Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • BP dan Baker Hughes teken kontrak layanan untuk kilang LNG Tangguh

    BP dan Baker Hughes teken kontrak layanan untuk kilang LNG Tangguh

    Jakarta (ANTARA) – British Petroleum (BP) resmi menandatangani kontrak layanan jangka panjang dengan Baker Hughes (kode NASDAQ: BKR), perusahaan teknologi energi global, untuk mendukung layanan operasional kilang liquefied natural gas (Gas Alam Cair/LNG) Tangguh di Provinsi Papua Barat.

    Perjanjian komprehensif berdurasi 90 bulan tersebut mencakup penyediaan suku cadang, layanan perbaikan, serta dukungan teknik lapangan untuk peralatan turbomachinery yang menjadi komponen vital bagi tiga unit LNG.

    Peralatan termasuk turbin gas bertenaga besar, turbin uap, dan kompresor untuk tiga unit LNG guna memastikan operasional yang andal dan berkelanjutan.

    Perjanjian ini sekaligus menegaskan peran Baker Hughes sebagai penyedia solusi inovatif.

    “Perjanjian ini memperkuat hubungan jangka panjang antara Baker Hughes dengan bp dalam proyek Tangguh LNG yang telah terjalin sejak 2009,” kata Wakil Presiden Layanan Teknologi Gas Baker Hughes Tiffany Pitts dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pada 2024, Baker Hughes juga meraih kontrak untuk memasok sistem tenaga dan kompresi penting tambahan bagi proyek Tangguh UCC, yakni proyek penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon dalam skala besar di Tangguh yang dipimpin oleh BP.

    Kilang LNG Tangguh saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.

    Tiffany menambahkan teknologi canggih dan keahlian Baker Hughes akan memastikan optimalisasi kinerja fasilitas Tangguh yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di kawasan Asia Pasifik.

    “Perjanjian layanan jangka panjang dengan bp untuk proyek Tangguh LNG ini merupakan bukti komitmen kami dalam memperkuat kemitraan dan mendorong pengembangan energi di Indonesia,” ujar Tiffany.

    Adapun Baker Hughes menggandeng PT Imeco Inter Sarana sebagai mitra konsorsium lokal dalam memenuhi persyaratan kandungan lokal perjanjian tersebut.

    Fasilitas Tangguh LNG sendiri menjadi salah satu pilar utama strategi energi Indonesia, yang berperan dalam menjamin ketersediaan energi aman dan andal di kawasan Asia Pasifik.

    Langkah ini sekaligus mencerminkan fokus strategis Baker Hughes untuk memperkuat posisinya di sektor LNG melalui layanan manajemen aset peralatan penting, serta memperluas kapabilitas layanan di Asia Pasifik guna menjawab kebutuhan ekspansi dan transisi energi di wilayah tersebut.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

    Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian pengusaha menyambut baik rencana penerbitan Patriot Bond oleh Danantara sebagai upaya pembiayaan investasi proyek pemerintah, salah satunya untuk pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy.

    Patriot Bond sendiri akan ditawarkan kepada para konglomerat dengan kupon murah di bawah produk serupa seperti suku bunga BI Rate ataupun kupon SBN.   

    Bobby Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan langkah cepat tersebut menjadi bukti keseriusan penanganan sampah yang sudah masuk kategori darurat.  

    Bobby yang juga bos dari perusahaan energi baru terbarukan (EBT) dengan salah satu proyeknya pengolahan sampah PT Protech Mitra Perkasa Tbk. (OASA) menyampaikan dengan penawaran obligasi yang rencananya diterbitkan senilai Rp50 triliun, pihak swasta dapat ikut serta ambil bagian menyelesaikan masalah sampah.  

    “Kami menyambut baik dengan adanya percepatan ini, tentu kami melihat solusi untuk kedaruratan sampah di Indonesia ini bisa secara komprehensif [diselesaikan antara pemerintah dan swasta],” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025). 

