Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional

  • Wapres cek pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru

    Wapres cek pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru

    “Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kepulauan Maluku mengecek kemajuan pembangunan Bendungan Way Apu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Selasa (14/10).

    Dalam kunjungannya itu, sebagaimana disiarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu dini hari, Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada pekerja dan penanggung jawab pembangunan, serta meminta mereka bekerja sesuai jadwal yang ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menerima manfaat dari pembangunan Bendungan Way Apu.

    “Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan oleh siaran resmi Setwapres RI.

    Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kementerian Pekerjaan Umum Fery Moun Hepy merupakan salah satu pejabat yang menerima arahan langsung dari Wapres dalam kegiatan pengecekan di lokasi pembangunan bendungan. Fery menyebut Wapres Gibran terus memantau perkembangan penyelesaian pembangunan bendungan, yang ditargetkan rampung pada September 2026.

    “Jadi harapan beliau ini agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Fery sebagaimana dikutip dari siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Way Apu diproyeksikan mengairi sekitar 10.000 hektare sawah, menyediakan air bersih, dan mengurangi risiko banjir. Bendungan itu juga dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 8 megawatt (MW) yang merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Buru, Maluku.

    Wapres Gibran berharap proyek pembangunan Bendungan Way Apu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, dan memperkuat peran Maluku dalam menopang ketahanan pangan nasional.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Way Apu, Kabupaten Buru, Wapres Gibran turut didampingi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Bupati Buru Ikram Umasugi, Dandim Kabupaten Buru Letkol Inf. Heribertus Purwanto, Kapolres Kabupaten Buru AKBP Sulastri Sukidjang, Kajari Kabupaten Buru Adri Notanubun, Kepala Satuan Kerja Bendungan Way Apu Budi Prasetyo, dan General Manager Operasional PT PP (Persero) Tbk. Apri Setiawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satelit Multifungsi – Palapa Ring Integrasi Masuk PSN, Kapasitas Satria Disorot

    Satelit Multifungsi – Palapa Ring Integrasi Masuk PSN, Kapasitas Satria Disorot

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penetapan proyek Satelit Multifungsi dan Palapa Ring Integrasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah tepat. Terlebih, kapasitas Satelit Satria-1 makin terbatas. 

    Pada Juli 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkap kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% dari total 150 Gbps yang dimiliki. Hingga akhir tahun, diproyeksikan kapasitas akan terisi hingga 90%. 

    Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai penetapan Palapa Ring Integrasi dalam daftar PSN sangat tepat. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan backbone nasional untuk menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

    “Termasuk menghubungkan Ibu Kota Kabupaten/Kota yang belum terhubung serat optik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (14/10/2025).

    Lebih lanjut, Heru menjelaskan untuk proyek Satelit Multifungsi, pemerintah perlu menghitung kembali kemanfaatan dari Satria-1 yang sudah beroperasi saat ini. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek pembiayaan proyek tersebut. 

    “Walau ini hanya jauh di bawah alokasi MBG atau IKN, tapi kan harus dialokasikan,” imbuhnya.

    Dari sisi teknis, Heru menilai perencanaan proyek harus memperhitungkan kebutuhan kapasitas hingga 15 tahun ke depan agar tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan kapasitas. 

    Hal ini penting karena diprediksi trafik data Indonesia akan meningkat pesat seiring bertambahnya pengguna internet, percepatan transformasi digital, dan pertumbuhan ekonomi digital.

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan Presiden mencanangkan dua kemandirian yakni pangan dan energi. 

    Menurutnya Industri telko dapat mendukung program Presiden dengan program kemandirian digital penggelaran infrastruktur jaringan dan layanan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kemandirian pangan dan energi akan efisien dan optimal.

    Dia menuturkan ukuran kinerja (performance) paling mendasar dalam sistem telekomunikasi adalah tingkat penggunaan (utilization). 

    “Ukuran prosentase yang digunakan oleh pelanggan [bisa pelanggan akhir atau penyelenggara telekomunikasi] relatif terhadap kapasitas maksimal dari sistem,” katanya.

