Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Bisnis, JAKARTA— Pengembang kawasan industri menghadapi tantangan berupa lesunya kinerja manufaktur. Namun, masih ada peluang dari investor kelas kakap untuk menyediakan kawasan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

    Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. Penyedia lahan akan fokus mengembangkan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Peluang ini pun membawa optimisme di tengah kontraksi kinerja manufaktur. Indeks pembelian manajer (PMI) yang dirilis S&P Global mencatat bahwa kinerja manufaktur telah terjebak di zona kontraksi sejak Juli. Berita tersebut merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Sabtu (14/12/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

    Tantangan Kawasan Industri Menjawab Kebutuhan Raksasa Teknologi
    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terisi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI), hal ini menunjukkan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. Apalagi, Kementerian Perindustrian melihat pengembangan kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa mencapai Rp2.785 triliun hingga 2039.

    Sejumlah perusahaan tercatat telah mengumumkan komitmen investasinya. Sebagai contoh, produsen pendingin ruangan terbesar dunia asal Jepang, PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menyelesaikan pembangunan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Pabrik tersebut berlokasi Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang. 

    Pemerintah juga sedang melobi peningkatan investasi raksasa teknologi Apple Inc. di Indonesia hingga Rp15 triliun, meski belum ada kata sepakat. Bagaimana tanggapan para pengelola kawasan industri di Tanah Air? Simak artikel selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Prospek Cerah Proyek LNG di Tengah Minimnya Gas Pipa

    Keberadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Tanah Air kian diminati sebagai sumber energi, terutama di tengah minimnya pasokan gas pipa dalam beberapa tahun terakhir.

    Terlebih, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bahkan diperkirakan mengalami surplus gas hingga 1.715 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) yang berasal dari sejumlah proyek potensial, termasuk peningkatan produksi LNG. Sejalan dengan itu, sejumlah perusahaan juga sudah mulai berlomba-lomba masuk ke dalam proyek LNG, seperti halnya yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PIS), belum lama ini.

    Melalui Papua Bersama Konsorsium, Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina itu bakal terlibat langsung dalam proyek pengembangan fasilitas regasifikasi darat (land-based regasification plant) dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) LNG di Papua Utara.

    Selain PT PIS, PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) juga tengah mengerjakan proyek pembangunan processing LNG di Jawa Timur, dengan nilai investasi mencapai sekitar US$28 juta atau setara dengan Rp445,76 miliar (asumsi kurs Rp15.920 per dolar AS). Bagaimana perkembangan proyek LNG lainnya? Simak artikel selengkapnya melalui tautan yang tersedia.
     
    Langkah Taktis ECB Pangkas Suku Bunga Demi Pertumbuhan

    Bank sentral Eropa atau ECB memangkas suku bunga acuannya pada pengujung 2024 sebagai upaya membangkitkan perekonomian yang lesu. Pelonggaran diyakini akan berlanjut pada tahun depan. 

    Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan mata uang euro ini menurunkan suku bunga deposito bank, yang mendorong kondisi pembiayaan di benua biru menjadi 3% dari 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor 4,0% hanya pada Juni 2024.

    ECB mengisyaratkan bahwa pemangkasan lebih lanjut dimungkinkan dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. ECB mengatakan ekonomi ‘cukup ketat’ untuk tingkat biaya pinjaman yang mengekang pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini masih tetap ketat karena kebijakan moneter masih tetap ketat dan kenaikan suku bunga di masa lalu masih menular ke stok kredit yang ada.

    Apa saja faktor yang mendukung pemangkasan suku bunga oleh ECB? Artikel selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
     
    Fintech Kontribusi ke Pajak Digital Hampir Rp3 Triliun, Kalahkan Kripto

    Negara menerima setoran pajak dari sektor pinjaman berbasis fintech hampir Rp3 triliun dalam 5 tahun terakhir, lebih besar ketimbang pajak kripto yang mencapai ratusan miliar rupiah.

