Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Pagar Laut Tangerang di Luar Wilayah Proyek Strategis Nasional

    Pagar Laut Tangerang di Luar Wilayah Proyek Strategis Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pagar laut di kawasan Tangerang tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikan Trenggono seusai menghadiri rapat bersama Komisi IV DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Kami sudah cek, ternyata pagar laut di kawasan Tangerang itu berada di luar PSN,” ujar Trenggono kepada wartawan.

    Trenggono menjelaskan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan administratif terkait pemasangan pagar laut tersebut. Ia juga menyarankan perlunya sinkronisasi undang-undang yang berkaitan dengan kelautan.

    “Sampai saat ini, kami menyimpulkan ada baiknya regulasi kelautan disinkronkan. Pendekatannya mirip dengan konsep Omnibus Law untuk menyatukan aturan yang terkait,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Trenggono menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam kebijakan kelautan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

    “Ekologi dan ekonomi harus seimbang. Kebijakan kelautan kami berfokus pada keberlanjutan kedua aspek tersebut,” tutupnya.

  • Kemenko Perekonomian Evaluasi Capaian PSN, Termasuk Tropical Coastland di Tangerang

    Kemenko Perekonomian Evaluasi Capaian PSN, Termasuk Tropical Coastland di Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya, PSN Ecowisata Tropical Coastland di wilayah pesisir utara Tangerang, Banten yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.

    “Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindak lanjutnya ke seluruh kementerian/lembaga atau K/L teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi,” ujar Sesmenko Susiwijono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

    Susiwijono menegaskan, evaluasi periodik telah dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Saat ini, kata dia, sudah masuk pada tahap menyampaikan hasil evaluasi dan meminta kementerian teknis pengusul atau pemberi rekomendasi teknis untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. 

    Kementerian teknis juga akan menyampaikan rekomendasi keberlanjutan dan penyelesaian Proyek PSN di masing-masing sektor. 

    “Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan atau rekomendasi teknis dari  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari kementerian Pariwisata,” tandas Susiwijono.

    Dia menambahkan, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi periodik terhadap PSN ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Terutama untuk proyek strategis nasional yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah, kementerian pengusul atau pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh proyek strategis nasional, baik yang sudah selesai atau sudah beroperasi, PSN yang akan selesai di tahun 2025 maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025.

    “Kita minta evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan kepada para menteri dan gubernur yang mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis seluruh proyek strategis nasional,” pungkas Susiwijono.

  • Mengenal PLTA Jatigede, Pembangkit Listrik Andalan di Indonesia

    Mengenal PLTA Jatigede, Pembangkit Listrik Andalan di Indonesia

    Jakarta: Sebuah pencapaian penting dalam sektor energi terbarukan di Indonesia kembali tercatat dengan diresmikannya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede. 
     
    PLTA yang berlokasi di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini berkapasitas 2×55 Megawatt (MW) dan  menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diandalkan untuk mendukung transisi energi bersih di Tanah Air.
     
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam peresmian PLTA Jatigede, menegaskan pentingnya kedaulatan energi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

    “Kita ingin menjadi negara modern dan maju. Kedaulatan energi adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dan menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia,” ujar Prabowo. 
     
    Ia juga optimis bahwa Indonesia akan mampu mencapai swasembada energi dalam waktu yang tidak lama.
     

    Pemanfaatan potensi Waduk Jatigede
    PLTA Jatigede memanfaatkan potensi air dari Waduk Jatigede, yang merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia. Waduk ini telah diinisiasi sejak tahun 1963 dan proses groundbreaking pembangkitnya dilakukan pada 2015. 
     
    Dengan kapasitas 2×55 MW, pembangkit ini berperan penting dalam mengurangi emisi karbon sebesar 415.800 ton per tahun. 
     
    Selain itu, keberadaannya juga mendukung target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 serta mendukung pencapaian Net Zero Emission pada 2060.
     