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Menurut Agung, tingkat utilisasi tersebut seharusnya diumumkan secara terbuka oleh penyelenggara Palapa Ring maupun Satelit Satria sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas infrastruktur yang dikelola. 

    “Misal dari 22 cores (11 pairs) kabel optik yang tergelar, berapa yang telah aktif digunakan. Demikian pula untuk Satelit Satria, apabila utilisasi dari infrastruktur tersebut telah lebih dari 50%, barulah pantas untuk melakukan pengembangan berikutnya,” jelasnya.

    Proyek Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur, memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, atau sekitar tiga kali lipat dari proyek Satelit Satria-1.

    Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda akibat lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

    Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mempersempit kesenjangan digital, khususnya di kawasan timur Indonesia.

    Adapun Satelit Multifungsi pertama pemerintah adalah Satria-1. Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan.

    Namun, karena meningkatnya kebutuhan bandwidth, jumlah titik tersebut dipangkas menjadi di bawah 40.000. Dengan masuknya kembali program Satelit Multifungsi ke dalam daftar PSN, terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang sebelumnya digadang mampu mencapai kapasitas 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah pemanfaatan satelit orbit rendah (LEO).

  • Prabowo Tetapkan Satelit Multifungsi-Palapa Ring Integrasi Sebagai Proyek Strategis

    Prabowo Tetapkan Satelit Multifungsi-Palapa Ring Integrasi Sebagai Proyek Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan proyek Satelit Multifungsi dan infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai perubahan daftar PSN.

    Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup beberapa proyek di antaranya Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, Percepatan Pembangunan Technopark, hingga Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat.

    Salah satu proyek utama yang masuk dalam daftar adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, hingga Timur. 

    Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Palapa Ring Integrasi menjadi proyek tulang punggung konektivitas nasional yang sangat krusial untuk pemerataan akses digital.

    “Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Heru kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025)/

    Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda karena lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

    Proyek Palapa Ring Integrasi akan meliputi 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menekan kesenjangan digital di kawasan timur Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit Multifungsi pertama pemerintah bernama Satria-1. 

    Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet be rkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan. Namun seiring dengan tingginya kebutuhan bandwidth, jumlah titik dipangkas menjadi di bawah 40.000 titik. 

    Dengan masuknya program Satelit Multifungsi, maka terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang dahulu digadang-gadang mencapai 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah menggunakan satelit orbit rendah. 

  • MBG & KopDes Merah Putih Masuk Daftar Program Strategis (PSN) Prabowo

    MBG & KopDes Merah Putih Masuk Daftar Program Strategis (PSN) Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masuk ke dalam program strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 (Permenko Perekonomian 16/2025) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

    Untuk diketahui, beleid itu diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ditetapkan pada 24 September 2025.

    Adapun, perubahan beleid itu dilakukan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

    “Perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional,” demikian bunyi beleid itu.

    Permenko Perekonomian 16/2025 menetapkan perubahan daftar PSN, termasuk dalam hal program yang mengalami penambahan daftar.

    Dalam beleid anyar itu tercantum bahwa program makan bergizi gratis (MBG), program sekolah rakyat, hingga program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih masuk ke dalam daftar program strategis nasional (PSN) era Prabowo—Gibran. Ketiganya merupakan program nasional.

    Selain itu, pemerintah juga memasukkan program digitalisasi pendidikan dan program pengentasan kemiskinan ke dalam PSN.

    Lebih lanjut, juga ada program pengelolaan sampah terpadu yang merupakan daftar proyek berpedoman pada Peraturan Presiden.

    Kemudian, pemerintah turut memasukkan program swasembada pangan, energi, dan air nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.

    Program ini termasuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) berupa cetak sawah, pengembangan sawit, pengembangan peternakan, dan saranan pendukung lainnya. Nantinya, program ini dilakukan di provinsi Papua Selatan.

    Berikutnya, pemerintah menetapkan program revitalisasi tambak Pantura di sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat, yakni kabupaten Bekasi, kabupaten Karawang, kabupaten Subang, dan kabupaten Indramayu.

