Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Beliau Hanya Bela Rakyat Kecil, Said Didu Tidak Sendri – FAJAR

    Beliau Hanya Bela Rakyat Kecil, Said Didu Tidak Sendri – FAJAR

    “Mereka pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari PSN ini. Tetapi Bapak Said Didu tidak sendirian, banyak sekali aktivis pecinta tanah air yang mendukungnya,” sambungnya.

    Lia juga menegaskan bahwa Said Didu tidak sendirian dalam perjuangannya. Banyak aktivis dan pecinta tanah air yang mendukungnya.

    “Setiap jengkal tanah air ini diraih dengan keringat, air mata, dan darah oleh pendahulu kita, kita pertahankan bersama. Maju terus pak Said Didu,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prof. Mahfud MD, ikut menanggapi polemik seputar pemanggilan Said Didu oleh polisi terkait kritiknya terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

    Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 19 November 2024, setelah dilaporkan atas tuduhan terkait kritiknya terhadap pembebasan lahan proyek tersebut.

    “Said Didu menyuarakan rasa ketidakadilan dalam pembebasan tanah PIK 2 di Banten,” ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmafudmd dikutip pada Minggu (17/11/2024).

    Mahfud menyebutkan bahwa Said Didu mengungkapkan ketidakadilan dalam proses pembebasan tanah untuk proyek PIK-2 di Banten, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Pengganti tanah hanya sekitar Rp 50.000/M2. Sementara petugas yang membebaskan atau meratakan tanah bisa minum es yang sekali beli seharga Rp100.000,” cetusnya.

    Ia menegaskan bahwa menindaklanjuti laporan merupakan tugas polisi untuk memastikan semua berjalan transparan.

    Namun, Mahfud mengingatkan bahwa hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi dan kritik harus tetap dijamin.

  • Tanggapi Pramono Anung, Ridwan Kamil Ungkap Kunci Pembangunan Giant Sea Wall

    Tanggapi Pramono Anung, Ridwan Kamil Ungkap Kunci Pembangunan Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil menanggapi respons Pramono Anung calon gubernur nomor urut 03, ihwal Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan Giant Sea Wall di pesisir Jakarta Utara.

    Mantan Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa kunci utama dalam pembangunan Giant Sea Wall adalah dialog yang melibatkan masyarakat. Warga dan organisasi masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan proyek tersebut untuk memastikan bahwa solusi yang diambil adalah yang terbaik.

    Selain itu, Kang Emil juga memiliki visi untuk memperluas kawasan mangrove dan memperkuat tanggul yang sudah ada sebagai bentuk perlindungan berlapis bagi Jakarta.

    Hal itu diungkapkannya saat debat pamungkas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).

    “Warga harus dilibatkan untuk merumuskan apakah Giant Sea Wall adalah solusi satu-satunya. Kami juga memiliki visi untuk menambah mangrove dan memperluas tanggul yang ada,”ujarnya dalam forum itu.

    Menurutnya, Giant Sea Wall ini bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga harus menjadi ruang sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk generasi muda.

    Dia menekankan pentingnya keadilan tata ruang agar warga pesisir juga merasakan manfaat dari proyek tersebut.

    “Konsep ini bertujuan menghadirkan keadilan tata ruang, agar masyarakat pesisir juga merasakan manfaatnya,” ucapnya.

    Ridwan Kamil melihat proyek Giant Sea Wall sebagai langkah yang dapat mengurangi risiko banjir dan dampak kerugian ekonomi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, kerugian akibat banjir di Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun, dengan 200 hingga 300 RW yang masih terdampak setiap tahunnya.

    Di sisi lain, upaya mitigasi banjir melalui pembangunan sumur resapan menunjukkan peningkatan, dengan tercatat ada 29.833 titik sumur resapan di Jakarta hingga Desember 2023.

    Selain risiko banjir, Jakarta juga menghadapi tantangan penurunan tanah rata-rata 3,9 cm sepanjang 2023 dan masih ada 35% warga yang menggunakan air tanah, menurut data Sistem Data Informasi Geologi dan Air Tanah serta PAM Jaya.

    Ridwan Kamil berharap dialog dengan warga serta pengembangan proyek Giant Sea Wall yang berkesinambungan dapat membantu menanggulangi masalah banjir serta memperkuat ketahanan lingkungan Ibu Kota.

