Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
Seorang yang suka menulis
PENEMBAKAN
lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 24 November 2025 menjadi alarm keras tentang betapa rapuhnya tata kelola agraria di Indonesia. Ketika tanah yang menjadi sumber hidup warga diperlakukan sebagai objek ekonomi semata, konflik hanya menunggu pemicu terakhir.
Di Pino Raya, pemicu itu hadir dalam bentuk buldoser yang meratakan tanaman milik warga dan dugaan senjata api yang meletus di tengah keributan.
Peristiwa bermula saat petani memergoki alat berat PT ABS merusak lahan garapan mereka. Protes spontan berubah menjadi benturan fisik. Situasi memanas, hingga muncul dugaan bahwa petugas keamanan perusahaan menembakkan pistol ke arah warga. Lima petani terluka di lutut, paha, betis, dada, dan rusuk bawah ketiak. Satu korban mengalami luka berat akibat tembakan di dada.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi para korban, tetapi upaya pendampingan tidak menghapus trauma yang tertanam. Penyelidikan masih berjalan. Kepolisian memeriksa izin dan kepemilikan senjata api yang digunakan dalam insiden tersebut.
Manajer kebun PT ABS mengaku tidak mengetahui keberadaan senjata api di tangan satuan keamanan perusahaan. Pengakuan ini justru menambah ketidakpastian dan memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan keamanan perusahaan. Reaksi publik berlangsung cepat.
WALHI Bengkulu mendesak kepolisian menetapkan tersangka. Komnas HAM mengecam penggunaan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan meminta Kementerian ATR/BPN segera menangani
konflik agraria
yang telah menahun. KontraS mengkritik lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata oleh perusahaan. Mahasiswa dan berbagai organisasi masyarakat turun ke jalan, bahkan menyegel aula kantor BPN Bengkulu sebagai bentuk protes.
DPRD Bengkulu Selatan berencana memanggil PT ABS untuk dimintai keterangan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membentuk tim khusus dengan tenggat waktu satu bulan. Namun, pembentukan tim tidak serta-merta menyentuh akar persoalan yang sudah mengakar sejak 2012, ketika Surat Keputusan Bupati menetapkan izin lokasi perkebunan bagi PT ABS.
Konflik agraria Pino Raya bukan soal sengketa sesaat. Konflik ini mencerminkan masalah struktural dalam kebijakan agraria yang terlalu mudah mengorbankan ruang hidup warga.
Pino Raya bukan kasus tunggal. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 241 konflik pada tahun 2023 dengan ratusan ribu keluarga terdampak. Konflik di Rempang, Wadas, dan berbagai wilayah perkebunan sawit memperlihatkan pola yang serupa. Ketika hak ulayat atau tanah garapan tidak diakui, dan ketika izin perusahaan dikeluarkan tanpa konsultasi bermakna, benturan menjadi tak terhindarkan.
Di Rempang, proyek Eco City memicu perlawanan masyarakat adat Melayu Tua yang menolak relokasi dari kampung tua. Di Wadas, warga memprotes tambang andesit untuk Bendungan Bener karena khawatir kehilangan lahan pertanian dan mengalami kerusakan lingkungan.
Konflik sawit berlangsung konsisten selama satu dekade, termasuk kasus antara warga dengan PTPN V di Riau maupun berbagai perusahaan lainnya. Di sejumlah wilayah, konflik serupa dipicu oleh pertambangan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta proyek strategis nasional lainnya.
Akar konflik sebenarnya jelas. Ketimpangan penguasaan tanah terlalu besar, kepastian hukum
hak atas tanah
sangat lemah, dan negara belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap masyarakat yang tinggal di atas tanah yang mereka kelola turun-temurun.
Konflik agraria tidak pernah berdiri di ruang kosong. Konflik adalah hasil dari keputusan administratif yang mengabaikan partisipasi publik. Proses konsultasi kerap bersifat formalitas. Dialog tidak ditempatkan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian masalah. Ketika konflik pecah, aparat dipanggil, warga terluka, dan negara kembali bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi.