    Pada dasarnya pengelolaan sampah sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. 

    Di mana kewajiban pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola sampah masing-masing daerahnya dengan memberikan tipping fee kepada investor yang melakukan investasi pengolahan sampah di lokasi tersebut. 

    Listrik yang dihasilkan oleh pengolahan tersebut pun dapat dijual ke PLN dan dibeli oleh masyarakat sekitar. Alhasil investor mendapat keuntungan ganda. 

    “Hal yang jadi masalah dalam penerapan dari perpres yang lama, Pemda ini ada yang punya kekuatan dari APBD untuk tipping fee, ada yang nggak punya,” jelasnya. 

    Sementara melalui perpres baru yang akan meluncur dalam waktu dekat terkait pengelolaan sampah ini, tidak ada lagi tipping fee. Nantinya kewajiban pemda hanyalah menyuplai sampah sesuai dengan kontrak kepada investor dan menyediakan lahan. 

    Mengacu perpres 2018 lalu, sejumlah kota besar telah ada sejumlah tender proyek. Seperti di Jakarta, Tangerang Selatan, Makassar, dan Sumatra Selatan, tetapi belum berjalan. 

    Sementara kota-kota lainnya menjadi PR pemerintah yang akan dikepalai oleh Danantara. Mengingat banyaknya investasi yang Danantara lakukan demi sederet program pmerintah, alhasil badan pengelola investasi tersebut menerbitkan Patriot Bond. 

    “Danantara kan investasi lainnya banyak. Jadi mereka mesti menyiapkan pendanaannya dan enggak bisa bergantung kepada pendanaan sekarang yang sudah dialokasikan misalnya mendukung program-program pemerintah yang lain. Termasuk investasi mereka. Nah, dengan itulah mereka menerbitkan Patriot Bond,” jelas Bobby. 

    Untuk diketahui, program waste to energy ini bahkan menjadi satu dari puluhan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru ditetapkan pada pemerintahan Prabowo, yang bernama Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. 

    Apabila program ini sukses, Indonesia dapat menyusul negara maju seperti Singapura yang telah memiliki pengelolaan sampah serupa sejak tahun 1980an. 

    Bobby menjelaskan pada dasarnya penyelesaian sampah dengan konsep mengubah jadi energi tersebut tergolong sederhana, yakni dengan proses pembakaran sampah ramah lingkungan. Pasalnya dari sejumlah metode yang ada, pembakaran sampah terbukti dapat mengurangi volume sampah hingga 90%, ketimbang daur ulang. 

    Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyatakan bahwa Patriot Bond menjadi instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Instrumen itu digunakan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.  

    “Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025). 

    Danantara menyebut penerbitan Patriot Bond atau obligasi patriot ditujukan untuk menghimpun dana dari para pemimpin bisnis nasional. Dana hasil penerbitan nantinya akan diarahkan ke sektor-sektor produktif, termasuk transisi energi, pembukaan lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

  • Intip Progres Terkini Tol Serang-Panimbang yang Ditargetkan Kelar Tahun Depan

    Intip Progres Terkini Tol Serang-Panimbang yang Ditargetkan Kelar Tahun Depan

    Jakarta –

    Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan progres terkini jalan tol Serang-Panimbang. Tol yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi penghubung menuju Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

    “Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Serang-Panimbang menjadi penghubung penting menuju Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi Banten, dan membuka akses pariwisata unggulan di wilayah selatan,” ujar unggahan akun Instagram @pupr_bpjt, dilihat detikcom Minggu (24/8/2025).

    Total panjang tol tersebut diketahui mencapai 83,66 kilometer. Rinciannya, seksi 3 Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer (KM) dengan dukungan konstruksi APBN, seksi 2 Rangkasbitung-Cileles 24,17 KM, dan Seksi 1 Serang-Rangkasbitung 26,5 KM yang sudah beroperasi Desember 2021.

