Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Pemain Satelit Lokal Butuh Arah dan Dukungan dari Pemerintah

    Pemain Satelit Lokal Butuh Arah dan Dukungan dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri satelit nasional menunggu arah pemerintah terkait pengembangan teknologi telekomunikasi yang berasal dari luar angkasa. Arah yang jelas dan pasti membantu pemain lokal bertahan di tengah gemburan pemain satelit asing. 

    Di sisi lain, pelaku usaha juga menekankan tentang pentingnya keberadaan satelit yang dimiliki oleh Indonesia untuk melindungi sejumlah data strategis hingga observasi. 

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro menegaskan perlunya arah yang jelas dan insentif konkret dari pemerintah agar pemain satelit lokal mampu bertahan dan berkembang di tengah pertarungan dengan operator asing.

    Menurut Sigit, investasi di sektor satelit membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga pelaku industri kerap menimbang-nimbang arah bisnis ke depan agar tetap dapat terus relevan.

    “Industri satelit di Indonesia harus tetap relevan dengan tren global, tapi tantangannya berat, terutama dari sisi investasi,” ujar Sigit, Senin (2/5/2025). 

    Sigit menyoroti potensi dominasi pemain global yang bisa menggerus pasar lokal jika tidak ada langkah strategis dari pemerintah dan pelaku industri.

    Teknologi satelit asing seperti satelit Starlink, terus mengitari langit Indonesia. Di sisi lain, mereka dapat menyalurkan internet dengan tarif affordable, tetapi juga menjadi ancaman karena ketergantungan Indonesia terhadap layanan asing yang harganya dapat berubah sewaktu-waktu. 

    Oleh sebab itu, kata Sigit, peran pemain satelit lokal sangat krusial dalam mendukung kedaulatan digital Indonesia, dan melepaskan Indonesia dari ketergantungan perangkat asing serta menjaga Indonesia tetap aman. 

    Dia juga menekankan pentingnya visi dan misi yang jelas dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha agar industri satelit lokal dapat terus berkembang. 

    “Kita harus tahu, space Indonesia ini mau dibawa ke mana? Apakah para pemimpin kita sadar bahayanya jika kita tertinggal di sektor antariksa? Kalau diam saja, kita akan semakin ketinggalan,” lanjutnya.

    Sigit berharap program pengembangan satelit bisa kembali masuk ke dalam proyek strategis nasional, mengingat investasi besar yang harus disiapkan untuk pengembangan teknologi ini. 

    Sebagai contoh, dalam pengembangan satelit Satria-1 dengan kapasitas hingga 150 GBPS, memakan belanja modal hingga US$540 juta. 

    “Space itu mahal, investasinya besar. Akses ke angkasa, roket, dan teknologi masih kurang. Negara-negara lain seperti China dan Amerika pun mendorong pengembangan satelit lewat dukungan negara dan lembaga riset,” jelasnya.

  • AHY Bakal Cari Investor Giant Sea Wall dan KCJS di Forum Infrastruktur Internasional

    AHY Bakal Cari Investor Giant Sea Wall dan KCJS di Forum Infrastruktur Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Pemerintah akan memanfaatkan momentum International Conference on Infrastructure (ICI) untuk mempromosikan sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Giant Sea Wall dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya (KCJS).

    Menurutnya, melalui ajang yang akan membahas lima isu strategis pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional itu akan ditampilkan sejumlah proyek infrastruktur yang butuh suntikan modal besar.

    “Nanti pasti akan kita tampilkan beberapa proyek infrastruktur yang memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kita menawarkan ini kepada siapapun, baik dari dunia usaha swasta dalam maupun luar negeri,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.

    Dia mengharapkan ajang ICI menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dan menarik investasi besar dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

    Di sisi lain, tak hanya melalui agenda itu, AHY juga mengamini bahwa dirinya yang baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) turut mempromosikan potensi investasi infrastruktur di Indonesia kepada mitra internasional.

    “Tentu, dalam setiap kesempatan, di mana pun, kita menyampaikan apa yang Indonesia akan kerjakan, sehingga bisa diketahui lebih luas dan sekaligus kita bisa menarik investasi yang diperlukan,” pungkas AHY.

    Proyek Giant Sea Wall sendiri merupakan bagian dari upaya perlindungan wilayah pesisir, khususnya Jakarta, dari ancaman banjir dan kenaikan muka air laut.

    Sementara proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya menjadi langkah besar dalam pengembangan konektivitas transportasi nasional berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

    Sekadar informasi, konvensi internasional tentang infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta pada 11 hingga 12 Juni mendatang.

