Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Danantara & Chandra Asri Jajaki Kerja Sama Garap Proyek Rp 13 T

    Danantara & Chandra Asri Jajaki Kerja Sama Garap Proyek Rp 13 T

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjajaki kemungkinan penyuntikan dana ke proyek strategis pengembangan Pabrik Klor Alkali-Etilen Diklorida. Pabrik tersebut digarap oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk atau yang santer dikenal sebagai Chandra Asri Group.

    Danantara bakal melakukan penjajakan sebagai investor strategis baru ke proyek tersebut bersama dengan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

    Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi soda kaustik dan etilen diklorida sebagai bahan kimia input utama untuk industri hilir, termasuk pemrosesan nikel yang akan mendorong dan mendukung swasembada hilir dan industri Indonesia secara keseluruhan.

    Semua pihak menyepakati investasi bersama dengan nilai sebesar US$ 800 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 16.200).

    CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan hilirisasi merupakan inti dari transformasi ekonomi Indonesia dan menawarkan peluang besar bagi investor yang berwawasan ke depan. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, kolaborasi ini mendukung industri yang dapat ditingkatkan skalanya dan mengurangi impor dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Investasi ini memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan impor pada produk-produk penting seperti soda api dan etilen diklorida,” sebut Pandu dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

    Proyek yang akan disuntik modal oleh Danantara ini akan dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali, anak perusahaan Chandra Asri Group. Saat ini, pada tahap pertama, proyek tersebut melibatkan pembangunan Pabrik CA-EDC, yang akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun dan 500.000 ton etilen diklorida.

    Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan impor soda api dan etilen diklorida di Indonesia, sehingga mendorong upaya untuk mendorong swasembada dalam memproduksi bahan-bahan ini dan melakukan hilirisasi.

    Tahap kedua pengembangan bertujuan untuk memperluas produksi klor alkali dan memperkenalkan turunan klorin yang akan memungkinkan efisiensi operasional dan sinergi rantai nilai yang lebih besar. Studi kelayakan sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi produk hilir berbasis klorin yang dapat meningkatkan penciptaan nilai dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

    Selain itu, produksi Etilen Diklorida dari pabrik ini akan diekspor, menghasilkan potensi pendapatan devisa hingga Rp 5 triliun per tahun. Pabrik ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada soda api impor, dengan proyeksi penghematan hingga Rp 4,9 triliun per tahun.

    Selain manfaat ekonominya, pabrik ini akan memungkinkan produksi dalam negeri untuk Input penting bagi industri seperti pengolahan air, pembuatan sabun dan deterjen, Pemurnian alumina, dan pemrosesan nikel. Dengan memperkuat rantai pasokan lokal dan memperluas kemampuan ekspor, inisiatif ini mendukung industrialisasi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing global Indonesia.

    (kil/kil)

  • Wamenkop Fery Ungkap Perkembangan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Fery Ungkap Perkembangan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Fery Juliantono, menyampaikan bahwa pemerintah tengah merealisasikan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Hingga kini, sebanyak 79.882 koperasi telah terbentuk atau mencapai sekitar 98% dari target, dengan 43.000 di antaranya telah memiliki akta resmi.

    Fery mengungkapkan hal tersebut usai membacakan berita pasar investasi dalam program Investor Daily Market yang turut membahas penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I di Studio BTV. Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan bahwa dirinya dipercaya sebagai Koordinator Pelaksana sekaligus Ketua Harian program pembentukan Koperasi Merah Putih.

    “Pembentukan koperasi di hampir semua desa dan kelurahan ini merupakan gagasan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari BUMN dan perusahaan swasta, baik dari sisi aset maupun partisipasi warga,” ujar Fery.

    Menurutnya, kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan desa, termasuk mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal dan rentenir. Di sisi lain, koperasi juga menjadi sarana pembukaan lapangan kerja baru di pedesaan.

    “Ini bukan sekadar program, melainkan proyek strategis nasional. Setelah koperasi terbentuk, akan ada masa persiapan selama tiga bulan untuk mematangkan model bisnis sesuai potensi lokal. Targetnya, koperasi ini harus menjadi badan usaha yang menghasilkan keuntungan,” tegas Fery.

