Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 10 Agustus 1995 atau 30 tahun yang lalu, pesawat asli buatan Bapak Teknologi Nasional, Bacharudin Jusuf Habibie, N250 untuk pertama kalinya mengudara di langit Indonesia. 

    Terbangnya pesawat N250 Gatotkaca secara perdana di langit Kota Bandung dan disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto, diabadikan sebagai peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) setiap tanggal 10 Agustus. 

    Sayang, masa depan N250 yang diciptakan Habibie tak berlangsung lama usai krisis moneter yang menerpa Indonesia. Memaksa Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berhenti dengan imbalan utang dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF). 

    Alhasil, pesawat tersebut harus mendekam di hangar PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), kini menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero), selama 25 tahun sebelum akhirnya dibawa ke museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta pada 2020. 

    Spesifikasi Pesawat N250 

    Melansir dari laman resmi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, pesawat N250 Memiliki spesifikasi mesin dual turboprop 2439 KW Allison AE 2100C dengan 6 bilah baling-baling. 

    Pesawat ini memiliki berat kosong 13.665 kg, berat maksimum saat lepas landas 22.000 kg,  panjang 26,30 meter, tinggi 8,37 meter, serta rentang sayap 28 meter.

    N250 Gatotkaca mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam. Kecepatan ini menjadi angka tertinggi di kelas turboprop dengan 50 penumpang. 

    Sedangkan untuk ketinggian operasinya adalah 25.000 kaki atau 7.620 meter di atas permukaan laut dengan daya jelajah mencapai 2.040 km. Sementara bahan bakar standar pada N250 mampu menjelajah hingga 1.480 km. 

    Pesawat Gatotkaca N250 di Museum

    Sementara berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, salah satu keunggulan yang ditonjolkan IPTN untuk memenangkan pertempuran di medan pemasaran pesawat komuter 80 penumpang kala itu adalah melengkapi N-250 dengan sistem pengendali penerbangan fly by wire (FBW).

    Selama ini, teknologi FBW baru diterapkan pada pesawat tipe besar seperti Airbus A-320 dan Boeing 777. Dengan demikian, N-250 merupakan jenis pesawat yang ketiga menggunakan teknologi tersebut, atau yang pertama dalam kelas komuter.

    Selain pertimbangan keamanan, sistem FBW juga dimaksudkan untuk memudahkan pilot mengendalikan pesawat tersebut dalam setiap kondisi.

    Sejarah Pesawat N250 

    Rencana pengembangan pesawat N250 ini pertama kali diungkapkan oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang menjadi PT. Dirgantara Indonesia pada Paris Air Show di tahun 1989. Pembuatan prototipe pesawat N250 Gatotkaca dimulai pada tahun 1992.

    Awalnya, pesawat ini dibuat dengan kapasitas 30 penumpang, namun pada tahun 1989 desain tersebut diubah dan dibuat dengan kapasitas 50 penumpang. Sejatinya, pesawat ini dibuat untuk menjadi alat transportasi antar pulau dan antar kota, karena itu bentuk N250 tidak terlalu besar.

    Pemberian nama pesawat N250 Gatotkaca tentu bukanlah tanpa alasan. Kode N pada nama pesawat memiliki arti sebagai “Nusantara” yang menunjukkan bahwa proses desain hingga produksinya dikerjakan di Indonesia. Sedangkan “Gatotkaca” yang disematkan pada pesawat tersebut adalah nama pemberian presiden RI ke-2 Soeharto untuk prototipe N250.

    Sementara itu angka 250 mengacu pada 2 mesin dan 50 mewakili kapasitas pesawat dengan 50 penumpang. Pesawat hasil rancangan BJ Habibie ini menggunakan teknologi yang cukup canggih yang dibuat untuk 30 tahun kedepan. 

    Mendiang Bacharudin Jusuf Habibie, yang kala itu memimpin IPTN, nyatanya sudah menyiapkan 4 desain prototipe pesawat komuter dengan kapasitas angkut 50 orang—termasuk N250. 

    BJ Habibie

    Empat gambar desain pesawat itu kini masih dipajang di kantor PT Dirgantara Indonesia (Persero). Presiden Kedua RI Soeharto bahkan sempat memberikan nama pada masing-masing gambar rancangan pesawat N250 tersebut. 

