Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Waskita Garap 5 Proyek Jumbo di IKN, Begini Progresnya

    Waskita Garap 5 Proyek Jumbo di IKN, Begini Progresnya

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah menggarap 12 proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai Rp 8,1 triliun. Dari total 12 proyek tersebut, ada 5 proyek IKN yang dikerjakan Waskita dengan nilai kontrak proyek cukup besar.

    Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan proyek Gedung Kesekretariatan Negara Paket 3 menjadi salah satu proyek dengan nilai kontrak besar, yakni mencapai Rp 1,6 triliun. Pria yang karib disapa Oho ini menyebut progres pembangunan proyek tersebut cukup signifikan, mencapai 95,4%. Dia pun menargetkan paling lambat Januari dapat merampungkan pembangunannya.

    Sementara, Jalan Tol IKN Segmen 5A (Tempadung-Pulau Balang) dengan nilai kontrak Rp 1,2 triliun saat ini progresnya telah mencapai 96,8%. Lalu, ada proyek rumah susun ASN 3 dengan nilai Rp 1,1 triliun. Saat ini progresnya telah mencapai 81,4%.

    Gedung Kementerian Koordinator 4 sebesar Rp 874 miliar, progresnya telah mencapai 94,3%. Untuk jalan Feeder District IKN senilai Rp 660 miliar, progresnya mencapai 89%.

    “Progres empat dari lima proyek besar IKN sudah di atas 90% saat ini. Waskita berkomitmen menyelesaikan seluruh proyek IKN dengan tepat waktu agar bisa segera difungsikan,” kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).

    Selain proyek IKN, pihaknya juga berperan menggarap 23 proyek strategis nasional (PSN). Oho menjelaskan selama 10 tahun terakhir, pihaknya telah membangun sebanyak 88 PSN. Dari total tersebut, sebanyak 65 PSN telah rampung dan 23 PSN masih berjalan.

    Lebih rinci, sebanyak 57 proyek di sektor konektivitas, seperti jalan tol, jembatan, dan light rail transit (LRT). Kemudian, ada 23 proyek infrastruktur air, seperti bendungan serta irigasi.

    Ada pula enam proyek EPC, baik berupa sistem penyediaan air minum (SPAM) maupun jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas), serta dua proyek gedung mencakup universitas dan pabrik.

    “Khusus jalan tol, dalam 10 tahun terakhir Waskita telah berkontribusi lebih dari 800 kilometer (km) atau 40% melalui investasi. Manfaatnya, masyarakat dapat mengefisiensi waktu tempuh hingga 50%,” jelas Oho.

    (kil/kil)

  • Rincian Proyek Infrastruktur Telan Duit Negara Rp 282,9 Triliun

    Rincian Proyek Infrastruktur Telan Duit Negara Rp 282,9 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan realisasi anggaran infrastruktur pemerintah sejak awal tahun sampai 31 Oktober 2024 telah mencapai 66,8% dari pagu anggaran atau setara dengan Rp 282,9 triliun.

    “APBN #UangKita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp 282,9 T hingga akhir Oktober 2024,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya (@smindrawati), Sabtu (23/11/2024).

    Dari jumlah itu, Sri Mulyani menjelaskan sebesar Rp 160,6 triliun direalisasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Dana tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan mulai dari jalan, rel kereta, hingga rumah susun dan akses internet.

    “Berbagai pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, serta pembangunan sarana air minum, rel kereta api, rumah susun, hingga akses internet bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Kemudian alokasi sebesar Rp 72,8 triliun direalisasikan melalui transfer pemerintah pusat ke daerah, yang mana sebagian untuk melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 16.526 km, membangun jalan sepanjang 30.583 km, dan merehabilitasi 1.962 km jalan lainnya.

    “Kemudian sebanyak 54.789 sambungan rumah juga telah terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu 3.024,79 Ha jaringan irigasi ditargetkan bisa dibangun melalui alokasi dana tersebut,” terang Sri Mulyani.

    “Tak hanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan perumahan yang telah direalisasikan sebanyak 165.880 unit rumah,” paparnya.

