Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjelaskan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8 persen berkelanjutan.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    “Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

    Menurut dia, salah satu PSN yang memberikan dampak luas dalam program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

    “PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanja negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen,” ungkap Kepala Bappenas.

    Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan pra sarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal ini diiringi sinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

    Jika Presiden Prabowo pada waktu itu punya program big push strategy, ini adalah contoh big push strategy yang langsung bisa dilaksanakan, karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi, demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Rachmat Pambudy.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3 persen, kemudian pada 2026 sebesar 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom dukung ekonomi syariah jadi proyek nasional pada RAPBN 2026

    Ekonom dukung ekonomi syariah jadi proyek nasional pada RAPBN 2026

    Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza menyatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah sebaiknya dijadikan proyek strategis nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RAPBN 2026.

    Hal tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional agar mencapai target 8 persen dalam lima tahun ke depan sesuai visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus,” kata Handi Risza dalam webminar INDEF yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu menambah jumlah bank syariah BUMN di Indonesia selain BSI untuk mengoptimalkan layanan jasa keuangan di berbagai sektor prioritas.

    Pemerintah juga sebaiknya memberikan insentif yang dapat dimanfaatkan khusus oleh pelaku ekonomi syariah serta memperkuat kelembagaan keuangan syariah.

    Menurut dia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia harus selalu mengikuti hal yang menjadi tren di masyarakat, tidak hanya sebatas inisiatif pemerintah.

    “Ini perpaduan antara perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini dunia akademisi, komunitas, dan juga institusi keuangan, dengan kebijakan pemerintah dalam membuat aturan atau regulasi,” ujar Handi.

    Ia mengatakan bahwa hal tersebut diperlukan agar ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional serta untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    “Jadi, tidak ada lagi isu dikotomi antara syariah dan non-syariah atau konvensional, tapi ini sudah menjadi sistem tersendiri yang akan memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ucapnya.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Handi menyatakan, pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat, baik sebagai nasabah maupun penyedia jasa keuangan, serta segala infrastrukturnya, termasuk regulasi, sarana transaksi, serta lembaga riset keuangan.

    Selain itu, skema pembiayaan syariah untuk sektor publik maupun non-publik juga perlu diperluas dan diperdalam, sehingga kompatibel dengan perkembangan sektor pembiayaan saat ini.

    “Tentu kita berharap ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang menjadikan kita sebagai negara maju,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh Tak Kunjung Diterapkan, Menteri PU Ungkap Biang Keroknya – Halaman all

    Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh Tak Kunjung Diterapkan, Menteri PU Ungkap Biang Keroknya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan permasalahan aturan menjadi faktor yang membuat sistem pembayaran tol tanpa sentuh di Indonesia atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tak kunjung diterapkan. 

    Menurut Dody, banyak peraturan di Kementerian PU yang belum tersinkronisasi, sehingga penerapan sistem ini tak kunjung terealisasi.

    “Banyak bolong di saya. Saya masih beres-beres aturan, banyak aturan yang belum sinkron sana-sini. Banyak,” kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Merespons PT Roatex Indonesia Toll System sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang siap menerapkan sistem ini pada kuartal pertama 2025 mendatang, Dody hanya mengucap syukur.

    Ia meminta doa agar sistem ini bisa berjalan. Menurut dia, dibutuhkan optimisme dalam menerapkannya.

    “Mohon doanya saja. Kita kan harus optimis,” ujar Dody.

    Sebelumnya, penerapan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS/Global Navigation Satellite System Based Multi Lane Free Flow/MLFF) telah siap diterapkan di Indonesia dari sisi sistem dan teknologi.

    Hungaria merupakan investor proyek sistem pembayaran tol nirsentuh.

    Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen dan tidak menarik dana yang sudah digelontorkan.

    “Meski menghadapi beberapa masalah dalam komunikasi atau perbedaan budaya. Komitmen kami tetap dan Hungaria akan menepati janji,” ujar Lilla saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Diketahui, Hungaria telah menggelontorkan dana senilai 300 juta dolar AS atau berkisar Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria.

    Proyek ini digarap oleh PT Roatex Indonesia Toll System sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), setelah memenangkan tender di tahun 2021.

    Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengatakan, inti dari kolaborasi antara kedua negara berpotensi membuka kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara.