  • Didukung Mahfud MD Usai Dilapor Polisi, Said Didu: Teman Seperjuangan, Rival di Bola

    Didukung Mahfud MD Usai Dilapor Polisi, Said Didu: Teman Seperjuangan, Rival di Bola

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pro. Mahfud MD, atas dukungannya.

    Said Didu menegaskan bahwa dirinya dan Mahfud MD memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

    “Terima kasih Prof. Mahfud MD, kami selalu sama dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (17/11/2024).

    Namun, ia menambahkan sentuhan humor dalam pernyataannya dengan mengungkapkan satu perbedaan mencolok antara mereka berdua. “Tapi selalu berbeda dalam bola,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Said Didu merupakan penggemar klub sepakbola Manchester City. Sementara Prof. Mahfud penggemar rival sekota City, Manchester United.

    Sebelumnya, Prof. Mahfud MD, ikut menanggapi polemik seputar pemanggilan Said Didu oleh polisi terkait kritiknya terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

    Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 19 November 2024, setelah dilaporkan atas tuduhan terkait kritiknya terhadap pembebasan lahan proyek tersebut.

    “Said Didu menyuarakan rasa ketidakadilan dalam pembebasan tanah PIK 2 di Banten,” ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmafudmd dikutip pada Minggu (17/11/2024).

    Mahfud menyebutkan bahwa Said Didu mengungkapkan ketidakadilan dalam proses pembebasan tanah untuk proyek PIK-2 di Banten, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Pengganti tanah hanya sekitar Rp50.000/M2. Sementara petugas yang membebaskan atau meratakan tanah bisa minum es yang sekali beli seharga Rp100.000,” cetusnya.

  • Dukung Giant Sea Wall, Pramono Juga Ingin Bangun Giant Mangrove Wall

    Dukung Giant Sea Wall, Pramono Juga Ingin Bangun Giant Mangrove Wall

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mendukung pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Giant Sea Wall.

    Bahkan, pihaknya akan mendorong pengembangan PSN itu lebih jauh dengan pengembangan Giant Mangrove Wall.

    Hal itu ditegaskan Pramono Anung, calon gubernur pasangan calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dalam debat ketiga atau terakhir jelang Pilgub Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    “Giant Sea Wall, sudah masuk PSN, saya sebagai Gubernur taat azas. Untuk itu, maka saya akan dukung sepenuhnya,” jelasnya.

    Menurutnya, Pemerintah Jakarta akan bertanggung jawab dalam pengembangan Giant Sea Wall untuk 11,1 Km. Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan Giant Mangrove Wall, untuk melengkapi Giant Sea Wall.

    Pasalnya, proyek infrastruktur itu dinilai perlu didukung dengan proyek ekologis yang bisa menjaga keseimbangan.

    “Akan kami lanjutkan menjadi Giant Mangrove Wall,” ungkap Pramono.

    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menggelar debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024) malam.

    Debat kali ini mengangkat tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim,” dengan enam subtema, yaitu penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Ada tujuh panelis yang berpartisipasi dalam debat ini yaitu Anton Aliabbas, Yayat Supriyatna, Harry Ara Hutabarat, Arisman, Endang Sulastri, Karyono Wibowo, dan Suci Fitriah Tanjung.

    Untuk diketahui, Pilkada Jakarta menjadi ajang pertarungan tiga kandidat. Secara berurutan berdasarkan nomor urut, pasangan tersebut terdiri dari Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Dharma-Kun, dan Pramono-Rano Karno (Si Doel).

  • Pramono Mau Bikin Mangrove Sea Wall-Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

    Pramono Mau Bikin Mangrove Sea Wall-Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

    Jakarta –

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) berencana melanjutkan pembangunan proyek mangrove jika terpilih nanti. Hal ini dimaksudkan untuk menekan polusi udara di Jakarta sehingga dapat menjadi kota ramah lingkungan.