Penembakan di Pino Raya adalah cerminan kehadiran negara yang terlambat. Negara hadir hanya setelah ada korban. Padahal, pemerintah memiliki mandat untuk memastikan proses perizinan, pengawasan kepemilikan senjata, dan pengelolaan investasi berjalan tanpa melanggar hak dasar warga.
Penyelesaian konflik agraria membutuhkan komitmen yang lebih kuat daripada sekadar membentuk tim ad hoc. Beberapa langkah penting perlu menjadi agenda prioritas:
Reformasi agraria tidak dapat ditunda. Konflik agraria tidak boleh menjadi bab berulang yang terus ditulis dengan tinta darah warga.
Tragedi di Pino Raya seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan agraria. Petani adalah penjaga lanskap pangan, bukan ancaman bagi investasi. Tanah adalah sumber kehidupan, bukan sekadar angka dalam rencana bisnis.
Selama investasi lebih penting daripada keamanan rakyat, konflik akan terus muncul. Selama dialog tidak diberi ruang yang memadai, peluru akan terus menemukan korbannya. Negara memiliki pilihan yang jelas: memperbaiki tata kelola agraria atau membiarkan konflik Pino Raya menjadi bagian dari daftar panjang tragedi yang sebenarnya dapat dicegah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Proyek Strategis Nasional
-
/data/photo/2025/11/24/69241ad862abd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
Nasional
3 Desember 2025")
Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai Nasional 3 Desember 2025
-
Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menanggapi desakan percepatan izin pembangunan industri semikonduktor di Batam. Pasalnya, investor asing yang menanamkan modal tersebut telah siap untuk mulai konstruksi pada awal 2026.
Rosan yang juga merupakan CEO Danantara itu mengungkap bahwa pihaknya telah memastikan agar perizinan yang berada di kementerian/lembaga pusat tidak akan sulit untuk didapatkan karena selaras dengan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Saya yakin sih semua perizinan di kita enggak ada yang lama maupun enggak ada yang susah, apalagi tadi saya sudah sampaikan dengan adanya PP 28 itu terintegrasi secara automatic,” jelasnya.
Lewat aturan tersebut, perizinan investor diklaim makin mudah. Bahkan, BKPM telah menerbitkan 153 izin usaha setelah 2 bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.
Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, di mana BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (k/l) lain sehingga melampaui service level agreement.
Di sisi lain, Rosan juga menegaskan untuk investasi di Batam wewenangnya berada di otorita daerah tersebut karena merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Di Batam itu kan izinnya berdiri sendiri di Batam karena Batam Kawasan Ekonomi Khusus jadi di Batam itu perizinannya, jadi mereka harus mengurusnya di Batam karena Batam diberikan otoritas sendiri untuk menyangkut seluruh perizinan di Batam,” jelasnya.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam.
Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group.
Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia.
“Kita sudah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk kedua kalinya, dan kami juga sudah melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” ujar Presiden Direktur PT QLI Walter Grieve.
Pembangunan ekosistem tersebut akan dibangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wirajaja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam.
Sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi investasi proyek, perusahaan-perusahaan tersebut kini secara resmi mendesak percepatan finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.
Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan siap memulai Pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan serta berpartisipasi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2029 sebesar 8%.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2180140/original/081839600_1525749217-20180507-Pesona-Jembatan-Barelang-Dari-Udara-ARYA-1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Perusahaan AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor di Batam Awal 2026")
Perusahaan AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor di Batam Awal 2026
Liputan6.com, Jakarta Sejumlah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan Jerman yang tergabung dalam konsorsium di bawah, PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara dan Tynergy Group (PT Energy Tech Indonesia, PT Essence Global Indonesia), segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Langkah ini menandai komitmen kuat perusahaan-perusahaan tersebut untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Group Presiden Direktur, Walter William Grieves.
“Pembangunan ini akan kami bangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam,” ujar Walter Grieves, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
Dimulai dari Pertemuan G20 Bali 2022
Rencana investasi Tynergy Group di Indonesia berawal dari pertemuan pada saat penyelenggaraan KTT G20 Bali tahun 2022, melalui diskusi dengan Kementerian Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dan pertemuan yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indoinesia di Washington DC AS saat itu, Rosan Roeslani Perkasa.
