Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Bertemu Tokoh-tokoh Kritis, Dasco Ungkap Prabowo Tidak Antikritik

    Bertemu Tokoh-tokoh Kritis, Dasco Ungkap Prabowo Tidak Antikritik

    loading…

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (7/1/2025) siang. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (7/1/2025) siang. Dalam pertemuan itu, Dasco mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak antikritik.

    Sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Jumhur Hidayat , Syahganda Nainggolan, Hatta Taliwang, Said Didu, Edy Mulyadi, dan Bachtiar Nasir menghadiri acara yang digelar Sabang Merauke Circle (SMC) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan bertajuk “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan”.

    Dasco yang menjadi keynote speaker dalam acara itu mengungkapkan, pertemuannya dengan tokoh-tokoh kritis progresif itu merupakan pertemuan hebat di awal 2025. “Kita harus bangun harapan rakyat dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Dasco.

    Dasco mengatakan, Prabowo harus diberi kesempatan melakukan hal-hal kecil untuk kesejahteraan rakyat, seperti makan siang gratis, mengumpulkan lahan-lahan sawit ilegal, efisiensi pemerintahan, serta evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Terhadap tokoh-tokoh kritis, Dasco menegaskan bahwa Prabowo tidak antikritik. Dia mengatakan, pemerintah butuh masukan dari masyarakat. “Saya sudah bantu beberapa orang bisa ketemu beliau, sehingga aspirasi bisa tetap tersalurkan,” ungkap Dasco.

    Ia menegaskan, pemerintah perlu dukungan rakyat, termasuk para aktivis dan cendekiawan, agar tidak terulang seperti kasus pembelokan masalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% seolah-olah naik 12%.

    Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan, Sufmi Dasco Ahmad membuat jarak rakyat termasuk para aktivis dan tokoh kritis dengan Presiden Prabowo menjadi seperti setipis selembar kertas.

    “Kita mulai percaya Presiden Prabowo itu ideologis, dan tugas kita adalah membantu supaya ide-ide kerakyatan Presiden Prabowo bisa segera dilaksanakan,” kata Syahganda, doktor politik UI itu.

    Masalah ideologis Prabowo, kata dia, sudah selesai. Karena itu, ia mengajak para aktivis, para cendekiawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu membantu Presiden Prabowo mempercepat program-program kerakyatan.

    Acara diskusi tersebut menampilkan sejumlah pembicara, yaitu Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerja Umum, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso, dan Bupati Lahat Terpilih Bursah Zarnubi.

    (rca)

  • Wakil Ketua DPR Dasco Dapati Belanja Alat Tulis Kantor Kementerian Lembaga Capai Rp 44,4 Triliun – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Dasco Dapati Belanja Alat Tulis Kantor Kementerian Lembaga Capai Rp 44,4 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi terhadap pengeluaran anggaran negara di kementerian dan lembaga. 

    Anggaran yang diefisiensi dimulai dari hal-hal kecil, di mana sebelumnya luput dari perhatian.

    “Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” kata Dasco dalam acara KSPSI dan Sabang-Merauke Circle bertajuk ‘Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan’, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dasco kemudian mencontohkan adanya anggaran negara membeli keperluan kementerian dan lembaga untuk hal kecil tapi punya dana fantastis.

    Salah satunya pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ternyata memiliki angka Rp 44,4 triliun. 

    “Yang saya kemarin ikuti, ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun, hanya belanja ATK,” ucapnya.

    Berkenaan dengan itu Dasco mengatakan pembenahan pembelian keperluan kementerian/lembaga saat ini sedang disisir oleh Presiden Prabowo demi efisiensi APBN.

    “Nah hal-hal seperti ini hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Prabowo melakukan efisiensi di kementerian,” kata Dasco.

    Termasuk juga akan mengevaluasi segelintir proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak bagi bagi masyarakat.

    Namun, Dasco tidak menjabarkan PSN apa yang akan dievaluasi dan dikeluarkan dari daftar.

    Presiden Prabowo kata Dasco, akan mengupayakan efisiensi dan dampak bagi bagi masyarakat apa pun risiko yang nantinya dihadapi.

    “Nah oleh karena itu Pak Prabowo berpikir bahwa ini harus dilakukan apa pun itu risikonya kita akan jalan,” ucap Dasco.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan jajarannya untuk melakukan penghematan dalam belanja negara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/12/2024).

    “Saudara-saudara sekalian. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” kata Prabowo.

    Penghematan tersebut kata Presiden dalam rangka menghadapi situasi global yang tidak menentu.

    “Sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita,” katanya.

