Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa proyek jalan tol Gresik-Tuban kemungkinan besar akan dilanjutkan, sementara proyek tol Demak-Tuban belum menjadi prioritas.

    Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menyebut bahwa isu efisiensi anggaran di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada sejumlah proyek strategis, termasuk proyek tol. Namun, ia mendapat informasi tidak resmi bahwa dana yang sempat dipangkas berpotensi akan dikembalikan.

    “Ini masih statement saya sendiri ya, kemarin ada slentingan dari sosok yang berpengaruh juga, konon katanya yang kemarin dipangkas atau efisiensi akan dikembalikan lagi,” ujar Mas Lindra, Selasa (13/5/2025).

    Ia menjelaskan, proyek tol yang mengarah ke Tuban lebih memungkinkan jika dikoneksikan dari wilayah Gresik, bukan melalui jalur Jawa Tengah seperti rencana Demak-Tuban.

    “Jadi kemungkinan informasinya kita koneksikan di Gresik sampai dengan di Tuban, tidak di Jawa Tengahnya,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Mas Lindra menegaskan bahwa informasi tersebut masih bersifat awal dan belum final. Pemerintah Kabupaten Tuban masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan tol tersebut.

    Rencana pembangunan tol Gresik-Tuban dinilai strategis karena mendukung aksesibilitas ke Kilang Minyak Tuban milik PT Pertamina Rosneft, yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis nasional di wilayah tersebut.

    “Ini informasi dari sepihaknya saya, nanti saya akan mendalami kalau ada kepastian tentang efisiensi tadi dan akan saya sampaikan ke teman-teman media semua,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
    Tim Redaksi

    DEMAK, KOMPAS.com
    – Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tenggelam akibat
    banjir rob
    yang terus meluas.
    Hingga kini, kenaikan air laut berdampak pada terendamnya 10 desa di sisi utara jalur Pantura Semarang–Demak.
    Menanggapi kondisi tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung mendatangi kantor DPRD Demak pada Kamis (8/5/2025) untuk melakukan audiensi dan mendesak percepatan penanganan banjir rob yang sudah terjadi bertahun-tahun.
    “Bagian utara jalan Raya Semarang–Demak yang meliputi 10 desa yaitu, Desa Sidorejo, Banjarsari, Surodadi, Tugu, Timbulsloko, Gemulak, Sidogemah, Purwosari, Bedono, dan Sriwulan,” ujar KH Lutfin Najib, Ketua Tanfidziah MWC NU Sayung, dalam pesan tertulis.
    Banjir rob
    menyebabkan kerusakan pada ribuan rumah warga, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur desa.
    Beberapa data yang disebutkan MWC NU:
    Desa Sidorejo
    : 1.450 KK terdampak setiap tahun
    Desa Tugu
    : 1.100 KK, 1.132 rumah, 18 tempat ibadah, 5 sekolah, dan faskes rusak
    Desa Surodadi dan Timbulsloko
    : Berhadapan langsung dengan laut, alami abrasi dan kehilangan tempat tinggal
    Dukuh Bogorame
    : Terancam hilang karena akses masuk sulit, butuh pembangunan jembatan segera
    “Dukuh Bogorame kalau pemda tidak segera turun tangan akan hilang karena sudah sulit akses masuknya, maka sangat diperlukan pembangunan akses jembatan menuju Dukuh Bogorame,” jelas Lutfin.
    MWC NU menilai bahwa pembangunan
    tanggul laut
    adalah satu-satunya solusi permanen untuk menghentikan abrasi dan banjir rob di pesisir Demak.
    “Paling utama pembangunan tanggul laut, wabil khusus pembangunan tanggul laut tentu itu masuk dalam proyek strategis nasional, merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan abrasi di wilayah Pesisir Demak,” tegas Lutfin.
    Usai audiensi, juru bicara peserta, Syaifudin, menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyatakan komitmen menangani banjir rob di Sayung.
    Namun ia menegaskan, APBD Demak tidak cukup untuk membangun tanggul laut, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
    “Terutama kalau menangani rob ya tanggul laut, tidak mungkin APBD itu tidak mungkin, harus APBN,” ujar Syaifudin.
    Ia juga menggambarkan kondisi masyarakat Sayung yang terpaksa bertahan dalam keterbatasan, karena tidak memiliki pilihan lain untuk pindah.
    “Sebenarnya tidak kuat bertahan, tapi bagaimana lagi, mau pindah tidak punya uang. Mau tidak bertahan bagaimana, punyanya itu ya dipakai,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly saat membacakan poin pertama.