    Pertama, Gatotkoco, lalu Kerincing Wesi, Konconegoro, dan terakhir Putut Guritno. Sobekan kertas halaman buku tulis berisi tulisan tangan masing-masing nama-nama pesawat itu dipajang bersama gambar 4 desain pesawat itu, diparaf Habibie tanggal 17 Agustus 1993.

    Dua di antaranya, yakni Gatotkoco dan Koconegoro sudah rampung dibangun kala itu. Sementara empat pesawat seluruhnya disiapkan untuk menjalani uji sertifikasi agar lebih cepat rampung melalap jam terbang yang dipersyaratkan bagi pesawat baru. 

    “Dua sudah terbang. Sudah mulai start sertifikasi, tapi belum selesai. Belum tuntas, sampai krisis terjadi dan proyek ini dihentikan,” kata Direktur PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro kala itu. 

    Habibie menyebutkan harga jual N-250 diperkirakan mencapai US$13,5 juta atau sekitar Rp27 miliar. dengan harga jual sebesar itu, IPTN akan mencapai break even point setelah melahirkan Gatotkaca yang ke-260. 

    Jumlah penjualan itu diperkirakan tercapai pada 2007, kalau pemasaran lancar. Sementara itu, IPTN cukup banyak menyedot dana untuk pengembangan proyek prestisius tersebut. Setidaknya US$650 juta dana dari kantung pemerintah yang akan dilahap guna memenuhi keperluan tersebut.

    Harapan penjualan dan cita-cita N250 hilir mudik di langit Nusantara pun tak pernah terjadi imbas krisis moneter. N250 bahkan menjadi salah satu poin dalam perjanjian dengan IMF, di mana penghentian program ditukar dengan dukungan utang IMF untuk membantu ekonomi Indonesia. 

  • Tanah Terlantar 2 Tahun Bakal Diambil Negara, Petani Sawit Buka Suara

    Tanah Terlantar 2 Tahun Bakal Diambil Negara, Petani Sawit Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun menuai pro dan kontra di masyarakat. Pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Akhmad Indradi mengatakan dirinya mendukung penertiban tanah terlarang sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2021, namun pelaksanaanya harus memenuhi sejumlah syarat agar adil dan bermanfaar bagi masyarakat.

    Akhmad menilai pemerintah harus terlebih dahulu mendorong dan memfasilitasi upaya pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Misalnya bagi area yang terpencil dan kesulitan akses jalan, maka pemerintah harus memfasilitasi pembangunan jalan yang layak.

    “Di Kalimantan khususnya, masyarakat itu tidak mampu mengelola lahan miliknya secara berkelanjutan karena tidak ada akses jalan produksi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan,” ujar Akhmad dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).

    Banyak masyarakat yang hanya mampu membuka dan menanami satu dua kali saja tanaman padi gunung sampai kesuburannya berkurang, setelah itu dibiarkan terlantar. Padahal lahan itu sangat potensial ditanami tanaman perkebunan/pertanian yang bisa menyejahterakan dalam jangka panjang, misalnya sawit, karet, kakao, pisang dan sayuran.

    Selain akses jalan yang layak, Akhmad menilai pemerintah juga harus membimbing dan memfasilitasi usaha-usaha yang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar, misalnya dengan bantuan bibit, permodalan, pelatihan, dan lainnya.

    Foto: Thomson Reuters Foundation / Michael Taylor
    Seorang petani kelapa sawit (kanan) dan konsultan Wild Asia mendiskusikan ide pertanian berkelanjutan di perkebunan dekat Johor, Malaysia 22 Maret 2018. Yayasan Thomson Reuters / Michael Taylor

    “Pada sisi lain, masyarakat juga harus proaktif dan bersungguh-sungguh mengupayakan pemanfaatan lahannya, misalnya membuat proposal pembangunan jalan dan kegiatan-kegiatan awal sebagai bukti keseriusan dalam mengelola lahan,” ujarnya.