    Selain penghematan, pemerintah juga terus berupaya mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

    Presiden mengajak pemerintah daerah untuk bersama sama pemerintah pusat mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

    “Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” katanya.

    Kebocoran anggaran tersebut salah satunya yakni pengeluaran terhadap kegiatan yang tidak produktif atau kegiatan yang tidak menyentuh langsung permasalahan rakyat.

    “Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” pungkasnya.

  • Prabowo Akan Evaluasi PSN yang Dianggap Tidak Menguntungkan

    Prabowo Akan Evaluasi PSN yang Dianggap Tidak Menguntungkan

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia akan dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Prabowo juga akan juga melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya me-evaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang menguntungkan,” katanya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Meski begitu, Dasco tidak menjelaskan lebih lanjut terkait proyek apa saja yang akan dievaluasi. Ia menyatakan keputusan tersebut nantinya akan berada di tangan pemerintah.

    “Rinciannya gimana itu nanti dari pemerintah dong,” katanya.

    Dasco menyebutkan evaluasi terhadap proyek strategis nasional ini akan membuat beberapa pihak merasa tidak senang dengan keputusannya. Ia mengungkapkan bahwa Prabowo akan tetap bertekad dalam melakukan evaluasi terhadap PSN yang dianggap tidak menguntungkan rakyat.

    “Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan apapun itu risikonya,” katanya.

    Selain itu, Dasco mengatakan bahwa Prabowo Subianto kini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dan efisiensi di berbagai lini pemerintahan. Salah satunya memangkas berbagai anggaran yang berada di Kementerian dan Lembaga.

    “Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun. Hanya belanja saya. Dan itu dilakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” katanya.

    Adapun sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P, Edi Purwanto. Edi mengkritik sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Sumatera disebut-sebut dalam kondisi mangkrak. Selain itu, kualitas bangunan juga menjadi salah satu permasalahan yang juga kerap ditemukan.

    “Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak,” kata Edi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    “Harapan kita mungkin, mumpung Pak Menteri (Pekerjaan Umum) baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan triliun tapi mangkrak,” sambungnya.

    Menurutnya, bendungan yang berlokasi di Sarolangun ini mangkrak dan tidak jelas fungsinya. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat segera meninjau proyek-proyek tersebut.

    “Mohon nanti ditinjau secara bersama-sama. Treatment-nya apa yang harus dilakukan. Karena setahu saya sudah 209 lebih bendungan di Sarolangun tapi nggak berfungsi,” ujarnya.

    (kil/kil)

  • KKP Jamin Proyek Tanggul Laut Raksasa Tak Rusak Ekosistem

    KKP Jamin Proyek Tanggul Laut Raksasa Tak Rusak Ekosistem

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di wilayah Pantura Jawa tidak merusak ekositem laut. Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto mengatakan berbagai proses mesti dilewati sebelum izin reklamasi terbit.

    “Ya tetap dalam hal ini kalau sudah sampai orang diberi izin reklamasi, itu harus melalui banyak proses. Pertama, tata ruangnya sesuai nggak? Yang kedua, untuk memastikan keberlanjutan termasuk pertanyaan tadi itu, itu ada di kajian lingkungan,” kata Suharyanto saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2024).

    Suharyanto menjelaskan bahwa pembangunan mega proyek tersebut disambut positif oleh masyarakat sekitar. Sebab, tanggul laut ini membantu mengatasi banjir rob akibat pasang surut air laut.

    “Saya kira positif (respon masyarakat pesisir dengan adanya tanggul itu). Kayaknya malah mereka terakhir dengan staff-nya Menteri Infrastruktur, katanya bagus banget itu. Karena memang sekarang kalau dilihat kita datang ke sana kan sudah terkurangi itu kalau pasang itu ya, ada tanggul pantai itu,” jelas Suharyanto.

    Dia juga menekankan pihaknya terus mengawasi perizinan dari proyek yang dicap Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan begitu, tidak terjadi penyimpangan ke depannya.

    “Kalau kemudian ada pelaksanaan menyimpang daripada izin yang diberikan, ya tentu saja pengawas KKP sesuai dengan ranahnya akan melakukan itu, mungkin bersama-sama dengan K/L lain,” imbuh Suharyanto.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk pembangunam dua proyek besar, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).

    AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

    “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

    Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

    Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

    (acd/acd)

  • DPRD Tolak Reklamasi Surabaya Waterfront Land, Sebut Ancam Ekologi dan Konflik Sosial

    DPRD Tolak Reklamasi Surabaya Waterfront Land, Sebut Ancam Ekologi dan Konflik Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) – Proyek Strategis Nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1.084 hektar menuai penolakan keras dari berbagai pihak.