    Selanjutnya, Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

    Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Dalam pembacaan poin berikutnya, Refly menyebut:

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” lanjut Refly.

    Forum juga menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti.

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” tegas Refly membacakan tuntutan lainnya.

    Poin ketujuh dan kedelapan juga menyasar institusi negara. Pertama, mereka meminta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

  • Jurus Jitu Kadin Hadapi Perubahan Iklim – Page 3

    Jurus Jitu Kadin Hadapi Perubahan Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim dan keberlanjutan ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) melalui inisiatif Regenerative Forest Business Hub (RFBH) mengambil langkah strategis untuk mempercepat transformasi sektor kehutanan nasional. Sejak tahun 2022, Kadin RFBH konsisten mendorong adopsi Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai model bisnis regeneratif yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan inklusif.

    Transformasi ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021, yang menggeser fokus pemanfaatan hutan dari berbasis kayu (timber-based) menjadi multi usaha yang lebih beragam, termasuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kadin Indonesia melihat kebijakan ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan peluang besar bagi dunia usaha untuk meningkatkan performa finansial, memperkuat ketahanan terhadap guncangan ekonomi makro, serta berkontribusi aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

    Untuk menyiapkan pondasi bisnis kehutanan regeneratif, Kadin RFBH mengembangkan strategi berbasis tiga pendekatan utama, yaitu Learning melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia lewat pelatihan, studi, dan peer-to-peer review; Dialogue untuk mendorong diskusi multipihak terkait kebijakan, akses pasar, akses keuangan, dan pengembangan produk inovatif; serta Implementation dengan mendampingi perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam menyiapkan dan melaksanakan pilot MUK.

    Menurut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Keberlanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, transformasi bisnis kehutanan menuju model MUK bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga kontribusi nyata dunia usaha untuk menjadi motor perubahan, mengintegrasikan keberlanjutan dalam praktik bisnis, dan memperkuat ketahanan sosial-ekologi Indonesia di masa depan.

    “Transformasi ini tentu tidak terjadi dalam semalam, melainkan membutuhkan pembangunan ekosistem pendukung secara menyeluruh, mulai dari sistem kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan akses pasar, investasi, dan tenaga kerja lokal di daerah terpencil. Sebagai langkah konkret, Kadin RFBH menginisiasi pengembangan pilot MUK sebagai model percontohan untuk semua pihak, sekaligus mendorong integrasi MUK ke dalam RPJMN 2025–2029 sebagai proyek strategis nasional,” ujar Shinta.

     

  • Gaji UMK Bekasi 2025 Naik, Intip Besarannya – Page 3

    Gaji UMK Bekasi 2025 Naik, Intip Besarannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 5,56 juta, atau naik 6,5% dari 2024. Hal itu ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16/2024 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/5/2025).

    “Aturan tersebut menggantikan regulasi sebelumnya yakni PP 51/2023 tentang pengupahan. Kebijakan ini didukung langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari proyek strategis nasional,” ujar Nur Hidaya.

    Nur menuturkan, proses pembahasan UMK Bekasi tahun 2025 berlangsung cepat karena regulasi baru tersebut diterbitkan hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu.

    “Regulasi baru keluar dua hari lalu, jadi kami hanya punya waktu tiga hari untuk membahas UMK, termasuk UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota),” ujar dia.