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PLTA Jatigede merupakan bagian dari 26 pembangkit yang diresmikan oleh Presiden Prabowo.
     
    “Dari total kapasitas 3,2 Gigawatt yang tersebar di 18 provinsi, sekitar 89 persen merupakan energi bersih. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam transisi energi,” jelas Bahlil.
     
    Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyebut PLTA Jatigede sebagai pembangkit peaker yang memastikan keandalan pasokan listrik. 
     
    Pembangkit ini tidak hanya menjadi penghasil energi bersih, tetapi juga mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi.
     
    “PLTA Jatigede memperkuat komitmen PLN Indonesia Power dalam transisi energi bersih sekaligus mendukung visi Asta Cita Presiden, yakni merawat kekayaan alam Indonesia sebagai sumber energi untuk kemandirian bangsa,” kata Edwin.
     
    Keberadaan PLTA Jatigede tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi energi terbarukan di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan potensi besar waduk sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. 
     
    Dengan memanfaatkan Waduk Jatigede, pembangkit ini menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan suplai listrik yang andal, bersih, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bukan Aguan, Mayor Teddy Beri Hormat ke Mayjen TNI Purn Asro Budi yang Jadi Komandannya Dulu Nasional 23 Januari 2025

    Bukan Aguan, Mayor Teddy Beri Hormat ke Mayjen TNI Purn Asro Budi yang Jadi Komandannya Dulu Nasional 23 Januari 2025

    Bukan Aguan, Mayor Teddy Beri Hormat ke Mayjen TNI Purn Asro Budi yang Jadi Komandannya Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah video beredar di media sosial yang menarasikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberi hormat kepada sosok yang disebut sebagai pemilik Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma alias Aguan.
    Dalam video tersebut, Teddy terlihat menghampiri sosok tersebut sambil memberi hormat. Teddy juga membungkuk kecil kemudian menyalami orang itu. 
    Namun, Istana Kepresidenan Jakarta membantah sosok tersebut merupakan Aguan. 
    Lantas siapa orang yang diberi hormat oleh Mayor Teddy dalam video tersebut?
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menuturkan, sosok yang diberi hormat oleh Teddy adalah Mayjen TNI Purnawirawan (Purn) Asro Budi.
    Asro Budi dulunya merupakan Komandan Teddy.
    “Beliau adalah Mayjen TNI Purn Asro Budi. Beliau dulunya adalah Komandannya Pak Seskab saat masih bertugas di Pussenif (Pusat Kesenjataan Infanteri),” jelas Yusuf.
    Aguan menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir menyusul isu pagar laut di Perairan Tangerang, Banten.
    Pemilik Agung Sedaya Grup itu disebut-sebut sebagai sosok di pagar laut, mengingat proyek Aguan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 memperoleh status Proyek Strategis Nasional (PSN) di zaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
    Proyek yang dimaksud sebagai PSN di Kawasan PIK 2 adalah kawasan ecotourism Tropical Coastland.
    Di sisi lain, pemerintah masih menginvestigasi pemilik pagar laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun tidak ingin berspekulasi lebih lanjut siapa pemilik pagar laut selama belum ada info pasti.
    Namun ia memastikan bakal mengenakan denda administratif kepada pemilik pagar laut senilai Rp 18 juta per kilometer. Panjang pagar laut di perairan Tangerang mencapai 30,16 kilometer.
    “Belum tahu persis (dendanya bisa sampai berapa. Itu bergantung pada luasan. Kalau itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp 18 juta,” ucap Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reklamasi Surabaya Waterfront Land Ditolak, DPRD Dukung Masyarakat Pesisir

    Reklamasi Surabaya Waterfront Land Ditolak, DPRD Dukung Masyarakat Pesisir

    Surabaya (beritajatim.com) – Penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) seluas 1.084 hektar dengan nilai investasi mencapai Rp 72 triliun terus bergulir dan semakin meluas.