    Guna menunjang keberhasilan program ini, pemerintah juga menyiapkan skema permodalan berupa pinjaman berbunga rendah sebesar 3% dengan tenor tiga tahun untuk modal kerja dan investasi. Selain itu, koperasi akan difasilitasi dengan pemanfaatan aset milik 18 kementerian/lembaga maupun aset milik pemerintah daerah yang tidak terpakai sebagai kantor dan tempat usaha koperasi hingga gudang.

    “Kami juga akan mendampingi penguatan SDM melalui modul pelatihan yang tepat. Kaum muda desa tidak perlu lagi hijrah ke kota untuk menjadi buruh. Mereka bisa menjadi pengurus, bahkan manajer koperasi. Kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan SDM koperasi,” tutupnya.

  • Impor Sapi Hidup Tak Lagi Dibatasi

    Impor Sapi Hidup Tak Lagi Dibatasi

    Jakarta –

    Pemerintah tak lagi membatasi importasi sapi hidup, baik itu bakalan dan sapi perah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan impor sapi hidup tidak seperti impor daging yang langsung habis.

    Ia menjelaskan, impor sapi hidup akan memberikan nilai tambah bagi negara, misalnya tenaga kerja yang akan terserap di peternakan sapi. Selain itu, impor sapi hidup juga akan menambah produksi daging dan susu dalam negeri.

    “(Impor) Sapi hidup bebas, (karena) ada nilai tambah (seperti menambah) tenaga kerja,” kata dia kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    Impor sapi hidup sebelumnya sempat dibatasi jumlahnya. Namun melihat produksi daging dan susu dalam negeri yang kurang dari kebutuhan, maka importasi sapi hidup kini tak lagi dibatasi.

    Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah menambah jumlah impor sapi bakalan sebanyak 184 ribu ekor. Hal ini dilakukan untuk menggenjot produksi daging sapi dalam negeri.

    Zulhas mengatakan sebelumnya kuota impor sapi bakalan 2025 sebanyak 350 ribu ekor. Artinya dengan penambahan 184 ribu ekor, impor sapi bakalan tahun ini menjadi 534 ribu ekor.

    “(Jumlah impor sapi bakalan) 350 ribu ekor tambah 184 ribu ekor. Jadi saya sudah tadi bicara dengan teman-teman kalau memang kita fokusnya sapi bakalan nanti bakalan kita bebasin aja. Nggak usah ada kuota-kuota lagi. Kalau memang ingin penggemukan, artinya yang diatur daging bekunya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (16/5).

    Sedangkan impor daging kerbau beku dipangkas sebanyak 100 ribu ton. Sebelumnya jumlah impor daging kerbau tahun ini diputuskan 200 ribu ton

    Kemudian, impor sapi perah juga telah dialokasikan lebih banyak untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Pemerintah menargetkan impor sapi bunting atau sapi perah sebanyak 1 juta ekor sampai 2029.

    Pada 2025, targetnya impor sapi perah dapat mencapai 250 ribu ekor. Namun, berdasarkan data Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hingga akhir Mei 2025, sebanyak 196 pelaku usaha menyatakan komitmen mendatangkan hampir satu juta ekor sapi perah dalam kurun lima tahun ke depan.

    Realisasi awal tercatat 9.736 ekor sapi telah masuk dari Australia secara bertahap melalui jalur laut dan udara.

    Untuk mendukung pengembangan peternakan sapi perah skala besar, dibutuhkan lahan sekitar 1,45 juta hektar. Pemerintah juga mendorong model kemitraan antara investor dan peternak rakyat agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata.

    Langkah strategis ini diperkuat dengan masuknya program percepatan produksi susu dan daging sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek ini akan dilaksanakan di 29 lokasi di berbagai provinsi.

    (acd/acd)

  • Kadin Ajak Pengusaha Belanda Investasi di Tanggul Laut Raksasa Pulau Jawa – Page 3

    Kadin Ajak Pengusaha Belanda Investasi di Tanggul Laut Raksasa Pulau Jawa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengajak pengusaha Belanda untuk turut serta dalam pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai utara Jawa.

    Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, Anindya menekankan pentingnya dukungan dan keahlian Belanda, yang telah terbukti selama lima abad dalam pengelolaan air, tanggul, dan delta plan.

    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” kata Anindya di Jakarta dikutip dari ANTARA, Senin (10/6/2025).

    Proyek Strategis Bernilai Rp1.297 Triliun

    Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai proyek strategis nasional.

    Proyek ini akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

    Dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Jakarta, Presiden Prabowo menyebut bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan memakan waktu hingga 20 tahun.

