Minta TPA Cipayung Ditutup, Warga Minta Sampah di Depok Dibuang ke Lulut Nambo
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com —
Sejumlah warga yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung,
Kota Depok
, meminta agar sampah kota tidak lagi dibuang ke wilayah tersebut.
Mereka menyarankan agar sampah dialihkan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.
Salah satu warga, Soleh (56), yang tinggal sekitar 500 meter dari pintu gerbang
TPA Cipayung
, mengungkapkan harapannya agar tempat pembuangan sampah itu ditutup.
“Rencananya (TPA Cipayung) katanya mau ditutup, dulu ada. Jadi mending ditutup, kan buat sampah juga sudah ada pembungan di Bogor (TPPAS Lulut Nambo),” kata Soleh saat ditemui
Kompas.com
di lokasi, Sabtu (2/8/2025).
Menurut Soleh, TPA Cipayung sudah tidak layak untuk digunakan. Selain lokasi yang dekat dengan permukiman, bau menyengat dari sampah bisa bertahan hingga berhari-hari, terutama saat proses pengolahan dilakukan.
“Pokoknya pas sampah lagi dibalik sama pengelola buat dikasih obat (larutan khusus), itu bau bisa seminggu ada terus,” ungkapnya.
Soleh juga mengingat kembali peristiwa sekitar 10 tahun lalu, saat warga sempat melarang truk pengangkut sampah melintasi Jalan Kelurahan Cipayung karena baunya mengganggu.
“Mobil dulu juga pernah lewat sini tapi sama warga enggak boleh (lewat lagi), melarang dan enggak kasih. Jadinya mereka buat jalan sendiri (Jalan TPA) buat antrean mobil sampah,” jelasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Ija, warga RW 07 Kelurahan Cipayung.
Ia menyebutkan, kendaraan pengangkut sampah hampir selalu melintas di depan rumahnya, yang berada hanya sekitar 100–150 meter dari gerbang TPA Cipayung.
“Ya, setiap lewat itu
bau sampah
pasti ada, mobil lewat sini 24 jam. Apalagi kalau angin kencang ya, bau tuh ada,” ungkap Ija.
“Sudah terbiasa sebenarnya sama bau sampah, hari-hari kayak gini,” sambungnya.
Meski begitu, Ija menyatakan kesiapannya jika rumahnya digusur untuk proyek
perluasan TPA
, asalkan ada kompensasi yang layak dari pemerintah.
“Keluarga saya juga yang di sini pada kena gusuran tapi ya sudah. Selagi ada kompensasi yang sesuai dengan luas tanah (kecil atau besar), saya enggak apa-apa,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rencana
perluasan TPA Cipayung
.
Langkah ini diambil karena TPA tersebut menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berbasis pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
Supian mengatakan, agar memenuhi syarat proyek nasional tersebut, Pemerintah Kota Depok membutuhkan lahan minimal lima hektar untuk TPA.
“Sehingga kami butuh sekitar tiga hektar lagi untuk ditambahkan. Untuk itu, kami bisa bersurat ke kementerian bahwa kami, Kota Depok, siap menjadi kota untuk dikelola pengelolaan sampah menjadi energi listrik,” kata Supian di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).
Saat ini, TPA Cipayung baru memiliki luas sekitar dua hektar. Oleh karena itu, Pemkot Depok berencana melakukan pembebasan lahan tambahan seluas tiga hektar.
Proses perluasan ini akan difokuskan pada beberapa titik yang sudah dipetakan dan tinggal menunggu penyusunan anggaran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Proyek Strategis Nasional
-
/data/photo/2025/08/01/688cad21f2cd3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bertemu PT Danareksa, Ahmad Luthfi Tawarkan Investasi Agroindustri di Jateng Bagian Selatan Regional 1 Agustus 2025
Bertemu PT Danareksa, Ahmad Luthfi Tawarkan Investasi Agroindustri di Jateng Bagian Selatan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Ahmad Luthfi
menawarkan peluang investasi untuk agroindustri di
Jateng bagian selatan
.