Pada kesempatan tersebut, stakeholders menyampaikan minat mendalam untuk mendukung penguatan global supply chain dari industri semikonduktor dan program hilirisasi. Penguatan melalui Nota Kesepahaman Kerjasama pada saat penyelenggaraan Hannover Messe 2023
Komitment Investasi antara Tynergy Group dengan Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park semakin kuat setelah penandatangan MOU pada saat penyelenggaraan Hannover Messe 2023 di Jerman – Pameran industri terbesar di dunia—di mana Indonesia menjadi salah satu country partner yang di fasilitasi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dalam pertemuan tersebut, konsorsium tersebut kembali menegaskan minatnya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur strategis, melalui salah satu program strategis Pemerintah di bidang hilirasasi sumber daya alam.
-
Konsorsium AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor Rp443 Triliun di Batam
Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan kedatangan pemain besar ekosistem semikonduktor asal Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam.
Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group.
Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.
Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia.
“Pembangunan ini akan kami bangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wiraraja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam,” ujar Grieve melalui keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).
Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan pihaknya akan bergerak cepat untuk memulai pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan.
Untuk itu, mereka juga telah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada menteri investasi dan hilirisasi untuk kedua kalinya dan melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
“Dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” tuturnya.
Dia meyakini industri semikonduktor yang dibangun perusahaan akan berkontribusi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029 sebesar 8%.
Dalam hal ini, pihaknya juga telah bertemu dengan BP Batam untuk memastikan kesiapan lahan, utilitas, dan dukungan infrastruktur bagi pembangunan pabrik semikonduktor, untuk mendukung kebutuhan cip dan elektronik di pasar global.
Tak hanya itu, konsorsium tersebut juga akan membangun pabrik manufaktur solar cell dan wafer dan pabrik hilirisasi pasir silika. Untuk itu, dia berharap pemerintah Indonesia dapat mempercepat finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.
“Mengingat rencana pembangunan ini berada dalam status PSN, perusahaan menilai percepatan izin sangat penting,” terangnya.
Hal tersebut untuk memastikan, kepastian investasi, kesiapan rantai pasok industri, penyerapan tenaga kerja lokal dan transfer acknowledge dan technology melalui program vokasional pada perusahaan induk yang berbasis di Jerman serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam global supply chain industri semikonduktor dan berteknologi tinggi.
Rencana investasi Tynergy Group di Indonesia bermula dari pertemuan pada KTT G20 Bali 2022, melalui diskusi dengan Kementerian Perindustrian RI, serta pertemuan yang difasilitasi Kedutaan Besar RI di Washington DC oleh Rosan Roeslani Perkasa.
Pada tahap awal ini, para pemangku kepentingan menyampaikan minat kuat untuk mendukung penguatan rantai pasok global industri semikonduktor dan program hilirisasi.
Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Hannover Messe 2023 di Jerman, pameran industri terbesar dunia, di mana Indonesia menjadi country partner.
Momentum kerja sama ini berlanjut dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada 12 November 2023 antara Tynergy Group dan PT Galang Bumi Industri, selaku pengelola PSN Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Rosan Roeslani Perkasa selaku Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada periode tersebut.
Penandatanganan tersebut menjadi tonggak resmi komitmen investasi, menandai langkah konkret perusahaan-perusahaan itu untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis manufaktur global.
-
Aglomerasi Jabodetabekjur, Momentum Ketika Status Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota
Jakarta: Kepala Riset Center Untuk Infrastruktur dan Pembangunan Regional Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Delik Hudalah ST MT MSc, mengatakan, status Kota Jakarta yang bukan lagi Ibu Kota Negara, melainkan berubah sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi momentum tepat menerapkan konsep wilayah aglomerasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).
“Sebenarnya kondisi ini menjadi momentum bagi Jakarta dan kota di sekitarnya didorong untuk berpikir agar lebih punya visi bahwa Jakarta saat ini sudah bukan ibukota lagi,” kata Delik Hudalah di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Menurutnya, pasca Jakarta tidak lagi jadi ibu kota negara, maka kota-kota di sekeliling Jakarta bisa berkembang menjadi lebih bagus lagi.
Delik mengatakan, ada dimensi positif dengan perubahan Jakarta. Dengan aglomerasi, akan ada badan berbentuk dewan yang menjadi tepat bagi semua pihak yang akan berperan mengembangkan kawasan aglomerasi ini.