     

  • Kementrans Bakal Bangun 350 Unit Rumah Buat Warga Terdampak Proyek Rempang Eco City

    Kementrans Bakal Bangun 350 Unit Rumah Buat Warga Terdampak Proyek Rempang Eco City

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkap bakal melanjutkan pembangunan sebanyak 350 unit rumah untuk masyarakat terdampak relokasi akibat proyek Rempang Eco City, di Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara menjelaskan bahwa anggaran yang bakal dibutuhkan untuk melakukan pembangunan itu sebesar Rp153 juta per unit.

    “Kurang lebih anggarannya sama dengan yang [dibangun oleh] BP Batam sekitar Rp153 juta per unit,” jelasnya saat ditemui di JCC, Kamis (12/6/2025).

    Iftitah merinci, total kebutuhan anggaran itu bakal didapatkan melalui injeksi atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang bakal dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Tak hanya membangun 350 unit rumah  bagi warga terdampak relokasi, Iftitah juga menyebut pihaknya bakal membangun sarana dan prasarana penunjang ekosistem salah satunya yakni Sekolah Dasar (SD).

    “Kan harusnya [membangun] 500 unit rumah ya, kenapa jadi 350 unit? Karena kita gantikan dengan SD. Karena hasil Pengecekan kita, kan SD nggak ada ini gimana mau bangun kehidupan?” tegasnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad memastikan pengembangan proyek Rempang Eco City masih terus berlanjut, meski proyek tersebut tak lagi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). 

    Seperti diketahui, proyek Rempang Eco City tidak masuk sebagai PSN di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 12/2025.

    “Meski tidak tercantum dalam daftar PSN, bukan berarti proyek tersebut sudah tidak berlaku atau dibatalkan,” katanya di Batam, Rabu (12/3/2025). 

    Amsakar melihat keputusan untuk menentukan apakah sebuah proyek dibatalkan atau dilanjutkan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

  • Update Proyek Tol Terpanjang ‘Pembelah’ Jawa, Jarak Terasa Sejengkal

    Update Proyek Tol Terpanjang ‘Pembelah’ Jawa, Jarak Terasa Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mempersiapkan pelelangan lanjutan untuk salah satu proyek jalan tol terpanjang di Indonesia. Yakni, proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), yang dikenal sebagai salah satu proyek jalan tol terpanjang di Indonesia.

    Kendati demikian, kabarnya proyek ini baru akan dikerjakan hingga Tasikmalaya, belum sampai ke Cilacap seperti rencana awal.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Willan Oktavian, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Ketika ditanya soal absennya Getaci dalam daftar proyek yang diumumkan dalam katalog investasi ICI 2025, Willan menegaskan proyek tersebut tetap masuk dalam perencanaan.

    “Getaci masuk harusnya,” kata Willan.

    Menurutnya, daftar yang diumumkan dalam konferensi hanyalah sebagian dari target besar pembangunan jalan tol nasional lima tahun ke depan.

    “Oh itu kan antara lain. Kan sebetulnya kalau program kita ini dengan Pak Dirjen nyusun target 5 tahun ke depan kita 1.571 Km target jalan tol. Jadi kalau tiga itu kan nggak akan tercapai dong,” jelasnya.

    Willan juga membenarkan bahwa proyek Tol Getaci kini disesuaikan hanya sampai Tasikmalaya, bukan sampai Cilacap seperti rencana semula. “Sementara (sampai Tasikmalaya). Eksesnya seperti itu,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi.

    Namun, dia menyebut nilai investasi dan waktu pasti lelang ulangnya belum dapat dipastikan, karena masih dalam proses di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI).

    “Masih di DJPI,” kata Willan.

    Meski begitu, ia berharap proses pelelangan bisa segera dilakukan. Dengan nada berseloroh, Willan yang mengaku berasal dari Garut berharap tol tersebut segera dibangun agar bisa mengurangi kemacetan saat dirinya pulang kampung.

    “Harapannya secepatnya, saya orang Garut soalnya, macet kalau pulang,” pungkasnya.