“Jateng itu baru ada delapan kawasan industri. Wilayah selatan ini perlu digarap,” katanya saat menerima audiensi dari direksi PT
Danareksa
di ruang kerjanya, Jumat (1/8/2025), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
Luthfi menilai, wilayah Jateng bagian selatan berpotensial untuk menjadi tempat pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hingga kelautan.
Dia menyebutkan, komoditas yang bisa dieksplorasi di wilayah Jateng selatan, di antaranya kelapa, kakao, perikanan, hingga garam. Salah satu komoditas yang sudah digarap di Kabupaten Cilacap adalah ikan sidat.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menambahkan, konsentrasi pengembangan di wilayah Selatan diperlukan.
Pasalnya, kata dia, Jateng bagian utara dinilai sudah cukup maju karena ada Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
“Kami mendorong pertumbuhan di selatan agar pertumbuhan dari awal itu bagus. Maka, basisnya adalah agroindustri,” jelasnya.
Sujarwanto mengatakan, Jateng bagian selatan memiliki potensi perikanan dan perkebunan, seperti kakao, kopi.
“Semoga potensi ekonomi di Jateng dari wilayah selatan juga bisa ikut tumbuh,” ungkapnya.
Direktur Utama PT Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi menyambut positif ide dan inisiatif pengembangan kawasan industri di Jateng bagian selatan.
“Nanti kami juga akan eksplorasi lebih jauh apa yang bisa dikembangkan. Mungkin salah satu idenya tadi yang dibahas terkait dengan agroindustri yang ada di sana,” ucapnya.
Yadi menegaskan, ide yang paling dekat, yakni rencana pembangunan sistem penyedia air minum (SPAM) di Kabupaten Cilacap. Fasilitas ini untuk menyuplai kebutuhan industri di wilayah setempat.
SPAM, kata dia, menjadi esensial dalam pengembangan kawasan industri karena kebutuhan dasar industri salah satunya yakni air baku.
“Ada inisiatif dari kami untuk mengembangkan SPAM yang ada di Cilacap. Itu bisa jadi cikal bakal untuk kita bisa mengembangkan kawasan industri di sana,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Gubernur Jateng tawarkan investasi agroindustri wilayah bagian selatan
Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menawarkan peluang investasi untuk sektor agroindustri di Jateng bagian selatan yang dinilai potensial untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hingga kelautan.
“Jateng itu baru ada delapan kawasan industri. Wilayah selatan ini perlu digarap,” katanya, saat menerima audiensi dari jajaran direksi PT Danareksa, di Semarang, Jumat.
Menurut dia, komoditas yang bisa dieksplorasi di wilayah Jateng selatan, di antaranya kelapa, kakao, perikanan, hingga garam, dan salah satu komoditas yang sudah digarap di Kabupaten Cilacap adalah ikan sidat.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan perlunya konsentrasi pengembangan di wilayah selatan.
Sebab, kata dia, di Jateng bagian utara dinilai sudah cukup maju karena ada Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
“Kami mendorong pertumbuhan di selatan. Agar pertumbuhan dari awal itu bagus, maka basisnya adalah agroindustri. Di sana saja ada ikan, ada hasil kebun seperti kakao, kopi, kemudian perikanan ya, dan itu menjadi potensi di selatan,” katanya.
Dengan begitu, ia berharap potensi ekonomi di Jateng dari wilayah selatan juga bisa ikut tumbuh.
Sementara itu, Direktur Utama PT Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyambut positif ide dan inisiatif pengembangan kawasan industri di Jateng bagian selatan.
“Nanti kami juga akan eksplorasi lebih jauh apa yang bisa dikembangkan. Mungkin salah satu idenya tadi yang dibahas terkait dengan agroindustri yang ada di sana,” katanya.
Ia menjelaskan ide yang paling dekat yakni rencana pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kabupaten Cilacap untuk menyuplai kebutuhan industri di wilayah setempat.
SPAM, kata dia, menjadi esensial dalam pengembangan kawasan industri karena kebutuhan dasar industri, salah satunya yakni air baku.