    “Serta memperkuat persahabatan dan kemitraan antara kedua negara,” ujar Keszeg.

    MLFF merupakan sistem yang ditawarkan RITS untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

    Data Bank Dunia tahun 2019 mencatatkan kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS per tahun.

    Keszeg menyampaikan, pihaknya menawarkan sistem pembayaran non stop dan tanpa sentuh melalui MLFF berbasis satelit yang disebut mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan.

    Selain itu, berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi polusi udara maupun kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

    Pihaknya menerangkan bahwa pengembangan MLFF merujuk pada kontrak yang disepakati sebelumnya.

    Mereka berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia.

    Keberadaan MLFF dinilai semakin kuat dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024.

    Hal itu didasari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

    RITS menganggap peraturan ini adalah dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang telah dinantikan oleh pihaknya dan pemangku kepentingan lainnya.

    Kehadiran MLFF berbasis satelit disebut sebagai lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Tanah Air, sehingga dapat menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia.

    Negara ini juga akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dalam memanfaatkan sistem MLFF.

    “Kami siap. Teknologi kami sudah siap. Kami membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dari ekosistem, dan dalam ekosistem ini, yang sebagian merupakan perusahaan milik negara atau pelaku publik (public players), ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dengan hasil yang positif,” tutur Keszeg.

    Keszeg mengatakan, tengah mempertimbangkan dan merencanakan seluruh upayanya untuk memiliki pembukuan laporan keuangan perusahaan pada kuartal pertama tahun 2025.

    Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo Djojohadikusumo, berujar hingga saat ini belum ada dana yang keluar dari Pemerintah Indonesia.

    Sejauh ini, dana yang digelontorkan masih berasal dari Pemerintah Hungaria.

    “Tidak ada satu rupiah pun dari Indonesia. Kami masih berkomitmen untuk berinvestasi, kami tetap berkomitmen untuk berinvestasi, dengan permintaan untuk melakukan sedikit penyesuaian pada sistem, kami juga masih berkomitmen,” tuturnya. 

  • Menhub Beberkan Sederet Capaian Pembangunan Transportasi Era Jokowi

    Menhub Beberkan Sederet Capaian Pembangunan Transportasi Era Jokowi

    Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi melaporkan sederet pencapaian pembangunan transportasi yang telah dilakukan dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya ada 45 proyek strategis nasional (PSN) hingga jalur ganda kereta api.

  • ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    ESDM Siap Buka-bukaan ke KPPU soal Dugaan Fraud Tender Proyek Cisem II

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kecurangan atau fraud dalam tender proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 ruas Batang-Cirebon-Kandanghaur.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan bahwa Kementerian ESDM menghormati langkah KPPU terkait penyelidikan pada kasus tersebut.

    Dia pun menegaskan bahwa pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) itu dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM. 

    “Ini kami akan lihat dan koordinasikan dengan KPPU. Dalam hal ini bukan persaingan usaha, tapi adalah bagaimana kita melihat ini penyaluran gas ini relatif sumbernya satu, Pertamina, dan penyalurannya nggak mungkin banyak operator, tetep itu ditunjuk operatornya,” kata Yuliot di Medan, dikutip Selasa (24/12/2024).

    Dia pun mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh proses pemeriksaan KPPU dan akan menyampaikan semua informasi pelaksanaan tender proyek Cisem II sehingga memberikan kejelasan kepada publik. 

    Selain itu, Kementerian ESDM juga berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Menurut Yuliot, hal ini mencerminkan sikap proaktif Kementerian dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. 

    “Kami juga akan menyiapkan apa yang disampaikan keberatan oleh KPPU. Nanti kami akan jelaskan lebih detail,” ucap Yuliot.

    KPPU melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) multi years contract (Cisem 2) dengan nilai pagu tender kisaran Rp3 triliun.  

    Dalam hal ini, mantan Menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Maju Arifin Tasrif telah memenuhi panggilan KPPU dalam penyelidikan kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan proyek tersebut yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2024. 

    Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.  

    Instalasi baja karbon berdiameter 20 inci tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandanghaur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut dimenangkan oleh KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada 14 Juli 2024. 

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU Deswin Nur mengatakan, tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

    Untuk itu, sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti.  

    Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut. 

    “Kami meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan KPPU dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Bagi yang menolak, dapat dilakukan penyidikan dan diancam pidana denda atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda”, jelas Deswin. 

