabu, 30 April.

    Oleh karena itu, Nusron mengingatkan para wakil untuk segera menyertifikatkan tanahnya. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi pelebaran jalan tol yang kemudian memicu pertengkaran antar-pengurus maupun almarhum wakif.

    Adapun memang pada masa lampau, banyak keluarga memiliki tanah wakaf tidak menyertifikatkan asetnya tersebut, karena menilai harga jualnya rendah.

    Akan tetapi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan tata kota, juga ditambah dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol, harga tanah pun ikut melonjak.

    “Kebetulan, anaknya yang dulu wakaf, anaknya wakif, nyalon anggota DPR yang terpilih, nyalon wali kota tidak terpilih, utangnya banyak. Lama-lama nyari mana aset yang bisa saya jual. Inget bapaknya dulu punya tanah, lupa kalau sudah diwakafkan, akhirnya itu diotak-atik lagi. Sehingga, mau dijual,” jelas dia.

    Menurut Nusron, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu atau dua tempat, tetapi di berbagai tempat.

    Sehingga, Nusron meminta sertifikat tanah wakaf tersebut segera dilakukan karena tidak dipungut biaya sepeser pun.

    “Oleh karena itu, ibu-ibu Fatayat (NU), ayo kita ingatkan sama-sama masjid, langgar, musala, madrasah, apalagi pesantren yang belum disertifikatkan wakaf, ayo segera disertifikatkan wakaf. (Ini) gratis,” pungkasnya.