Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Hutama Karya Gandeng Kejati Papua Kawal Proyek Trans Papua 50 Km

    Hutama Karya Gandeng Kejati Papua Kawal Proyek Trans Papua 50 Km

    Jakarta –

    PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terkait pendampingan hukum atas pelaksaan Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.

    HMTP sendiri merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dibentuk oleh Konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). HMTP akan membangun Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 kilometer (km).

    Jalan ini merupakan akses vital yang menghubungkan tiga provinsi dan delapan kabupaten di Papua Pegunungan, bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi logistik, hingga memperkuat perekonomian daerah.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin mengatakan, penandatanganan perjanjian ini merupakan payung hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian masalah hukum dan tata kelola pengerjaan Proyek KPBU Trans Papua.

    “Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan hukum berupa legal review, legal audit maupun legal opinion yang optimal agar setiap kegiatan proyek berjalan baik,” ujar Hendrizal, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Kerja Sama ini juga bertujuan untuk memperkuat aspek legal dalam operasional pelaksaan Proyek KPBU Trans Papua yang dapat mendukung pembangunan proyek tanpa hambatan hukum mulai dari persiapan proyek, masa pelaksanaan, sampai masa pengoperasian dan pemeliharaan.

    Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan mengatakan, pengawalan dari seluruh stakeholder termasuk pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Papua sangat diperlukan, mengingat dinamika dan tantangan sosial maupun non-sosial yang dihadapi.

    “Kami sangat berharap pendampingan ini dapat mewujudkan proyek strategis nasional (PSN) yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat Papua dan dapat menjadi referensi maupun pembelajaran bagi proyek KPBU ke depannya,” kata Fauzan.

    Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, serta pemberian pertimbangan hukum dalam bentuk pendapat hukum (Legal Opinion) yang dapat membantu HMTP dalam mengambil kebijakan atau Keputusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain itu, perjanjian ini juga mencakup pendampingan hukum (Legal Assistance) dan Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Perdata atas dasar permintaan HMTP, serta pemberian tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara.

    Sebagai strategic partner atas kesepakatan ini, Kejati Papua juga akan bertindak sebagai konsiliator, mediator, maupun fasilitator apabila terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

    Tidak hanya itu, Kejati Papua juga membantu dalam memitigasi risiko hukum terkait pembebasan lahan masyarakat/adat dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek KPBU Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.

    Hal ini menjadi bentuk pengawasan preventif guna memastikan pelaksanaan proyek ini berjalan transparan, bebas dari penyimpangan, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ke depan, Proyek KPBU Trans Papua diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, konektivitas di wilayah terpencil Papua, memperlancar distribusi logistik serta mobilitas warga setempat.

    “Kami berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Papua atas berkolaborasi demi memperkuat pembangunan proyek. Sehingga dengan adanya Kerja sama ini, kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Plt. Direktur HMTP Kun Hartawan.

    (shc/eds)

  • Jakarta Menuju Kota Global, Pemprov DKI Siap Bangun RS Internasional

    Jakarta Menuju Kota Global, Pemprov DKI Siap Bangun RS Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat transformasi layanan kesehatan di Ibu Kota. Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong pembangunan Rumah Sakit (RS) bertaraf internasional di lahan Sumber Waras, Jakarta Barat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan RS internasional ini menjadi upaya menghadirkan fasilitas kesehatan unggulan di Jakarta sekaligus mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

    “Hari ini, kami bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di lahan Sumber Waras. Kami mengusulkan agar proyek ini ditetapkan sebagai PSN agar prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Jadi Rujukan Global

    Pramono menjelaskan, rumah sakit ini akan dibangun di atas lahan seluas 3,6 hektare milik Pemprov DKI yang sudah dinyatakan selesai permasalahannya oleh KPK dan akan difinalisasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lokasinya dinilai sangat strategis untuk menjadi pusat layanan medis berstandar global.

    “Tanah tersebut milik Pemprov DKI dan sudah clear. Kami berharap pembangunan rumah sakit ini dapat masuk ke daftar PSN. Pemprov DKI akan membangun fasilitas fisiknya, sedangkan penyediaan peralatan medis bertaraf internasional akan didukung oleh Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

    Rumah sakit internasional ini difokuskan sebagai RS Tipe A berstandar global dengan layanan unggulan di bidang penyakit jantung, kanker, dan penyakit kompleks lainnya. Pemprov DKI juga menyiapkan RS Tipe A di Cakung, Jakarta Timur, di atas lahan seluas 1,7 hektare untuk memperluas jaringan layanan kesehatan unggulan.

