Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Erick Thohir Mau Kumpulkan Semua Bos BUMN Bahas Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa BUMN akan menjadi roda pembangunan nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah ini untuk menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

    Erick Thohir menjelaskan, dirinya akan mengumpulkan seluruh direktur utama BUMN dalam beberapa minggu ke depan untuk kembali mengingatkan program yang diminta Presiden Prabowo Subianto dan memastikan BUMN telah memiliki cetak biru untuk mewujudkannya.

    “Bahwa ini tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa,” ujar Erick dalam di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Para bos BUMN akan diminta untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, Erick menyebut BUMN tetap mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

    “Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasaba untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan,” ucap Erick.

    Selain itu, Erick menyampaikan BUMN juga akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Erick mengatakan sejumlah PSN dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan,” sambung Erick.

    Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Erick menyampaikan keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

    “Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaAllah tercapai,” kata Erick.

  • Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita ‘good corporate governance’ bersih-bersih dan program berkelanjutanJakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai.

    “Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai,” ujar Erick di Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

    “Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu,” katanya.

    Baca juga: Erick Thohir sebut penyehatan Indofarma terus dilakukan

    Baca juga: Erick Thohir harap transformasi BUMN jadi modal majukan pariwisata RI

    Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

    Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

    Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

    Baca juga: Erick Thohir bentuk PMO untuk solusi harga tiket pesawat-pariwisata

    Baca juga: KBUMN dan Kemenhub koordinasi tekan biaya logistik sektor transportasi

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Bahlil Minta Lapangan Geng North Bisa Onstream sebelum 2027

    Menteri Bahlil Minta Lapangan Geng North Bisa Onstream sebelum 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap lapangan Geng North bisa onstream sebelum 2027.

    Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara.

    Lapangan Geng North masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Adapun ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.

    Benny menuturkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, lapangan Geng North sejatinya ditargetkan bisa onstream pada 2027. Pasalnya, lapangan tersebut mengandung cadangan migas besar.

    Namun, Bahlil ingin lapangan itu bisa onstream dalam waktu lebih singkat demi mendorong produksi migas Tanah Air.

    “Nah, PR kami yang dikasih untuk proyek jangka pendek ini oleh Pak Menteri [Bahlil] itu adalah bisa enggak [onstream] lebih awal gitu lho,” kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Oleh karena itu, SKK Migas terus memutar otak dan melakukan berbagai kajian. Selain itu, SKK Migas juga turut mengadakan diskusi dengan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Benny menuturkan diskusi itu salah satunya untuk membahas hambatan dalam pengembangan lapangan migas. Dia menyebut saat ini terdapat sejumlah KKKS yang belum mengembangkan lapangan.

    Dia pun mengatakan SKK Migas berjanji membantu jika memang ditemukan kendala dalam pengembangan tersebut.

    “Pertama kami tahu itu pasti ada masalah gitu ya. Apakah volumenya kekecilan atau kondensat-nya remote atau ada masalah-masalah lain. Karena kalau enggak masalah, kalau baik-baik aja, pasti enggak perlu disuruh, sudah dikerjakan oleh investor,” jelas Benny.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui Plant of Development (PoD) atau rencana pengembangan lapangan pertama Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. 

    Keputusan ini tercantum lewat Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomorSRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar.  

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045. 

    “Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 bulan POD nya sudah disetujui,” kata Hudi dalam keterangan resminya, Jumat (23/8/2024).

    Menurutnya, PoD lapangan tersebut juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi. 

    Hudi menerangkan, persetujuan PoD ini membawa masuk investasi raksasa ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk-cost) sebesar US$11.847 juta dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN dan PBB) sebesar US$5.643 juta.  

    Alhasil, total investasi proyek ini sebesar US$17.490 juta atau sekitar Rp280 triliun (kurs US$=Rp 16.000). Adapun, total sunk-cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta.  

    “Investasi Rp280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar dari pada investasi kereta cepat Jakarta Bandung yang sekitar Rp112 triliun,” tutur Hudi.  

    Proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) mencapai sekitar US$39.457 juta atau setara dengan Rp631 triliun. Sementara itu, dari pendapatan tersebut alokasi bagian Pemerintah sebesar US$12.993 juta atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue. 

    Adapun, bagian kontraktor adalah US$8.128 juta atau sekitar 19,7% dari gross revenue dan biaya cost recovery sebesar US$18.336 juta atau sekitar 44,4%.

  • PTPP komitmen selesaikan Proyek Strategis Nasional sesuai target

    PTPP komitmen selesaikan Proyek Strategis Nasional sesuai target

    Pastinya akan terus dimonitor untuk dapat selesai dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat IndonesiaJakarta (ANTARA) – PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, terus berkomitmen menyelesaikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih berjalan sesuai dengan target pelaksanaan.

    “Perseroan akan terus menyelesaikan sejumlah PSN sesuai dengan target,” kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Sejumlah proyek infrastruktur PSN lainnya yang masih dikerjakan oleh perseroan saat ini yaitu seperti Proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Seksi 3, Jalan Tol Japek Selatan Paket 2 Seksi 2A, Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1B, dan Proyek Serang – Panimbang Seksi 3.

    “Pastinya akan terus dimonitor untuk dapat selesai dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional,” kata Novel.

    Perseroan sendiri katanya berhasil menyelesaikan sejumlah PSN dan terakhir pada Proyek Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir Tempino yang berlokasi di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2024.

    Novel Arsyad mengatakan bahwa dengan peresmian Proyek Jalan Tol Ruas Indrapura Kisaran seksi 2 dan Proyek Bayung Lencir – Tempino maka secara resmi perseroan telah menyelesaikan PSN pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

    “Peresmian proyek Jalan Tol Ruas Indrapura – Kisaran Seksi 2 merupakan lanjutan dari Proyek Jalan Tol ruas Indrapura –Limapuluh yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di awal tahun 2024,” katanya.

    Proyek Jalan Tol Indrapura – Kisaran ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki nilai kontrak Rp 4,5 Triliun, memiliki panjang ruas 47,75 KM,dengan masa pelaksanaan dari Bulan Desember 2018 – Januari 2024.

    Selanjutnya, Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 2 yang termasuk dalam paket pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir – Tempinomemiliki nilai kontrak sebesar Rp1,18 Triliun, dengan panjang ruas 11,004 KM, dan memiliki masa pelaksanaan selama 415 hari dari Juni 2023 – Agustus 2024.

    Presiden Jokowi mengatakan dengan adanya jalan tol, utamanya Trans Sumatera ini ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali.

    Baca juga: LMAN gelontorkan Rp10,57 triliun untuk pengadaan lahan PSN di 2024
    Baca juga: Sandiaga nilai PSN PIK 2 Tangerang potensi serap tenaga kerja
    Baca juga: Airlangga sebut realisasi investasi KEK Kendal mencapai Rp55 triliun

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Viral Mushola Wakaf Roudhotul Abidin Manyar Gresik Dijual, Begini Kronologisnya

    Viral Mushola Wakaf Roudhotul Abidin Manyar Gresik Dijual, Begini Kronologisnya

    Gresik (beritajatim.com)- Warga Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Gresik, dihebohkan adanya Mushola Wakaf Roudhotul Abidin yang dijual dengan tulisan banner yang berbunyi ‘Mushola Wakaf Dijual Tanpa Sepengetahun Warga’. Tulisan tersebut terlihat jelas bagi pengguna jalan yang melintas di Jalan Daendels Pantura Gresik.

    Mushola yang berdekatan dengan Jembatan Manyar itu, lantainya kotor dan tidak difungsikan beberapa bulan karena masih ada permasalahan.

    Sebelum sempat viral, penyelesaian keberadaan Mushola Wakaf Roudhotul Abidin sudah dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Manyar. Dalam mediasi itu, juga hadir perwakilan Balai Besar Pelebaran Jalan Nasional (BBPJN) Jatim Bali, Pemerintah Desa (Pemdes) Manyar Sidomukti, serta pihak ahli waris, dan warga.