“Ada inisiatif dari kami untuk mengembangkan SPAM yang ada di Cilacap. Itu bisa jadi cikal bakal untuk kita bisa mengembangkan kawasan industri di sana,” katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan
Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, Inpex Corporation (Inpex) telah menyelesaikan proses tender untuk pengerjaan desain detail atau Front End Engineering Design (FEED) untuk proyek Blok Masela.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pemenang tender FEED Lapangan Abadi, Blok Masela segera diumumkan dalam waktu dekat.
“Tender FEED sudah ditandatangani. Tinggal jalan. Besok Insya Allah diumumkan pemenang tendernya,” ujar Djoko ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (31/7/2025) malam.
Adapun pengumuman pemenang tender FEED Blok Masela ini lebih cepat dari target. Sebab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Inpex merampungkan FEED pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela akhir tahun ini.
Dalam kesempatan terpisah, Menurut Djoko, Bahlil meminta FEED Lapangan Abadi segera rampung agar tender pengadaan barang dan jasa bisa dimulai pada 2026.
“Ini sebentar lagi akan ditandatangani pemenang tender untuk FEED, dan Bapak Menteri [Bahlil] minta FEED ini bisa selesai pada akhir tahun ini, sehingga 2026 sudah mulai tender-tender pengadaan barang dan jasanya,” ucap Djoko dalam konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2025 di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Adapun FEED Lapangan Abadi itu nantinya mencakup pengerjaan Onshore LNG, Subsea Umblical Riser & flowline (SURF) hingga gas export pipelines. Djoko juga menyebut keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) Lapangan Abadi ditargetkan bisa diteken tahun depan.
Menurutnya, target tersebut harus dicapai agar Lapangan Abadi bisa onstream paling lambat pada 2030.
“Diharapkan onstream paling telat 2030, kalau bisa dipercepat Alhamdulillah. Dan ini bisa nambah kondensat tadi 35.000 [barel per hari/BCPD] dari puncaknya,” ucap Djoko.
Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi, Proyek Gas Abadi dinilai memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional berbasis energi bersih.
Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train LNG di darat dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (MTPA), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (BCPD).
Namun, meski sudah ditemukan lebih dari 20 tahun lalu, proyek ini tak kunjung beroperasi.
Adapun INPEX mengelola Lapangan Gas Abadi dengan partisipasi 65%, bersama mitra Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).
-

Mitra Angkasa Sejahtera bidik penjualan Rp160 miliar tahun ini
Jakarta (ANTARA) – PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (kode saham BAUT), perusahaan distribusi produk mur dan baut berskala nasional, membidik nilai penjualan sebesar Rp160 miliar pada 2025.
Hingga akhir Juni, perusahaan telah membukukan penjualan senilai Rp61 miliar. Kinerja pada semester II diekspektasi lebih tinggi seiring mulai bergulirnya kembali berbagai proyek pembangunan nasional maupun swasta.
“Kami melihat indikator positif sejak awal semester II 2025 yang menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi, termasuk dari sektor swasta maupun pemerintahan,” ujar Direktur PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk Simon Hendiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Perusahaan sebelumnya sempat menghadapi tantangan akibat pengurangan belanja negara di sektor infrastruktur lebih dari 70 persen, yang berdampak pada turunnya permintaan mur dan baut hingga lebih dari 20 persen pada 2024.
Namun, pasar utama BAUT masih ditopang sektor konstruksi yang dinilai akan terus tumbuh dalam 3-5 tahun ke depan.
Sektor manufaktur furnitur, alat elektronik, hingga pertanian dan kereta api disebut juga menjadi kontributor penjualan yang signifikan.
Maka, guna menjaga kelangsungan bisnis, BAUT mengusung berbagai strategi utama. Misalnya, dengan memperluas jaringan distribusi, meningkatkan efektivitas tim penjualan dengan fokus pada end-user, serta membuka outlet baru pada kuartal III/IV 2025.
Selain itu, BAUT memasarkan produk-produk dengan margin optimal dan menjalankan efisiensi melalui pendekatan right sizing, menyesuaikan struktur tenaga kerja dengan kebutuhan aktual.
“Meski bukan produsen, strategi digitalisasi tetap menjadi pilar penting perusahaan, BAUT telah mengimplementasikan sistem internal YAPOS, yang mengonsolidasikan proses penjualan, manajemen gudang, hingga aktivitas tim lapangan. Sistem ini membantu pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan tepat,” ujar dia.