    Nantinya, lima topik utama yang akan dibahas di antaranya adalah pembangunan kota masa depan yang terintegrasi, infrastruktur konektivitas nasional, peningkatan kualitas hidup melalui hunian layak, ketahanan terhadap lingkungan dan bencana, serta dorongan investasi infrastruktur berkelanjutan.

    Pemerintah juga akan menampilkan berbagai proyek strategis untuk mendukung pembangunan jangka panjang, termasuk di wilayah timur Indonesia.

    Untuk menarik investasi, pemerintah menyiapkan skema kerja sama yang kredibel dan berkelanjutan melalui kemitraan publik swasta, dengan prinsip saling menguntungkan.

  • Forum Purnawirawan TNI Temui Try Sutrisno, Bawa Bukti untuk Makzulkan Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Temui Try Sutrisno, Bawa Bukti untuk Makzulkan Gibran

    GELORA.CO – Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Try Sutrisno di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 30 Mei 2025. Pantauan Tempo di lokasi nampak hadir mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal (Purn) Sunarko, dan beberapa pengurus Forum Purnawirawan TNI.

    Mereka membawa map biru yang akan diserahkan kepada Try Sutrisno. “Isinya bukti dan kajian dari delapan poin tuntutan kami,” kata salah satu penggagas FPP TNI, Dwi Tjahyo, Soewarsono kepada Tempo di kediaman Try Sutrisno, siang ini.

    Pada pertemuan kali ini, dia menjelaskan, FPP akan meminta persetujuan Try Sutrisno sebagai salah satu purnawirawan yang turut menandatangani tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

    Namun, dia belum berkenan untuk menjelaskan rinci ihwal bukti seperti apa yang dibawa ke hadapan Try dalam rangka mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. “Setelah beliau (Try Sutrisno) membaca dan menandatangani, maka surat akan segera diberikan ke DPR,” ujar dia.

    Forum Purnawirawan TNI, kata dia, telah merangkum kaidah dan alasan-alasan yuridis dalam surat permohonan usulan kepada legislator. Mereka menilai diperlukan pemeriksaan kembali proses pencalonan Gibran menjadi wakil presiden.

    Menurut Dwi, pemeriksaan kembali penting dilakukan guna mengetahui dan memastikan apakah proses pencalonan putra sulung mantan presiden, Joko Widodo, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

    “Disertakan beberapa bukti perlakuan akun media sosial @fufufafa yang terindikasi milik Gibran,” ujar Dwi.

    Staf khusus Wakil Presiden Gibran, Tina Talisa, belum menjawab pesan Tempo yang meminta tanggapan ihwal rencana Forum Purnawirawan TNI yang akan mengusulkan rencana pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR.

    Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukkan notifikasi dua cetang abu, alias hanya terkirim saja.

    Sebelumnya, selain menuntut pemakzulan Gibran, Forum PurnawirawanTNI juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945; mendukung program kerja kabinet merah putih terkecuali mega proyek IKN.

    Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, Rempang Eco City, proyek yang merugikan Masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya.

    Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar; melakukan reshuffle kabinet terhadap Menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda.

    Serta, mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban Masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

    Mayor Jenderal (Purn) Sunarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, seluruh tuntutan yang dinyatakan FPP TNI adalah suara dan keresahan yang dihimpun dari prajurit dan masyarakat sipil.

    Menurut dia, dalam proses pencalonannya menjadi wakil Prabowo, Gibran telah melalukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman. “Tuntutan kami murni suara hati,” kata Sunarko saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.

  • AHY Siap Cari Investor Proyek Tanggul Laut Raksasa

    AHY Siap Cari Investor Proyek Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bakal segera mencari investor yang bakal menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    AHY menegaskan, proyek tersebut bakal ditawarkan dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) yang bakal digelar pada 11 – 12 Juni 2025 di Jakarta.

    “Tadi disebutkan benar, karena Giant Sea Wall adalah salah satu bisa dikatakan proyek besar yang bukan setahun dua tahun tapi akan butuh waktu sekian tahun ke depan proyeksinya. Sehingga, dibutuhkan pendanaan yang juga kredibel, meaningful dan juga berkelanjutan,” jelas AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (27/5/2025) malam.

    AHY menjelaskan, saat ini pihaknya masih menggodok skema pendanaan untuk proyek Giant Sea Wall yang bakal dipamerkan di ajang ICI tersebut. 