    Kedua, Akhmad menyoroti tingginya biaya sertifikasi tanah. Dirinya menjelaskan di Kalimantan harga tanah per hektare hampir sama dengan biaya pembuatan sertifikat.

    “Harga tanah 8 juta per ha, sedangkan biaya perolehan sertifikat tanah sekitar Rp 6-7 juta per bidang. Kalau pemerintah tidak mampu melanjutkan program PTSL /Prona, ya setidaknya biaya sertifikasi mandiri harus dibuat murah. BPN kan sudah digaji, difasilitasi dan dibiayai negara tapi kok masyarakat bikin sertifikat aja harus bayar mahal, ini kan ironis,” ujarnya.

    Selain itu, mekanisme dan langkah-langkah penertiban itu harus dijalankan sesuai aturan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Jika tidak maka akan terjadi keresahan, kericuhan, konflik sosial dan sikap tidak percaya masyarakat pada pemerintah.

    “Proses sosialisasi juga harus dilakukan dengan benar, berikan waktu yang cukup dan memastikan masyarakat paham aturan tersebut. Jangan asal main pasang plang saja seperti Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan padahal belum dilaksanakan penetapan kawasan hutan sesuai tahapan dalam aturan yang ada,” ujarnya.

    Dirinya pun menilai pengambilan lahan harus memberikan rasa keadilan. Akhmad menilai sudah banyak kasus lahan masyarakat dirampas secara legal lalu diberikan kepada kaum elit /pengusaha besar dengan dalih sudah sesuai aturan atau demi proyek strategis nasional, apalagi dengan cara-cara yang represif.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KAI Percepat Modernisasi dan Digitalisasi Infrastruktur Perkeretaapian Nasional, Ini 3 Fokus Utamanya Nasional 9 Agustus 2025

    KAI Percepat Modernisasi dan Digitalisasi Infrastruktur Perkeretaapian Nasional, Ini 3 Fokus Utamanya Nasional 9 Agustus 2025

    KAI Percepat Modernisasi dan Digitalisasi Infrastruktur Perkeretaapian Nasional, Ini 3 Fokus Utamanya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terus mempercepat transformasi infrastruktur perkeretaapian nasional. 
    Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto mengatakan, transformasi prasarana perkeretaapian bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan fondasi untuk masa depan.
    “Kami ingin memastikan setiap perjalanan pelanggan berlangsung aman, andal, dan didukung teknologi terkini,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/8/2025).
    Melalui Direktorat Pengelolaan Prasarana, KAI menghadirkan pembaruan yang menyentuh seluruh aspek prasarana, mulai dari peremajaan rel, modernisasi wesel, pembaruan sistem sinyal, hingga penerapan teknologi digital yang menggantikan metode kerja manual.
    Heru menjelaskan, transformasi prasarana perkeretaapian harus memiliki
    big point, high impact, powerful, efficiency impact
    dan sepenuhnya selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) KAI. 
    Langkah itu menjadi pijakan untuk membangun fondasi perkeretaapian nasional yang modern, andal, dan berdaya saing tinggi.
    “Ada tiga fokus utama yang dijalankan.
    Pertama
    , meningkatkan Reliability, Availability, Maintainability, Safety, and Services (RAMSS) untuk memperkuat daya saing dan pendapatan perusahaan,” katanya. 
    Kedua
    , melakukan transformasi digital dalam pengoperasian dan perawatan prasarana guna mendorong efisiensi, keselamatan, dan peningkatan pendapatan. 
    Ketiga
    , mengimplementasikan program kerja berbasis keberlanjutan yang mengacu pada prinsip
    sustainability
    serta
    environmental, social, and governance
    (ESG).
    Sejak 2020, KAI telah mengganti lebih dari 1,6 juta meter rel baja demi memperkuat struktur jalur utama. 
    Bantalan kayu yang rentan lapuk diganti dengan bantalan sintetis yang lebih kuat dan tahan lama. 
    Ratusan wesel diperbarui menggunakan struktur beton untuk meningkatkan stabilitas. Hasilnya, kecepatan operasi meningkat di lebih dari 800 km jalur, sedangkan Track Quality Index pada triwulan I 2025 mencapai 5.554. Angka ini mendekati kategori sempurna.
    Heru mengatakan, setiap km rel yang diperbaiki adalah wujud komitmen KAI untuk menghadirkan transportasi yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan cerdas.
    “Di balik keheningan rel, ada kerja kolaboratif, teknologi, dan visi yang kami jaga,” tuturnya.
    Selain peremajaan rel, transformasi juga merambah ke ranah digital. Pemeriksaan dan perawatan yang sebelumnya berbasis formulir kertas kini dilakukan melalui P3STE Mobile, CMS berbasis web, dan aplikasi perawatan lain. 
    Data lapangan kini dapat dicatat secara
    real-time
    , tersimpan rapi, dan mudah dianalisis untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
    KAI juga mulai menggunakan sensor digital untuk memantau kondisi jalur di daerah rawan. 
    Sensor tersebut mampu mendeteksi pergerakan tanah, suhu rel, hingga getaran jembatan baja berusia lebih dari 90 tahun. 
    Semua informasi dikumpulkan dalam peta digital tiga dimensi (3D) yang memudahkan teknisi melakukan analisis dan tindak lanjut.
    Modernisasi tersebut diiringi komitmen pada keberlanjutan. Panel surya telah dipasang di 138 lokasi stasiun dan fasilitas operasional dengan kapasitas hampir 4.500 kilowatt (kW) sebagai langkah konkret menurunkan emisi karbon.
    KAI juga berperan aktif dalam proyek strategis nasional seperti elektrifikasi jalur Jakarta–Sukabumi, pengembangan sistem sinyal
    light rapid transportation
    (LRT) Jabodebek dan Sumatera Selatan, serta penguatan persinyalan di jalur ganda selatan Jawa.
    KAI juga menyesuaikan struktur organisasi lapangan, memfokuskan peran teknisi, dan memastikan seluruh proses perawatan mengikuti pedoman teknis resmi regulator. Hal ini menjamin kegiatan di lapangan seragam, efisien, dan akuntabel.
    Dengan langkah itu, KAI menegaskan tekadnya membangun masa depan transportasi Indonesia melalui inovasi, disiplin, dan fondasi prasarana yang kokoh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) menginisiasi dialog dan pertemuan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk membahas peluang investasi dan memperkuat kemitraan.