    Dia mengatakan, perbedaan besar pada pembahasan tahun ini terletak pada penentuan besaran UMSK, di mana sebelumnya didasarkan pada kontribusi perusahaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). “Namun kini terfokus pada karakteristik, spesialisasi, dan risiko pekerjaan,” ujar dia.

    Nur menuturkan, proses pembahasan UMSK berjalan alot karena pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara nasional menyatakan menolak atas kenaikan tersebut.

    “UMSK asumsi harus lebih tinggi dari UMK yang naik 6,5 persen. Ada silang pendapat antara pemerintah, serikat pekerja, dan Apindo,” kata dia.

    Serikat pekerja semula mengusulkan 230 sektor, sementara Pemkab Bekasi hanya mengajukan 22 sektor. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, pemerintah daerah akhirnya menyetujui 47 sektor.

    “Penambahan sektor ini adalah langkah akomodatif terhadap usulan serikat pekerja. Semua sudah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dibahas lebih lanjut,” ujar dia.

    Keputusan final menyangkut upah minimum tersebut, kata dia, akan dituangkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat. Ia mengimbau segenap serikat pekerja di Kabupaten Bekasi untuk dapat menjaga kondusivitas wilayah selama proses ini berlangsung.

     

  • Kecelakaan Kerja di Proyek Waduk Bulango Ulu Tewaskan 1 Pekerja, Jokowi Pernah Tinjau Lokasi – Halaman all

    Kecelakaan Kerja di Proyek Waduk Bulango Ulu Tewaskan 1 Pekerja, Jokowi Pernah Tinjau Lokasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, GORONTALO – Insiden kecelakaan kerja terjadi di proyek pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, pada Selasa (6/5/2025). 

    Seorang pekerja dinyatakan meninggal dunia akibat benturan keras saat aktivitas proyek berlangsung.

    Korban sempat terjatuh saat proses peledakan (blasting) 

    Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, membenarkan kejadian tragis tersebut.

    “Korban mengalami benturan,” ujarnya pada Rabu (7/5/2025). Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan untuk mengungkap kronologi dan potensi kelalaian kerja.

    Sebelum insiden terjadi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat meninjau langsung proyek Waduk Bulango Ulu pada 22 April 2024.

    Dalam kunjungannya, Jokowi menyampaikan bahwa bendungan ini sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian dan perkebunan di Gorontalo.

    Tentang Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu

    Waduk Bulango Ulu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai dibangun sejak 2019 oleh PT Brantas Abipraya (Persero).

    Lokasi pembangunan mencakup tiga desa di Kecamatan Bulango Ulu: Tulo’a, Mongolingo, dan Owata.

    Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 84,10 juta meter kubik dan luas genangan hingga 614,72 hektare. Air tampungan berasal dari DAS Bolango yang mencakup wilayah 243,19 km⊃2;.

    Manfaat utama waduk ini mencakup:

    Menyuplai air irigasi ke tiga wilayah: Alale, Lomaya, dan Pilohayanga

    Mengendalikan banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga 85,38 persen

    Menyuplai air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik

    Berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 4,96 Megawatt

    Insiden kecelakaan ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek ini menyangkut hajat

    hidup masyarakat luas dan melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar.

    Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah pengawasan ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

  • Industri Pengolahan Cuma Tumbuh Tipis, Pengusaha: Hambatan Investasi Harus Diberantas – Page 3

    Industri Pengolahan Cuma Tumbuh Tipis, Pengusaha: Hambatan Investasi Harus Diberantas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti sisi lain dalam pertumbuhan ekonomi 4,87 persen di kuartal I-2025. Termasuk dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter, Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Ikhwan Primanda mencatat, sektor industri pengolahan tumbuh 4,55 persen di kuartal I-2025. Padahal kontribusinya terhadap total perekonomian paling tinggi yaitu 19,25 persen.