    “Seksi 1 jalan tol Serang-Panimbang saat ini telah beroperasi, sementara pembangunan dilanjutkan pada seksi 2 dan seksi 3,” terang BPJT.

    Tol ini juga akan terhubung dengan jaringan tol Trans Jawa (Tangerang-Merak), sehingga memperlancar arus logistik, mendukung pariwisata, dan mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

    Tol ini melintasi 4 kabupaten kota, yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Berikut progres terkini tol Serang-Panimbang.

    Progres pembangunan seksi 2 Rangkasbitung – Cileles:

    Progres konstruksi 89,15%, progres pembebasan lahan 86,59%, dan target penyelesaian pada kuartal I 2026.

    Progres pembangunan seksi 3 Cileles – Panimbang:

    – Fase 1 : Progres konstruksi 97,7%, progres pembebasan lahan 93,32%, target penyelesaian kuartal 1 2026.
    – Fase 2: Progres konstruksi 36%, progres pembebasan lahan 93,32%, target penyelesaian kuartal IV 2026
    – Fase 3: Progres konstruksi 28,8%, progres pembebasan lahan 93,32%, target penyelesaian kuartal IV 2026.

    (kil/kil)

  • Proyek Anti Macet Bandung, Ada LRT & Tol Dalam Kota-Ini Rutenya

    Proyek Anti Macet Bandung, Ada LRT & Tol Dalam Kota-Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemacetan di Kota Bandung yang kian parah membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan dua proyek besar, yakni pembangunan LRT Bandung Raya dan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Keduanya tengah dalam tahap kajian mendalam sebelum benar-benar dieksekusi.

    Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna mengatakan, kajian LRT Bandung Raya masih terus berjalan.

    “Kajian proyek LRT Bandung Raya masih berjalan ya, kami terus excercise LRT tersebut,” kata Sumasna kepada CNBC Indonesia, Minggu (24/8/2025).

    Dia menuturkan, rute LRT yang disiapkan meliputi jalur Barat-Timur (West-East) dan Utara-Selatan (North-South). Namun, jalur Utara-Selatan menjadi prioritas karena tingkat kemacetan yang cukup tinggi.

    “Sejauh ini rencananya Barat-Timur dan Utara-Selatan, seperti apa keduanya nantinya, tapi yang utama ya Utara-Selatan,” ujarnya.

    Rute Utara-Selatan ini dirancang menghubungkan Ledeng hingga Leuwipanjang. Jalur tersebut dipilih lantaran ruas jalan di kawasan ini sempit sementara volume kendaraan roda dua maupun roda empat sangat tinggi.

    “Jadi misalkan dari Ledeng ke Leuwi Panjang itu kalau seandainya ada LRT mungkin akan beda. Penggunaan masyarakat tidak harus semuanya gunakan roda 2 atau roda 4 yang akhirnya, karena jalan di kota Bandung khususnya itu kecil-kecil,” jelas Sumasna.

    Selain LRT, Pemprov Jabar juga menaruh perhatian pada pembangunan Tol Dalam Kota Bandung. Sumasna menuturkan rute Barat-Timur untuk tol ini sudah lama dibahas, namun masih perlu evaluasi mendalam.

    Foto: Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)
    Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)

    “Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR) masih terus kami kaji ya. Nah, yang kami sedang bahas itu rute Barat-Timur,” katanya.

    Ia mengakui pembahasan jalur Barat-Timur ini cukup pelik karena berkaitan langsung dengan aspek sosial masyarakat.

    “Lintas Barat-Timur itu sudah PR lama. Memang kemarin ada PR yang harus kami selesaikan di cara mengeksekusinya. Dan ini melibatkan kementerian juga, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum,” tutur Sumasna.