    Momen tersebut, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025, dihadiri oleh pimpinan eksekutif tingkat atas lebih dari 55 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri, serta Duta Besar Jepang H.E. Masaki Yasushi.

    Kehadiran mereka menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Jepang.

    Presiden PPIJ Rachmat Gobel menilai hubungan Indonesia–Jepang bukan hanya sejarah, melainkan fondasi untuk membangun masa depan bersama.

    “Forum ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi peluang baru, memperkuat komitmen jangka panjang, dan memastikan kemitraan kita relevan di era transformasi industri, energi berkelanjutan, dan digitalisasi,” ujar Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Menurut dia, PPIJ berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan bisnis dan kebijakan, sehingga kemitraan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, inisiatif seperti Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 sejalan dengan agenda strategis pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat rantai pasok, dan menarik investasi berkualitas tinggi.

    “Kolaborasi yang terbangun di forum ini akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rosan.

    Selain investasi, forum ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui skema kerja sama pemerintah–swasta (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Model ini diharapkan menjadi katalis percepatan realisasi proyek strategis nasional sekaligus menjaga efisiensi fiskal.

    Beberapa proyek strategis KPBU yang saat ini telah melibatkan perusahaan swasta dan mitra Jepang menjadi contoh nyata dari sinergi yang terbangun antara kedua negara.

    Salah satunya adalah proyek Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) di Bekasi, sebuah fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia dan bertaraf internasional yang dikembangkan melalui skema KPBU oleh Kementerian Perhubungan bersama konsorsium sejumlah perusahaan nasional, termasuk Gobel Group, dengan partisipasi aktif mitra dari Jepang.

    Dalam pelaksanaan skema pembiayaannya, proyek IIAPG berhasil mendapatkan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), melalui skema pinjaman investasi.

    Komitmen pendanaan dari dua lembaga keuangan asal Jepang ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek industri otomotif Indonesia serta model KPBU yang transparan, bankable dan mencerminkan kuatnya kemitraan ekonomi bilateral Indonesia–Jepang di bidang infrastruktur industri dan transformasi teknologi otomotif.