    Terakhir, ada program pengembangan budi daya udang terintegrasi (integrated shrimp farming) di kabupaten Sumba Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

  • Status PSN PIK 2 Milik Aguan Dihapus Prabowo

    Status PSN PIK 2 Milik Aguan Dihapus Prabowo

    Jakarta –

    Proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini dihapus oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Penghapusan proyek tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Aturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025.

    Dalam peraturan terbaru, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi masuk daftar PSN. Padahal sebelumnya proyek itu ada dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor ke-226 sebagaimana diatur dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 di era Jokowi.

    “Dihapus,” tulis keterangan perubahan daftar PSN di nomor 226, dikutip dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, Senin (13/10/2025).

    Jika sebuah proyek dihapus dari daftar PSN, proyek tersebut tidak lagi mendapatkan kemudahan perizinan dan fasilitas lainnya seperti PSN pada umumnya. Meski demikian, proyeknya bisa tetap dilanjutkan.

    Berdasarkan catatan detikcom, PIK 2 Tropical Coastland akan mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan dengan investasi mencapai Rp 65 triliun. Total wilayah pengembangan berbasis hijau seluas 1.755 hektare (Ha).

    Saat itu PIK 2 mendapatkan status sebagai PSN bersama 13 proyek lainnya, termasuk pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) yang merupakan proyek besutan grup Sinar Mas Land. Keputusan diambil dalam Rapat Internal di Istana Negara yang dipimpin Jokowi pada 18 Maret 2024.

    Proyek pengembangan PIK 2 berada di sekitar jalur pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek ini terbentuk setelah berhasil mengembangkan Kawasan PIK 1 dan Pulau Reklamasi yakni Golf Island and Ebony dengan total luasan pengembangan sekitar 1.600 Ha.

    Masalah PIK 2

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan terdapat beberapa permasalahan dalam proyek pengembangan PIK 2. Salah satunya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Setelah kami cek kawasan PIK 2 ini, RTRW Provinsinya tidak sesuai, RTRW Kabupaten/Kota tidak sesuai, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) belum ada, itu pertama,” ungkapnya dalam Media Gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

    Selain itu, masalah lainnya yakni kawasan PIK 2 bersinggungan dengan wilayah hutan lindung. Dari total lahan PIK 2 yang mencapai sekitar 1.700 Ha, seluas 1.500 Ha adalah kawasan hutan lindung.

    “Dan hutan lindung itu sampai saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konservasi, dari hutan konservasi menjadi APR, belum sama sekali,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (aid/hns)

  • Transisi Energi Berbasis Gas Bumi Diperluas – Page 3

    Transisi Energi Berbasis Gas Bumi Diperluas – Page 3

    Pembangunan pipa gas ruas WNTS ke Pulau Pemping, Batam dilakukan bersama PT Timas Suplindo, hal ini ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk proyek Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI).

    Penandatanganan ini menandai langkah penting PLN EPI dalam memperkuat keandalan pasokan gas bumi untuk sistem kelistrikan nasional, khususnya di wilayah Batam dan sekitarnya. Proyek ini menjadi jembatan strategis dalam mendukung transisi energi bersih berbasis gas bumi serta memperkuat ketahanan energi nasional.

    Direktur Utama PT Timas Suplindo, Sulianto Entong, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan PLN EPI untuk melibatkan Timas dalam proyek strategis nasional ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan pekerjaan dengan profesional, tepat waktu, dan berstandar keselamatan tinggi.

    “Kami berkomitmen melaksanakan proyek ini dengan standar keselamatan tertinggi serta efisiensi maksimal. Seluruh tahapan, mulai dari rekayasa teknik hingga instalasi, akan kami jalankan secara profesional untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan,” ungkap Sulianto.

    Sulianto juga menjelaskan bahwa Timas memiliki kapal instalasi berkapasitas besar, peralatan dan sistem perangkat lunak sendiri, serta tenaga ahli internal yang berpengalaman. Dengan demikian, perusahaan yakin mampu memberikan hasil terbaik dengan harga yang kompetitif.

    “Kami memahami bahwa waktu menjadi faktor krusial. Karena itu, kami akan memastikan seluruh proses berjalan efektif agar proyek selesai sesuai jadwal,” tambahnya.