  • Mantap! IIF Terima Pendanaan Rp2 Triliun Demi Kebut Infrastruktur Berkelanjutan

    Mantap! IIF Terima Pendanaan Rp2 Triliun Demi Kebut Infrastruktur Berkelanjutan

    Jakarta: PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menerima pendanaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui fasilitas pinjaman berjangka dan Non-Cash Loan senilai total Rp2 triliun. Pendanaan ini dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
     
    Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan mengatakan, kolaborasi ini menunjukan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Bank Mandiri kepada IIF.
     
    “Kolaborasi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kami terus produktif dan dipercaya dalam menjalankan mandat sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” kata Rizki dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Desember 2024.
     

    Hingga November 2024, IIF menyalurkan investasi lebih dari Rp2,4 triliun ke proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan seperti jalan tol, telekomunikasi, Sentra Penyediaan Air Minum (SPAM) dan berbagai sektor lainnya. Beberapa proyek yang dikerjakan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
     
    “Per November 2024, IIF juga mengelola 13 proyek renewable energy dengan total nilai aset investasi sebesar Rp 2,9 triliun,” ungkapnya.
     
    Dari sisi kinerja keuangan, IIF berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III 2024 sebesar 61 persen menjadi Rp96,8 miliar dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp60,3 miliar. IIF juga meraih sederet penghargaan nasional maupun internasional.
     
    “Ke depan, IIF berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan infrastruktur di Indonesia,” ujar dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Menteri Bahlil Soal Penyelidikan KPPU: Jangan Membangun Persepsi – Page 3

    Menteri Bahlil Soal Penyelidikan KPPU: Jangan Membangun Persepsi – Page 3

    Cisem II merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Akibat mengalami kendala sejak 2006, proyek Cisem II diputuskan untuk dilanjutkan menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efisien.

    Keputusan tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN guna mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan industri dalam negeri dengan memastikan harga jual gas lebih terjangkau. Dengan skema ini, penetapan toll fee hanya dihitung berdasarkan biaya operasi dan pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

    Proses pengadaan dalam proyek Cisem II telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diawasi secara ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Pengawasan tersebut memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga kelangsungan proyek tetap terjaga sesuai prinsip tata kelola yang baik.

     

  • Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik dalam rencana pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata dia, secara tertulis, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini, kata Paul, sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mengatur kebijakan PSN di Papua yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Paul seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, belum lama ini.

    Pada agenda itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.

    “Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, Zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali,” kata Paul Finsen.

    Paul meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru.

    Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

    “Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung. 

    Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

    Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.

    Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

    Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    PSN di Wilayah Papua

    Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.

    Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:

    Sektor Pelabuhan

    Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

    Sektor Bandara

    Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;

    Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Kawasan

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;

    Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Energi

    Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;

    Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Sektor Perkebunan

    Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Program PSN

    Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

    Dikutip dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 lalu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

    “Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujar Airlangga.

    Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

    “Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengawal 228 PSN dan 24 KEK. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program prioritas.

    “Tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi,” ucap AHY.

    “Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua kemenko ini, bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, dan kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari,” lanjutnya.

    Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

    KEK dan PSN juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (oln/kmps/bpkp/*)

  • Jelang Libur Natal, Rupiah Dapat Berkah Berlimpah

    Jelang Libur Natal, Rupiah Dapat Berkah Berlimpah

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini mengalami penguat, menjelang libur Hari Raya Natal.
     
    Mengutip data Bloomberg, Senin, 23 Desember 2024, rupiah hingga pukul 09.25 WIB berada di level Rp16.131 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik sebanyak 90 poin atau setara 0,55 persen dari Rp16.221 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.119 per USD, menguat sebanyak 70 poin atau setara 0,43 persen dari Rp15.189 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali melemah.
     
    “Untuk perdagangan Senin ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.210 per USD hingga Rp16.270 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

    Pertumbuhan ekonomi RI tetap terjaga

    Adapun, Bank Indonesia (BI) menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga karena didukung oleh permintaan domestik serta investasi tumbuh positif pada triwulan IV-2024, yang ditopang penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) dan investasi swasta, yang didukung insentif dari pemerintah.
     
    Konsumsi pemerintah lebih tinggi seiring dengan kenaikan aktivitas belanja pemerintah pada akhir tahun. Sementara konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap tumbuh didorong oleh keyakinan konsumen yang terjaga serta dampak positif pelaksanaan pilkada di berbagai daerah.
     