    Proyek ini mendukung transformasi industri otomotif Indonesia menuju standar keselamatan dan keberlanjutan global.

    Contoh lainnya adalah Pelabuhan Patimban, proyek KPBU strategis di Subang, Jawa Barat, hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia, sektor swasta nasional, dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Pelabuhan ini dirancang sebagai gerbang logistik utama yang memperkuat rantai pasok ekspor-impor serta mendukung pertumbuhan kawasan industri di sekitarnya.

    Selain itu, terdapat Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT), proyek KPBU yang dikelola Gobel Group di Gorontalo Utara sebagai pelabuhan internasional untuk menunjang ekspor komoditas unggulan daerah, termasuk perikanan dan hasil pertanian.

    Walaupun saat ini belum melibatkan mitra Jepang, AGIT memiliki potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut melalui penerapan teknologi, peningkatan manajemen rantai pasok, dan peluang investasi dari Jepang di masa mendatang.

    Dengan memadukan jejaring strategis, visi jangka panjang, dan komitmen bersama, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia–Jepang—mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membangun masa depan berkelanjutan, dan mempererat hubungan persahabatan antarbangsa yang telah terjalin selama hampir tujuh dekade.

    Sebagai catatan, Jepang telah menjadi salah satu mitra strategis investasi utama Indonesia selama hampir tujuh dekade, dengan catatan konsisten berada di jajaran atas negara investor asing.

    Tercatat sepanjang periode 2010–2024 nilai kumulatif realisasi investasi Jepang menempati peringkat kedua sebagai negara mitra investasi Indonesia dengan angka persentase rata rata tumbuh (growth) di atas 20% (2010-2024).

    Dalam laporan resmi JBIC (Japan Bank for International Cooperation) Edisi Juli 2025, Survei Tahunan JBIC Tahun Fiskal 2024 mengenai Operasi Bisnis Luar Negeri Perusahaan Jepang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara paling menjanjikan untuk pengembangan bisnis dalam jangka menengah (tiga tahun ke depan).

    Faktor pendukungnya meliputi: pasar domestik terbesar di ASEAN dengan hampir 280 juta jiwa, kedekatan geografis dengan Jepang, pertumbuhan ekonomi stabil yang ditopang infrastruktur dan digitalisasi, biaya produksi kompetitif, peluang transisi energi, serta bonus demografi hingga 2045

    Meski demikian, berdasarkan data resmi Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jepang di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$3,46 miliar, turun sekitar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini menjadi momentum strategis untuk mengintensifkan kembali kemitraan melalui kolaborasi yang lebih terarah dan jangka panjang.

  • Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan ancaman geopolitik global yang kian kompleks.

    Mulai dari krisis Laut China Selatan hingga fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina, memberi tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam situasi tersebut dunia usaha Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh, yakni stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.

    “Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Jika kita gagal menjaga iklim usaha dan stabilitas nasional, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang sudah susah payah kita bangun selama dua dekade terakhir,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/8). Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengurus pusat KADIN Indonesia serta para ketua KADIN provinsi dan asosiasi di bawah KADIN.

    Bamsoet menjelaskan kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp 28,6 triliun selama kuartal pertama 2025.

    Lemahnya Rupiah menekan biaya impor bahan baku industri, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi terhadap sektor riil. Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan dunia usaha membutuhkan keyakinan.

    “Dan keyakinan itu tumbuh dari komitmen negara dalam menjaga kepastian hukum, keamanan, iklim politik yang stabil, serta transparansi kebijakan,” kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

    Bamsoet menjelaskan negara harus siap menghadapi ancaman siber, kelangkaan energi, dan ketegangan lintas batas. Untuk itu, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi pertahanan nasional yang kokoh. Baik dari segi militer, energi, pangan, hingga keamanan digital. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan struktural.

    Selain mendorong proyek strategis nasional, pemerintah juga membangun sistem pertahanan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, penguatan logistik nasional, dan pengamanan energi nasional. Menurut Bamsoet, KADIN terus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat manajemen risiko.