    Dalam kesempatan itu, Pramono mengatakan proyek mangrove sea wall yang ingin dilanjutkannya kurang lebih akan membentang sejauh 11,1 kilometer. Proyek ini sendiri merupakan adopsi dari konsep tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang sudah dilakukan sebelumnya

    “Mangrove sea wall akan kami lanjutkan, sekarang ini yang menjadi tugas pemerintah Jakarta adalah kurang 11,1 kilometer,” kata Pramono dalam debat ketiga Pilgub Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    Sementara itu dalam poin enam paparan bertajuk ‘Jakarta Berhak Udara Bersih’ yang disampaikan Pramono, terlihat pasangan ini juga berencana untuk mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga surya dan tenaga sampah.

    Walaupun rencana ini tidak dibacakan atau disampaikan secara langsung dalam pidato pembukaannya, Pramono menyebut pihaknya akan menyediakan bank sampah sebagai tempat pengumpulan sampah-sampah di Jakarta.

    Kemungkinan dari bank sampah inilah ia bisa mengumpulkan sampah-sampah di sekitar Jakarta yang juga bisa menjadi bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga sampah ini.

    “Disiapkan bank sampah, warga bisa mengubah sampah menjadi uang,” terangnya lagi.

    Sebagai informasi dalam catatan detikcom sebelumnya Pramono Anung sempat bicara mengenai pentingnya keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan kota jika dirinya terpilih sebagai Gubernur baru Jakarta.

    Pramono mengatakan dengan penggunaan listrik dari PLTS ini, tingkat polusi di Jakarta yang diketahui sudah sangat parah ini dapat ditekan sedemikian rupa.

    “Hal yang menyangkut pemakaian bahan bakar, kemudian wilayah di sekitar Jakarta ini yang memakai batu bara, memang waktunya untuk diminta tidak lagi memakai batu bara, tetapi memakai gas ataupun pemakaian listrik tenaga sampah,” kata Pramono saat ditemui detikcom, Kamis (14/11/2024) kemarin.

    Dalam hal ini, Pramono mengatakan akan mengambil kebijakan tegas terkait realisasi rencana tersebut jika benar terpilih sebagai Gubernur baru Jakarta, meski keputusan ini bisa jadi tidak populer di masyarakat.

    “Yang paling penting sekali lagi, kalau saya jadi Gubernur Jakarta, saya akan berani untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kemenangan saya, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah yang dari kemarin-kemarin nggak terselesaikan, saya akan selesaikan,” terangnya.

    Pramono mengungkapkan giant sea wall sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Sehingga pemerintah provinsi pasti akan mengikuti keputusan pemerintah pusat.

    “Untuk itu kebetulan untuk pembuatan PSN ini saya terlibat, sehingga demikian saya pasti setuju dan mengikuti apa yang menjadi prinsip untuk pertahanan laut dan banjir pesisir tentu akan kami dukung sepenuhnya,” ujar dia.

    Menurut Pramono giant sea wall memiliki ekosistem dan ekologi yang lebih baik dibanding giant sea wall. Sehingga komitmen tersebut akan diteruskan.

    (kil/kil)

  • Said Didu Dipolisikan, Mahfud MD: Kritik Bukan Kejahatan, Polisi Harus Profesional

    Said Didu Dipolisikan, Mahfud MD: Kritik Bukan Kejahatan, Polisi Harus Profesional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Prof. Mahfud MD, ikut menanggapi polemik seputar pemanggilan Said Didu oleh polisi terkait kritiknya terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

    Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 19 November 2024, setelah dilaporkan atas tuduhan terkait kritiknya terhadap pembebasan lahan proyek tersebut.

    “Said Didu menyuarakan rasa ketidakadilan dalam pembebasan tanah PIK 2 di Banten,” ujar Mahfud dalam keterangannya di aplikasi X @mohmafudmd dikutip pada Minggu (17/11/2024).

    Mahfud menyebutkan bahwa Said Didu mengungkapkan ketidakadilan dalam proses pembebasan tanah untuk proyek PIK-2 di Banten, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Pengganti tanah hanya sekitar Rp 50.000/M2. Sementara petugas yang membebaskan atau meratakan tanah bisa minum es yang sekali beli seharga Rp100.000,” cetusnya.

    Ia menegaskan bahwa menindaklanjuti laporan merupakan tugas polisi untuk memastikan semua berjalan transparan.

    Namun, Mahfud mengingatkan bahwa hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi dan kritik harus tetap dijamin.