    Secara rinci, berikut daftar realisasi anggaran infrastruktur hingga 31 Oktober 2024:1. Realisasi melalui Belanja K/L (Rp 160,6 Triliun)

    – Pembangunan dan preservasi jalan Rp 37,1 triliun (progress 74,82%)
    – Pembangunan dan preservasi Jembatan Rp 5,4 triliun (progress 80,57%),
    – Penyelenggaraan SPAM Rp 3,7 triliun(progress 73,78%)
    – Pembangunan Rumah Susun Rp 5,2 triliun (progress 70,25%);
    – Rel KA Rp 1,4 triliun (progress 41,90%)
    – Bandara Rp 2,3 triliun (progress 73,75%)
    – Pelabuhan Laut Rp 3,9 triliun (progress 73,97%)
    – Konstruksi PDN di Cikarang Rp 1,8 triliun (progress 92%),
    – Operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp 1,7 triliun pada 2.806 lokasi
    – Akses internet Rp 0,5 triliun untuk 11.604 lokasi
    – Kapasitas satelit Rp 1,2 triliun sebesar 22 Gbps
    – Palapa Ring Rp 2,0 triliun sebanyak 43 unit

    2. Realisasi Transfer ke Daerah (Rp 72,8 Triliun)

    – Jalan Rp 5,16 triliun: untuk rekonstruksi 16.526 km, pembangunan 30.583 km, dan rehabilitasi 1.962 km
    – SPAM sebanyak 54.798 sambungan rumah (SR), Jaringan Irigasi ditargetkan 3.024,79 Ha (Rp 17,5 triliun)

    3. Realisasi melalui Pembiayaan (Rp 49,1 Triliun)

    – FLPP Rp 13,7 triliun untuk pembiayaan perumahan sebanyak 165.880 unit rumah
    – PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 18,6 triliun, untuk penyelesaian JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) tahap I, dan JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung
    – Pendanaan LMAN Rp 7,5 triliun untuk 126 Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Ini semua adalah peran APBN #UangKita untuk terus mendorong peningkatan daya saing melalui pembangunan infrastruktur. Bersama membangun, menuju Indonesia Maju..!” pungkas Sri Mulyani.

    Lihat juga Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

    (hns/hns)

  • WALHI Serahkan Desakan Komitmen Lingkungan Kepada 2 Paslon Pilgub Jateng 2024, Begini Isinya

    WALHI Serahkan Desakan Komitmen Lingkungan Kepada 2 Paslon Pilgub Jateng 2024, Begini Isinya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Walhi Jateng memberikan dokumen “Desakan Komitmen Lingkungan” kepada calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) di Pilgub Jateng 2024.

    Desakan tersebut dirangkum dalam dokumen lingkungan setebal 35 halaman yang secara garis besar terangkum ke dalam empat poin.

    Poin-poin tersebut di antaranya menyinggung soal dampak berbagai proyek perusak lingkungan, jaminan perlindungan pejuang lingkungan serta pelibatan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

    “Kami serahkan desakan dokumen ini karena melihat beberapa debat kedua pasangan calon ini tidak menjadikan isu lingkungan penting untuk dibahas,” kata Direktur Walhi Jateng, Fahmi Bastian.

    Fahmi merinci keempat desakan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah itu meliputi pasangan terpilih supaya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan semakin memperparah kondisi lingkungan di Jawa Tengah

    Kedua, berupaya memulihkan kondisi lingkungan di Jawa Tengah untuk menyelamatkan Jawa Tengah dari ancaman bencana, krisis pangan, krisis air dan krisis iklim.

    Ketiga, mengedepankan pelestarian dan perlindungan lingkungan, serta menghargai hak-hak masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan, serta melindungi pejuang lingkungan di Jawa Tengah.

    Keempat, adanya pelibatan partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

    “Hampir semua pembangunan-pembangunan yang ada saat ini partisipasi masyarakat yang kurang bahkan tidak ada,” terangnya. 

    Walhi Jateng sementara baru menyerahkan dokumen tersebut kepada satu pasang calon Cagub dan Cawagub nomor urut 1 Andika-Hendi. 

    Penyerahan ke pasangan nomor urut 1 diserahkan ke Cawagub Hendrar Prihadi atau Hendi di Tandhok Kopi, Papandayan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Sabtu (23/11/2024) malam.

    Selepas pertemuan dengan Hendi, Walhi Jateng dan beberapa aktivis lingkungan lainnya berupaya melakukan penyerahan dokumen ke pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    “Kami tetap berupaya menyampaikan meskipun sampai malam ini belum ada konfirmasi,” terang Fahmi Bastian. 

    Sementara, Calon Wakil Gubernur Jateng nomor urut 1, Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, sudah menyepakati komitmen lingkungan yang diajukan oleh Walhi Jateng. 

    “Saya sepakat karena sejalan dengan program Andika-Hendi,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, Hendi juga mengungkapkan sempat membahas soal Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Menurut dia, proyek PSN tidak perlu diberlakukan secara terburu-buru terutama soal kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Unsur-unsur lingkungan juga harus diperhatikan dalam proyek PSN,” terangnya. 