     

  • Hakim MK Tanya Dampak Jika Gugatan UU Cipta Kerja Terkait PSN Dikabulkan Nasional 7 Oktober 2025

    Hakim MK Tanya Dampak Jika Gugatan UU Cipta Kerja Terkait PSN Dikabulkan Nasional 7 Oktober 2025

    Hakim MK Tanya Dampak Jika Gugatan UU Cipta Kerja Terkait PSN Dikabulkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dampak yang akan terjadi jika uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dikabulkan seluruhnya.
    Hal ini ditanyakan Enny kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menginginkan agar uji materi dengan nomor perkara 162/PUU-XXIII/2025 itu dikabulkan.
    Pertanyaan ini juga diajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang turut hadir memberikan keterangan dalam sidang tersebut.
    “Kalau dikabulkan misalnya dari Bu Maria itu apa dampaknya yang dikaji oleh Komnas Perempuan?” kata Enny dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
    Salah satu permohonan uji materi tersebut adalah Pasal 3 huruf d dalam UU Cipta Kerja yang spesifik menyinggung terkait percepatan PSN.
    “Sementara PSN itu kan jangkauan kemudian variannya luar biasa, banyak macam-macam termasuk salah satunya untuk mendukung SDGs (Sustainable Development Goals) juga di situ,” ucap Enny.
    Ketika dikabulkan, tak ada asas dasar yang menentukan PSN harus dipercepat, apakah akan berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dalam konsep SDGs atau tidak.
    Enny menegaskan perlu dijelaskan agar kepentingan umum dalam PSN berkaitan dengan upaya negara untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat Indonesia.
    “Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk bisa mewujudkan itu dalam kerangka apakah itu kepentingan umum dan atau PSN itu tadi?” ucapnya.
    Komnas HAM dan Komnas Perempuan bersepakat akan menjawab pertanyaan Enny tersebut melalui keterangan tambahan secara tertulis.
    Sebagai informasi, permohonan ini diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), serta 19 pemohon lainnya.
    Mereka mengajukan uji materi “kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)” dan/atau frasa “PSN” dalam Ketentuan Pasal 3 huruf d;
    Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2; Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4); Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; Pasal 44 Ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1; Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3; Pasal 17 A Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15; serta Pasal 34A Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Pasal 17 Angka 18 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).
    Para pemohon mendalilkan UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan PSN, menggerus prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
    Para pemohon berpendapat bahwa percepatan dan kemudahan PSN yang diatur dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja justru menimbulkan konflik sosial-ekonomi yang berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara.
    Norma tersebut dianggap kabur (
    vague norm
    ) karena memuat frasa seperti “penyesuaian berbagai peraturan” dan “kemudahan dan percepatan” yang tidak memiliki batasan operasional konkret.
    Hal ini dinilai membuka ruang bagi pembajakan kepentingan politik tertentu dan menutup ruang partisipasi publik yang bermakna.
    Atas dasar hal tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal yang digugat dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Bisnis.com, PONTIANAK – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), resmi meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan bertajuk TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama. Acara kickoff berlangsung di Pontianak pada Senin (6/10), yang melibatkan 15 mahasiswa yang akan menjadi agen inovasi pada Terminal Kijing dari dua universitas yaitu Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan latar belakang multidisipliner, mulai dari teknik industri, teknik mesin, teknik elektro-informatika, teknik kelautan, manajemen, hingga kesehatan masyarakat.

    Program ini berfokus pada lima tema utama: peningkatan produktivitas bongkar muat pada tiga jenis kemasan curah cair, curah kering, dan general cargo serta peningkatan HSSE dan pengembangan energi terbarukan atau greenport. Selama sebulan penuh, para mahasiswa akan mengikuti pembelajaran di kelas dan lapangan, sekaligus merancang ide inovasi yang akan dilombakan untuk diimplementasikan di Terminal Kijing. Terminal Kijing merupakan pelabuhan modern yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Kalimantan Barat dan bagian penting dalam rantai pasok nasional.

    Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, menekankan bahwa program TJSL EduPort bukan merupakan program magang biasa tetapi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan dan pengembangan SDM lokal. Melalui program ini, para mahasiswa diajak untuk magang sekaligus merancang ide inovasi pengembangan Terminal Kijing yang dikelola PTP Nonpetikemas, sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan SDM lokal dan penerapan konsep Creating Shared Value (CSV) antara dunia pendidikan dan industri kepelabuhanan.

    “Hari ini PTP Nonpetikemas membuka program TJSL EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama di Terminal Kijing. Terminal ini bukan hanya pelabuhan biasa, tetapi bagian dari Proyek Strategis Nasional yang mendukung hilirisasi industri, termasuk pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) oleh PT Borneo Alumina Indonesia. Selama ini, Indonesia masih mengimpor bahan baku untuk produksi aluminium. Dengan adanya SGAR dan dukungan logistik dari Terminal Kijing, kita berharap bisa memperkuat kemandirian industri nasional dan mendukung peningkatan perekonomian wilayah Kalimantan Barat,” jelas Indra.

    Dari sisi akademisi, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Samsudin, SE, M.Si, menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa.

    “Ada sekitar enam mahasiswa kami yang mengikuti program ini. Semoga program ini dapat berkelanjutan dan Mahasiswa mendapatkan manfaat yang luas karena bisa langsung terjun ke lapangan dan memahami lebih dalam tentang operasi pelabuhan,” ujarnya.

    Dilanjutkan oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Dr. Ir. Yopa Eka Prawatya, S.T, M.Eng, IPM, yang menekankan bahwa program ini bukan sekadar magang, tetapi jembatan strategis antara teori dan praktik.

    “Kami mengapresiasi usulan kegiatan magang ini dan memandangnya bukan sekadar magang, tetapi sebagai sistem pembelajaran yang dinamis. Kolaborasi dengan PTP adalah wujud nyata dari implementasi magang berdampak. Mahasiswa belajar berpikir sistemik, bekerja kolaboratif di lapangan, dan menjadi problem solver bahkan future talent bagi industri Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya dan bimbingan profesional yang akan menjadi fondasi karir mereka ke depan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Arif Mustangin, Manager Keuangan & SDM Pelindo Regional 2 Pontianak, mewakili General Manager mengapresiasi PTP Non Petikemas.

    “Kami mewakili Pelindo Regional 2 Pontianak menyampaikan mengapresiasi PTP Non Petikemas dan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengembangkan inovasi di Terminal Kijing. Ia menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dengan selalu berkoordinasi bersama tim HSSE, terutama saat beraktivitas di lapangan, serta menggunakan alat pelindung diri (APD). “Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk berkontribusi melalui gagasan pengembangan Terminal Kijing,” tegasnya.

    Salah satu peserta, Indah Maharani, mahasiswa Teknik Industri Universitas Tanjungpura, menyampaikan testimoninya: “Saya sangat antusias, saya berharap program ini dapat bermanfaat bagi saya dan peserta lainnya. Saya benar-benar bersyukur diberi kesempatan menjadi bagian dari program ini.” Ujarnya.

    Selama program berlangsung, mahasiswa akan difasilitasi dengan mentoring, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga perlindungan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menjunjung tinggi aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta menjaga nama baik kampus dan perusahaan.

    Program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama akan berlangsung hingga awal November 2025. PTP Nonpetikemas berharap inisiatif ini menjadi katalis lahirnya generasi muda yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pengembangan industri kepelabuhanan di Indonesia.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen PTP Nonpetikemas, GM Pelindo Regional 2 Pontianak, serta perwakilan Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak dan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyerahan Bantuan TJSL bidang Pendidikan PTP Nonpetikemas beserta rompi Alat Pelindung Diri (APD) sebagai simbolis telah melaksanakan kerjasama antara pihak PTP Nonpetikemas dengan pihak Universitas.

  • Sentilan Purbaya dan Nasib 7 Proyek Kilang Minyak Pertamina

    Sentilan Purbaya dan Nasib 7 Proyek Kilang Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Pertamina yang dianggap malas membangun kilang minyak baru.

    Sindiran Purbaya itu dilontarkan tatkala menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). Purbaya menyinggung Pertamina karena lamban mengurus pembangunan kilang baru. Imbasnya, negara harus mengimpor BBM dari Singapura. 