    Komisi C DPRD Surabaya, bersama 44 elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim, sepakat meminta agar proyek dengan nilai investasi Rp72 triliun tersebut dibatalkan.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menyebut penolakan ini didasarkan pada potensi dampak buruk terhadap ekologi, ekonomi, serta sosial-budaya. Eri menegaskan pihaknya berkomitmen meninjau ulang proyek ini bersama stakeholder terkait.

    “Kami harus mempertimbangkan dampak ekologis seperti kerusakan ekosistem, dampak ekonomi seperti hilangnya mata pencarian nelayan dan warga pesisir, serta dampak sosial-budaya yang dapat memicu konflik horizontal dan hilangnya budaya maritim,” ujar Eri usai hearing, Senin (6/1/2025).

    Selain dampak sosial-ekologis, isu ancaman banjir juga menjadi perhatian utama. Proyek reklamasi dikhawatirkan akan menutup muara sungai yang menjadi jalur aliran air di wilayah Surabaya. Menurut Eri, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan hal ini.

    “Kita perlu kajian lebih lanjut terkait hal itu. Namun yang jelas, proyek ini memiliki risiko besar bagi keberlangsungan hidup warga,” tegasnya.

    Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, juga menyuarakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan membawa aspirasi masyarakat ini ke pemerintah pusat agar proyek tidak terburu-buru direalisasikan.

    “Kami berharap pemerintah pusat tidak tergesa-gesa. Ada banyak keganjilan dalam proyek ini, termasuk data wilayah dan denah yang tumpang tindih. Hal ini harus diluruskan terlebih dahulu,” kata Alif.

    Alif juga menyebut pentingnya memastikan manfaat proyek ini bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa kehidupan masyarakat pesisir tidak akan dikorbankan.

    “Jangan sampai proyek ini hanya menjadikan masyarakat sebagai penonton tanpa mendapat manfaat apa pun. Kalau memang tidak ada manfaatnya, untuk apa dilanjutkan?” ujarnya.

    Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa Surabaya harus menjadi kota yang humanis dan berorientasi pada keberlangsungan hidup warganya. Mereka juga membuka opsi untuk mengundang pihak terkait, termasuk granting, untuk membahas kejelasan data dan tujuan proyek.

    “Kami tetap tegak lurus bahwa proyek ini harus ditinjau ulang. Surabaya harus menjadi kota yang mengutamakan masyarakat, bukan kepentingan sesaat,” tutup Alif.

    Di sisi lain, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Kedung Cowek, Hatib, yang mewakili nelayan dan petani tambak, menegaskan penolakan keras terhadap reklamasi SWL.

    “Kami menolak pembangunan reklamasi karena lokasi tersebut adalah zona tangkap ikan dan kawasan lindung. Ini adalah mata pencaharian kami yang harus dipertahankan,” katanya. [asg/ian]

  • Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait ketimpangan ekonomi di Indonesia.

    Dikutip dari wawancaranya pada podcast Akbar Faizal Uncensored, ia menyebut bahwa kekayaan 50 orang di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat.

    Fakta ini, menurut Media, menjadi bukti nyata ketidakadilan dalam sistem ekonomi nasional.

    “Saya tidak pernah menyangka menemukan kesimpulan ini. Ternyata ada 50 orang yang kekayaannya setara dengan 50 juta rakyat Indonesia,” ungkap Media.

    Ia menyoroti keterkaitan erat antara Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan para elite kekuasaan.

    Dikatakan Media, orang-orang yang terlibat dalam proyek besar tersebut adalah tokoh dengan afiliasi kuat terhadap partai politik dan perusahaan besar, terutama di sektor industri ekstraktif.

    “Mereka yang terlibat di lingkaran kekuasaan ini sangat terafiliasi dengan partai politik dan perusahaan besar, terutama di industri ekstraktif,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, ia menuturkan bahwa para industri tersebut jugamendapatkan subsidi yang luar biasa besar, seperti royalti 0 persen untuk pembangunan smelter.

    “Selain itu, corporate tax untuk perusahaan besar diturunkan dari 25 persen ke 22 persen, dan sekarang bahkan direncanakan turun lagi ke 20 persen,” paparnya.

    Media juga mengkritik peningkatan kekayaan pejabat publik selama satu dekade terakhir.