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) capai Rp2,86 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,71 triliun.

    Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK per September 2024. Adapun total aset mereka mencapai Rp8,1 triliun.
     
    Lalu, pajak digital dari perusahaan teknologi, termasuk raksasa seperti Google yang disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE mencapai Rp24,49 triliun. Total pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp31,05 triliun hingga 30 November 2024. Sektor mana yang menjadi incaran pemerintah? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Bank Indonesia Rampungkan Tahapan Awal Rupiah Digital

    Bank Indonesia (BI) telah merampungkan proof of concept rupiah digital tahap pertama yang merupakan bagian dari Proyek Garuda. Penyelesaian tahap pertama tersebut merupakan satu dari tiga tahap pengembangan Rupiah Digital yang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan melewati proses penyusunan white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.

    Dalam laporan resminya yang dikutip Jumat (13/12/2024), potensi rupiah digital untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia dapat terwujud apabila dapat mencapai tiga tujuan. Pertama, menjadi alat pembayaran digital yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Kedua, mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem di era digital dan, ketiga, mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional. Bagaimana rancangan pengembangan rupiah digital oleh BI? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri (HKI) memprediksi penjualan lahan industri masih tumbuh positif meskipun kondisi industri manufaktur nasional masih mengalami kontraksi. Kebutuhan lahan untuk sejumlah industri disebut masih besar. 

    Berdasarkan data Kemenperin, total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terokupansi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. 

    “Meskipun ada sentimen kontraksi dalam sektor manufaktur, prospek penjualan lahan di kawasan industri tetap positif,” kata Sanny kepada Bisnis, Jumat (13/12/2024). 

    Sanny menerangkan bahwa permintaan lahan industri kedepannya masih positif, terutama untuk kawasan industri yang berfokus pada sektor-sektor yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi global, seperti teknologi dan logistik.

    Kendati demikian, tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. 

    “Hal ini karena kebutuhan untuk pengembangan kawasan industri yang lebih ramah terhadap teknologi tinggi dan berbasis pada industri hijau masih cukup besar,” tuturnya. 

    Untuk itu, pihaknya akan fokus mengembangan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Dengan optimisme tersebut, pengelola kawasan industri cukup optimistis dapat berkontribusi dalam pencapaian target ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. 

    “Salah satu strategi utama adalah memperkuat kemitraan dengan investor dan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, pengelola kawasan industri juga akan fokus pada peningkatan daya saing, seperti menyediakan infrastruktur yang lebih baik, mendorong digitalisasi industri, serta memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik. 

    “Meskipun ada tantangan, kawasan industri masih menunjukkan peran positifnya sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan upaya mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sampai dengan saat ini telah terdapat 30 kawasan industri yang beroperasi, dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.

    PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    “Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN tersebut, terdapat komitmen investasi sekitar Rp2.785 triliun yang Akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya,” sebut Agus. 

    Adapun hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp68 triliun. 

    “Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp481 triliun,” imbuhnya.

  • Kebun Binatang-Fasilitas Olahraga Ekstrem Akan Hadir di PSN Tropical Coastland

    Kebun Binatang-Fasilitas Olahraga Ekstrem Akan Hadir di PSN Tropical Coastland

    Jakarta –

    Sederet fasilitas akan hadir di Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland, mulai dari safari kebun binatang hingga fasilitas olahraga ekstrem. Fasilitas-fasilitas ini akan mewujudkan PSN Tropical Coastland menjadi kawasan green area dan eco city.

    Tropical Coastland akan terbagi dalam zona A hingga E. Berdasarkan keterangan yang diterima, safari kebun binatang seluas 54 hektar akan hadir di zona B. Kebun binatang ini akan dilengkapi oleh hotel dengan pemandangan danau dan pantai.

    Fasilitas olahraga ekstrem seluas 38 hektar akan dihadirkan di zona E. Fasilitas ini dilengkapi dengan kawasan wisata edukasi mangrove hingga penginapan.