    Forum Masyarakat Madani Maritim Surabaya, yang merupakan gabungan puluhan elemen masyarakat, secara tegas menolak proyek reklamasi yang akan membangun sejumlah pulau buatan di pantai timur Surabaya. Mereka bahkan telah menyuarakan aspirasinya langsung ke DPR RI dan sejumlah kementerian.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat pesisir yang menolak proyek reklamasi tersebut. Menurutnya, proyek ini tidak sejalan dengan agenda kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan tata ruang di Surabaya.

    “Reklamasi tidak mampu menjawab agenda kesejahteraan ekonomi rakyat, agenda keberlanjutan lingkungan, dan agenda penataan ruang yang berkeadilan di Kota Surabaya,” tegas Eri, Kamis (23/1/2025).

    Eri menjelaskan, Komisi C DPRD Surabaya telah berupaya membantu masyarakat pesisir dengan menghubungkan mereka ke jaringan anggota DPR RI, khususnya yang berada di Komisi IV DPR RI.

    “Beberapa kawan di Komisi C DPRD Surabaya saling menyambungkan dengan jaringan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV, komisi yang membidangi soal kelautan. Masyarakat pesisir Surabaya yang menyuarakan penolakan telah bertemu dengan perwakilan sejumlah parpol yang ada di Komisi IV DPR RI,” tambah Eri.

    Bahkan, anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Danaparamita, telah menyerahkan dokumen penolakan proyek reklamasi ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

    “Hari ini, dokumen penolakan reklamasi pantai timur Surabaya sudah diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkap politikus PDIP ini.

    Eri juga mengapresiasi perjuangan masyarakat pesisir yang konsisten menyuarakan dampak negatif reklamasi. Menurutnya, perjuangan ini harus terus dijaga karena dampak reklamasi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga puluhan tahun ke depan.

    “Saya melihat semangat masyarakat pesisir luar biasa. Videonya di media sosial memperlihatkan kekompakan mereka dalam perjalanan ke Jakarta, makan bersama dengan menu sederhana. Insya Allah, perjuangan ini tidak akan sia-sia. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan mengevaluasi sejumlah PSN,” ujar Eri.

    Meski proses perizinan reklamasi tidak berada di bawah wewenang Pemkot Surabaya, Eri menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Surabaya tetap berkomitmen menyuarakan kepentingan masyarakat pesisir. Ia juga menyebut narasi bahwa reklamasi akan menyejahterakan warga sebagai sesuatu yang tidak realistis. “Bagaimana mungkin kita menyejahterakan masyarakat pesisir kalau lautnya ditimbun?” tandas Eri.[asg/kun]

  • Erick Thohir: Pemerintah sepakat dengan DPR menyusun RUU BUMN

    Erick Thohir: Pemerintah sepakat dengan DPR menyusun RUU BUMN

    Pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan DPR RI mengenai adanya kebutuhan dan urgensi penyusunan RUU BUMN ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Pemerintah sepakat dengan DPR RI terkait dengan adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN.

    “Pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan DPR RI mengenai adanya kebutuhan dan urgensi penyusunan RUU BUMN ini,” ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis.

    Erick menyampaikan, optimalisasi peran dan kontribusi BUMN menjadi hal yang krusial untuk dilakukan penguatan.

    Menurutnya, pengelolaan BUMN harus dilakukan dari segala aspek, baik dari tata kelola maupun pada pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan, BUMN turut berperan penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program-program pemerintah, mulai dari yang bersifat penugasan, public service obligation (PSO) dan proyek strategis nasional (PSN).

    Peran-peran tersebut semakin vital dengan adanya cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Astacita.

    Tantangan yang dihadapi BUMN, kata Erick, semakin beragam, salah satunya belum adanya pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan, untuk mengoptimalisasi dividen dan perlunya kepastian terhadap status aset dan kewajiban BUMN.