    Terlebih, tambah AHY, investasi ini haruslah memberikan keuntungan pada investor. Sehingga, terciptanya keuntungan dua belah pihak baik bagi pemerintah Indonesia maupun bagi investor.

    “Tentu itulah yang akan menjadi pembicaraan kita nanti, karena pasti tidak bisa kita menetapkan ini begini caranya. Jadi dipastikan dulu, sedangkan kita akan berkomunikasi dengan siapapun yang tertarik walaupun kita sudah berikan koridor. Jadi ada beberapa opsi, ada beberapa opsi yang juga sekali lagi harus saling menguntungkan,” tegasnya.

    AHY menyebut, nantinya agenda tersebut bakal dihadiri oleh investor potensial dari sejumlah negara yang tersebar di wilayah Asia, Eropa hingga Amerika.

    “Kami selama ini, selama 6 bulan terakhir ini terus berkomunikasi dengan berbagai negara, berbagai stakeholders. Tidak hanya di Asia, tapi juga Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Asal tahu saja, proyek Giant Sea Wall yang bakal membentang dari Banten hingga Gresik telah resmi mendapat cap proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, kejelasan status PSN proyek Giant Sea Wall itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan tekadnya untuk segera memulai pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang bakal terbentang di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dapat mulai fokus melakukan pembangunan tersebut. 

    “Saya tak tahu berapa tahun tapi Insya Allah dengan tekad, kita akan capai dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur,” kata Prabowo dalam agenda Penutupan Kongres VI Demokrat, Rabu (26/2/2025).

  • Video: Strategi Pertumbuhan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

    Video: Strategi Pertumbuhan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) sejauh ini berhasil menghimpun dana sebesar USD 3,1 Miliar atau Sekitar Rp 51 Triliun. Himpunan dana tersebut dirancang untuk disalurkan kepada tiga platform pembiayaan untuk kebutuhan proyek strategis nasional.

    Bagaimana strategi pertumbuhan pembiayaan infrastruktur nasional di tengah kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian?

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Reynaldi Hermansjah Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (27/05/2025).

  • Pembangunan Bendungan di Jateng dan NTT Digeber demi Swasembada Pangan

    Pembangunan Bendungan di Jateng dan NTT Digeber demi Swasembada Pangan

    Jakarta

    PT Brantas Abipraya (Persero) tengah membangun sejumlah bendungan untuk mendukung target besar mencapai swasembada pangan. Kedua bendungan itu antara lain Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bendungan Jragung di Semarang, Jawa Tengah.

    Sekretaris Brantas Abipraya, Dian Sovana mengatakan, pembangunan bendungan-bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

    “Pembangunan bendungan menjadi sangat penting, ini pun merupakan bukti Brantas Abipraya selalu hadir untuk Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur guna mendukung Pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global,” kata Dian, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

    Bendungan Mbay merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dan diproyeksikan akan menghasilkan air baku 0,21 m3/detik. Bendungan ini juga diproyeksikan akan memberikan manfaat irigasi terhadap 5.928 hektare (ha) lahan pertanian.

    Dian mengatakan, pemerintah memandang bahwa proyek strategis ini memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, menjamin pasokan air baku, serta membuka peluang pemanfaatan energi baru terbarukan.

    Bendungan ini dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air dan akan menyuplai air irigasi pada lahan pertanian di Kabupaten Ngagekeo seluas 4.200 ha, dengan pengembangannya 1.900 hektare.

    Di samping itu, Brantas Abipraya juga sedang menuntaskan Bendungan Jragung. Bendungan ini dirancang dengan kapasitas tampung mencapai 90 juta meter kubik dan akan menjadi sumber air baku utama bagi Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

    Dian menjelaskan, bendungan ini akan menyediakan pasokan air baku sebesar 500 liter per detik untuk Semarang, serta masing-masing 250 liter per detik untuk Grobogan dan Demak.

    Tak hanya sebagai sumber air, bendungan ini juga akan mengairi sekitar 4.528 hektar lahan pertanian di wilayah irigasi Jragung, Kabupaten Demak. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan intensitas tanam dari sekali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, yang akan berdampak positif pada produksi pertanian lokal.

    Lalu dalam hal pengendalian banjir, bendungan ini dirancang untuk menurunkan risiko debit banjir secara signifikan di daerah hilir, khususnya Semarang. Dengan sistem pengaturan aliran yang optimal, debit banjir dapat ditekan dari 378.000 meter kubik per detik menjadi 170.000 meter kubik per detik, penurunan sekitar 45%.