    “Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja,” ucap Purbaya.

    Dia mengaku pernah mengultimatum Pertamina bahwa akan ada investor China yang mau membangun kilang di Indonesia. Namun, Pertamina keberatan lantaran merasa sudah overkapasitas.

    Mendengar hal tersebut, Purbaya mengaku kaget. Sebab, perusahaan pelat merah itu mengklaim bakal membangun tujuh kilang baru dalam 5 tahun. 

    “Mereka [Pertamina] bilang, iya, tapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” tutur Purbaya.

    Lantas, benarkah demikian?

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018, sebelumnya terdapat tujuh proyek kilang yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), yakni lima proyek pengembangan kilang atau refinery development master plan (RDMP) dan dua proyek kilang baru.

    Lima proyek RDMP adalah RDMP Refinery Unit (RU) V Balikpapan, RDMP RU IV Cilacap, RDMP RU VI Balongan, RDMP RU II Dumai, dan RDMP RU III Plaju. Sementara itu, dua proyek kilang baru, yakni Grass Root Refinery (GRR) Tuban dan GRR Bontang.

    Dalam perjalanannya, terdapat proyek yang sudah berjalan dan beroperasi atau hampir rampung. Namun, beberapa di antaranya masih mandek, bahkan batal.

    Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, proyek kilang yang masuk PSN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya RDMP RU VI Balongan, RDMP RU IV Cilacap, Biorefinery Cilacap, dan Kilang Minyak Tuban (ekspansi).

    Berikut daftar 7 proyek kilang minyak Pertamina: 

    1. RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe

    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) saat ini terus mengebut pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek strategis nasional (PSN) ini telah memasuki fase krusial menuju tahap uji coba peralatan (commissioning) dan awal pengoperasian kilang (start-up).

    Adapun, progres pengerjaan RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe telah mencapai 96,5% per akhir September 2025. Nilai investasi untuk proyek ini mencapai US$7,4 miliar atau setara Rp122,72 triliun (asumsi kurs Rp16.584 per US$).

    Proyek RDMP Balikpapan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari semula 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. 

    Kedua, meningkatkan kualitas produk dari standar setara Euro 2 menjadi standar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, meningkatkan kompleksitas kilang guna mendorong efisiensi operasional dan memperluas jangkauan produk. 

    Selain memperkuat kemandirian energi, proyek RDMP Balikpapan juga berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan daerah. Selama puncak konstruksi, proyek ini menyerap hingga 24.000 tenaga kerja serta menghidupkan ekosistem usaha di sekitar lokasi, mulai dari UMKM, jasa transportasi, hingga rumah kontrakan.

    Sementara itu, proyek Lawe-Lawe merupakan ekspansi untuk meningkatkan mutu produk, memenuhi Euro-5. Proyek ini digarap oleh KPI melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Balikpapan. Kilang yang terletak di kota terbesar kedua di Kalimantan Timur itu awalnya memiliki kapasitas pengolahan 260.000 barel kemudian ditingkatkan menjadi 360.000 barel per hari.

    Kilang Balikpapan nantinya juga akan mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah dan produk yang lebih variatif. Produk yang dihasilkan nanti juga setara dengan standar Euro-5. 

    Euro-5 memiliki keunggulan lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar minyak yang lebih berkualitas serta tingkat konsumsi yang lebih hemat. Proyek RDMP Balikpapan meliputi pembangunan New Workshop dan Warehouse, Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Feed Tank, Boiler, New Flare BPP II, RFCC & RFCC NHT, dan Terminal Lawe-Lawe Facilities.

    2. RDMP Cilacap

    Berdasarkan catatan Bisnis, RDMP Cilacap dikembangkan guna meningkatkan kapasitas kilang yang semula sebesar 348.000 barel akan meningkat menjadi 370.000 barel per hari dan peningkatan kualitas produk menjadi standar Euro-5.

    Proyek ini telah direncanakan sejak 2014 dengan proyeksi penyelesaian pada 2025 atau 2026 untuk fase awal atau lanjutan. 