“Daerah aglomerasi ini mencakup dulu yang disebut Jabodetabekjur, tapi tidak menutup kemungkinan berkembang dinamis mencakup wilayah lain,” terangnya.
Selama ini hal yang menjadi persoalan di beberapa wilayah metropolitan biasanya adalah soal pengelolaan sistem transportasi massal.
Namun, dengan konsep aglomerasi ini maka pegelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya yang terkesan organik bergerak sendiri-sendiri maka nantinya pemerintah akan membangun badan layanan umum untuk pengelolaan transportasi massa.
Badan ini akan menjadi entitas legal yang punya kompetensi dalam pengelolaan pelayanan transportasi dan infrastruktur di kawasan aglomerasi.
“Sebelumnya sulit untuk menggabungkan layanan transportasi di Jakarta dengan daerah sekitarnya. Hal ini karena tidak ada platform bersama yang secara legal dan administratif dinyatakan sah,” kata Delik.
Namun dengan membangun badan layanan umum bersama di kawasan aglomerasi maka pemerintah daerah di kawasan itu bergabung bersama membentuk satu unit layanan transportasi. Tiap daerah bisa berkontribusi karena badan itu dikelola bersama.
“Jadi tidak ada lagi layanan pelayanan publik transportasi yang terpisah. Sebab badan ini jadi entitas bersama,” kata Delik.
Delik menjelaskan, aglomerasi merupakan platform koordinasi lintas daerah untuk mencegah tumpeng tindih kebijakan, mengurangi urban sprawl, mempercepat Pembangunan proyek strategis nasional, dan memastikan pemerataan layanan antarwilayah Jabodetabekjur.
“Aglomerasi itu bahasa sederhanya adalah mengumpul atau mengelompokkan ekonomi dan industri. Yakni kota yang berdekatan bisa saling mengumpul sehingga bisa jadi energi yang lebih besar,” kata Delik Hudalah.
Delik menjelaskan bahwa aglomerasi diharapkan memberi “nyawa” baru bagi Jabodetabekjur, bukan sekadar menyatukan wilayah, tetapi juga mengonsolidasikan kekuatan pembangunan kota untuk menghadapi persaingan global.
Ia menambahkan, aglomerasi mendorong pengelolaan kawasan yang lebih baik. Dengan prinsip kesetaraan, tiap daerah memiliki kepentingan bersama untuk membangun ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Namun Delik mengingatkan aglomerasi jangan sampai hanya jadi sekadar mendekatkan kota/daerah saja. Aglomerasi juga harus saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah lainnya di dalam kawasan itu.
“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan peran masyarakat, swasta maupun kelompok dalam mewujudkan aglomerasi ini. Jangan sampai konsep aglomerasi ini justru dikooptasi satu kelompok untuk kepentingan tertentu,” pungkas Delik
Jakarta: Kepala Riset Center Untuk Infrastruktur dan Pembangunan Regional Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Delik Hudalah ST MT MSc, mengatakan, status Kota Jakarta yang bukan lagi Ibu Kota Negara, melainkan berubah sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi momentum tepat menerapkan konsep wilayah aglomerasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).
“Sebenarnya kondisi ini menjadi momentum bagi Jakarta dan kota di sekitarnya didorong untuk berpikir agar lebih punya visi bahwa Jakarta saat ini sudah bukan ibukota lagi,” kata Delik Hudalah di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Menurutnya, pasca Jakarta tidak lagi jadi ibu kota negara, maka kota-kota di sekeliling Jakarta bisa berkembang menjadi lebih bagus lagi.Delik mengatakan, ada dimensi positif dengan perubahan Jakarta. Dengan aglomerasi, akan ada badan berbentuk dewan yang menjadi tepat bagi semua pihak yang akan berperan mengembangkan kawasan aglomerasi ini.
“Daerah aglomerasi ini mencakup dulu yang disebut Jabodetabekjur, tapi tidak menutup kemungkinan berkembang dinamis mencakup wilayah lain,” terangnya.
Selama ini hal yang menjadi persoalan di beberapa wilayah metropolitan biasanya adalah soal pengelolaan sistem transportasi massal.