    Pengaturan BUMN ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan BUMN lebih adaptif dan modern untuk mengantisipasi dinamika dan tantangan serta menguatkan tata kelola perusahaan yang baik.

    “Dengan RUU BUMN ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan aset, restrukturisasi serta penguatan peran strategis BUMN dalam menyelenggarakan kemandirian ekonomi dan daya saing global,” ujar Erick pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Trenggono: Pagar laut Tangerang di luar PSN

    Menteri Trenggono: Pagar laut Tangerang di luar PSN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten, berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Trenggono, seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis menyampaikan telah melakukan pengecekan terhadap hal tersebut.

    “Tidak betul, kita sudah cek dan ternyata itu (pagar laut Tangerang) di luar PSN,” kata Menteri Trenggono.

    Trenggono memastikan investigasi terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten terus dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Selain investigasi, Trenggono juga mengaku akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” kata Trenggono.

    KKP terus mengupayakan pemanggilan terhadap pihak yang mengklaim sebagai pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang.

    Langkah itu dilakukan, sebagai tahapan penyelidikan dan penyidikan mendalam pada pengungkapan kasus pagar laut ilegal tersebut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin sambut komitmen investasi Singapura untuk energi hijau di RI

    Kadin sambut komitmen investasi Singapura untuk energi hijau di RI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut baik komitmen investasi Singapura untuk pengembangan energi hijau di Indonesia.

    Ia mengharapkan komitmen Singapura dalam berinvestasi nantinya juga untuk membangun green industry, terutama Data Center di Indonesia khususnya di Batam.

    “Dengan pasokan energi bersih itu, Singapura mendapat keuntungan berupa kredit karbon serta sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka. Kami harapkan Singapura pun memahami kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia,” ungkap Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Komitmen Singapura itu disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani, dalam rangkaian acara World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Senin (20/1/2025).

    Rencananya, Singapura berminat secara khusus untuk mengembangkan sustainable investment zone/park serta energi terbarukan di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Kendal Industrial Park. Turut dibahas dalam pertemuan tersebut peluang kerja sama Indonesia dan Singapura dalam Pembangunan pelabuhan Kendal Port dan Tanjung Priok Port.

    Ma‘ruf mengatakan, Kadin Indonesia bersama pengelola KI akan menawarkan sejumlah insentif menarik. Singapura akan diberikan kemudahan berupa bebas sewa lahan selama 5 tahun di KI PSN Wiraraja, Gesip Galang dan beberapa KI lainnya.

    “Inilah relaksasi yang diberikan oleh Pengelola Kawasan Industri (KI) di bawah naungan Kadin Indonesia, selain tax holiday dari Pemerintah Indonesia,” ujar dia.

    Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara kedua negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

    Ma’ruf menilai, ajakan ini merupakan langkah proaktif Indonesia dalam mendorong kerja sama yang lebih berimbang dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

    “Kami berharap Singapura tidak hanya memanfaatkan energi bersih dari Indonesia, tetapi juga aktif berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bersama di kawasan, dan kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Pak Menteri (Rosan P Roeslani) di Davos kemarin,” pungkasnya.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin Sambut Baik Komitmen Investasi Singapura untuk Energi Hijau di Indonesia – Halaman all

    Kadin Sambut Baik Komitmen Investasi Singapura untuk Energi Hijau di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut baik komitmen investasi Singapura untuk pengembangan energi hijau di Indonesia.

    Rencananya, Singapura berminat secara khusus untuk mengembangkan sustainable investment zone/park serta energi terbarukan di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Kendal Industrial Park. Turut dibahas dalam pertemuan tersebut peluang kerja sama Indonesia dan Singapura dalam Pembangunan pelabuhan Kendal Port dan Tanjung Priok Port.

    Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani, dalam rangkaian acara World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Senin (20/1/2025).