    Secara sektoral, pertumbuhan juga ditopang terutama oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. Adapun secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen dan meningkat menjadi 4,8 persen sampai 5,6 persen pada 2025.
     
    Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah.
     
    Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia. Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural pemerintah perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Banjir Melanda PSN Underpass Joglo Solo, Inilah 17 Proyek Prioritas Gibran saat Jadi Wali Kota – Halaman all

    Banjir Melanda PSN Underpass Joglo Solo, Inilah 17 Proyek Prioritas Gibran saat Jadi Wali Kota – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hujan lebat sejak siang sampai sore mengakibatkan daerah proyek pembangunan Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah (Jateng), mengalami banjir, Minggu (22/12/2024).

    Banjir di wilayah tersebut menggenang hingga setinggi lutut orang dewasa.

    Warga menilai, banjir ini terjadi sejak adanya proyek underpass Joglo. 

    Mereka yang melakukan protes membentangkan spanduk bernada sindiran bertuliskan “Proyek Nasional Membanjiri Kampung”.

    Salah satu warga lantas meminta pemerintah atau kontraktor penggarap proyek untuk bisa memperhatikan kondisi warga sekitar.

    “Saya warga RT 1/RW 1 tolong perhatiannya untuk proyek elevated Joglo, ini dampaknya karena tidak memperhitungkan elevasi air dan selokan jadinya seperti ini.” 

    “Belum pernah terjadi di kampung kami, setinggi ini (lutut orang dewasa),” ujar salah satu warga Kampung Sambirejo tersebut.

    Sebagai informasi, proyek Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo masuk 17 titik prioritas pembangunan Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo (2021-2024).

    Lantas, apa saja 17 titik prioritas pembangunan saat Gibran menjadi Wali Kota Solo? Berikut informasinya.

    Proyek-proyek tersebut adalah:

    Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed
    Pembangunan Islamic Center
    Revitalisasi Solo Technopark
    Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo
    Revitalisasi Ngarsapura dan Koridor Gatot Subroto (Gatsu)
    Revitalisasi Solo Safari
    Pembangunan Selter Manahan
    Revitalisasi Lokananta
    Revitalisasi Taman Balekambang
    Revitalisasi Sri Kayu Gilingan
    Revitalisasi Pasar Jongke
    Revitalisasi Pura Mangkunegaran
    Pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi
    Pembangunan PLTSa Putri Cempo
    Revitalisasi GOR Indoor Manahan
    Penataan kawasan Kumuh Semanggi-Mojo
    Revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo)

    Ketua Komisi III DPRD Solo dari Fraksi PDIP, YF Sukasno mengatakan, proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat atau disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Jadi itu proyeknya pemerintah pusat,” ujar YF Sukasno, dilansir Tribun Solo, Jumat (22/12/2023).

    “Itu namanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai oleh APBN yang dilaksanakan oleh kementerian terkait,” imbuhnya.

    Komentar Camat

    Camat Kecamatan Banjarsari, Beni Supartono Putro, tak memungkiri terjadinya banjir di wilayahnya ada kaitannya dengan PSN.

    Genangan air masuk ke rumah warga tak lain karena kondisi pembangunan di Simpang Joglo yang kini memasuki fase pembangunan underpass.

    Hal itu membuat sejumlah titik tergenang air, bahkan sampai memasuki rumah warga.

    Ia menjelaskan, kondisi seperti itu terjadi sekitar 30 menit.

    “Jadi jalan itu kenapa tergenang seperti itu karena akses air menuju ke Selatan karena saat ini sedang ada pembangunan rel.” 

    “Dan memang dari dulu ini memang kurang ada saluran besar yang meneruskan air dari sisi utara menuju sungai besar. Kali anyar atau kali Pepe,” sambung Beny.

    Beny mengaku sudah mencari solusi atas kondisi ini sejak awal pengerjaan Simpang Palang Joglo dimulai pada tahun 2023 lalu.

    Namun, kondisi wilayah di sisi utara Simpang Joglo yang minim saluran air besar membuat akses air terhambat dan menimbulkan genangan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Pembangunan Infrastruktur di Solo era Gibran : Ada yang Dibiayai APBN, Hibah UEA, & Investor.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Andreas Chris)