Namun, dengan konsep aglomerasi ini maka pegelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya yang terkesan organik bergerak sendiri-sendiri maka nantinya pemerintah akan membangun badan layanan umum untuk pengelolaan transportasi massa.
Badan ini akan menjadi entitas legal yang punya kompetensi dalam pengelolaan pelayanan transportasi dan infrastruktur di kawasan aglomerasi.
“Sebelumnya sulit untuk menggabungkan layanan transportasi di Jakarta dengan daerah sekitarnya. Hal ini karena tidak ada platform bersama yang secara legal dan administratif dinyatakan sah,” kata Delik.
Namun dengan membangun badan layanan umum bersama di kawasan aglomerasi maka pemerintah daerah di kawasan itu bergabung bersama membentuk satu unit layanan transportasi. Tiap daerah bisa berkontribusi karena badan itu dikelola bersama.
“Jadi tidak ada lagi layanan pelayanan publik transportasi yang terpisah. Sebab badan ini jadi entitas bersama,” kata Delik.
Delik menjelaskan, aglomerasi merupakan platform koordinasi lintas daerah untuk mencegah tumpeng tindih kebijakan, mengurangi urban sprawl, mempercepat Pembangunan proyek strategis nasional, dan memastikan pemerataan layanan antarwilayah Jabodetabekjur.
“Aglomerasi itu bahasa sederhanya adalah mengumpul atau mengelompokkan ekonomi dan industri. Yakni kota yang berdekatan bisa saling mengumpul sehingga bisa jadi energi yang lebih besar,” kata Delik Hudalah.
Delik menjelaskan bahwa aglomerasi diharapkan memberi “nyawa” baru bagi Jabodetabekjur, bukan sekadar menyatukan wilayah, tetapi juga mengonsolidasikan kekuatan pembangunan kota untuk menghadapi persaingan global.
Ia menambahkan, aglomerasi mendorong pengelolaan kawasan yang lebih baik. Dengan prinsip kesetaraan, tiap daerah memiliki kepentingan bersama untuk membangun ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Namun Delik mengingatkan aglomerasi jangan sampai hanya jadi sekadar mendekatkan kota/daerah saja. Aglomerasi juga harus saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah lainnya di dalam kawasan itu.
“Hal yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan peran masyarakat, swasta maupun kelompok dalam mewujudkan aglomerasi ini. Jangan sampai konsep aglomerasi ini justru dikooptasi satu kelompok untuk kepentingan tertentu,” pungkas Delik
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(PRI)
-
Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T
Jakarta –
Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-10 BRICS pada Januari 2025 lalu. Kondisi ini membuat Indonesia secara otomatis tergabung dalam bank bentukan blok ekonomi baru itu, New Development Bank (NDB).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagai anggota baru NDB, Indonesia diminta untuk memberikan setoran modal awal ke NDB. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk menyetorkan modal awal sebesar US$ 1 miliar atau Rp 16,66 triliun (kurs Rp 16.662 per dolar AS).
“Maka bergabungnya Indonesia juga ditindaklanjuti dengan bergabung kepada New Development Bank, dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana US$ 1 miliar untuk investasi di New Development Bank,” terang Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Untuk diketahui, BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, dan China. Blok ekonomi tersebut kini diikuti oleh 11 negara termasuk Indonesia, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab.
Dengan menjadi anggota NDB, Indonesia memiliki akses pendanaan lebih besar untuk proyek-proyek strategis nasional. Di saat yang bersamaan, sebagai anggota BRICS tentunya Indonesia dinilai memiliki potensi pasar baru yang lebih besar di negara-negara anggota lainnya.
“Jadi kita menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank,” paparnya.
“Dengan BRICS kita juga melihat ini merupakan akses pasar baru dengan BRICS kita juga melihat merupakan potensi kerja sama Global South,” kata Airlangga.
Sebagai informasi, sebelumnya Airlangga menjelaskan NDB merupakan bank pembangunan yang dibentuk langsung oleh BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS pun memiliki jatah tempat untuk bergabung.