    “Kami ingin menghadirkan rumah sakit rujukan nasional yang mampu bersaing di level internasional. Dengan dukungan tenaga medis berkompetensi global, layanan kesehatan di Jakarta akan meningkat signifikan dan mampu menekan angka pasien yang berobat ke luar negeri,” tegas Pramono.

    Kolaborasi dengan Kemenkes

    Rencana pembangunan RS internasional di Sumber Waras mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, proyek ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional agar setara dengan standar internasional.

    “Ide Gubernur DKI untuk membangun RS internasional ini sangat baik. Dengan fasilitas berstandar global, kita bisa mengurangi jumlah warga yang berobat ke luar negeri. Kami mendukung penuh agar proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Budi.

    Dia menambahkan, Kemenkes dan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi terkait penyusunan skema pembiayaan, penyediaan peralatan medis, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. “Kami juga membahas opsi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas dokter di rumah sakit internasional ini,” ujarnya.

    Jakarta Kota Global

    Pramono menegaskan, pembangunan RS internasional di Sumber Waras menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Keberadaan fasilitas kesehatan kelas dunia akan menjadi indikator penting dalam penilaian Global City Index, yang kini menempatkan Jakarta di posisi ke-71 dunia.

    “Dengan hadirnya rumah sakit internasional, Jakarta menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya sekaligus memperkuat daya saing kota di tingkat global,” ucapnya.

    Menurut Pramono, penetapan proyek ini sebagai PSN akan mempercepat proses perizinan, pendanaan, serta koordinasi lintas lembaga antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami yakin pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Spirit usulan ini murni untuk kepentingan publik dan peningkatan pelayanan kesehatan warga Jakarta,” pungkasnya.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sumsel targetkan groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat pada 2026

    Sumsel targetkan groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat pada 2026

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin pada 2026.

    Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan setelah melalui tahapan panjang mulai dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penetapan lokasi (penlok), hingga serah terima lahan, kini proyek strategis nasional (PSN) tersebut memasuki tahap pembentukan konsorsium untuk pengelolaan dan pembangunan.

    Pembangunan pelabuhan itu, menurut dia, merupakan proyek yang diprakarsai oleh daerah, untuk itu ditunjuk BUMD PT Sumsel Energi Gemilang (SEG), BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumsel. SEG akan berkolaborasi dengan tiga perusahaan besar yakni PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU).

    Sehingga, ia mengatakan pemerintah provinsi menargetkan peletakan batu pertama Pelabuhan Tanjung Carat dapat dilakukan pada kuartal pertama 2026.

    “Kalau Pelabuhan Baru di Tanjung Carat ini sudah jadi, maka Pelabuhan Boom Baru akan ditutup. Esensi dari pemindahan ini adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya warga Kota Palembang,” katanya.

    Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Boom Baru yang berada di pusat kota. Pemindahan kegiatan pelabuhan ke Tanjung Carat diharapkan mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Selain itu, karena ini pelabuhan samudera dan internasional, maka komoditas ekspor dari Sumsel tidak akan lagi ‘lari’ ke pelabuhan lain. Brand Sumsel bisa kembali kuat,” ujar dia.

    Setelah Pelabuhan Boom Baru resmi ditutup, menurut dia, Pemprov Sumsel bersama Pemerintah Kota Palembang dan pemilik lahan akan membahas pemanfaatan kawasan tersebut.

    “Kemungkinan besar akan digunakan untuk fasilitas publik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Babak Baru Penyelidikan Whoosh: KPK Endus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara

    Babak Baru Penyelidikan Whoosh: KPK Endus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyelidikan ini diduga tindak pidana korupsi terkait pembebasan lahan.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Senin (10/11/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan [proyek Whoosh], yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi,” kata Asep.

    Lahan-lahan yang dibebaskan digunakan untuk membangun konstruksi tiang penyanggah rel kereta cepat. Persoalannya adalah sejumlah lahan yang dibebaskan merupakan milik negara.

    Lebih lanjut, KPK mengendus adanya sejumlah oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara.

    “Ada oknum-oknum di mana yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi kepada negara,” ujar Asep.

    Terkait lahan-lahan yang dimiliki secara pribadi, Asep mengatakan transaksi penjualan dapat sah-sah saja asalkan tidak terjadi penggelembungan dana.