    Ia menyebut beberapa nama pejabat negara yang terafiliasi dengan korporasi besar, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Gubernur Kalteng serukan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan

    Gubernur Kalteng serukan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan

    Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kalimantan Tengah dengan baik, sehingga betul-betul menjadi provinsi bermartabat, serta menjaga pembangunan yang selama ini sudah dibangun dengan baik,

    Palangka Raya (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyerukan pembangunan berkelanjutan dalam semangat menyongsong Tahun 2025, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun kemajuan daerah.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kalimantan Tengah dengan baik, sehingga betul-betul menjadi provinsi bermartabat, serta menjaga pembangunan yang selama ini sudah dibangun dengan baik,” kata Sugianto di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu.

    Adapun tahapan Pilkada 2024 baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota telah selesai, sehingga diharapkan para pemimpin terpilih selanjutnya dapat terus melanjutkan pembangunan secara maksimal.

    Lebih lanjut Sugianto menuturkan, berbagai program dan kegiatan pembangunan strategis terlaksana di Kalimantan Tengah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yakni mercusuarnya ada di Kalimantan Tengah.

    “Maka kegiatan ini harus kita jaga dan dukung bersama, dan kita doakan penguatan ketahanan pangan yang ada di lima provinsi ini berhasil dan Indonesia betul-betul menjadi negara maju, serta bermartabat,” katanya.

    Kemudian Sugianto juga mengharapkan semua lini pembangunan mendukung gubernur terpilih dalam mendongkrak pendapatan daerah yang sekarang berada di kisaran Rp10 triliun, sehingga ke depan bisa menjadi Rp13 triliun.

    “Sangat diperlukan sinergi dan kebersamaan dengan Pemprov Kalteng,” ujarnya.

    Sementara itu, di sisi lain, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menambahkan pemerintah provinsi siap untuk terus melanjutkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan arah kebijakan Presiden RI yang telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Musrenbangnas ini sangat strategis, karena merupakan musrenbang pertama di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming,” jelasnya.

    Edy menuturkan, misi Astacita merupakan langkah-langkah dan haluan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam mewujudkan visi besar negara “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

    “Nawaitu dan semangat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu selaras, yakni mewujudkan cita-cita besar bangsa, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Adapun saat malam pergantian tahun 2024 ke 2025, Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran merayakannya bersama ribuan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah provinsi berpusat di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya.

    Rangkaian kegiatan tersebut dimeriahkan penampilan berbagai sanggar seni dan budaya, serta puncaknya semakin semarak dengan penampilan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sambut 2025, OJK ingatkan bank terus perkuat manajemen risiko

    Sambut 2025, OJK ingatkan bank terus perkuat manajemen risiko

    OJK meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, inovatif dan selalu menjaga integritas

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri perbankan untuk terus memperkuat manajemen risiko salah satunya dengan penguatan permodalan dan menjaga coverage cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang memadai, menyambut tahun 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK juga senantiasa mendorong perbankan untuk menatap tahun 2025 dengan penuh keyakinan dan optimisme.

    “Selanjutnya, OJK meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, inovatif dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi, sehat dan berkelanjutan,” kata Dian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Kilas balik tahun 2024, OJK mencatat industri perbankan berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Merujuk data terakhir dari OJK per Oktober 2024, kinerja intermediasi perbankan tetap kuat. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan kredit (bank umum) sebesar 10,92 persen yoy pada Oktober 2024. Penyaluran kredit UMKM juga tercatat tetap tumbuh, yakni sebesar 4,76 persen yoy.

    Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) juga masih tumbuh yaitu sebesar 6,74 persen yoy. Pertumbuhan ini, menurut OJK, menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan.

    Kondisi likuiditas bank umum terpantau memadai atau masih jauh di atas threshold. Hal ini tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing sebesar 113,64 persen dan 25,58 persen. Begitu pula dengan tingkat permodalan yang masih solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 27,02 persen.

    Tak hanya bank umum, perbankan syariah juga mencatatkan kinerja yang baik. Aset perbankan syariah tercatat tumbuh 12,50 persen yoy. Selain itu, penyaluran pembiayaan tumbuh 13,24 persen yoy yang diikuti dengan pertumbuhan DPK sebesar 10,43 persen yoy.

    Kondisi permodalan bank syariah tetap kuat, dengan CAR sebesar 25,59 persen atau jauh di atas threshold. OJK memperkirakan bank syariah akan mengalami dinamika yang positif terkait implementasi spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dan konsolidasi perbankan syariah.

    Kinerja BPD juga menunjukkan perkembangan yang baik, dengan kredit yang tumbuh sebesar 7,55 persen yoy dan DPK tumbuh sebesar 4,35 persen yoy. Kinerja ini ditopang oleh kondisi permodalan yang tinggi dengan rasio CAR mencapai 24,86 persen.