    Terpisah, Tim Pakar Paslon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Zulkifli mengatakan belum menerima dokumen dari Walhi Jateng.

    Namun, pasangan nomor urut 2 terbuka terhadap masukan beragam isu termasuk isu lingkungan.

    Pihaknya juga mengklaim, banyak pakar lingkungan terlibat dalam tim pasangan 02.

    “Kami juga komitmen terhadap isu lingkungan,” klaimnya.

    Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, Iqbal Alma mengungkapkan, sudah berulang kali mencoba berkomunikasi dengan pasangan nomor urut 2 untuk menyerahkan dokumen desakan lingkungan. 

    “Kami menghubungi sejak Jumat, 22 November ke paslon nomor urut 2, baik ke ajudan dan tim sukses meskipun gagal untuk bertemu,” paparnya.

    Dokumen tersebut akhirnya tidak tersampaikan ke paslon nomor urut 2.

    “Kami sebenarnya tidak hanya ingin menyerahkan dokumen saja melainkan ingin pula mendengarkan komitmen penyelesaian lingkungan dari masing-masing paslon,” tandasnya. (*)

  • Walhi Serahkan Desakan Komitmen Lingkungan ke Paslon Cagub dan Cawagub Jateng

    Walhi Serahkan Desakan Komitmen Lingkungan ke Paslon Cagub dan Cawagub Jateng

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah memberikan dokumen “Desakan Komitmen Lingkungan” kepada calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur  (Cawagub) di Pilkada 2024.

    Desakan tersebut dirangkum dalam dokumen lingkungan setebal 35 halaman yang secara garis besar terangkum ke dalam empat poin.

    Poin-poin tersebut di antaranya menyinggung soal dampak berbagai proyek perusak lingkungan, jaminan perlindungan pejuang lingkungan serta pelibatan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

    “Iya kami serahkan desakan dokumen ini karena melihat beberapa debat kemarin kedua pasangan calon Cagub dan Cawagub ini tidak menjadikan isu lingkungan penting untuk dibahas,” kata Direktur Walhi Jateng, Fahmi Bastian.

    Fahmi merinci keempat desakan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah meliputi pasangan terpilih supaya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan semakin memperparah
    kondisi lingkungan di Jawa Tengah

    Kedua, berupaya memulihkan kondisi lingkungan di Jawa Tengah untuk menyelamatkan Jawa Tengah dari ancaman bencana, krisis pangan, krisis air dan krisis iklim.

    Ketiga, mengedepankan pelestarian dan perlindungan lingkungan, serta menghargai hak-hak masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan, serta melindungi pejuang lingkungan di Jawa Tengah.

    Keempat, adanya pelibatan partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

    “Hampir semua pembangunan-pembangunan yang ada saat ini partisipasi masyarakat yang kurang bahkan tidak ada,” terangnya. 

    Walhi Jateng sementara baru menyerahkan dokumen tersebut kepada satu pasang calon Cagub dan Cawagub nomor urut 1 Andika-Hendi. 

     

    Penyerahan ke pasangan nomor urut 1 diserahkan ke Cawagub Hendrar Prihadi atau Hendi di Tandhok Kopi, Papandayan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Sabtu (23/11/2024) malam.

    Selepas pertemuan dengan Hendi, Walhi Jateng dan beberapa aktivis lingkungan lainnya berupaya melakukan penyerahan dokumen ke pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    “Kami tetap berupaya menyampaikan meskipun sampai malam ini (Sabtu,23 November) belum ada konfirmasi,” terang Fahmi. 

    Sementara, Cawagub nomor urut 1 Hendi mengatakan, sudah menyepakati komitmen lingkungan yang diajukan oleh Walhi Jateng. 

    “Saya sepakat karena sejalan dengan program Andika-Hendi,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, Hendi juga mengungkapkan sempat membahas soal Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut dia, proyek PSN tidak perlu diberlakukan secara terburu-buru terutama soal kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Unsur-unsur lingkungan juga harus diperhatikan dalam proyek PSN,” terangnya. 

    Terpisah, Tim Pakar Paslon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Zulkifli mengatakan, mengatakan, belum menerima dokumen dari Walhi Jateng.

    Namun, pasangan nomor urut 2 terbuka terhadap masukan beragam isu termasuk isu lingkungan. Pihaknya juga mengklaim, banyak pakar lingkungan terlibat dalam tim pasangan 02.

    “Kami juga komitmen terhadap isu lingkungan,” klaimnya.

    Manajer advokasi dan Kampanye   Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, Iqbal Alma mengungkapkan, sudah berulang kali mencoba berkomunikasi dengan pasangan nomor urut 2 untuk menyerahkan dokumen desakan lingkungan. 