    Dia menegaskan bahwa jika nantinya ditemukan indikasi mark-up harga, tim lembaga antirasuah akan melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

    “Misalkan kalau itu milik pribadi dan seharusnya mendapat pembayaran, ya tentunya pembayaran yang wajar. Kita juga kalau pembayarannya wajar, tidak akan kita perkarakan,” tegas Asep.

    KPK juga mengusut kerugian negara dari dugaan skandal pada proyek strategis nasional (PSN) yang dieksekusi di era Presiden ke-7 Joko Widodo itu.

    “Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang sedang kita kejar dan kita akan kembalikan kepada negara,” tuturnya.

    Meski demikian, Asep belum bisa menjelaskan secara rinci lokasi mana saja yang terindikasi korupsi karena masih proses penyelidikan. 

    “Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya,” jelas Asep.

    Mark-Up Proyek Whoosh

    Asep menyatakan pengungkapan materi penyelidikan kasus ini sekaligus meluruskan isu yang berkembang di masyarakat sebelumnya bahwa penyelidikan dugaan korupsi whoosh terkait mark-up anggaran rel, sebagaimana sempat dilontarkan oleh Mahfud MD.

    Adapun penyelidikan sudah berlangsung pada awal tahun 2025. Penyelidik masih mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dugaan perkara ini naik ketahap penyidikan atau tidak.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

     

    Beban Utang Whoosh

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap diajak ke China supaya bisa terlibat langsung dalam rencana negosiasi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dengan Pemerintah China.

    Selain itu, Purbaya juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto menggunakan harta rampasan korupsi untuk pembayaran utang kereta cepat.

    Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan untuk mengirim tim negosiasi yang telah ditunjuk untuk mengurus perihal rencana restrukturisasi skema pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut ke China.

    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” ucap Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025) malam.

    Dirinya juga angkat bicara mengenai rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor dalam rangka pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana penggunaan harta pengembalian atas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, rencana tersebut menurutnya masih baru dalam bentuk garis besar semata.

    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun, dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025) lalu.

    Prabowo menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan utang tersebut akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi. Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

  • Bandara Dhoho Kediri Kembali Beroperasi, Transportasi Pendukung Andalkan "Online" Surabaya 10 November 2025

    Bandara Dhoho Kediri Kembali Beroperasi, Transportasi Pendukung Andalkan "Online" Surabaya 10 November 2025

    Bandara Dhoho Kediri Kembali Beroperasi, Transportasi Pendukung Andalkan “Online”
    Tim Redaksi

    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Bandar Udara Internasional Dhoho di Kediri, Jawa Timur kembali beroperasi untuk penerbangan komersialnya, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, Senin (10/11/2025).
    Penerbangan itu dilayani oleh maskapai
    Super Air Jet
    dengan rute Jakarta (CGK)-Kediri (DHX) maupun rute sebaliknya. Pesawatnya menggunakan unit berbadan lebar jenis Airbus.
    Pada penerbangan perdana itu, tercatat 132 penumpang datang dan 168 penumpang berangkat. Semuanya berjalan lancar tanpa kendala.
    Dari sisi infrastruktur maupun pelayanannya juga nampak sangat prima. Namun, ada pemandangan yang berbeda dengan bandara umumnya, yakni perihal transportasi pendukungnya.
    Pantauan
    Kompas.com
    , belum nampak adanya tranportasi umum konvensional, misalnya dari perusahaan otobus, angkutan kota, maupun taksi sebagai angkutan mobilitas di bandara.
    Situasi itu berbeda dengan
    inaugural flight
     pada awal operasional bandara proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun sepenuhnya oleh PT Gudang Garam itu.
    Saat itu, tampak angkutan umum konvensional di sekitar bandara. Misalnya saja, nampak Bus Harapan Jaya maupun taksi yang siap mengantarkan pengguna jasa bandara dari sejumlah wilayah penyangga ke bandara maupun sebaliknya.
    Perihal tiadanya angkutan umum itu, menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini karena masih dalam masa penyesuaian antara masa vakum dengan jadwal penerbangan terbaru yang ada.
    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Nizam mengatakan, sejauh ini sudah ada nota kesepahaman atau
    memorandum of understanding
     (MoU) dengan sejumlah pemilik angkutan umum.
    MoU itu perihal penyediaan angkutan umum yang menghubungkan antara Bandara Dhoho dengan sejumlah daerah penyangga, misalnya angkutan penghubung antara bandara ke Kabupaten Tulungagung maupun wilayah lainnya.
    “Secara MoU sudah ada. Baik dengan Harapan Jaya maupun dengan DAMRI. Kami akan berkolaborasi,” ujar Nizam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (10/11/2025).
    Pihaknya berharap, kolaborasi itu akan membuahkan hasil sehingga semua angkutan publik telah siap saat penerbangan sudah penuh seminggu 3 kali sebagaimana jadwal yang ada.
    Dengan begitu, keberadaan angkutan umum pendukung itu bisa semakin menambah kemudahan akses bagi pengguna jasa bandara.
    Meski belum ada angkutan umum konvensional yang beroperasi, para pengguna jasa bandara bisa memanfaatkan moda transportasi
    online,
    yang siap sedia di lokasi bandara.
    Keberadaan angkutan
    online
    itu cukup mencolok dan mudah diakses karena berada areal pintu utama bandara dan mereka secara resmi terorganisasi.
    “Di sini bisa pesan pakai GoJek maupun Maxim,” kata Nuha, salah seorang pengemudi angkutan
    online.
    Sejauh ini, menurut Nuha, ada 20 anggota pengemudi
    online
    yang terdaftar. Mereka bertugas saat ada jadwal penerbangan.
    “Kami bisa mengantar sesuai permintaan calon penumpang. Saya bahkan pernah mengantar sampai Malang sana,” ucap Nuha. 
    Saat ini, angkutan
    online
    itu menjadi satu-satunya pilihan moda transportasi yang bisa diandalkan, selain penggunaan kendaraan pribadi. Hanya saja, pemesanannya harus menggunakan aplikasi.
    Penerbangan komersial di Bandara Internasional Dhoho mulai bergeliat menyusul
    inaugural flight
    yang dilakukan oleh maskapai Super Air Jet.
    Penerbangan perdana yang mengambil rute Jakarta (CGK)-Kediri (DHX) maupun sebaliknya bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.
    Penerbangan yang dijadwalkan sepekan tiga kali yakni Senin-Rabu-Jumat itu juga menjadi penanda beroperasinya kembali penerbangan komersil setelah vakum beberapa bulan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT SMI ikut bangun 120 PSN dengan total pembiayaan Rp120,5 triliun