    Adapun kinerja BPR dan BPRS, menurut OJK, juga baik meskipun pertumbuhan kredit dan DPK melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Rasio permodalan BPR/BPRS masih solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,16 persen dan 22,46 persen.

    Jumlah BPR/BPRS menunjukkan tren menurun karena merger dalam rangka pemenuhan kewajiban modal inti minimum dan ketentuan single presence policy. Pada Oktober 2024, jumlah BPR/BPRS mencapai 1.544 dan terus mengalami penurunan.

    Sejak 2023 hingga 4 November 2024, terdapat 53 BPR dan BPRS yang melakukan konsolidasi menjadi 17 BPR dan BPRS. Kemudian, terdapat 75 BPR dan BPRS yang sedang dalam proses perizinan dan nantinya akan menyusut menjadi 26 BPR dan BPRS.

    Ke depan, OJK mengingatkan agar industri perbankan tetap perlu mencermati risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah potensi kembali meningkatnya ketidakpastian global seperti risiko ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kebijakan tarif perdagangan yang tinggi yang dapat memicu trade war, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekonomi domestik.

    Di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi domestik pada tahun 2025 diproyeksikan tetap mampu tumbuh solid ditandai oleh terjaganya keyakinan konsumen, terkendalinya inflasi dan surplus neraca perdagangan, kebijakan atau regulasi pemerintah yang akomodatif, dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Adapun kinerja perbankan, menurut pandangan OJK, akan tetap terjaga seiring dengan DPK yang diproyeksikan meningkat dan penyaluran kredit yang terus ekspansif terutama ke sektor yang memiliki multiplier effect dan menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nusron Ungkap Nasib Proyek PIK 2 Milik Aguan yang Langgar Tata Ruang

    Nusron Ungkap Nasib Proyek PIK 2 Milik Aguan yang Langgar Tata Ruang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membeberkan nasib proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Nusron menegaskan proyek yang bermasalah adalah tropical coastland. Masalahnya adalah melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kendati, belum ada pengajuan ulang dari pemerintah daerah (pemda) terkait maupun pemilik proyek.

    “Bagaimana kelanjutannya (PSN tropical coastland di PIK 2)? Belum ada kelanjutan, gimana saya jawab? Sampai hari ini (belum ada pengajuan ulang RTRW),” ungkapnya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Pemda juga belum mengajukan perubahan RTRW. Si pelaku proyek pun belum mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Jadi, ya kami gak bisa menyatakan apa-apa,” tegas Nusron.

    Menteri ATR itu menekankan proyek PIK 2 melanggar RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Nusron mengungkapkan tidak ada kata-kata ‘pariwisata’, padahal PSN itu masuk kategori pariwisata.

    Oleh karena itu, revisi RTRW diperlukan agar proyek bisa dilanjutkan. Perubahan itu mesti diajukan ulang oleh pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota.

    “Namun, pengubahan RTRW pun itu harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Kalau dia tidak mengajukan perubahan RTRW, maka yang bersangkutan harus meminta rekomendasi KKPR ke menteri ATR/BPN,” jelas Nusron.

    “Bagaimana nasib statusnya PSN (tropical coastland PIK 2)? Bola di tangan Kemenko Perekonomian, bukan di tangan kami. Kami hanya pada tata ruang. KKPR itu menjadi pintu masuk perizinan yang lain. Sebelum ada itu, tidak bisa (lanjut),” tambahnya.

    Proyek tropical coastland di PIK 2 yang bermasalah itu seluas 1.755 hektare. Nusron merinci 1.500 hektare lahan tersebut masih berdiri di atas hutan lindung.

    Ia mengatakan status dari hutan lindung itu harus diturunkan ke hutan konversi terlebih dahulu. Kemudian, dari hutan konversi diubah menjadi hak penggunaan lain (HPL) agar bisa digarap.

    (skt/agt)

  • 2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis Regional 31 Desember 2024

    2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis Regional 31 Desember 2024

    2 Juta Sapi Bakal Diimpor untuk Konsumsi dan Makan Siang Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program
    makan siang bergizi gratis
    di Indonesia.
    Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.
    Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.
    “Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia,” ujarnya pada Selasa (31/12/2024).
    Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.
    Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.
    Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.
    Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.
    “Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya,” tambahnya.
    Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.
    Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.
    Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.
    “Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor,” jelasnya.
    Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten
    Blora
    , Jawa Tengah.
    “Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan,” imbuh Sudaryono.
    Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.
    “Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.