    “Mitigasi risiko bukan sekadar formalitas ISO atau pelatihan teknis. Ini kunci keberlanjutan bisnis,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Karena ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai pelabuhan perikanan berstandar internasional.

    Dikutip dari unggahan video di akun Instagram resmi @kkpgoid, Senin, 4 Agustus, PPN Pengambengan bakal jadi pelabuhan terintegrasi terbesar se-Indonesia.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, area Pelabuhan Pengambengan akan diperluas, sehingga bisa menampung lebih banyak kapal perikanan. Kemudian, menyediakan cold storage-nya serta juga ragam usaha untuk skala industri maupun UMKM.

    “Terus pelabuhan ini terintegrasi juga dengan pasar ikan bertaraf internasional,” ucapnya.

    Doni menambahkan, hal terpenting lainnya adalah Pelabuhan Pengambengan bukan cuman untuk kapal-kapal skala industri saja, melainkan juga tetap melayani kapal-kapal nelayan tradisional.

    “Seperti kapal slerek yang terkenal itu akan tetap mendapat tempat di sini. Bahkan, fasilitasnya dibuat lebih baik lagi,” kata dia.

    Menurut Doni, transformasi Pelabuhan Perikanan Pengambengan akan menjadikan Bali sebagai pusat perikanan modern melalui pembangunan integrated fishing port and international fish markets alias tempat pelelangan ikan.

    “Semua ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) buat mewujudkan Bali sebagai pusat perikanan modern. Siap-siap, ya, Sahabat Bahari!” pungkasnya.

  • Proyek gas raksasa di Blok Masela resmi masuk tahap FEED

    Proyek gas raksasa di Blok Masela resmi masuk tahap FEED

    Jakarta (ANTARA) – Inpex Masela, sebagai operator, yang mewakili mitra perusahaan patungannya, yaitu Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas Masela, mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi memulai tahap front-end engineering and design (FEED) untuk proyek LNG Abadi, Blok Masela di Tanimbar, Maluku.

    “Pekerjaan FEED mencakup peninjauan dan penetapan spesifikasi fasilitas yang memproduksi dan memproses hidrokarbon dari lapangan gas Abadi, serta pabrik LNG darat (OLNG),” sebut keterangan resmi Inpex, yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Volume produksi tahunan dari proyek Abadi diperkirakan mencapai 10,5 juta ton setara LNG, yang mencakup 9,5 juta ton LNG per tahun atau lebih dari 10 persen impor LNG tahunan Jepang, serta pasokan gas pipa lokal.

    Proyek ini juga diperkirakan bisa memproduksi sekitar 35 ribu barel kondensat per hari.

    Pekerjaan FEED ini terbagi menjadi empat paket utama, yaitu OLNG; floating production storage and offloading (FPSO); subsea umbilicals, risers, and flowlines (SURF); dan gas export pipeline (GEP).

    Inpex pada saat ini telah memberikan kontrak paket SURF kepada PT Worley SEA Indonesia sebagai kontraktornya; dan GEP, yang juga dipegang PT Worley SEA Indonesia sebagai kontraktor.

    Lebih lanjut, kontrak FPSO dengan jenis dual FEED, yang pertama dipegang PT Technip Engineering Indonesia (kontraktor utama), serta PT Technip Indonesia dan PT JGC Indonesia (konsorsium); dan kedua dipegang PT Saipem Indonesia (kontraktor utama), serta PT Tripatra Engineers & Constructors, PT Tripatra Engineering, dan PT McDermott Indonesia (konsorsium).

    “Paket kontrak FPSO akan menggunakan metode dual FEED, yaitu melibatkan dua konsorsium kontraktor yang bekerja secara bersamaan, namun terpisah untuk menciptakan tender yang kompetitif,” tulis INPEX dalam keterangannya.

    Inpex berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi signifikan, khususnya terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur, serta mendukung pencapaian target nasional Indonesia untuk mencapai net zero emisi CO2 pada 2060.

    Adapun jangka waktu production sharing contract (PSC) proyek tersebut ditetapkan hingga 15 November 2055, dengan wilayah kontrak seluas 2.503 km2 dan kedalaman laut dalam rentang 400-800 meter.