BAUT juga menargetkan keterlibatan dalam sejumlah proyek strategis nasional tahun ini, seperti pembangunan smelter, sistem pengolahan air limbah, kawasan industri (Kendal, Demak, Batam, JIIPE Gresik, PIER Pasuruan), hingga proyek jalan tol dan bandara. Di sisi ritel, BAUT juga memasok produk untuk jaringan Mr. DIY di seluruh Indonesia.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Komisi II DPR: Pemerintah siapkan RUU BUMD untuk bawa BUMD “naik kelas”
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk diserahkan kepada DPR guna membawa BUMD yang ada di tanah air “naik kelas”.
“Rancangan Undang-Undang BUMD akan segera diserahkan kepada DPR oleh pemerintah. Dengan ini, pemerintah meyakini bahwa BUMD akan bisa ‘naik kelas’,” kata Rifqinizamy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Rifqi mengatakan inisiasi pemerintah untuk menyusun RUU BUMD disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR pada dua pekan lalu.
Dia menyebut langkah itu diambil menyusul data yang diperoleh pemerintah bahwa dari total 1.571 BUMD yang ada di Indonesia dengan total aset mencapai lebih dari Rp1.200 triliun, sekitar 70 persennya berada dalam kondisi tidak sehat.
Rifqi menuturkan bahwa sebagian besar BUMD yang sakit tersebut ditengarai karena tata kelola yang serampangan, sarat intervensi politik, dan diisi oleh manajemen yang tidak kompeten.
“Bahkan, kami temui juga pengurus atau manajemen BUMD, baik dewan pengawas, komisaris, maupun direksi, itu adalah mereka-mereka yang tidak kompeten, yang diletakkan oleh para kepala daerah hasil pilkada langsung,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah berencana membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan BUMD setingkat Eselon I di Kementerian Dalam Negeri karena selama ini fungsi pengawasan dan pembinaan hanya ditangani pejabat setingkat eselon III yang dinilai tidak memadai untuk mengelola kompleksitas BUMD di tingkat daerah.
“Pertama, peningkatan struktur kelembagaan. Mereka akan menghadirkan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan BUMD Eselon I di Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Selain “naik kelas”, dia pun berharap RUU BUMD yang nantinya diajukan pemerintah mampu mendorong konsolidasi antar-BUMD lintas kota maupun provinsi.
“Jika di BUMN ada Danantara maka BUMD juga bisa melakukannya untuk kemudian menjadi financing bagi berbagai macam proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerah, maupun berbagai macam proyek-proyek strategis daerah yang tidak perlu kemudian didanai seluruhnya oleh APBN,” tuturnya.
Komisi II DPR, sambung Rifqi, menyiapkan pula sejumlah catatan untuk dimasukkan pembahasan RUU BUMD bersama pemerintah, di antaranya perlunya standardisasi kompetensi untuk manajemen BUMD, baik itu calon direksi, komisaris, hingga dewan pengawas.
“Selama ini, itu belum ada, kesannya BUMD itu menjadi tempat bagi para tim sukses, para kepala daerah yang menang, yang kemudian tidak di-upgrade kompetensinya,” katanya.
Komisi II DPR juga mendorong agar pemerintah pusat diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi keberadaan BUMD, mulai dari pendirian, proses manajemen, hingga proses evaluasi dan pembinaan, termasuk evaluasi dan pembinaan untuk kemudian membekukan ataupun membubarkan jika suatu BUMD terbukti gagal berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Maka undang-undang ini harus memberikan mandatori kepada pemerintah agar kondisi BUMD kita bisa kemudian menjadi bagian dari penopang ekonomi nasional yang ada di daerah,” katanya.
Sebelumnya, pada Rabu (16/7), Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Dalam Negeri mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) untuk mengintegrasikan berbagai regulasi soal BUMD.
“Komisi II DPR RI mendorong kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah,” kata Rifqinizamy dalam kesimpulan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Rifqinizamy mengatakan regulasi soal BUMD masih belum terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan, yang berpotensi menghambat kinerja BUMD dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
Adapun dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Komisi II DPR mendukung pembentukan Undang-Undang BUMD.