    Mediasi tersebut, sempat terjadi argumen serta adu mulut saat proses mediasi. Ini karena sejumlah warga menuduh BBPJN melakukan transaksi tanpa sepengetahuan warga. Pasalnya, biaya ganti rugi untuk pelebaran jalan sebesar Rp 1,3 miliar diklaim warga merupakan mushola wakaf.

    Terkait dengan itu, BBPJN membantah bahwa ganti rugi yang dilakukan tidak sesuai. Sebab, apa yang dilakukan adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik sesuai Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012.

    “Proses pengadaan lahan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai administrasi yang kami dapat. Yakni, sertifikat SHM atas nama Hj. Kumala Hadiyat,” ujar perwakilan BBPJN Jatim Bali, Yudi Dwi Prasetya, Kamis (1/8/2024).

    Ia menambahkan, sebelum melakukan itu semua. BBPJN Jatim Bali telah melakukan sosialisasi hingga eksekusi. Serta dibantu tim pengadaan tanah pembelian langsung untuk pelebaran ruas Jalan Raya Manyar yang dibentuk oleh Bupati Gresik sesuai SK Bupati nomor 590 tahun 2023.

    “Tim ini terdiri dari Forkopimda, camat, dan pemdes setempat. Sewaktu sosialisasi kami dibantu hingga proses administrasi sampai pihak ahli waris setuju,” imbuhnya.

    Mengenai warga yang mengklaim mushola tersebut berstatus wakaf, sampai sekarang kata Yudi Dwi, pihaknya menanyakan bukti akte ikrar wakaf. Namun, sampai dua bulan berjalan warga belum menunjukkan akte ikrar wakaf.

    “Prinsipnya kami beritikad baik menunggu akte ikrar wakaf yang diklaim warga. Sehingga, mushola itu belum kami bongkar untuk pelebaran jalan,” ungkapnya.

    Masih menurut Yudhi, sertifikat milik ahli waris sudah diserahkan ke Kantor ATR/BPN Gresik untuk dilakukan penghapusan hak karena ganti rugi juga sudah dibayarkan ke ahli waris. “BBPJN tidak mempermasalahkan jika nantinya warga yang protes menggugat ke meja hijau terkait mekanisme ganti rugi,” paparnya.

    Sementara itu, Camat Manyar, Hendrawan Susilo yang memediasi kedua belah pihak itu menyatakan sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi. Namun ,deadlock sehingga pihaknya memfasilitasi kembali untuk dilakukan mediasi yang kedua.

    “Awal sudah kami fasilitasi untuk mediasi di bulan Juni 2024. Tapi tidak berjalan mulus makanya ini Kecamatan Manyar memfasilitasi kembali. Saya kira sudah clear dari pihak BBPJN sudah sesuai aturan, warga yang protes tinggal membuktikan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Mushola Roudhotul Abidin yang berada persis di dekat Jembatan Manyar itu akan dibongkar. Pembongkaran itu terkait pelebaran jalan nasional adanya proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Kabupaten Gresik. [dny/kun]

  • PLN Gaspol Proyek EBT demi Capai Net Zero Emission

    PLN Gaspol Proyek EBT demi Capai Net Zero Emission

    Jakarta – PT PLN (Persero) mendapatkan anugerah dari detikcom sebagai perusahaan yang telah mendukung ekonomi hijau melalui Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan, infrastruktur EBT menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menghasilkan energi bukan hanya tenaga listrik tetapi juga demi mencapai target bebas emisi.

    PLN juga telah mempunyai program untuk mencapai net zero emission bersama Kementerian ESDM terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Bersamaan dengan itu, PLN juga mengembangkan accelerated development renewable energy demi menghasilkan energi yang lebih bersih.