    Lebih jauh, ia menegaskan ada banyak dinamika yang masih harus diselesaikan, mulai dari resistensi warga hingga dampak sosial. “Kami juga berharap ini bisa diakselerasi. Terlepas dari dinamikanya ya, biasanya suka ada ya. Dinamikanya apakah urusan sosialnya atau urusan-urusan lain. Urusan sosial misalnya ketika tol ini dibangun, ke dalam umum ada asistensi. Terus lintasan, ternyata ada resitensi juga,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji proyek ini setelah Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia. Berdasarkan laporan, rata-rata perjalanan per 10 kilometer di Bandung butuh waktu 32 menit 37 detik. Tingkat penyumbatan arus lalu lintas mencapai 48% dengan waktu hilang per tahun pada jam sibuk sekitar 108 jam.

    Tol Dalam Kota Bandung sendiri sudah masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak masa Presiden Joko Widodo, dengan nilai investasi mencapai Rp7,83 triliun. Rencananya, konstruksi dimulai pada 2026. Jalur awalnya dari Gerbang Tol Pasteur, melewati Jalan Pasupati dan Jalan Gasibu, lalu berakhir di Simpang Susun Cileunyi.

    Ada dua opsi rute yang disiapkan: alternatif pertama melewati Cicaheum, sementara alternatif kedua lewat Jalan Supratman hingga Jalan Antapani. Proyek ini diharapkan bukan hanya mengurai kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar distribusi barang di Jawa Barat, khususnya Bandung.

    Dengan begitu, baik LRT maupun Tol Dalam Kota Bandung digadang-gadang menjadi dua solusi kunci untuk mengurai simpul kemacetan di kota kembang yang semakin mengkhawatirkan.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang Megapolitan 24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang Megapolitan 24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    Ruas jalan ini kerap dijuluki “jalur horor” oleh pengendara karena selalu padat pada jam sibuk, imbas dari proyek rekonstruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
    Kebijakan pertama yang diterapkan adalah pelarangan keberadaan “pak ogah” atau pengatur lalu lintas liar.
    Selama ini, aksi mereka justru dianggap memperburuk kondisi di persimpangan jalan.
    “Saya sudah instruksikan agar tidak boleh lagi ada pak ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).
    Pemprov Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga memangkas sebagian trotoar di TB Simatupang untuk dijadikan jalur darurat kendaraan.
    “Saya setuju pemangkasan trotoar, bahkan ketika perlu membuka atau menutup outlet tol, saya izinkan. Yang terpenting kemacetan bisa diatasi,” ujar Pramono.
    Ia mengakui, banyak pejalan kaki kini merasa tidak nyaman akibat sempitnya ruang berjalan karena proyek yang sedang berlangsung.
    “Di TB Simatupang, pejalan kaki pasti juga merasa tidak nyaman,” tambahnya.
    Selain itu, Pramono meminta agar ukuran bedeng proyek galian di TB Simatupang diperkecil.
    Menurutnya, pembatas proyek yang terlalu besar memakan badan jalan sehingga memperparah kemacetan.
    “Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilkan. Kalau perlu, saya siap tanda tangan,” ucap Pramono.
    Ia juga menekankan agar bedeng segera dibongkar setelah proyek selesai.
    Kebijakan lainnya adalah penerapan sistem buka-tutup pintu keluar (exit) Tol Cipete–Pondok Labu menuju TB Simatupang.
    Tujuannya untuk mencegah penumpukan kendaraan yang langsung menambah beban lalu lintas di jalan utama.
    “Ketika mau menutup atau membuka outlet tol, saya izinkan. Yang penting kemacetan bisa terurai,” jelas Pramono.
    Kepala Dishub Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan keputusan penutupan sementara pintu keluar tol diambil setelah analisis menunjukkan adanya titik penyempitan arus (bottleneck).
    “Setiap sore terjadi crossing kendaraan dari exit tol menuju Fatmawati, sementara arus di TB Simatupang mayoritas bergerak ke arah RA Kartini dan Fatmawati Utara. Kondisi ini menimbulkan kepadatan tinggi,” kata Syafrin.
    Sebagai alternatif, kendaraan dari arah timur yang biasa keluar di Cipete–Pondok Labu akan diarahkan menuju pintu keluar Lebak Bulus, lalu memutar kembali ke Jalan Fatmawati.
    Menurut Syafrin, wacana ini akan dikonsultasikan lebih lanjut oleh Gubernur Pramono dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan kepolisian sebelum diterapkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Didu Ungkap ‘Dosa-Dosa Jokowi’ yang Akan Terbongkar, Dimulai dari Noel

    Said Didu Ungkap ‘Dosa-Dosa Jokowi’ yang Akan Terbongkar, Dimulai dari Noel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan komentar pedas terhadap era pemerintahan Jokowi.