    Pada 2014, Pertamina menggandeng Saudi Aramco dalam menggarap proyek ini. Namun, dalam perjalanannya Saudi Aramco memilih mundur. Pertamina pun tetap menggarap proyek itu secara mandiri.

    Dalam proyek ini, Pertamina fokus pada pengembangan biorefinery untuk meningkatkan produksi biofuel dan produk petrokimia yang lebih ramah lingkungan.

    Adapun, proyek RDMP ini masih jalan di tempat. Saat ini proyek itu masih dalam tahap pembahasan/regulasi & belum konstruksi penuh. Sementara fasilitas pendukung seperti Green Refinery Cilacap sudah beroperasi sebagian, dengan rencana ekspansi kapasitas SAF/HVO.

    Saat ini, Green Refinery Kilang Cilacap telah mampu memproduksi Bioavtur – Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan kandungan minyak inti sawit atau refined bleached deodorized palm kernel oil (RBDPKO) sebesar 2,4% dengan kapasitas 9.000 barel per hari (bpd). 

    Kandungan nabati ini akan ditingkatkan menjadi 100% dalam proyek pengembangan Green Refinery Kilang Cilacap Fase 2.

    3. GGR Tuban

    Rencana pembangunan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban masih terus berjalan. Proyek ini digarap oleh KPI dengan menggandeng perusahaan Rusia, Rosneft.

    Namun, proyek di Jawa Timur itu masih jalan di tempat lantaran perusahaan-perusahaan Rusia masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Adapun, progres terakhir proyek strategis nasional (PSN) itu masih dalam proses final investment decision (FID) dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya. 

    Kementerian ESDM menyebut, pemerintah masih mengevaluasi ulang rencana investasi Kilang Tuban. Pembangunan Kilang Tuban belum berjalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu. 

    Perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak.

    Tercatat nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun. 

  • PLN Enjiniring meneguhkan langkah ke World Class Engineering Champion

    PLN Enjiniring meneguhkan langkah ke World Class Engineering Champion

    World Class Engineering Champion 2030 menjadi komitmen kami dengan menghadirkan standar enjiniring kelas dunia.

    Jakarta (ANTARA) – PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring) yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero) meneguhkan langkah transformasinya memasuki usia ke-23 dengan mengusung tema “Empowering Future Engineering” sebagai bagian dari komitmen menuju World Class Engineering Champion 2030.

    Direktur Utama PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah mengatakan perjalanan perusahaan hingga saat ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran enjiniring nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    “World Class Engineering Champion 2030 menjadi komitmen kami dengan menghadirkan standar enjiniring kelas dunia. Melalui SDM yang sepenuhnya tersertifikasi, dukungan teknologi modern, dan kemitraan global, PLN Enjiniring siap menjawab tantangan ketenagalistrikan masa depan,” ujar Chairani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    PLN Enjiniring memperkuat transformasi menuju kelas dunia melalui sejumlah langkah, di antaranya pencapaian 100 persen sertifikasi insinyur profesional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama strategis dengan mitra global.

    Penerapan teknologi digital seperti Building Information Modelling (BIM) dan smart asset management juga dilakukan untuk memastikan efisiensi, presisi, dan keandalan di setiap proyek.

    Sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, perusahaan berperan dalam penyusunan dokumen enjiniring untuk proyek strategis nasional, termasuk desain kabel laut 500 kilovolt (kV) dengan teknologi HVDC, pengembangan pusat kendali canggih (advanced control centre) untuk sistem kelistrikan nasional, serta persiapan pengembangan energi nuklir dan end to end smart grid.

    Chairani menegaskan, semangat “Empowering Future Engineering” yang diusung pada peringatan hari jadi ke-23 tahun menjadi penanda keseriusan PLN Enjiniring untuk memperluas kontribusinya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Dengan bekal sumber daya yang mumpuni dan teknologi mutakhir, PLN Enjiniring optimistis melangkah menuju 2030 sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia,” katanya.

    PLN Enjiniring memastikan transisi penyediaan listrik ramah lingkungan berjalan sesuai standar kelayakan dan berlandaskan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.