    Kawasan PSN ala green area dan eco-city. Akan didirikan di atas tanah milik negara dengan luas sekitar 1.836 hektare. Lahan tersebut sejak lama sudah kritis, hutan bakau atau kawasan mangrovenya sedikit dan telah lama rusak, sebagian daratan tenggelam dihantam abrasi.

    Proyek Strategis Nasional Tropical Coastland akan menarik 10 juta wisatawan. Fasilitas-fasilitas yang akan hadir diharapkan jadi daya tarik wisatawan internasional dan nasional.

    Proyek Strategis Nasional Tropical Coastland merupakan destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove, yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.

    (imk/haf)

  • Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

    Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) melaporkan progres konstruksi jalan nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai 69,81% per Oktober 2024.

    “Kemudian di IKN sendiri, tadi saya sebutkan, di situ ada jalan, salah satunya jalan nasional namanya Sumbu Timur. Kita kerjakan juga, kurang lebih progres-nya sekarang 70%,” ujar Senior Manager Corporate Relations William saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Lebih lanjut, William menjelaskan bahwa proyek bernilai Rp528 miliar itu ditujukan untuk meningkatkan konektivitas untuk IKN dengan fokus pada infrastruktur yang berkelanjutan.

    Selain tengah menyelesaikan proyek jalan nasional itu, WIKA juga melaporkan tengah menggarap enam proyek lainnya di IKN, antara lain Jalan Tol Akses IKN mulai dari Kariangau hingga Simpang Tempadung. Kemudian, WIKA juga tengah menggarap Istana Presiden, Kantor Presiden, hingga Balikpapan RDMP Tank EPC.

    Selanjutnya, emiten konstruksi pelat merah itu juga tengah merampungkan pengerjaan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.  

    Proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dari Kementerian PUPR. Lingkup pekerjaan ini meliputi pemasangan pipa di zona 1 sepanjang 14.016 meter dan zona 3 mencapai 4.901 meter. 

    Adapun, IPAL 1 dan 3 KIPP IKN dikerjakan dengan skema konsorsium oleh WIKA – Hutama Karya KSO. Dalam kerja sama itu, WIKA memiliki porsi 55% dengan raihan nilai kontrak Rp435,5 miliar. 

  • Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan sebanyak 21 lokasi untuk dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Usulan itu dalam rangka percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut telah dibahas di internal pemerintah.

    “21 lokasi calon investasi peternakan yang kita usulkan menjadi proyek strategis nasional,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Secara terperinci, 21 lokasi itu yakni kecamatan Gilireng dan Sajoanging di Sulawesi Selatan, Savana Seko di Sulawesi Selatan, serta kecamatan Parangloe dan Tinggimoncong di Sulawesi Selatan.

    Kemudian, Lembah Napu di Sulawesi Tengah, Sepaku di Kalimantan Timur, Awang Bangkal Timur di Kalimantan Selatan, dan Rantau Balai di Kalimantan Selatan.

    Di wilayah Jawa Barat, lokasi yang diusulkan yakni di kabupaten Sumedang, Cisaruni, Subang, Kertajati, dan Indramayu. Lalu, Cisereh di Banten, Brebes dan Blora di Jawa Tengah.

    Selanjutnya, kabupaten Blitar di Jawa Timur, kabupaten Deli Serdang di Sumatra Utara, Sumba di NTT, Sumbawa di NTB, dan kabupaten Merauke di Papua Selatan. 

    Sejauh ini, Agung mengungkap setidaknya sudah ada 141 calon investor yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor dalam lima tahun ke depan.

    Kemudian, sebanyak 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan 800.000 ekor sapi pedaging betina produktif pada periode 2025-2029.

    Para calon investor ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Agung menuturkan, para calon investor ini melakukan investasi dengan berbagai cara, mulai dari mendatangkan sapi perah maupun sapi pedaging, membangun peternakan terintegrasi di 21 lokasi yang diusulkan sebagai PSN, hingga melakukan kemitraan.