    “Perizinan usaha harus dipercepat, hambatan investasi harus diberantas, dan pembukaan pabrik harus dipermudah oleh semua fihak,” kata Ikhwan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

    Kemudian, sektor konstruksi yang kontribusinya 9,84 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 2,18 persen. Sedangkan sektor real estate hanya tumbuh 2,94 persen.

    Pemerintah perlu mempercepat belanja infrastruktur untuk menggerakkan sektor konstruksi, tetapi harus difokuskan ke proyek-proyek yang multiplier effect-nya besar dan dampak ekonominya cepat dirasakan masyarakat luas.

    Melihat data tersebut, Ikhwan meminta pemerintah mempercepat belanja infrastruktur dan membuka keterlibatan swasta ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Misalnya, pada pembangunan 3 juta rumah rakyat, renovasi 11.000 sekolah, hingga pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Dampak konstruksi 3 juta rumah/apartemen, renovasi sekolah, dan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tersebut terhadap perekonomian nasional semakin optimal jika material dan tenaga kerjanya semaksimal mungkin dari dalam negeri,” tuturnya.

     

  • China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah investor asal China tengah menjajaki peluang investasi di proyek hilirisasi nikel hingga batu bara di Tanah Air.

    Salah satu proyek hilirisasi yang diminati investor China adalah hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang produknya diproyeksikan sebagai subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) ini mandek usai ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong pengembangan proyek ini.

    Untuk diketahui, Air Product semula berkomitmen mengembangkan dua proyek strategis nasional hilirisasi batu bara, salah satunya proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatra Selatan dengan membentuk joint venture bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

    Baru-baru ini, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa Perseroan telah mendekati sejumlah perusahaan China untuk mencari mitra pengganti Air Product dalam proyek DME.

    Calon mitra yang telah dijajaki, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dari sejumlah perusahaan itu, hanya ECEC yang berminat sebagai mitra investor.

    “Dari seluruh calon mitra tersebut baru ECEC gitu ya, yang menyatakan minat menjadi mitra investor meskipun belum dari dalam skema investasi penuh atau full investment,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025).

    Merujuk pada paparan PTBA dalam rapat tersebut, ECEC telah menyampaikan preliminary proposal coal to DME pada November 2024.

    Di samping penjajakan yang masih berlanjut, PTBA masih terus mempersiapkan proyek DME ini secara paralel. Hingga saat ini, PTBA telah berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 hektare.

    “Itu merupakan komitmen dari kesiapan kami dalam menjalankan proyek ini. Nah, kami juga terus menjalin tentunya koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memproyek arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan,” tutur Arsal.

    Dominasi China di Proyek Hilirisasi Nikel

    Selain DME, investor asal China juga akan menggarap proyek hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik (EV). Terbaru, pemerintah telah menunjuk Zhejiang Huayou Cobalt Co menjadi mitra strategis dalam megaproyek rantai pasok baterai. Huayaou akan menggantikan konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution yang semula akan berinvestasi senilai US$8,6 miliar atau Rp145 triliun di Proyek Titan. 

    Terpilihnya Huayou semakin menancapkan dominasi China dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air. Hal ini mengingat mayoritas smelter nikel dalam negeri saat ini dimiliki oleh raksasa-raksasa logam China, seperti Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co.

    Tak hanya itu, raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL), juga telah berkomitmen menanamkan investasi dalam megaproyek rantai pasok baterai bernama Proyek Dragon. Melalui anak usahanya CBL International Development Pte Ltd, CATL membentuk joint venture dengan konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk membangun pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi sebesar 15 gigawatt hour (GWh) per tahun. Nilai investasinya mencapai US$1,18 miliar atau sekitar Rp19,13 triliun.