Menurut Airlangga setoran modal ke NDB nanti dalam bentuk uang sesuai dengan formula yang ditetapkan NDB. Namun saat itu Airlangga mengaku tidak bisa menyebutkan besaran modal yang harus disetor ke NDB. Dia hanya bilang modal tersebut bisa dibayarkan dalam 7 tahun.
“Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun,” ujarnya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025) lalu.
(acd/acd)
-
BRIN Dorong Pembangunan Bandara Antariksa Nasional di Biak
Jakarta –
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan kemandirian keantariksaan Indonesia dengan membangun bandara antariksa (spaceport) nasional pertama. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala BRIN, Prof. Arif Satria
“Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait persiapan pembuatan bandara antariksa. Naskah akademis sudah disusun, kajiannya lengkap, dan saat ini kami menunggu penetapan lokasi secara resmi,” ujar Arif Satria dikutip dari keterangan resmi.
Ia menegaskan bahwa BRIN akan mengusulkan proyek bandara antariksa ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapatkan prioritas pendanaan dan percepatan realisasi.
“Jika bandara antariksa ini terwujud, ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi keantariksaan Indonesia. Kalau India saja sudah punya, masa Indonesia tidak punya? Memang belum banyak negara berkembang yang memiliki fasilitas seperti ini,” tegasnya.
Arif Satria menambahkan, BRIN sudah siap dari sisi teknologi. “Kami sudah bisa menghasilkan satelit yang bagus. Saat ini sedang dipersiapkan Satelit NEO-1 yang rencananya akan diluncurkan tahun depan. Kalau kita sudah punya bandara antariksa sendiri – terutama yang kami harapkan di Biak – maka kita tidak perlu lagi tergantung pada negara lain untuk meluncurkan satelit. Ini akan sangat membanggakan bagi bangsa,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kajian lokasi sudah dilakukan secara komprehensif dan dirinya akan segera melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan progres.
“Proyek ini membutuhkan investasi besar dan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, status PSN sangat penting agar pendanaan lebih terstruktur dan terjamin,” tambah Arif.
Kepala BRIN Prof. Arif Satria Foto: BRIN
Sementara itu, Ayom Widipaminto, Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menjelaskan alasan pemilihan Pulau Biak, Papua, sebagai kandidat utama.
“Biak sangat strategis karena berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Peluncuran roket dari lokasi ini jauh lebih efisien dari segi energi dibandingkan lokasi yang lebih jauh dari ekuator. Kajian ini sebenarnya sudah dimulai sejak era LAPAN, dan kini akan difinalisasi oleh BRIN,” ujar Ayom.
Menurutnya, minat terhadap Biak bukan hal baru. “China dan Rusia sejak puluhan tahun lalu sudah menunjukkan ketertarikan terhadap lokasi ini karena keunggulan geografisnya,” tambahnya.
(afr/afr)
-
Grup Bakrie Akuisisi Tol Cimanggis-Cibitung untuk Perkuat Ekspansi Infrastruktur
JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menguasai penuh Tol Cimanggis-Cibitung untuk memperkuat ekspansi infrastruktur nasional, meningkatkan kendali strategis aset transportasi, serta mengoptimalkan pendapatan berkelanjutan grup.
Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya N. Bakrie mengatakan akuisisi itu dilakukan melalui anak usaha PT Bakrie Toll Indonesia (BTI), telah menyelesaikan pengambilalihan 100 persen PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).
Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham (Sale & Purchase Agreement/SPA) dalam rangka pelepasan saham dilakukan antara pihak BTI, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dan PT Waskita Toll Road (WTR) yang berlangsung di Jakarta.
“Transaksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya peluang strategis bagi perseroan untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan saham CCT yang saat ini dimiliki oleh SMI sebesar 55 persen dan WTR 35 persen,” kata Anindya mengutip Antara.
Dia menyampaikan sebelumnya perseroan telah memiliki 10 persen saham di CCT, baik secara langsung ataupun melalui BTI. Sehingga, dengan adanya divestasi dari SMI dan WTR atas saham CCT, perseroan menilai akuisisi itu merupakan kesempatan dan momentum tepat untuk mengkonsolidasikan kepemilikan penuh atas CCT.