    Agung menyebut, setidaknya ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. Calon investor ini, kata dia, akan membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    “Jadi kalau yang dari luar negeri itu mereka akan membangun peternakan terintegrasi di sini, jadi hulu hilir,” katanya. 

    Sementara, para investor dalam negeri umumnya melakukan kemitraan dan ada pula yang telah membangun peternakan di Indonesia.

    Dalam rangka percepatan pemanfaatan dari lahan-lahan yang akan digunakan untuk investasi, Agung mengharapkan adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait agar para calon investor mendapatkan kemudahan untuk penggunaan lahan tersebut.

  • Hari HAM Sedunia, Setara Institute Beri Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Hari HAM Sedunia, Setara Institute Beri Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Maka itu, SETARA Institute merekomendasikan beberapa hal untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan DPR selaku pihak legislatif.

    – Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi yang kontra-produktif terhadap pemajuan HAM seperti RUU Penyiaran maupun upaya pelemahan checks and balances seperti RUU Mahkamah Konstitusi.

    – Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penghentian dan/atau evaluasi serius berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan demi mencegah keberulangan atas kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat maupun aktivis lingkungan dan memberikan hak restitusi terhadap korban akibat PSN.

    – Presiden Prabowo Subianto mengadopsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance) sebagai basis dalam penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keberagaman.

    – Presiden Prabowo Subianto memastikan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis, dan menjamin ruang civic tanpa intervensi. Termasuk dan terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi.

    – Presiden Prabowo Subianto memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

  • Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal

    Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal

    Imparsial Anggap Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua Selama 2024 Ilegal
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Imparsial
    menyebut bahwa pemerintah mengirim ribuan pasukan ilegal ke Tanah
    Papua
    sepanjang 2024.
    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menegaskan bahwa status Daerah Operasi Militer (DOM) Papua resmi dicabut setelah Reformasi.
    “Kami mencatat sepanjang tahun 2024 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya,” ujar Ardi pada Selasa (10/12/2024).
    “Penting diingat, pengiriman pasukan ini merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU
    TNI
    ,” lanjut dia.
    Dalam beleid itu, ditegaskan bahwa operasi militer selain perang hanya dapat dilakukan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan politik pemerintah bersama dengan DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR.
    Sementara ini, selama ini tidak ada satu pun kebijakan atau keputusan politik untuk mengirimkan pasukan TNI ke Tanah Papua.
    Imparsial menilai, pengiriman pasukan secara ilegal dan penebalan personel merupakan bukti nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.
    Memperkuat pengaruh militer di wilayah yang rentan konflik dianggap tak selaras dengan janji mengutamakan dialog dan pendekatan damai.
    “Akibatnya korban terus berjatuhan karena kontak senjata selalu terjadi di pemukiman warga,” ujar Ardi.
    “Berdasarkan hasil pemantauan Imparsial sepanjang tahun 2024 setidaknya telah terjadi 18 peristiwa kekerasan konflik bersenjata di Papua,” imbuhnya.
    Kontak senjata ini sedikitnya telah menewaskan 9 orang anggota TNI dan Polri serta 4 masyarakat sipil.
    Sejumlah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan warga setempat juga luka-luka.
    Imparsial juga menyoroti potensi konflik di Papua yang semakin mengkhawatirkan akibat pemekaran wilayah dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti program Food Estate di Merauke.
    “Imparsial memandang program Food Estate yang diikuti dengan penambahan dan pembentukan lima batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di tanah Papua tidak hanya penyimpangan peran TNI tetapi juga berpotensi memperparah spiral kekerasan,” jelas Ardi.
    “Konflik antara TNI dengan masyarakat yang menimbulkan pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, apalagi berdasarkan keterangan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pembukaan lahan sejuta hektar dikendalikan langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • Waskita Kebut Bendungan Tertinggi di Indonesia, Target Rampung 2026 – Page 3

    Waskita Kebut Bendungan Tertinggi di Indonesia, Target Rampung 2026 – Page 3

    Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan, realisasi pengerjaan Jalan Tol Akses Patimban kini sudah mencapai 29,09 persen. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terletak di Subang, Jawa Barat tersebut turut mendukung akses menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Patimban.