    “Tetapi keadilan dan kebebasan beraspirasi dan mengritik seperti yang dilakukan Didu adalah hak konstitusional,” tandasnya.

    Mahfud juga mengutip salah satu pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya melindungi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

    “Jadi Polisi hrs profesional menangani pengaduan ini. Tidak semua laporan hrs dijadikan kasus pidana. Salah satu isi pidato Presiden Prabowo, jangan halangi aspirasi masyarakat, intelijen tak boleh menginteli rakyatnya krn tugas intel adl mengintelu musuh negara,” pungkasnya.

  • Waskita Karya Targetkan Bendungan Jragung Rampung pada 2025 – Page 3

    Waskita Karya Targetkan Bendungan Jragung Rampung pada 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Waskita Karya (Persero) Tbk menargetkan penyelesaian Bendungan Jragung, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pada 2025.

    Direktur Operasi II Waskita Karya, Dhetik Ariyanto, menyatakan bahwa perseroan berfokus untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dengan tetap menjaga mutu sesuai standar.

    “Sebagai BUMN konstruksi dengan pengalaman 63 tahun, Waskita Karya optimistis mampu menyelesaikan Bendungan Jragung sesuai target. Tim kami di lapangan terus meningkatkan produktivitas agar manfaat proyek ini segera dirasakan masyarakat,” ujar Dhetik dalam keterangan resminya, Minggu (17/11/2024).

    Kapasitas dan Manfaat Bendungan Jragung

    Bendungan Jragung dirancang memiliki kapasitas tampung hingga 90 juta meter kubik, dengan kemampuan menyuplai air baku sebesar satu meter kubik per detik (m³/detik).

    Dari total tersebut, 0,5 m³/detik dialokasikan untuk Semarang, sementara Demak dan Grobogan masing-masing mendapatkan 0,25 m³/detik.

    Selain suplai air baku, bendungan ini akan mengairi Daerah Irigasi (DI) Jragung seluas 4.528 hektare. Jaringan irigasi yang dibangun bersamaan dengan bendungan akan mendukung program ketahanan pangan, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Produktivitas petani dipastikan meningkat. Jika sebelumnya mereka hanya bisa menanam satu kali setahun, setelah adanya aliran irigasi dari bendungan ini, mereka dapat menanam hingga dua atau tiga kali,” jelas Dhetik.

     

  • Muannas Alaidid Tegaskan Bahaya Opini Mahfud MD di Kasus Said Didu: Jangan Hanya Mendengar Cerita Sepihak

    Muannas Alaidid Tegaskan Bahaya Opini Mahfud MD di Kasus Said Didu: Jangan Hanya Mendengar Cerita Sepihak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kuasa Hukum Pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2, Muannas Alaidid, memberikan peringatan kepada Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar tidak mengeluarkan opini terkait kasus yang menyeret Muhammad Said Didu. Menurut Muannas, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Saran saya sebaiknya soal kasus hukum Said Didu, Pak Mahfud berkenan tidak beropini, apalagi kasusnya sudah naik ke penyidikan,” kata Muannas Alaidid melalui akun X pada Sabtu, 16 November 2024.

    Muannas menekankan bahwa dengan pengaruh besar yang dimiliki Mahfud MD di media sosial, opininya bisa berdampak luas. “Bahaya kalau orang awam percaya kita sudah menarik kesimpulan kasusnya, padahal semua tidak paham duduk perkara sebenarnya,” tambahnya.

    Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Mereka merasa dirugikan oleh pernyataan Said Didu di media sosial yang dianggap tanpa dasar fakta.

    “Dia (Said Didu) menuduh ‘semua pejabat pemerintah daerah dari pusat sampai daerah hingga RT/RW sudah jadi kaki tangan pengembang untuk menggusur rakyatnya,” ungkap Muannas.

    Muannas menjelaskan, akibat pernyataan tersebut, sejumlah desa di Kabupaten Tangerang mulai resah. Warga mencurigai adanya kerja sama antara pengembang dan aparat desa yang dianggap memihak pengusaha.

    “Sebagian warga jadi ada yang merasa dibodohi dalam jual beli. Padahal, selama ini proses dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan antara pengembang dan pemilik tanah langsung, dengan harga yang pantas dan sering kali di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” jelas Muannas.