    “Kami juga sedang mengembangkan kembali accelerated development renewable energy ke depan gimana pada perencanannya ini kami meningkatkan pencapaian EBT lebih lanjut untuk mencapai sekitar 60 gigawatt EBT di tahun 2060, dan ini tentunya akan membuat kita mencapai energi yang jauh lebih bersih,” jelas dia, dalam acara Anugerah Ekonomi Hijau detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7) malam.

    Selain itu, dalam mencapai bebas emisi, PLN menggenjot program dedieselisasi atau konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit berbasis EBT. Upaya itu diyakini dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak dan biaya produksi.

    “Kita memulai proyek-proyek dedieselisasi sehingga ini bisa menurunkan biaya-biaya produksi. Kita juga akan memulai hibridisasi dari penggunaan gas, di mana kita akan meng-combine pemanfaatan gas dengan EBT. Dan kita ketahui kita mempunyai potensi energi EBT sangat besar dari hydro samai energi surya, ini akan membawa kemajuan di sisi pembangunan EBT ke depan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, PLN telah memiliki sejumlah proyek EBT untuk mewujudkan penurunan emisi karbon pada 2060. Proyek itu pertama, melalui Sub-Holdingnya PT PLN Nusantara Power bekerjasama dengan Masdar (Uni Emirat Arab) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung terbesar se-ASEAN dan terbesar ke tiga di dunia di Cirata, Jawa Barat.

    PLTS Cirata adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memasok energi bersih untuk sistem kelistrikan di wilayah Jawa dan Bali. PLTS ini dipasang di atas Waduk Cirata dengan luas 200 hektare, yang terdiri dari 13 pulau/arrays dengan lebih dari 340 ribu panel surya yang dapat menghasilkan listrik untuk disalurkan ke lebih dari 50 ribu rumah.

    Proyek PLTS Terapung Cirata ini digadang akan berkontribusi untuk mengurangi sumbangan emisi karbon di Indonesia. Proyek PLTS Cirata diproyeksikan akan memproduksi listrik ‘hijau’ sebesar 245 GWh per tahun dan dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 214.000 tonCO2 per tahun.

    Selain itu, proyek terbaru PT. PLN Nusantara Power saat ini adalah pembangunan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar 50 Mega Watt (MW). Pembangunan PLTS IKN ini akan dibangun di lahan seluas 80 hektare di Penajam Paser Utara.

    Pada Februari 2024 lalu PLTS IKN sebesar 10 MW sudah berhasil dibangun dan dioperasikan. Selain pembangunan PLTS, akan dibangun juga gardu induk berkapasitas 50 MW yang akan digunakan sebagai sumber pasokan listrik saat pembangunan PLTS berjalan.

    (ada/ara)

  • Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa belum ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

    Rencana pembangunan giant sea wall Pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan yang masuk dalam PSN adalah tanggul pantai yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten.

    “Yang giant sea wall atau tanggul laut memang bukan PSN. Tapi kemarin idenya sudah disampaikan oleh Pak Menko (Airlangga) dan Pak Prabowo itu dalam rangka jangka panjang untuk melindungi di Pantura Jawa karena infrastruktur dan kawasan industri ada di Pantura yang perlu dilindungi dengan konsep giant sea wall,” katanya dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

    Suroto mengatakan giant sea wall bisa saja ditetapkan sebagai PSN. Namun, saat ini masih dalam tahap kajian.

    “Pendanaan juga masih dikaji. Belum jadi PSN,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan yang ditetapkan sebagai PSN adalah tanggul pantai yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kajian terkait tanggul pantai, katanya, sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2011.

    Namun, menurut kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), sambungnya, terjadi penurunan permukaan tanah di seluruh Pantura. Karenanya, giant sea wall dibutuhkan sebagai solusi.

    “Perlu kajian yang lebih mendalam untuk memastikan pola penanganan karena aset negara banyak sekali di Pantura. Giant sea wall ini harus jadi proyek yang prioritas menurut saya karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

    “Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi,” ucap Airlangga usai acara seminar nasional ‘Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut’, di Jakarta, Rabu (10/1).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

    Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

    Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

    “Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun,” kata Prabowo.