    “Melalui bendungan kita dapat meningkatkan produktifitas pertanian, memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh air bersih yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Dian.

    Tonton juga Video: Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

    (shc/ara)

  • Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWPB) menyerahkan aset kawasan area publik (KAP) Borarsi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk dikelola.

    Aset KAP Borarsi itu diserahkan Kepala BPPWPB Wahyu Tri Nugroho kepada Bupati Manokwari Hermus Indou yang didampingi Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Papua Barat, Senin.

    “Barang milik negara ini dibangun dengan anggaran APBN tahun 2023 sebesar Rp67 miliar dan selesai tahun 2024,” kata Wahyu Tri Nugroho.

    Ia mengatakan KAP Borarsi merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdiri di atas lahan seluas 24.940 meter persegi, memiliki luas bangunan utama 4.903 meter persegi dengan konstruksi dua lantai.

    Item pekerjaan yang sudah dilakukan pihaknya adalah pembangunan gedung utama, panggung utama, toilet umum, lapangan serbaguna, lapangan basket, pedestrian, trotoar, parkiran mobil dan motor, parkiran difabel, hard standing pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan gerbang depan.

    KAP Borarsi dikerjakan kontraktor PT Irma Tiara Putra dengan konsultan manajemen konstruksi PT Mahakarya KSO Siara dan konsultan perencana PT Cempaniga Raya Konsultan.

    “Setelah diserahkan kepada Pemkab Manokwari, maka gedung ini secara resmi bisa dikelola oleh Pemkab Manokwari,” ujar Wahyu.

    Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan KAP Borarsi dengan segala fasilitas yang dimiliki telah menjadi ruang terbuka publik terbaik yang dimiliki Kabupaten Manokwari yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan olah raga masyarakat.

    Pemkab Manokwari mengapresiasi dukungan Kementerian PU dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari.

    Pemkab Manokwari berkomitmen menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik tersebut, serta mengajak masyarakat untuk berperilaku baik dan menjaga fasilitas yang ada.

    Adanya KAP Borasi diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, ruang ekspresi seni budaya, dan dapat menjadi simbol kemajuan di Tanah Papua.

    “Pemkab Manokwari siap mengelola KAP Borarsi dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama para pemuda di sekitar lokasi,” katanya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    Jakarta (ANTARA) – GreenBank Corporation Jepang melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement dengan Wiraraja Strategic untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park di Pulau Galang, FTZ Batam, Kepulauan Riau, dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,3 triliun).

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam forum bisnis bertajuk “Regional Infrastructure Investment Opportunities for Economic Transformation” di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (22/5/2025).

    President Director Wiraraja Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang telah diberikan Bappenas, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap PSN tersebut.

    Dia juga menjelaskan bahwa PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) tidak terlepas dari sinergi yang erat serta dukungan moral dan kebijakan dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Kami yakin dan optimistis bahwa Indonesia akan terus menjadi tujuan utama investasi global dan mampu bersaing secara kompetitif di kawasan,” ucapnya.

    Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia ini melanjutkan, masuknya investasi sebesar 1 miliar dolar AS ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari para investor, khususnya dari Jepang, terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.

    Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan proyek tersebut sebagai bagian dari PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nomor 12 Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

    “Komitmen bersama ini menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Konsul Jenderal RI Osaka John Tjahjanto Boestami menegaskan pentingnya kerja sama yang dihasilkan forum ini bagi transformasi ekonomi Indonesia.

    “Infrastruktur, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri adalah inti dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini, kita menyaksikan evolusi penting menuju kerja sama yang lebih terdesentralisasi dan multilevel antara Indonesia dan Jepang,” jelas Konjen John.

    Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kurniawan Ariadi menggarisbawahi pentingnya produktivitas sebagai kunci transformasi ekonomi.

    “Kita harus beralih dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah ke ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi Indonesia harus bersifat lintas sektor dan interdisipliner,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang memastikan implementasi transformasi ekonomi melalui pilot program di tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Selain tiga provinsi itu, Jawa Barat dipilih untuk menjadi pionir transformasi industri masa depan melalui smart integrated area.

    Ajakan yang sama untuk berinvestasi disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Joni Hendra Putra.

    “Dengan status sebagai Free Trade Zone dan realisasi investasi pada 2024 sebesar Rp47,26 triliun, Kepulauan Riau menawarkan peluang besar, terutama di sektor energi, digital, dan kawasan industri,” jelas Joni.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar proyek pengerjaan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat selesai dalam tempo satu tahun.