“Pertimbangan utama dilakukannya transaksi ini adalah untuk memperkuat posisi Grup Usaha Perseroan dalam sektor infrastruktur nasional, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang Perseroan yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan manufaktur,” jelas Anindya.
Menurutnya, dengan memiliki 100 persen kepemilikan atas saham CCT, Perseroan diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi usaha, meningkatkan kontrol operasional dan strategis atas aset jalan tol tersebut, serta mendorong kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan signifikan terhadap kinerja konsolidasi Grup Usaha Perseroan ke depan.
Wakil Direktur Utama BNBR, A. Ardiansyah Bakrie menambahkan pengambilalihan CCT dilakukan melalui pembelian 72.000.000 lembar saham, atau setara dengan 90 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT.
Dengan rincian, sebanyak 44.000.000 saham CCT yang dimiliki oleh SMI atau setara dengan 55 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT dan sebanyak 28.000.000 saham CCT yang dimiliki WTR atau setara dengan 35 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT, dengan total nilai pengambilalihan sebesar Rp1 triliun.
Selain itu, lanjut Ardi, BTI juga mengambil alih piutang SMI dan WTR kepada CCT sehubungan dengan pinjaman dari pemegang saham CCT yang diberikan oleh SMI dan WTR, dengan total nilai Rp2,565 triliun yang merupakan pokok dari pinjaman dari pemegang saham tersebut.
Menurutnya, ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung sangat strategis, karena merupakan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di ruas tol lain, terutama Tol Jakarta-Cikampek.
“Selain itu, menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi, serta pertumbuhan kawasan industri dan ekonomi di sekitar Jabodetabek,” papar Ardi.
PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan Badan Usaha Jalan Tol yang mengelola Ruas Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,184 km dengan masa konsesi selama 45 tahun yang akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2061.
Aktivitas dan kegiatan usaha perusahaan meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.
Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang dikelola CCT beroperasi penuh sejak tanggal peresmian yang dilakukan oleh Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin pada 9 Juli 2024.
Jalan tol itu merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang menghubungkan wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi serta terhubung dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Jakarta–Cikampek, Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, serta nantinya terhubung dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan.
Jalan Tol Cimanggis-Cibitung terdiri atasi dua seksi. Seksi 1, segmen Cimanggis–Jatikarya sepanjang 2,75 km, beroperasi sejak 26 Oktober 2020.
Seksi 2, segmen Jatikarya–Cibitung sepanjang 23,43 km, yang terdiri atas Seksi 2A segmen Jatikarya–Cikeas sepanjang 3,78 km, beroperasi sejak 16 Juni 2023, dan Seksi 2B Segmen Cikeas–Cibitung sepanjang 19,657 km, beroperasi sejak 9 Juli 2024.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5423734/original/063982800_1764076247-Badan_Bank_Tanah.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Atasi Kekurangan Lahan, Unmul Pakai Tanah Negara untuk Pendidikan dan Riset")
Atasi Kekurangan Lahan, Unmul Pakai Tanah Negara untuk Pendidikan dan Riset
Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah membuka akses pemanfaatan tanah negara untuk perguruan tinggi guna mengatasi keterbatasan lahan pendidikan dan penelitian di Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi kampus pertama yang dijajaki, namun skema ini dipastikan tidak hanya untuk Unmul, melainkan juga untuk kampus lain yang membutuhkan lahan pendidikan berkelanjutan.
Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mandat lembaganya untuk mendukung kepentingan umum, termasuk sektor pendidikan.
“Kolaborasi dengan Unmul bukan hanya bagaimana kampus memanfaatkan lahan-lahan Badan Bank Tanah, tetapi sebaliknya juga kami mendapatkan tambahan dari sisi kompetensi akademiknya,” ujar Jarot saat menghadiri Landsmart Campus Series di Universitas Mulawarman, Selasa (25/11/2025).
Jarot menegaskan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi tidak berhenti pada Unmul. Model kolaborasi yang sama siap dibuka untuk kampus lain, terutama yang membutuhkan fasilitas lahan riset, fakultas baru dan laboratorium lapangan.