    Said Didu menyebut penangkapan aktivis Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan hanyalah puncak gunung es dari skandal besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan Jokowi sebelumnya.

    “Noel hanya puncak gunung es korupsi Jokower dan Termul,” kata Said Didu di X @msaid_didu (23/8/2025).

    Kata Didu, selama 10 tahun kekuasaan Jokowi, praktik korupsi diduga dilakukan secara masif di berbagai sektor. Bahkan, ia menuding, praktik itu masih berlanjut hingga kini.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” imbuhnya.

    Said Didu kemudian membeberkan sederet dugaan penyimpangan mulai dari proyek infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga program sosial.

    Bidang Infrastruktur, kata dia, meliputi proyek jalan tol, pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, serta lonjakan biaya pembangunan yang disebutnya lebih dari dua kali lipat.

    Selain itu, pembangunan bandara, kereta api, pelabuhan, dan jalan juga disorot.

    Di sektor Sumber Daya Alam, ia menyebut adanya pelepasan hutan hingga 5 juta hektar, pemberian ribuan izin tambang, serta pengadaan BBM, gas, dan crude.

    Program Bansos, Dana Desa, hingga proyek pertanian seperti pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan juga tak luput dari tudingan.

    Lebih jauh, Didu menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek strategis nasional, serta pengadaan barang dan jasa di BUMN.

  • Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mencecar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terkait rugi yang dialami konsorsiumnya, yakni Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). DPR menilai, KAI mestinya memiliki capaian laba yang lebih tinggi jika tidak dibebankan oleh utang KCIC.

    Hal tersebut terungkap dalam rapat KAI bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, misalnya meminta KAI untuk membereskan persoalan utang KCIC.

    “Kereta Api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi ini, bisa laba. Tetapi kan karena punya Whoosh (KCIC) jadi, akhirnya defisit. Itu sebaiknya harusnya, ada anak perusahaan, dirut-dirutnya harus diundang juga (dalam rapat),” kata Anggia dalam rapat bersama PT KAI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber, menyebut kerugian KCIC pada paruh pertama 2025 mencapai Rp 1,6 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya, ia menyebut rugi KCIC sebesar Rp 2,69 triliun di tahun 2024.

    Menurutnya, hal ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Hasani pun mempertanyakan langkah perseroan dalam menyelesaikan rugi KCIC yang dibebankan ke KAI.

    “Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp 1 triliun pada semester I 2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri. Sementara itu kerugian mencapai Rp 2,69 triliun selama satu tahun di 2024. Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?” ujarnya.

    Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menjelaskan KAI sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC tersebut. Ia menyebut, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp 4 triliun di 2025.

    “Bapak kan (KAI) memegang saham dari PSBI 58% lebih. PSBI menguasai 60% (saham KCIC), dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai Rp 4 triliun lebih. Sekarang saja, beban keuangan sudah Rp 1,6 triliun (dalam) enam bulan,” ungkap Darmadi.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka, membeberkan KAI menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium proyek KCIC yang menelan investasi sebesar Rp 116 triliun. Namun begitu, KCIC mencatat kerugian Rp 1,6 triliun dari investasi di PSBI.