    “Kami menghubungi sejak kemarin pagi (Jumat, 22 November) ke paslon nomor urut 2 baik ke ajudan dan tim sukses meskipun gagal untuk bertemu,” paparnya.

    Dokumen tersebut akhirnya tidak tersampaikan ke paslon nomor urut 2.

    “Kami sebenarnya tidak hanya ingin menyerahkan dokumen saja melainkan ingin pula mendengarkan komitmen penyelesaian lingkungan dari masing-masing paslon,” tandasnya. (Iwn)

  • Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun

    Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terealisasi sebesar Rp282,9 triliun hingga 31 Oktober 2024.

    “Daya saing tinggi merupakan salah satu kunci dalam menempatkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, APBN #UangKita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

    Realisasi itu setara dengan 66,8 persen dari pagu anggaran senilai Rp422,7 triliun. Ditinjau dari pertumbuhan, realisasi anggaran infrastruktur per Oktober tumbuh 17,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Anggaran sebesar Rp160,6 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L). Contoh hasil anggaran infrastruktur di antaranya pembangunan dan preservasi jalan senilai Rp37,1 triliun, untuk jembatan Rp5,4 triliun, sistem penyediaan air minum (SPAM) Rp3,7 triliun, dan rumah susun Rp5,2 triliun.

    Kemudian, untuk pembangunan rel kereta api Rp1,4 triliun, bandara Rp2,3 triliun, pelabuhan laut Rp3,9 triliun, konstruksi Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang Rp1,8 triliun, operasional dan pemeliharaan BTS 4G di 2.806 lokasi Rp1,7 triliun, akses internet di 11.604 lokasi Rp500 miliar, kapasitas satelit 22 Gbps Rp1,2 triliun, dan 43 unit Palapa Ring Rp2 triliun.

    Anggaran juga disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp72,8 triliun, di antaranya digunakan untuk rekonstruksi, pembangunan, dan rehabilitasi jalan sebesar Rp5,16 triliun serta pembangunan SPAM senilai Rp17,5 triliun.

    Anggaran juga digunakan untuk sejumlah pembiayaan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 165.880 unit rumah senilai Rp13,7 triliun.

    Juga ada penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya senilai Rp18,6 triliun serta pendanaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp7,5 triliun untuk 126 Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek strategis nasional (PSN) Terminal LPG Bima telah rampung dibangun. Terminal ini diklaim mampu memperkuat keandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.

    PSN yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga itu mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). 

    Adapun, melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima di Surabaya pada 14 November 2023 lalu, pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir. Dengan kata lain, proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi mengatakan, proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

    “Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG [good corporate governance]. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” terang Eduward melalui keterangan resmi, Kamis (21/11/2024).

    Eduward pun menuturkan, Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler. 

    Menurutnya, infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, sebelumnya distribusi LPG di wilayah itu dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” sambung Eduward.

    Sementara itu, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria mengatakan, program PPS pada Terminal LPG Bima dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). 

    Menurutnya, dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

    Irene menyampaikan, seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek berhasil dimitigasi bersama sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

    “Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Irene.

  • BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 6 Persen

    BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 6 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 6,00%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75% dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 November 2024. Hal ini selaras  dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan politik di Amerika Serikat (AS),” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Oktober 2024 di gedung Thamrin, BI pada Rabu (20/11/2024).

    Dia mengatakan, ke depannya BI terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang, dalam mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan lanjutan.

    “Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Perry.

    Lebih lanjut, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

    “BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi,” tutur dia.

    Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Kinerja ekonomi  pada kuartal III 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, dan investasi seiring berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN).

    Pada kuartal IV 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan aktivitas belanja pada akhir tahun.

    Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang terjaga dan dampak positif pelaksanaan pilkada di berbagai daerah.

    Investasi diperkirakan juga berlanjut didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan, seperti tecermin pada indeks prompt manufacturing index (PMI).

    Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5% dan akan meningkat pada 2025.

    Langkah BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BI juga  bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah, khususnya melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran.