    (feb/sfr)

  • BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen pada 2024

    BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen pada 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh level 5,5 persen pada 2024 ini.

    “Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen,” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Senin (5/2).

    Ia menyebut proyeksi itu bisa tercapai karena didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif penyelenggaraan Pemilu.

    Erwin juga mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal didorong oleh peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan belum kuat sebagai dampak ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang menurun.

    “BI akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik,” imbuh Erwin.

    Lebih lanjut, ia menuturkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada kuartal IV 2023 didukung oleh hampir seluruh komponen produk domestik bruto (PDB).

    Tercatat, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,47 persen (yoy) seiring dengan kenaikan mobilitas terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang meningkat.

    Lalu, konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 18,11 persen (yoy) didorong peningkatan aktivitas persiapan Pemilu. Konsumsi pemerintah pun tumbuh sebesar 2,81 persen (yoy) didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai.

    “Investasi tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal,” sambung Erwin.

    Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 1,64 persen (yoy). Hal ini ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan, serta membaiknya ekspor jasa seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.

    Erwin mengatakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi lapangan usaha (LU) dan spasial. Secara LU, seluruh LU pada kuartal IV 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi.

    Secara spesifik hal itu tercatat pada sektor terkait mobilitas terutama transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran.

    “LU industri pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring kuatnya permintaan domestik dan global,” ucap Erwin.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 4,94 persen.

    Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05 persen (yoy).

    (mrh/pta)

  • PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi

    PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

    Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS) untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

    “Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024,” tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

    Endra mengatakan kajian pembangunan tol tersebut mencakup setidaknya tiga hal, yakni pertimbangan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Jika ketiganya memenuhi persyaratan, baru dianggap layak oleh Kementerian PUPR.

    “Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman,” tuturnya.

    “Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu,” sambung Endra.

    Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

    Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

    Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

    (skt/agt)

  • Cerita LMAN Keroyokan Amankan Lahan untuk Proyek Andalan Jokowi

    Cerita LMAN Keroyokan Amankan Lahan untuk Proyek Andalan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi bercerita bagaimana pemerintah keroyokan membebaskan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo.

    Basuki menegaskan pembebasan lahan dalam setiap PSN bukan hanya karya LMAN, tetapi ada kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

    “Misal, Kementerian ATR/BPN mereka di depan, mengidentifikasi lokasi, ngurusin tanahnya yang mana saja, dan sebagainya. Kemudian, Kementerian PUPR jelas pemilik dari proyek itu. Ada lagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian atas berapa sih nilai tanah di situ. Ada teman-teman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinir ini semua,” ucapnya dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

    “Jadi, memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong, sama-sama. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tadi,” tegas Basuki.

    Ia mengatakan setiap tahun pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai PSN. Khusus di LMAN, Basuki menyebut mendapatkan penugasan untuk melakukan pembebasan lahan.

    Basuki merinci LMAN sudah merealisasikan Rp18,20 triliun untuk pembebasan lahan berbagai proyek Jokowi selama 2023. Capaian ini meningkat 13,45 persen dari realisasi tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp16,40 triliun.

    “Tiga sektor tertinggi yang merealisasikan dana pendanaan lahan itu adalah jalan tol mencapai Rp14,30 triliun, kemudian di sektor sumber daya air Rp2,02 triliun. Ketiga, di sektor perhubungan tidak sampai Rp1 triliun, hanya Rp300 miliar, memang proyeknya tidak terlalu banyak,” rinci Basuki.

    “Ini suatu capaian yang sangat baik dan harapannya di 2024 bisa lebih tinggi lagi untuk realisasi pendanaan lahan PSN itu. Di 2024 ini harapan kita setidak-tidaknya realisasinya sama dengan 2023, yaitu Rp18 triliun, syukur-syukur bisa lebih karena banyak PSN yang diharapkan harusnya selesai di 2024,” pungkasnya.

    (skt/pta)