    PT SMI ikut bangun 120 PSN dengan total pembiayaan Rp120,5 triliun

    kurang lebih ada 120 PSN yang dibiayai SMI dengan nilai komitmen sebesar Rp120 triliun dengan nilai proyek sebesar Rp677,5 triliun

    Humbang Hasundutan, Sumut (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI) mencatatkan komitmen pembiayaan senilai Rp120,5 triliun untuk ikut membangun 120 proyek strategis nasional (PSN) hingga September 2025.

    “Kontribusi kami terhadap proyek-proyek strategis nasional, kurang lebih ada 120 proyek strategis nasional yang sudah dibiayai SMI dengan nilai komitmen sebesar Rp120 triliun dengan nilai proyek sebesar Rp677,5 triliun,” kata Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah dalam acara temu media di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin.

    Reynaldi menjelaskan proyek PSN itu mencakup 39 proyek jalan dan jalan tol, 59 proyek ketenagalistrikan, tujuh proyek bendungan dan irigasi, serta dua proyek telekomunikasi.

    Selain itu, SMI juga turut membiayai tiga proyek air minum, sembilan proyek transportasi dan satu proyek minyak dan gas bumi.

    Menurut dia, arah pembiayaan SMI selaras dengan misi pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Dari delapan visi Astacita, PT SMI berkontribusi untuk merealisasikan lima, di antaranya visi ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-8 melalui proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan.

    Portfolio pembiayaan yang mendominasi ada di sektor jalan dan jalan tol, irigasi/bendungan serta transportasi dengan nilai outstanding pembiayaan hingga Rp40,81 triliun.

    “Sebagaimana tadi dilihat bahwa jalan maupun jalan tol merupakan sektor yang cukup besar dalam portfolio dari Perseroan, dan kami juga ikut mendukung infrastruktur ketahanan bencana yaitu di mana proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak itu terintegrasi dengan penanggulangan banjir rob tanggul Laut Utara di Demak,” terang Reynaldi.

    Adapun sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, SMI berperan dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional melalui tiga pilar bisnis, yakni pembiayaan korporasi, pembiayaan publik, serta jasa konsultasi dan pengembangan proyek.

    Jika diakumulasikan selama periode tahun 2009 sampai dengan bulan September 2025, SMI mencatat komitmen pembiayaan mencapai Rp254,27 triliun dengan nilai proyek yang dibiayai mencapai Rp1.149 triliun.