“Kami mohon kiranya kepada Komisi II DPR RI dapat mendukung terbentuknya undang-undang tentang BUMD agar lebih tegas untuk mengatur pengelolaan masalah BUMD atas inisiatif pemerintah. Draftnya akan kami siapkan,” kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan beberapa hal soal regulasi BUMD antara lain kedudukan Menteri Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas BUMD belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Jumhur Hidayat soal Pemblokiran Rekening Nganggur: Ini kan Logika Sontoloyo Namanya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), resmi menghentikan sementara transaksi atau pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.
PPATK menemukan sebanyak 140 ribu rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp428, 612 juta. Rekening itu tanpa ada pembaruan data nasabah.
PPATK lantas mengklaim, pemblokiran rekening nganggur tiga bulan itu dilakukan untuk melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Alasannya, ada rekening yang digunakan untuk transaksi melawan hukum.
Meski memberi alasan yang cukup masuk akal, namun kebijakan PPATK memblokir rekening yang tiga bulan tidak aktif menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat bahkan dengan tegas menolak kebijakan pembekuan rekening rakyat oleh PPATK. Dia mengatakan deteksi kejahatan tidak bisa dilakukan secara pukul rata seperti itu.
“Jangan gara-gara melacak segelintir orang jahat lalu mengorbankan jutaan rakyat lainnya. Ini sama saja ada 100 pisau dapur dipakai membunuh orang, puluhan juta pisau dapur untuk sementara disita negara. Ini kan logika sontoloyo namanya,” papar Jumhur, Rabu (30/7).
Dia mengatakan PPATK itu fungsinya adalah mengurusi transaksi mencurigakan. Kemudian, yang sudah dicurigai segera ditindaklanjuti.
Menurut dia ketimbang melakukan pemblokiran rekening nganggur, PPATK fokus menelusuri rekening gendut. Misalnya rekening yang menampung aliran proyek strategis nasional (PSN). Dia menegaskan yang ditunggu rakyat dari kinerja PPATK adalah, tindaklanjut dari temuannya.
-

Jumhur Hidayat Kecam Rencana Pembekuan Rekening Tak Aktif: Logika Sontoloyo!
GELORA.CO -Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menolak keras rencana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan membekukan rekening masyarakat yang tidak aktif selama tiga bulan.
Menurut Jumhur, kebijakan tersebut sangat merugikan rakyat kecil dan tidak masuk akal. Ia menilai tugas utama PPATK seharusnya adalah menindaklanjuti transaksi mencurigakan, bukan membuat aturan yang justru menyulitkan masyarakat.
“Ini sama saja ada 100 pisau dapur dipakai membunuh orang, maka puluhan juta pisau dapur untuk sementara disita negara. Ini kan logika sontoloyo namanya,” katanya kepada redaksi, Rabu, 30 Juli 2025.
Dia menegaskan, saat ini rakyat menunggu tindakan nyata dari PPATK, bukan sekadar omongan. PPATK jangan lari dari tanggung jawab lalu malah menyusahkan rakyat dengan kebijakan ngawur.
Jumhur lantas menyinggung soal temuan PPATK terkait dana jumbo Rp510 triliun dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebut mengalir ke ASN dan politisi, tapi hingga kini belum jelas kelanjutannya.
“Itu uang banyak banget sampai ratusan triliun rupiah tidak jelas tapi kok malah didiamkan, bukannya diusut tuntas? Ada apa ini PPATK?” ujarnya curiga.
Ia mengingatkan, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai jika negara terus permisif terhadap korupsi besar-besaran.
“Jadi sekali lagi, segera batalkan kebijakan pembekuan rekening rakyat yang 3 bulan tidak aktif dan segera juga tindaklanjuti korupsi-korupsi akbar yang sudah didata oleh PPATK, agar kalian tidak ditawur rakyat,” pungkas Jumhur.
/data/photo/2025/08/02/688db4f64c08c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/08/09/66b5ee165c62b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/29/688874605c825.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)