“Kami ingin kolaborasi ini menghasilkan gagasan dan langkah nyata untuk bangsa dan negara, khususnya di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Selain penyediaan lahan pendidikan, BBT juga membuka peluang riset bersama di bidang pertanian, pengelolaan tanah, hingga investasi tata ruang. Salah satu konsep yang sedang dipertimbangkan adalah pembentukan pusat studi bersama untuk pengembangan lahan berkelanjutan dan skema investasi regional.
Jarot juga menjelaskan bahwa Badan Bank Tanah menjalankan fungsi untuk proyek strategis nasional, reformasi agraria, dan kepentingan umum. Ia mencontohkan pembangunan Bandara VVIP IKN sebagai bukti peran lembaganya dalam mendukung pembangunan negara.
Dari pihak kampus, Rektor Universitas Mulawarman, Prof Abdunnur, menilai kerja sama ini sebagai jawaban atas kebutuhan lahan pendidikan yang semakin mendesak.
“Unmul saat ini sudah sangat kekurangan tanah pendidikan dan penelitian. Salah satunya Fakultas Kehutanan membutuhkan lahan untuk riset dan penelitian,” ucap Abdunnur.
Dia menegaskan bahwa pihaknya menyambut terbuka pemanfaatan tanah negara untuk kampus melalui skema Badan Bank Tanah.
“Badan Bank Tanah memberi peluang dari tanah milik negara yang bisa dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana di dunia pendidikan,” pungkasnya.
-
/data/photo/2025/11/17/691a3dd203157.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Serahkan Manifesto ke Dedi Mulyadi, Tokoh Jabar Soroti Krisis Sistemik Sunda
Bandung
23 November 2025")
Serahkan Manifesto ke Dedi Mulyadi, Tokoh Jabar Soroti Krisis Sistemik Sunda Bandung 23 November 2025
Serahkan Manifesto ke Dedi Mulyadi, Tokoh Jabar Soroti Krisis Sistemik Sunda
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
— Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyerahkan Manifesto MMS ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dokumen tersebut merupakan peta jalan pemulihan martabat dan masa depan Tatar Sunda dalam lanskap Indonesia modern.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S Maolani menegaskan, tantangan yang dihadapi masyarakat
Sunda
sudah melampaui persoalan sektoral.
“Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif dan keberanian mengambil keputusan strategis,” ujar Dindin dalam rilisnya, Minggu (23/11/2025).
Dindin mengurai fakta ketimpangan fiskal atas kekayaan alam yang terus diekstraksi tanpa imbal balik yang adil, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, hingga rapuhnya ekonomi rakyat.
Ia juga menyoroti kepemimpinan kolektif yang mulai tumbuh tetapi belum terkonsolidasi.
Prosesnya mencakup penyusunan Policy Brief, notulensi rapat Pinisepuh, serta kajian Komisi A dan B Panata Pikir sebagai dasar perumusan langkah konkret.
Dari rangkaian pembahasan, MMS menetapkan empat agenda strategis sebagai arah perjuangan peradaban Sunda ke depan, sekaligus kontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
Pertama, penguatan jati diri dan kebudayaan sunda. Fokusnya pada Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.
Kedua, penataan relasi pusat–daerah, diwujudkan melalui reforma keadilan fiskal, integrasi Sunda Raya dengan konsep Benelux, pencabutan moratorium pemekaran CPDOB secara selektif, dan evaluasi kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.
Ketiga, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Berisi audit sistemik terhadap Proyek Strategis Nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta pengembangan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya berbasis data presisi.
Keempat, penguatan sistem kepemimpinan Sunda.
Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, menekankan pentingnya masyarakat Sunda kembali kepada jati diri sebagai bangsa yang menjunjung alam.
“Kalau sekarang saya bersihkan pemukiman di bantaran sungai, itu agar muara sungai membaik lagi dan mendukung pemulihan kondisi gunung,” ujarnya.
Wamendagri Akhmad Wiyagus mengajak masyarakat Sunda untuk menatap ke depan dan memperkuat kerja sama berbasis nilai-nilai luhur.
Ia menekankan pentingnya spirit silih asah, silih asih, silih asuh sebagai fondasi kebersamaan.
Di akhir penyampaian, Dindin kembali menyerukan gerakan perubahan bagi masyarakat Sunda.
“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri bermartabat dengan keadilan fiskal budaya yang mulia kesejahteraan rakyat dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.