    Kegiatan pembiayaan Perseroan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,7 juta orang dan memberikan dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.135 triliun.

    Sejumlah dampak yang dihasilkan mencakup jalan dan jalan tol sepanjang 4.521 kilometer, irigasi 218 juta meter kubik aliran air, ketenagalistrikan sebesar 7,9 gigawat (GW), hingga kawasan industri seluas 14.208 meter persegi.

    “Di situlah peran kami untuk bisa mendorong pembangunan infrastruktur berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan menjalankan peran sebagai fiscal tools pemerintah,” tutur Reynaldi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SMI Catat Komitmen Pembiayaan Rp120,5 Triliun untuk 120 PSN, Ini Daftarnya

    SMI Catat Komitmen Pembiayaan Rp120,5 Triliun untuk 120 PSN, Ini Daftarnya

    Bisnis.com,HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) SMI mencatat komitmen pembiayaan Rp120,5 triliun untuk proyek strategis nasional (PSN) per September.

    Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, mengatakan SMI turut berperan serta mendukung pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di berbagai sektor seperti jalan tol, bendungan, proyek ketenagalistrikan hingga telekomunikasi.

    “Kontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional, kurang lebih ada 120 proyek yang sudah dibiayai oleh Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai komitmen Rp120 triliun dan nilai proyek Rp677,5 triliun,” kata Reynaldi dalam paparan pada acara media gathering SMI di Sumut, Senin (10/11/2025).

    Adapun, perincian 120 PSN yang telah dibiayai SMI di antaranya adalah 39 proyek di bidang jalan dan jalan tol, 59 proyek ketenagalistrikan atau renewable energy.

    Kemudian, sebanyak 7 proyek bendungan/irigasi, 2 proyek telekomunikasi, 3 proyek air minum, 9 proyek transportasi dan 1 proyek minyak dan gas bumi.

    Lebih lanjut, Reynaldi menjelaskan bahwa SMI selaku fiscal tools pemerintah telah mencatatkan akumulasi komitmen pembiayaan Rp254,27 triliun dan akumulasi nilai proyek yang dibiayai Rp1.149 triliun selama periode 2009 hingga September 2025.

    “Dampak akumulasi proyek yang telah kita biayai telah menyerap 10,7 juta tenaga kerja. Yang paling penting, kami juga ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, nilainya kurang lebih Rp1.135 triliun atau 0,5% terhadap PDB Indonesia,” ujarnya.

    Dia menyebutkan akumulasi komitmen pembiayaan dan investasi SMI itu beberapa di antaranya seperti pembangunan jalan dan jalan tol 4.521 kilometer, ketenagalistrikan 7,9 Gigawatt, proyek irigasi 218 juta m3 aliran air.

    Kemudian, proyek transportasi (242 rel kereta api, pelabuhan 3,1 juta TEUs), kawasan industri 14.208 m2, proyek telekomunikasi (590 tower dan 6.407 fiber optics), pariwisata 13,74 Ha area pariwisata, dan beberapa proyek lainnya.

    “Fokus SMI ialah membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur yang memberikan multiplier effect ke masyarakat atau daerah,” ungkapnya.

  • Pramono Usul Kota Tua & RS di Eks Lahan Sumber Waras Masuk PSN!

    Pramono Usul Kota Tua & RS di Eks Lahan Sumber Waras Masuk PSN!

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kedatangannya untuk meminta agar pengembangan Kota Tua dan pembangunan rumah sakit (RS) internasional di eks lahan Sumber Waras masuk daftar proyek strategis nasional (PSN).

    “Kenapa kami usulkan menjadi PSN? Karena itu tadi, supaya mendapatkan treatment di dalam proses pembangunannya menjadi lebih mudah, lebih baik,” kata Pramono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Khusus pengembangan Kota Tua, Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembangunan di 2026 berupa penyediaan infrastruktur dasar seperti pedestrian, sungai dan perbaikan jalan-jalan. Dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) karena sebagian besar aset milik pemerintah pusat dan BUMN.

    “Jadi di sana kan ada aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terutama oleh BUMN-BUMN pusat. Jadi semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan Pemerintah DKI akan sangat signifikan karena memang aset sebagian besar adalah milik pemerintah pusat, terutama BUMN. Hal yang menyangkut aset yang dimiliki oleh Danantara, mereka akan melakukan perbaikan,” jelas Pramono.

    Pramono menargetkan renovasi atau penyempurnaan Kota Tua sudah bisa dilakukan di 2027 dan moda transportasi MRT sudah terhubung pada 2029. Jika sudah begitu, ia yakin kondisi Kota Tua akan jauh berbeda dibandingkan saat ini.