  • WSBP Dukung Proyek Pembangunan Pengaman Pantai di Teluk Jakarta

    WSBP Dukung Proyek Pembangunan Pengaman Pantai di Teluk Jakarta

    Jakarta –

    Erosi pantai dan banjir rob akibat pasang surut air laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh DKI Jakarta. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menunjukkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur pelindung pantai di wilayah Jakarta melalui suplai produk untuk Proyek Pengaman Pantai di Teluk Jakarta.

    Total suplai WSBP pada Proyek Pengaman Pantai di Teluk Jakarta mencapai 710 batang Concrete Sheet Pile (CCSP) dan 1.437 batang Spun Pile. Pada Proyek Pengaman Pantai Tahap 6 paket 3 yang dimiliki oleh Wika-HK KSO, WSBP menyuplai 710 batang CCSP dan 431 batang Spun Pile sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan ketahanan dan fungsi optimal bangunan pengaman pantai. Pada tahun 2023, WSBP juga telah dipercaya untuk suplai 1.006 batang Spun Pile untuk Proyek Pengaman Pantai di Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 3 di Pantai Indah Kapuk (PIK) yang merupakan proyek milik Adhi-Minarta KSO.

    “Sebagai perusahaan yang konsisten mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia, kami merasa bangga dapat berkontribusi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang penting untuk melindungi wilayah pantai Jakarta dari berbagai kerusakan akibat pengaruh pasang surut air laut dan arus laut,” ujar Kepala Divisi Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    CCSP adalah produk beton precast WSBP berbentuk bergelombang yang dipancang secara susunan untuk digunakan sebagai dinding pengaman penahan abrasi dan erosi dari pergerakan air laut. Dengan ketahanan yang tinggi terhadap tekanan air laut dan tahan lama, CCSP cocok untuk diaplikasikan di area yang membutuhkan perlindungan struktural berkelanjutan. Utamanya di area pemukiman warga ketika air laut sedang pasang karena terjadi penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut.

    Dia menjelaskan CCSP efektif digunakan sebagai dinding penahan untuk mencegah longsor atau pergerakan tanah. Bentuknya yang bergelombang meningkatkan kekuatan struktural dan stabilitasnya saat menahan tekanan dari massa tanah. CCSP WSBP telah melalui proses quality control ketat, sehingga kualitas produk yang disuplai terjamin dan siap dipasang dengan presisi tinggi.

    Selain CCSP, proyek ini juga memerlukan produk Spun Pile yang digunakan untuk memperkuat struktur pengaman pantai. Dengan dimensi dan kekuatan yang sesuai, Spun Pile mampu menahan beban dari gelombang laut yang cukup besar. Penggunaan Spun Pile tanpa sambungan menerus juga berfungsi sebagai penopang yang kuat, memastikan integritas struktur pengaman pantai.

    Adapun penggunaan Spun Pile dalam proyek pengaman pantai merupakan hal yang khusus dilakukan. Jika diperhatikan pada proyek pengaman pantai pada umumnya menggunakan CCSP. Hal ini karena tanggul Pengaman Pantai PIK ini membutuhkan moment crack (retakan momen) yang cukup besar sehingga dibutuhkan penggunaan Spun Pile CT Joint guna memenuhi moment yang dipersyaratkan dan memenuhi fungsi tanggul.

    “Kami menyuplai Spun Pile ke proyek ini sesuai dengan sifatnya yang tahan terhadap beban tarik dan tekan, menjadikannya ideal untuk memperkuat konstruksi di wilayah pesisir yang rentan. Selain itu, WSBP selalu menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di setiap lini produksi sehingga proyek berjalan dengan aman dan sesuai standar kualitas yang tinggi,” tutur Fandy.

    Dari Proyek Pengaman Pantai Tahap 6 paket 3 dan 4 di Teluk Jakarta ini WSBP memperoleh nilai kontrak hingga Rp 125,14 miliar, dari angka ini Rp 97,47 miliar berasal dari paket 3 dan 27,67 dari paket 4. Bangunan pengaman pantai di Teluk Jakarta ini diharapkan dapat melindungi pantai dari risiko abrasi serta meningkatkan daya tarik kawasan pesisir. Selain menjadi solusi mitigasi lingkungan, proyek ini berpotensi menciptakan area rekreasi baru bagi masyarakat sekitar.