  • Abraham Samad: Said Didu Simbol Perlawanan terhadap Oligarki Megapolitan 19 November 2024

    Abraham Samad: Said Didu Simbol Perlawanan terhadap Oligarki Megapolitan 19 November 2024

    Abraham Samad: Said Didu Simbol Perlawanan terhadap Oligarki
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut eks Sekretaris BUMN
    Said Didu
    sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki di Indonesia.
    Hal ini disampaikan Abraham saat mendampingi Said Didu yang diperiksa terkait dugaan penyebaran fitnah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Polresta Tangerang, Selasa (19/11/2024).
    “Kita datang untuk mendukung Said Didu. Dia adalah simbol perlawanan terhadap oligarki,” ujar Abraham Samad.
    Dia menilai, kritik yang disampaikan Said Didu terhadap PSN PIK 2 merupakan bagian dari kewajiban warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
    Ia menilai Said Didu tidak salah, justru membela warga lantaran proyek tersebut telah menimbulkan banyak masalah, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.
    Salah satu masalah yang timbul, yakni hilangnya mata pencaharian banyak warga.
    “Tadinya ada tambak di situ, ada tanah pertanian yang dimiliki rakyat. Kini mereka kehilangan semua itu karena proyek PSN,” kata dia.
    Selain itu, Abraham juga mempertanyakan pelaporan terhadap Said Didu, yang menurutnya tidak berdasar. Dia menilai, apa yang dilakukan oleh Said Didu seharusnya dilindungi oleh konstitusi.
    “Apa yang dilakukan Pak Said Didu itu adalah kewajiban warga negara. Dilindungi oleh konstitusi, setiap orang berhak menyampaikan pendapat secara bebas, baik lisan maupun tulisan,” tegasnya.
    Dia menilai kasus yang menimpa Said Didu merupakan bentuk kriminalisasi.
    “Menurut kacamata saya sebagai orang hukum, ini adalah kasus yang dibuat-buat. Ini bisa dikategorikan sebagai kriminalisasi,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apdesi Ungkap Alasan Laporkan Said Didu ke Polisi

    Apdesi Ungkap Alasan Laporkan Said Didu ke Polisi

    Tangerang, Beritasatu.com – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Tangerang, Maskota, menyatakan melaporkan Said Didu ke polisi atas tuduhan penyebaran informasi bohong terkait pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kosambi (PIK) 2.

    Maskota menjelaskan pelaporan ini dipicu oleh tuduhan bahwa kepala desa di wilayah tersebut memaksa warga menjual tanah kepada pengembang dan melakukan penggusuran secara tidak manusiawi. Tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar dan telah meresahkan masyarakat.

    “Dasar kami melaporkan adalah tuduhan bahwa kepala desa memaksa warga menjual tanah dan menggusur masyarakat secara semena-mena. Ini sangat tidak benar dan melanggar UU ITE,” ujar Maskota dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024) dilansir Antara.

    Maskota menegaskan, laporan ini diajukan oleh kepala desa, ormas, dan masyarakat secara murni, tanpa campur tangan pihak pengembang PIK 2.

    Ia menyebut Said Didu telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penyebaran berita bohong atau informasi yang dapat memicu kebencian di masyarakat.

    Sementara itu, Kepolisian Resort Kota Tangerang, Polda Banten, mengonfirmasi akan memanggil Said Didu untuk pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini, Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB. “Ya, benar. (Said Didu, Red) akan dilakukan proses pemeriksaan,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono di Tangerang.
     

  • Kuasa Hukum Nilai Laporan terhadap Said Didu Tidak Relevan dan Langgar HAM Megapolitan 18 November 2024

    Kuasa Hukum Nilai Laporan terhadap Said Didu Tidak Relevan dan Langgar HAM Megapolitan 18 November 2024

    Kuasa Hukum Nilai Laporan terhadap Said Didu Tidak Relevan dan Langgar HAM
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum
    Said Didu
    , Gufroni, menyatakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE yang digunakan untuk melaporkan kliennya tidak relevan.
    “Penerapan pasal ini bertentangan dengan SKB Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang mengatur pentingnya pembuktian motif untuk Pasal 28 Ayat 2 UU ITE,” ujar Gufroni, Senin (18/11/2024).
    Sebab, pasal dan ayat tersebut berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”
    Pasal ini sering digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan ujaran kebencian berbasis SARA.
    Sedangkan Gufroni menegaskan bahwa kritik Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) bukanlah tindakan yang mengandung SARA, kebohongan, atau ajakan kerusuhan.
    Sebaliknya, Gufroni menilai laporan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kritik yang disampaikan Said Didu merupakan bentuk ekspresi yang dijamin Undang-Undang.
    “Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” tambahnya.
     
    Ia juga menegaskan bahwa Said Didu sering mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu.
    Kritik tersebut, menurut Gufroni, merupakan bentuk partisipasi dalam negara demokratis.
    “Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan,” jelas Gufroni.
    Ia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Gufroni mengatakan, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 tidak pernah menyebut nama Maskota.
    Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang pada Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB atas dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya terhadap PSN PIK-2.
    “Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan,” ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, Senin (18/11/2024).
    Said Didu dilaporkan
    atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.