    Getaci adalah proyek Tol dengan total panjang mencapai 206,65 Km dirancang melintasi 2 provinsi, yaitu Jawa Barat (171,40 km) dan Jawa Tengah (35,25 km). Proyek ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    Jalan tol ini terbagi atas empat seksi, antara lain:

    Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 Km

    Seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 Km

    Seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 Km

    Seksi 4 Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 Km

    Untuk Seksi 1 dan 2, jadwal pembebasan tanah ditargetkan Januari 2021 hingga Oktober 2022. Sedangkan jadwal konstruksi adalah April 2022 hingga Juni 2024. Proyek ini ditargetkan bisa operasi pada Juli 2024.

    Untuk Seksi 3 dan 4, jadwal pembebasan tanah ditargetkan 2026 hingga 2027. Sedangkan jadwal konstruksi adalah April 2027 hingga Juni 2029. Proyek ini ditargetkan bisa operasi pada Juli 2029.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kementan Revisi Target Impor Sapi Perah dari 250.000 jadi 150.000 Ekor pada 2025

    Kementan Revisi Target Impor Sapi Perah dari 250.000 jadi 150.000 Ekor pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA  — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menargetkan Indonesia dapat mendatangkan 150.000 ekor sapi perah pada 2025. Jumlah ini berbeda dari target awal yang sebesar 250.000 ekor.

    Ini merupakan bagian dari target pemerintah untuk mendatangkan 1 juta ekor sapi hingga 2029.

    Sudaryono mengatakan, pemerintah melibatkan sektor swasta untuk mendatangkan 1 juta ekor sapi secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

    “Kalau nggak salah dari 250.000 yang kita harapkan tahun ini, ya minimal kita bisa datangkan 150.000 lah,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

    Sudaryono mengakui, tidak mudah untuk bisa merealisasikan target tersebut. Dia mengatakan, perlu adanya kesiapan dalam hal ini dari sisi lahan yang akan dimanfaatkan sebagai peternakan sapi hingga kesiapan dari petani mitra.

    Adapun, kata dia, pemerintah tengah mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk mengembangkan peternakan sapi perah di Indonesia.

    “Saya harus akui bahwa kita memang mesti push lebih keras lagi untuk bisa mencapai realisasi,” ujarnya.

    Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan, hingga akhir Mei 2025 sebanyak 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan. Ini dilakukan untuk mendukung program percepatan susu dan daging nasional.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    “Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 196 pelaku usaha menyatakan komitmen mendatangkan hampir satu juta ekor sapi perah dalam kurun lima tahun ke depan,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (2/6/2025).

    Saat ini, kata Agung, sebanyak 9.736 ekor sapi impor asal Australia sudah masuk ke Indonesia secara bertahap, baik melalui jalur laut dan udara. 

    Untuk mendukung pengembangan peternakan sapi perah skala besar, dibutuhkan lahan seluas 1,45 juta hektare. Pemerintah juga mendorong model kemitraan antara investor dan peternak rakyat agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata. 

    Agung menuturkan, langkah strategis ini diperkuat dengan masuknya program percepatan produksi susu dan daging sebagai salah satu dari 77 proyek strategis nasional atau PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek ini akan dilaksanakan di 29 lokasi di berbagai provinsi.

    Selain itu, pemerintah telah menyiapkan regulasi tambahan guna mendukung keberlanjutan sektor persusuan. 

    Regulasi itu diantaranya mewajibkan industri pengolahan susu menyerap susu segar dalam negeri, merevisi regulasi terkait lokasi sentra sapi perah, dan membentuk rumah susu sebagai pusat hilirisasi yang mampu menyuplai susu pasteurisasi untuk kebutuhan program gizi.

  • Pemprov DKI Siap Patungan Proyek Giant Sea Wall, Pramono Sudah Bertemu Utusan Prabowo Megapolitan 13 Juni 2025

    Pemprov DKI Siap Patungan Proyek Giant Sea Wall, Pramono Sudah Bertemu Utusan Prabowo Megapolitan 13 Juni 2025

    Pemprov DKI Siap Patungan Proyek Giant Sea Wall, Pramono Sudah Bertemu Utusan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyatakan siap mendukung permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk ikut urunan membangun mega proyek tanggul laut raksasa atau
    giant sea wall.
    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan, Pemprov Jakarta mengikuti arahan pemerintah pusat, termasuk dalam hal pendanaan proyek tanggul tersebut.
    “Intinya Pemerintah Provinsi Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo,” kata Chico saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Lebih lanjut, Chico mengungkapkan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah berkomunikasi dengan perwakilan Prabowo untuk membahas kontribusi Jakarta dalam proyek strategis nasional itu.
    Sebelumnya, Prabowo sempat menyinggung soal ketidakhadiran Pramono dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (12/6/2025).
    Saat itu, Prabowo tengah memaparkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah.
    “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta konferensi.
    Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta agar Pemprov Jakarta ikut berkontribusi dalam pendanaan proyek
    giant sea wall
    , mengingat besarnya APBD yang dimiliki Jakarta.
    “Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar Amerika Serikat katakanlah untuk 8 tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seskab: Tanggul laut proyek vital lindungi pantai utara Jawa dari rob