    Ia menyebut, KAI juga telah menyuntikkan modal ke PSBI sebesar Rp 7,7 triliun sepanjang tahun 2025. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan lebih detail mengingat belum adanya pembentukan konsorsium yang baru.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk mengambilalih proyek KCIC agar tidak membebankan KAI. Pasalnya, KAI menjadi BUMN yang bertugas di sektor pelayanan publik.

    “Kalau dari saya sendiri ambil alih, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa diambil alih oleh negara yang penugasan negara. Apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa collabs. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan yang membuat KCIC masih merugi. Ia memastikan dapat memahami permasalahan tersebut dalam satu minggu.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby menjawab pertanyaan Komisi VI DPR RI.

    Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Komisi VII: Perlu kebijakan tepat untuk atasi ketertinggalan industri

    Komisi VII: Perlu kebijakan tepat untuk atasi ketertinggalan industri

    Saya cukup penasaran tentang garam industri. Di mana Indonesia yang lautnya luas, kepulauan, tapi bertahun-tahun persoalan garam industri ini kok enggak selesai-selesai

    Cilegon (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti ketertinggalan pertumbuhan industri Indonesia yang semakin signifikan dibandingkan Vietnam sehingga perlu adanya kebijakan yang tepat.

    Pernyataan ini disampaikan nya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke PT Chandra Asri Pacific Tbk di Kota Cilegon, Banten, Jumat. Ia menegaskan perlunya kebijakan terobosan untuk menyelesaikan persoalan industri yang telah berlarut-larut agar Indonesia tidak terus tertinggal dalam persaingan global.

    Dalam dialognya, Chusnunia mengungkapkan kegelisahannya terhadap masalah-masalah klasik sektor industri yang tak kunjung menemukan solusi.

    “Saya cukup penasaran tentang garam industri. Di mana Indonesia yang lautnya luas, kepulauan, tapi bertahun-tahun persoalan garam industri ini kok enggak selesai-selesai,” ujar Chusnunia.

    Salah satu isu konkret yang diangkat adalah polemik impor garam. Menurutnya, ada dilema antara pemenuhan kebutuhan industri yang mendesak dan upaya mendorong produksi garam dalam negeri yang seolah menemui jalan buntu.

    “Kita perlu diskusi ulang tentang pembatasan impor garam. Jadi oke lah, kita penuhi kebutuhan impor karena ini untuk industri. Tapi produksinya tuh kayak nya agak menemui jalan buntu,” tegasnya.

    Chusnunia memaparkan data perbandingan yang menunjukkan bagaimana Vietnam berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kedua negara hampir setara, dengan Vietnam di angka 5,05 persen dan Indonesia 5,03 persen. Namun, Vietnam diproyeksikan melesat jauh di tahun-tahun berikutnya.

    “Masuk setahun kemudian, Vietnam melompat di 7,09 persen, kita di 5,11 persen. Setahun kemudian hari ini 2025, Vietnam di 7,39 persen, kita di 5,12 persen. Kelihatan kan akhirnya ada ketertinggalan,” ungkap politisi yang akrab disapa Nunik itu.

    Ia menambahkan, meski Indonesia masih unggul dibandingkan beberapa negara lain, ketertinggalan dari Vietnam dalam hal industri dan ekonomi secara umum sudah sangat nyata.

    “Kalau sama Vietnam, kita kalah jauh. Dan hal apa yang DPR bisa aspirasikan kemudian dari pemerintah juga memperjuangkan agar bisa kita eksekusi bersama. Sehingga kebijakan yang keluar untuk kebutuhan industri,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Legal dan Hubungan Eksternal Chandra Asri, Edi Riva’i, memaparkan bahwa proyek strategis nasional Chandra Asri Alkali yang akan berproduksi pada awal 2027 sangat bergantung pada garam industri berkualitas tinggi.

    “Karena itu kami perlu dukungan dari DPR untuk relaksasi peraturan yang ada supaya merilekskan terkait garam industri ini, mengingat garam ini memerlukan kemurnian yang tinggi dan impuritas yang sangat rendah,” katanya.