    “Dengan semangat dan komitmen untuk terus berinovasi, WSBP siap memperkuat posisinya sebagai produsen Precast unggulan di Indonesia yang tidak hanya berdaya saing dari segi kualitas, tetapi juga efisiensi biaya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional. Tentu dalam setiap prosesnya WSBP menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Sopir Truk Tambang Proyek PIK 2 Dites Narkoba, Pembatasan Aktivitas Diperpanjang – Espos.id

    Sopir Truk Tambang Proyek PIK 2 Dites Narkoba, Pembatasan Aktivitas Diperpanjang – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Sejumlah warga saat melintasi kendaran truk tambang yang dirusak oleh warga akibat melanggar jam operasional di Kabupaten Tangerang (Antara/Azmi)

    Esposin, TANGERANG — Kepolisian Resor Metro (Polresto) Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, segera melakukan pengecekan dan tes narkoba terhadap seluruh pengemudi kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 Kabupaten Tangerang.

    “Ke depan kita bekerja sama dengan BNN Kab/Kota Tangerang, Dinkes dan Sie Dokkes melakukan tes urine,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho di Tangerang, Selasa (12/11/2024).

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    Ia mengatakan, upaya pemeriksaan narkoba kepada sopir-sopir kendaraan tambang ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas akibat pemakaian barang haram tersebut.

    “Terkhusus terhadap pengemudi truk tambang yang melintas dan bekerja di wilayah hukum Tangerang,” katanya

    Dia mengungkapkan, tahapan pemeriksaan akan dilakukan secara acak di pos pantau perlintasan oleh petugas gabungan dari TNI/Polri dan Dishub.

    “Kepada masyarakat yang beraktivitas saat jam operasional kendaraan tambang diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan memaksakan menyalip kendaraan bertonase besar bila tak cukup ruang,” ucapnya.

    Pembatasan Aktivitas Diperpanjang

    Di sisi lain, Pembatasan aktivitas operasional truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di kawasan tersebut diperpanjang selama tiga hari ke depan sebagai antisipasi terjadinya konflik dengan masyarakat.

    Keputusan perpanjangan masa pembatasan jam operasional tersebut hasil kesepakatan forkopimda dan pemangku kepentingan terkait.

    “Perpanjangan pembatasan operasional trik tambang ini berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dalam rapat koordinasi. Acaranya digelar di Pendopo Bupati Tangerang,” ujar Zain.

    Ia mengatakan kebijakan untuk memperpanjang pembatasan aktivitas kendaraan truk tambang pembangunan PIK 2 ini merupakan kesepakatan seluruh pihak antara Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, Polri, dan TNI setempat.

    “Diikuti pula kadishub Kabupaten/Kota Tangerang, para camat, para kapolsek, para kasat lantas se-Tangerang Raya. Tentunya, perpanjangan waktu ini, dengan pertimbangan menjaga situasi kondusif kamtibmas,” ucapnya.

    Zain mengaku alasan dilakukan perpanjangan karena masih banyaknya truk tambang yang melanggar selama pembelajaran pembatasan pascakerusuhan pada Kamis (7/11/2024).

    “Terbukti 13 unit kendaraan telah kami tilang dan sembilan unit kendaraan tambang yang diputar balik petugas,” ungkapnya.

    Ia menambahkan pada pembatasan pertama banyak truk tambang yang ditilang karena melanggar jam operasional sesuai Perbup Nomor 12 Tahun 2022 dan Perwali Nomor 93 Tahun 2022.

    Terlebih lagi tidak lengkapnya surat-surat kendaraan dan pengendara, seperti STNK, SIM pengemudi dan surat uji KIR.

    Penghentian operasional ini akan terus dievaluasi dan dibuka lagi dengan berbagai syarat, yakni kendaraan tambang harus mematuhi jam operasional, perusahaan angkutan tambang harus melengkapi surat-surat kendaraan dan pengemudinya.

    “Ditambah lagi pada saat penyelidikan terkait laka lantas yang memicu amuk massa kemarin, ditemukan alat hisap narkoba di dalam salah satu truk tambang. Jelas itu melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ujar Zain.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.