    Ma’ruf mengharapkan komitmen Singapura dalam berinvestasi nanti juga untuk membangun green industry, terutama Data Center di Indonesia, khususnya di Batam.

    “Dengan pasokan energi bersih itu, Singapura mendapat keuntungan berupa kredit karbon serta sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka. Kami harapkan Singapura pun memahami kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia,” ungkap Ma’ruf, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

    Ma‘ruf mengatakan, Kadin Indonesia bersama pengelola KI akan menawarkan sejumlah insentif menarik. Singapura akan diberikan kemudahan berupa bebas sewa lahan selama 5 tahun di KI PSN Wiraraja, Gesip Galang dan beberapa KI lainnya. 

    “Inilah relaksasi yang diberikan oleh Pengelola Kawasan Industri (KI) di bawah naungan Kadin Indonesia, selain Tax Holiday dari Pemerintah Indonesia,” ujar Ma’ruf.

    Ma’ruf menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara kedua negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

    Ma’ruf menilai, ajakan ini merupakan langkah proaktif Indonesia dalam mendorong kerja sama yang lebih berimbang dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

    “Kami berharap Singapura tidak hanya memanfaatkan energi bersih dari Indonesia, tetapi juga aktif berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bersama di kawasan, dan kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Pak Menteri (Rosan P Roeslani) di Davos kemarin,” tutur Ma’ruf.

  • PLTA Jatigede kurangi emisi 415.800 ton/tahun

    PLTA Jatigede kurangi emisi 415.800 ton/tahun

    Pengoperasian PLTA Jatigede di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dapat mengurangi emisi karbon 415.800 ton per tahun. ANTARA/HO-PT PLN Indonesia Power

    PLN Indonesia Power: PLTA Jatigede kurangi emisi 415.800 ton/tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menyebutkan, pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dapat mengurangi emisi karbon sebesar 415.800 ton per tahun.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, PLTA Jatigede merupakan pembangkit yang menjadi target untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan mendukung net zero emission pada 2060.

    Proyek PLTA Jatigede berkapasitas 2×55 MW, yang memanfaatkan air waduk Jatigede dan merupakan terbesar kedua di Indonesia, telah diinisiasi pembangunnya sejak 1963 dan mulai dikerjakan pada 2015.

    “PLTA Jatigede ini merupakan salah satu proyek strategis ketenagalistrikan yang dioperasikan PLN Indonesia Power untuk mewujudkan swasembada energi,” kata Edwin.

    PLTA Jatigede tidak hanya menjadi penghasil energi bersih, tetapi juga sebagai pembangkit peaker, yang memastikan keandalan pasokan listrik di Indonesia, sehingga dapat menjadi pendukung terwujudnya swasembada energi.

    “Kehadiran PLTA Jatigede turut memperkuat komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi bersih serta menyukseskan Astacita Presiden Republik Indonesia, merawat kekayaan alam Indonesia sebagai sumber energi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” sebut Edwin.

    PLN Indonesia Power resmi mengoperasikan PLTA Jatigede berkapasitas 2×55 MW, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN), Senin (20/1/2025). Saat peresmian, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kedaulatan energi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

    “Kita ingin menjadi negara modern dan maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia,” katanya.

    Prabowo melanjutkan energi merupakan sektor yang sangat vital, sehingga Indonesia harus menguasai dan mampu mengelolanya.

    “Saya kira dengan kemampuan kita, kita akan menuju ke swasembada energi dalam waktu yang tidak lama,” sebutnya.

    Di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan sebanyak 26 pembangkit listrik yang tersebar di 18 provinsi dan diresmikan Presiden Prabowo mayoritas menggunakan energi bersih.

    “Bapak Presiden kami juga laporkan, bahwa peresmian kali ini ada 26 pembangkit totalnya 3,2 GW dan ini tersebar di 18 provinsi. Dari total 3,2 GW tersebut, 89 persen itu adalah energi bersih,” katanya.

    Sumber : Antara