    Seskab: Tanggul laut proyek vital lindungi pantai utara Jawa dari rob

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan komitmen pemerintah untuk segera memulai tanggul laut sebagai proyek strategis nasional.

    “Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantal Utara Jawa merupakan salah satu infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/6) malam.

    Seskab memaparkan bahwa proyek Giant Sea Wall sejatinya telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional sejak tahun 1995.

    Tanggul laut raksasa itu akan dibangun membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu delapan hingga 10 tahun.

    Dalam sambutannya saat menutup forum Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang dihadiri peserta lebih dari 7.000 orang dari 33 negara itu, Presiden memaparkan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan waktu hingga 20 tahun.

    “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. Lima belas sampai dua puluh tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segara mulai itu,” kata Presiden Prabowo.

    Pembangunan mega proyek itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

    Khusus tanggul di Teluk Jakarta, pemerintah membutuhkan alokasi anggaran melalui APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 8 miliar sampai 10 miliar dolar AS.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Dhoho Kediri Tak Layani Penerbangan, Ini Usul Fraksi NasDem

    Bandara Dhoho Kediri Tak Layani Penerbangan, Ini Usul Fraksi NasDem

    Kediri (beritajatim.com) – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri menyoroti kondisi Bandara Dhoho Kediri yang saat ini tidak lagi melayani penerbangan. Mereka mengusulkan langkah agresif dari pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk menghidupkan kembali operasional bandara tersebut.

    “Kami merasa khawatir jika Bandara Dhoho Kediri tetap dibiarkan dalam kondisi sepi akan menjadi kota mati dan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mangkrak,” kata M. Alfian Ihwanul Rizqiya, SE., dari Fraksi NasDem Kabupaten Kediri.

    Mereka juga mendorong pemerintah pusat menetapkan Bandara Dhoho sebagai bandara internasional, termasuk untuk keberangkatan haji.

    Untuk meningkatkan efek berganda (multiplier effect) dari keberadaan bandara, Fraksi NasDem mendorong peningkatan plafon anggaran sektor pariwisata serta promosi untuk menarik investor. Langkah ini dinilai penting agar sektor penunjang seperti pariwisata turut berkembang seiring pengoperasian bandara.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh M. Alfian Ihwanul Rizqiya, SE., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, sebagai respons atas penjelasan Bupati Kediri terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Raperda RPJMD 2025–2029.

    Melalui pandangan umum terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, Fraksi Partai NasDem memang menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan. Tak hanya infrastruktur olahraga, tetapi juga pengelolaan aset daerah.

    Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati yang ditargetkan rampung awal 2028 dianggap Fraksi NasDem perlu direncanakan secara matang. Jika tidak, stadion ini dikhawatirkan menjadi beban anggaran dan sejarah.

    “Kalau pemanfaatannya tidak dirancang dan ditata mulai sekarang, patut dibayangkan di masa mendatang akan menjadi beban sejarah. Bangunan yang tidak memiliki outcome bisa akan menjadi candi, sebagaimana pernah diungkap oleh pemimpin kita,” imbuh dia.

    Fraksi NasDem mengusulkan agar program pemanfaatan stadion dimulai pada tahun 2024 melalui APBD Perubahan, dengan penataan selama lima tahun ke depan.

    Terakhir, Fraksi NasDem juga menyinggung dampak kebijakan penggabungan sejumlah sekolah dasar (SD). Gedung-gedung bekas SD yang tidak terpakai dikhawatirkan menjadi aset mangkrak.

    “Kami mengusulkan agar dalam RPJMD lima tahun ke depan direncanakan pemanfaatan aset bekas SD tersebut milik pemerintah daerah yang mangkrak akibat sekolah yang dimerger dan Cabang Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan yang dihapus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kepentingan pemerintah daerah,” tutupnya. [nm/ian]