    Blok ini berlokasi sekitar 170-180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

    Proyek Abadi ditetapkan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada Juni 2017 dan sebagai proyek infrastruktur prioritas pada September 2017.

    Inpex berharap proyek tersebut dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi di Indonesia, Jepang, dan negara Asia lainnya, serta menyediakan pasokan energi bersih yang stabil dalam jangka panjang.

    Hal ini didukung oleh karakteristik lapangan gas yang unggul dan cadangan yang melimpah, sehingga memungkinkan pengembangan secara efisien, serta adanya komponen CCS (carbon capture and storage) dari proyek ini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Depok Akan Kelola Sampah Jadi Energi Listrik

    Pemkot Depok Akan Kelola Sampah Jadi Energi Listrik

    Jakarta –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah mempersiapkan untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal ini dilakukan sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Depok.

    Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan Depok sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk penyelesaian sampah menjadi energi listrik. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

    “Pertama, memiliki lahan 5 hektare. Kedua, memiliki sampah minimal 1.000 ton per hari. Ketiga, memiliki alat transportasi angkutan yang bisa membawa sampah dari masyarakat sampai ke titik pengelolaan sampah,” ujar Supian seperti dilihat di situs Pemkot Depok, Minggu (3/8/2025).

    Supian menyampaikan syarat lainnya ialah kota atau kabupaten memiliki ketentuan peraturan daerah (perda) retribusi sampah yang mewajibkan masyarakat untuk membayar retribusi terhadap pengelolaan sampah.

    “Depok tinggal mencukupi kebutuhan lahan yang belum mencapai 5 hektare. Kita baru punya lahan sekitar 2 hektare, di luar TPA, yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah, sehingga kita butuh sekitar 3 hektare lagi agar bisa bersurat ke kementerian bahwa Depok siap menjadi kota dengan pengelolaan sampah menjadi energi listrik,” ucapnya.

    Dia menyebutkan pihaknya bersama perangkat daerah (PD) tengah mengupayakan pembebasan lahan sebagai syarat pengajuan ke kementerian.

    “Kami upayakan untuk mengecek di beberapa titik yang memungkinkan pembebasan lahan. Dari kesiapan lahan insyaallah sudah ada, tinggal dari sisi prioritas penganggaran untuk pembebasan lahan tersebut,” terangnya.

    (rdp/rdp)

  • Pemkab Banggai-PLN sosialisasikan pembangunan SUTT 150 kv Ampana-Bunta

    Pemkab Banggai-PLN sosialisasikan pembangunan SUTT 150 kv Ampana-Bunta

    Pembangunan SUTT 150 kv ini bukan hanya mendukung distribusi listrik dari PLTA Poso, tapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi

    Palu (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, bersama PT PLN (Persero) menyosialisasikan rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Ampana – Bunta, yang merupakan bagian dari distribusi daya dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso.

    Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dalam keterangannya di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu, mengatakan pembangunan SUTT 150 kv ini akan mendukung distribusi listrik dari PLTA Poso, dan sekaligus berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

    “Pembangunan SUTT 150 kv ini bukan hanya mendukung distribusi listrik dari PLTA Poso, tapi juga akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, serta meningkatkan kualitas hidup warga,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya proyek ini sebagai bagian dari infrastruktur ketenagalistrikan strategis yang akan menopang kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai dan sekitarnya.

    Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian awal dari rangkaian tahapan proyek strategis nasional di sektor energi, yang diharapkan dapat mulai dibangun dalam waktu dekat setelah seluruh proses perizinan dan persetujuan masyarakat diselesaikan.

    Pemkab Banggai, kata dia, menyambut baik sosialisasi ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dan bagian dari upaya membangun kepercayaan antara masyarakat dan pelaksana proyek.

    Pembangunan SUTT sepanjang ratusan kilometer ini akan melintasi beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai.

    Untuk itu, Bupati meminta kepada kepada pihak PLN untuk memprioritaskan ganti rugi lahan masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan SUTT.

    Ia juga berpesan kepada pihak perusahaan agar dalam pengerjaan pembangunannya menggunakan tenaga kerja lokal.