    “Sampai 2027 pembangunan untuk MRT yang di permukaan, yang di Kota Tua itu sudah tidak ada, semuanya pembangunannya ke dalam sehingga untuk 2027 diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan Kota Tua sudah bisa dilakukan dan 2029 MRT itu sudah sampai Kota Tua. Dengan demikian nanti untuk TOD di Kota Tua itu yang membangun, menyiapkan adalah MRT. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya yakin pasti Kota Tua akan sangat berbeda dengan sekarang ini,” harapnya.

    Terkait pembangunan RS internasional di eks lahan Sumber Waras, Pramono ingin proyek tersebut menjadi PSN agar pembangunannya bisa lebih lancar. Ia menargetkan RS itu bisa menjadi rujukan utama di Jakarta.

    “Kami berkeinginan agar rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah sakit rujukan utama di Jakarta karena ruas areanya 3,6 hektare dan lokasinya sangat strategis. Kemudian kalau dikembangkan, direncanakan khusus misalnya untuk rumah sakit hal yang berkaitan dengan jantung, kanker dan penyakit-penyakit khusus, maka saya yakin itu akan menjadi rumah sakit yang baik dan menjadi rujukan bagi Indonesia,” ujarnya.

    Pemerintah pusat pun sedang mempelajari usulan Pramono sebelum menjadikan pengembangan Kota Tua dan pembangunan RS internasional di eks lahan Sumber Waras menjadi PSN. Pemprov DKI Jakarta juga akan melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan.

    “Pak Menko tentunya yang pertama beliau akan mempelajari, tetapi karena ini spiritnya untuk kepentingan bersama, saya yakin pasti pemerintah pusat juga akan memberikan support dukungan untuk itu. Kita akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu,” tutur Pramono.

    (acd/acd)

  • Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Dikebut, Begini Progresnya

    Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Dikebut, Begini Progresnya

    Jakarta –

    PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mengumumkan progres pembangunan proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Tol ini diharapkan menjadi jalur alternatif bagi pengguna jalan yang hendak ke Bandung melalui sisi selatan.

    Dikutip dalam unggahan resmi akun Instagram Jasa Marga @official.jasamarga, pembangunan proyek tol sepanjang 62 km ini sudah mencapai 72,04%. Kemudian progres pembebasan lahan sudah mencapai 81,53%.

    Proyek ini menghubungkan Tol JORR di Jatiasih dengan Tol Purbaleunyi di Sadang. Jalan tol ini menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan 3 paket dan 6 seksi pekerjaan.

    Hingga 3 Oktober 2025, pengerjaan proyek pada paket 1 mencakup Seksi 1 dan 2 Jatiasih-Bantargebang-Setu sepanjang 7,25 km, tercatat progres pembebasan lahan mencapai 9,84%. Kemudian paket 2A untuk Seksi 3 Setu-Sukaragam sepanjang 10,50 km, progres pembebasan lahan 86,09% dengan progres konstruksi 70,32%.

    Paket 2B mencakup Seksi 4 Sukaragam-Bojongmangu sepanjang 13 km, rogres pembebasan lahan mencapai 97,86% dengan progres konstruksi 68,10%. Sementara paket 3 untuk Seksi 5 dan 6 Bojongmangu-Kutanegara-Sadang sepanjang 31,25 km, progres pembebasan lahan 98,03% dengan progres konstruksi 90,45%.

    Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan dilengkapi dengan 7 simpang susun (SS), di antaranya Jatiasih, Bojongmangu, Bantargebang, Kutanegara, Setu, Sadang, dan Sukaragam.

    “Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan menjadi wujud komitmen Jasa Marga dalam menghadirkan konektivitas untuk negeri. Jalan tol ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif baru untuk pengguna jalan yang ingin pergi ke Kota Priangan lewat jalur selatan,” tulis akun @official.jasamarga, dikutip Minggu (9/11).

    (acd/acd)

  • Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Jakarta –

    Sebanyak 50 tol telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Regulasi yang ditandatangani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 itu mencantumkan proyek yang masih disiapkan, sedang dikerjakan, hingga yang telah selesai dan sudah beroperasi.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Sabtu (8/11/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui Permenko 16/2025, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Di kelompok jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Beberapa di antaranya, ada PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum dibangun.

    Salah satu warisan tersebut ialah Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Dalam catatan detikcom, Tol Getaci telah masuk PSN sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan kajian sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (ily/hns)