    Selain itu, sejumlah tantangan lainnya yang menghambat operasional dan ekspansi industri petrokimia saat ini adalah kelangkaan pasokan gas.

    “Kemarin kita dapatnya 48 persen dari kuota 100 persen, tentu itu menghambat jalannya operasional pabrik. Kita harapkan ini ada upaya pemerintah segera dapat mengatasi masalah ini dan kuota nya dapat kembali sepenuhnya 100 persen,” jelasnya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa Demo "Indonesia Sold Out" Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo "Indonesia Sold Out" Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo “Indonesia Sold Out” Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mahasiswa yang menggelar demo bertajuk “Indonesia Sold Out” di depan Gedung DPR/MPR RI menuntut berbagai hal kepada pemerintah, mulai dari penolakan militerisasi hingga desakan agar negara mewujudkan pendidikan gratis.
    Fadli, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himmapol) Indonesia, mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap militerisme, kapitalisme, imperialisme, dan oligarki.
    “Pada Kamis 21 Agustus setelah peringatan 80 tahun kemerdekaan, kami aksi dan membawa tajuk melawan militerisme, tolak kapitalisme imperialisme, dan ganyang oligarki,” kata Fadli di lokasi, Kamis.
    Ia menjelaskan, tuntutan mahasiswa terbagi dalam dua kategori besar, yakni isu sipil-politik dan isu ekonomi-sosial budaya.
    “Dalam isu sipil dan politik, kami menuntut negara untuk menolak undang-undang bermasalah, tolak RUU bermasalah, tolak pasal bermasalah dalam RUU penyiaran, kemudian tolak militerisasi di ranah sipil. Lalu hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan teror terhadap gerakan rakyat. Yang terakhir adalah tolak pembangunan batalion baru di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, untuk isu ekonomi, sosial, dan budaya, mahasiswa menyoroti kebijakan negara yang dinilai merugikan rakyat.
    “Kemudian terkait isu ekonomi sosial budaya, kami mengamankan tuntutan pertama, penolakan penulisan ulang sejarah, kemudian tolak gelar pahlawan untuk Soeharto, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis,” ujarnya.
    Ia juga menyampaikan sejumlah penolakan lain yang berkaitan dengan kondisi buruh, kebijakan tenaga kerja, hingga proyek pembangunan yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat.
    “Kemudian tolak fleksibilitas tenaga kerja dan buruh upah murah. Kemudian tolak tarif resiprokal AFK Indonesia, lalu tolak proyek strategis nasional yang merampas ruang hidup serta tolak revisi undang-undang pokok agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” tambah dia.
    Fadli menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak hanya diperingati secara seremonial.
    “Kemerdekaan itu direpresentasikan dengan kedaulatan rakyat atas tanah, air, udara, dan masa depannya,” tutupnya.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) mulai memadati depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) sore.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , massa mulai datang ke lokasi sekitar pukul 16.02 WIB. Terpantau satu mobil komando telah berada di lokasi bersama dengan sejumlah mahasiswa yang mengenakan ragam almamater.
    Para mahasiswa itu terlihat membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” yang tulisannya berwarna putih dan merah.
    Mereka membentangkan spanduk itu tepat di depan pintu gerbang Gedung DPR RI.
     
    Selain itu, massa juga ada yang membawa bendera Merah Putih dan One Piece. Bendera itu diikatkan di satu batang kayu yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    Sejumlah kendaraan saat melaju di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai harus ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, khususnya setiap kali jam sibuk.

    “Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kendaraan bisa terurai.

    Akan tetapi Khoirudin, mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

    Khoirudin mengatakan bahwa langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

    “Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, masalah macet di jalan tersebut muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan.

    ​Khoirudin menambahkan bahwa kemacetan bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.

    Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

    ​Salah satu hal yang paling mendesak, kata dia, adalah kehadiran petugas di lapangan seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

    ​”Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

    “Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

    Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.

    Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah.

    Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

    “Saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.

    Sumber : Antara