    “Penting juga bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti aturan kerja dari pihak perusahaan. Karena setiap kontraktor punya aturan kerjanya masing masing,” ujarnya.

    Ia mengharapkan dengan terbangunnya jaringan SUTT ini, Kabupaten Banggai tidak hanya memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan keandalan listrik, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih kuat dan terintegrasi.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengapa Warga Tolak Perluasan TPA Cipayung Depok dan Minta Sampah Dipindah ke Bogor? Megapolitan 3 Agustus 2025

    Mengapa Warga Tolak Perluasan TPA Cipayung Depok dan Minta Sampah Dipindah ke Bogor? Megapolitan 3 Agustus 2025

    Mengapa Warga Tolak Perluasan TPA Cipayung Depok dan Minta Sampah Dipindah ke Bogor?
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga menolak rencana Wali Kota
    Depok
    , Supian Suri, yang ingin memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
    Rencana pelebaran lahan tersebut tercetus karena TPA Cipayung masuk dalam
    Proyek Strategis Nasional
    (PSN).
    Nantinya, tempat ini akan dikembangkan menjadi proyek berbasis pengelolaan
    sampah
    menjadi tenaga listrik.
    Namun, untuk mewujudkan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, Pemerintah Kota Depok harus memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya adalah luas lahan yang harus mencapai lima hektare.
    “Sehingga kita butuh sekitar tiga hektare lagi untuk ditambahkan, untuk kita dapat bersurat ke kementerian bahwa kita, Kota Depok siap menjadi kota untuk dikelola pengelolaan sampah menjadi
    energi listrik
    ,” ucap Supian di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).
    Sejauh ini, lahan TPA Cipayung baru mencakup sekitar dua hektare. Oleh karena itu, Supian berencana membebaskan lahan tambahan seluas tiga hektare di sekitar lokasi tersebut.
    Keputusan memperluas TPA Cipayung mendapat penolakan dari warga sekitar. Salah satunya datang dari Soleh (56), warga RW 04 Cipayung, yang rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari pintu utama TPA.
    Soleh menyatakan lebih mendukung jika TPA ditutup secara permanen karena dinilai mengganggu kenyamanan warga.
    “Kan rencananya juga dulu mau ditutup. Jadi, kalau ditanya lebih pilih mana, ya, sebetulnya ditutup, saya enggak mau (ada pelebaran TPA) lah,” kata Soleh saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (2/8/2025).
    Alih-alih diperluas, warga lebih setuju agar TPA Cipayung ditutup dan sampah dipindahkan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.
    “Rencananya TPA Cipayung katanya mau ditutup, dulu ada. Jadi mending ditutup, buat sampah juga ada pembuangan di Bogor (TPPAS Lulut Nambo),” ucap Soleh.
    Menurutnya, TPA Cipayung sudah tidak layak digunakan. Lokasinya yang dekat dengan permukiman kerap menimbulkan bau tak sedap, terutama saat proses pengolahan berlangsung.
    “Pokoknya pas sampah lagi dibalik sama pengelola buat dikasih obat (larutan khusus), itu bau seminggu bisa ada terus,” ujar Soleh.
    Bahkan, ia mengenang bahwa 10 tahun lalu warga sempat melarang truk sampah melintasi Jalan Kelurahan Cipayung karena baunya yang menyengat.
    Meski lebih ingin TPA ditutup, warga mengaku bersedia digusur jika memang tak ada pilihan lain, asalkan mendapat ganti rugi yang sesuai.
    Mereka menekankan sulitnya mencari hunian baru di tengah harga tanah yang semakin tinggi.
    “(Kalau pun mau), ya, tergantung bayarannya, kan bangun rumah tuh mahal. Di sini harga tanah satu meter sudah Rp 2 juta lebih,” ujar Soleh.
    Hal serupa disampaikan Ija, warga RW 07, yang mengaku telah mengetahui kemungkinan rumahnya akan digusur sejak dua hingga tiga tahun lalu.
    “Saya sudah pasti kena gusuran. Soalnya, sudah ada bahasan dari 2–3 tahun lalu. Saya siap saja asal dibayar, ya, sudah saya tinggal pindah rumah,” kata Ija.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.