    Saat ini pemerintah terus mendorong kebijakan KEK di Indonesia. Langkah itu dinilai akan menjadi pondasi kuat pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan.

    Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 22 KEK dengan total nilai investasi yang didapat menembus Rp 187,5 triliun sampai kuartal pertama 2024. Kini sudah disetujui tujuh KEK tambahan, salah satunya KEK Patimban. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan KEK sudah sukses diterapkan di China.

    “Sehingga dengan Special Economic Zone (KEK), lima sampai 10 tahun ini kita akan diperkirakan gasnya (pertumbuhan ekonomi) lebih kencang lagi,” ujar dia dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

    Corporate Secretary Waskita karya Ermy Puspa Yunita menyatakan, perseroan terus mendukung rencana pemerintah, salah satunya melalui pembangunan Tol Akses Patimban. Jalan tol tersebut diyakini dapat memudahkan akses ke KEK Patimban, sehingga diharapkan mampu mendatangkan banyak investor ke kawasan itu.

    “Tol Akses Patimban bisa menjadi alternatif ruas penghubung arus lalu lintas dari dan menuju ke Pelabuhan International Patimban dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Cipali (Cikopo-Palimanan). Jalan tersebut juga diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari Kawasan Industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang,” jelas Ermy dalam keterangan resmi, Jumat (6/12/2024).

    Ia menambahkan, jarak tempuh Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 kilometer (km) yang menghubungkan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Cipali ke Pelabuhan Patimban itu, rencananya dapat dilalui dalam waktu kurang lebih 23 menit.

  • Rencana Besar Bangun Tol Rp 25 Triliun di Bali

    Rencana Besar Bangun Tol Rp 25 Triliun di Bali

    Jakarta –

    Bali bakal memiliki jalan tol sepanjang 96,84 kilometer yang menelan investasi Rp 25,40 triliun. Mengutip dokumen Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), proyek tol Gilimanuk-Mengwi itu kini masuk tahap prakualifikasi.

    “Perkiraan nilai investasi Rp 25,40 triliun,” seperti dilihat detikcom dari dokumen Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sabtu (7/12/2024).

    Lingkup proyek tersebut mencakup pendanaan, perencanaan teknis, pengoperasian, pemeliharaan untuk keseluruhan Jalan Tol serta pelaksanaan konstruksi pada porsi Badan Usaha Jalan Tol.

    “Bentuk kerja sama direncanakan dalam bentuk dukungan konstruksi pada Seksi Soka-Mengwi,” tulisnya.

    Adapun proses kualifikasi akan dilakukan secara elektronik (daring) hingga Senin, 3 Februari 2025 di situs berikut https://bpjt.pu.go.id/invest_reg_gilmeng.

    Seluruh badan usaha baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan untuk mendaftar. Pendaftaran Prakualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan atau pihak yang dikuasakan oleh Direktur Utama dengan melampirkan Surat Kuasa.

    Pihak yang mengunduh dokumen wajib mencantumkan copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Seluruh proses Prakualifikasi ini tidak dipungut biaya apapun.

    Dalam catatan detikcom, pemerintah sebelumnya melelang ulang lantaran investor pembangunan jalan bebas hambatan tersebut kekurangan modal sehingga proyek tersebut mangkrak. Padahal proyek Tol Gilimanuk-Mengwi telah mulai dikerjakan sejak September 2022 lalu.

    Tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi yakni Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2028.

    Tol ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi lalu lintas dari barat ke timur (dan sebaliknya) Pulau Bali. Serta, sebagai akses kawasan wisata dan kawasan strategis yang sedang dikembangkan.

    (ily/hns)