    Terkait Huayou, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengungkap pemerintah mempercayakan Huayou untuk menggantikan LG karena pemerintah melihat minat Huayou yang tinggi. Pemerintah juga menilai kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini investasi yang telah ditanamkan Huayou di RI sebesar US$8,8 miliar atau setara Rp147 triliun.

    “Huayou saja investasi di Indonesia per hari ini itu sudah mencapai US$8,8 miliar, sudah menanamkan investasi loh, sudah selesai. Mereka menyampaikan potensi untuk investasi dari Grup Huayou ini ke depannya menurut perhitungan mereka bisa akan mencapai US$20 miliar tambahan,” kata Rosan kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Rosan menyebut, pihak Huayou meminta waktu untuk mematangkan rencana proyek baru tersebut. Rencana investasi proyek ini dijadwalkan akan dibeberkan secara terperinci pada pekan ketiga Mei 2025.

    Dalam hal ini, tak hanya sebagai pengganti LG Energy Solution di proyek rantai pasok baterai Indonesia, Huayou juga berencana untuk mengembangkan kawasan industri di Pomala, Sulawesi Tenggara.

    “Mereka sudah pelajari dan ingin mereka investasikan di Indonesia, termasuk adalah pengembangan klaster industrial park seperti yang di Morowali dan di Weda Bay. Yang di Weda Bay mereka adalah pemegang saham minoritas, nah mereka sekarang ingin mengembangkan juga sendiri,” jelasnya.

    Oleh karena itu, tak heran jika Huayou berencana untuk meningkatkan investasi jumbo di Indonesia. Menurut Rosan, untuk membangun industrial park seperti Morowali atau Weda Bay membutuhkan ongkos yang besar.

    “Tidak hanya dari Huayou, saya pun sudah bertemu lagi dari perusahaan lain yang ingin membangun yang sama dan nanti mereka akan bisa masuk investasi dari negara-negara lain juga,” pungkasnya.

    Meski menggandeng Huayou, pemerintah juga menegaskan tetap terbuka terhadap investasi dari negara lain untuk proyek hilirisasi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa akan ada investor baru yang akan menjadi mitra Huayou dalam proyek baterai. 

    Menurutnya, calon investor itu merupakan salah satu dari tujuh perusahaan besar di dunia. 

    “Nanti kita umumkan ya. Ini salah satu perusahaan yang masuk tujuh besar di dunia. Enggak mungkin dong kami memasukkan partner yang belum comply dan belum teruji. Semuanya sudah teruji,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/4/2025) sore.

    Namun, Bahlil belum bisa memerinci mitra baru tersebut berasal dari negara mana. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah tak terpaku pada negara asal.

    “Kita sekarang tidak menghitung mau China, mau Arab, mau Eropa, mau Korea, yang mau ke Indonesia aku enggak membedakan,” katanya. (Afiffah Rahmah Nurdifa)

  • Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan alasan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung karena manfaatnya untuk mendukung irigasi pertanian serta pengendalian banjir.

    Wapres melanjutkan agendanya di NTT berkunjung ke area pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Selasa (6/5) sore.

    Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres menjelaskan percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

    Kemudian, Wapres juga menekankan kepada kementerian/lembaga terkait pembangunan Bendungan Mbay/Lambo perlu dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal.

    “Proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Mbay/Lambo merupakan satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dimulai sejak September 2021, dan targetnya bendungan rampung dibangun pada 2026.

    Hingga awal Mei 2025, pembangunan bendungan itu telah mencapai 80,40 persen.

    Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi, dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta meter kubik. Pembangunan bendungan terdiri atas dua paket pekerjaan yang nilai kontrak total mencapai Rp1,47 triliun.

    Jika nantinya operasional, Bendungan Mbay/Lambo diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter per detik, mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, dan mendukung potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 117,5 MegaWatt (MW). Tidak hanya itu, Bendungan Mbay/Lambo juga didesain sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, ada pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo yang mendampingi Wapres Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.

    Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

    “Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau,” kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

    Adapun Presiden dikabarkan akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025