    “Dalam waktu dekat atau satu tahun, (revitalisasi) harus selesai, karena prediksi ke depan nilai ekspor-impor kita akan meningkat, seiring dengan jalannya investasi di proyek strategis nasional (PSN) maupun investasi lainnya,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi rombongan anggota Komisi V DPR RI yang meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

    Tinjauan tersebut bagian dari langkah percepatan revitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jateng.

    Menurut dia, percepatan tersebut perlu dilakukan agar Jateng dapat meningkatkan daya saing dengan provinsi lain yang memiliki pelabuhan-pelabuhan besar.

    Apalagi, kata dia, beberapa investor telah menyampaikan rencana ke depan, khususnya terkait distribusi barang hasil produksi sehingga dibutuhkan akses ke pelabuhan yang cepat.

    “Pemprov mengucapkan terima kasih dengan adanya kunjungan dari Komisi V DPR RI. Tentu kami mohon kepada beliau untuk mengawal sehingga kerja-kerja ‘teamwork’ akan bersama-sama dilakukan,” kata Luthfi.

    Ia menilai secara umum pengembangan sarana-prasarana di pelabuhan tersebut sudah mencukupi, namun seiring adanya proyek strategis nasional, banyaknya kawasan industri dan bergeliatnya investasi di Jateng maka diperlukan pelabuhan yang representatif, yakni dengan revitalisasi.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Keberadaan Bandara Dhoho Kediri kian menumbuhkan harapan akan terkoneksinya wilayah Selatan Jawa Timur dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai proyek strategis nasional, bandara ini diyakini mampu mengubah lanskap transportasi dan ekonomi kawasan tersebut secara signifikan.

    Namun, di balik optimisme itu, ada tuntutan agar pemerintah bersikap serius dalam mendukung operasional bandara yang dibangun murni oleh sektor swasta ini.

    Pengamat transportasi Universitas Surabaya, Prof. Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT., IPU., ASEAN Eng., menilai Bandara Dhoho sangat strategis karena membuka alternatif baru moda transportasi udara di Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat yang selama ini harus bergantung pada Bandara Juanda Surabaya.

    “Bandara Dhoho ini menambah pilihan moda transportasi udara di Jawa Timur, tidak harus ke Surabaya (Juanda),” ujar Dadang, pada Sabtu (17/5/2025).

    Menurutnya, agar Bandara Dhoho benar-benar beroperasi optimal, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap rute-rute potensial serta menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.

    Dadang menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah, merujuk pada pengalaman Bandara Banyuwangi yang dulunya sepi namun kini tumbuh berkat sinergi kebijakan pemerintah dan sektor swasta.

    “Selama ini kan urusan (membuka pasar) diserahkan maskapai. Komitmen pemerintah hanya di atas kertas saja, sehingga maskapai berjuang sendiri menciptakan pasar,” kritiknya.

    Ia berharap konsep pengembangan Bandara Dhoho dikaji ulang dengan melibatkan pakar transportasi dan akademisi agar persoalan-persoalan yang menghambat operasional bandara bisa diatasi bersama.

    Salah satu tantangan yang disoroti adalah pengaturan wilayah udara di bagian Selatan Jawa Timur yang masih menjadi area latihan pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi.

    “Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk duduk bersama seluruh stakeholder dan pakar transportasi, sehingga cita-cita mewujudkan akses transportasi udara di Selatan Jawa Timur bisa terwujud,” tegasnya.

    Bandara Dhoho dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk., tanpa menggunakan dana APBN. Sebagai proyek murni swasta, bandara ini didesain dengan runway sepanjang 3.300 x 60 meter, apron commercial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway, serta area parkir seluas 37.108 meter persegi. Terminal penumpangnya memiliki luas 18.000 meter persegi dan kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun.

    Dengan infrastruktur semegah itu, Bandara Dhoho diharapkan mampu menjadi gerbang udara utama bagi 13 kota dan kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Selain mempercepat mobilitas orang dan barang, bandara ini berpotensi besar mendongkrak sektor ekonomi lokal, pariwisata, dan kegiatan keagamaan, termasuk layanan Umroh langsung dari Kediri ke tanah suci.

    Bandara ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol dari tumbuhnya kepercayaan investasi swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Konektivitas udara yang semakin terbuka menjadi peluang emas bagi pertumbuhan wilayah Selatan Jawa Timur yang selama ini kurang terakses oleh jalur transportasi udara reguler. [nm/beq]