Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Jakarta –

    Progres penerapan bayar tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang dimenangkan perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) belum juga menemukan titik terang penerapannya.

    Untuk diketahui, dana pengembangan proyek MLFF berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun. Sebelumnya, sistem tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada kuartal I 2025.

    Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar, mengaku sudah menyiapkan solusi untuk mengurai persoalan yang membuat proyek tersebut mandek.

    “Saya juga sudah mengumpulkan bahan-bahan, data-data, lengkap semua terkait permasalahan itu, kita coba urai,” kata Roy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Roy mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga sudah menyampaikan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan langkah selanjutnya.

    “Teman-teman BUJT, BPJT juga sudah menyampaikan surat ke APH, ke BPKP, dan sebagainya,apa langkah-langkah yang harus kami melakukan. Jadi kita di kemudian hari kita bermasalah,” tutupnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti pelaksanaan bayar tol tanpa setop belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, belum terjalin kesepakatan final antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hungaria dan Badan Usaha Pelaksana RITS.

    “Belum lah, kan belum sepakat,” kata Diana, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Diana mengatakan kesepakatan tersebut penting agar tidak terjadi masalah dalam penerapan sistem anyar ini di kemudian hari. Di sisi lain negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak Agustus 2024, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini.

    “Semuanya itu diimplementasikan kalau sudah disepakati semuanya. Kan kontrak antara dua (pihak) ini, kalau ada yang belum sepakat jangan dilanjutkan dulu lah, nanti akan jadi masalah,” terang Diana.

    Saat ini, Kementerian PU masih terus mengkaji upaya-upaya untuk menuju kesepakatan. Meski demikian, Diana belum dapat memastikan kapan kiranya persoalan ini rampung dan sistem bisa diimplementasikan.

    Untuk diketahui, implementasi MLFF molor lebih dari 2 tahun, di mana mulanya operasi ditargetkan dimulai pada 2022. Berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS, hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem anyar ini terus mundur.

    Padahal, MLFF telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). MLFF juga telah resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol resmi ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2024.

    (fdl/fdl)

  • Dapat Buku Sebagai Hadiah Perpisahan, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto Ungkap Pesan Penuh Makna

    Dapat Buku Sebagai Hadiah Perpisahan, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto Ungkap Pesan Penuh Makna

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

    TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto akan segera berakhir menyusul pelantikan kepala daerah serantak pada Kamis (20/2/2025) besok.

    Di penghujung masa jabatannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan pesan perpisahan yang penuh makna kepada para punggawa yang menjabat dilingkungan Pemkab Bojonegoro.

    Adriyanto mengungkapkan bahwa sekurangnya sudah 1,5 tahun Ia mengabdikan diri bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

    Tugas mengabdi sebagai PJ Bupati bagi Adriyanto adalah sebuah pengalaman sekaligus pembelajaran baginya dalam merumuskan kebijakan.

    “Saya kira 1,5 tahun disini, saya banyak belajar dan mudah-mudahan kedepan juga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” ujar Adriyanto.

    Moment ini Adriyanto juga mendapatkan hadiah berupa buku bertajuk ‘Adriyanto : Mendadak Jadi Orang Bojonegoro’ sebagai apresiasi dan memory. 

    Buku yang ditulis oleh Yusab Alfa Zikin dan diterbitkan oleh Bojonegoro Raya ini berisi kisah-kisah Adriyanto selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Bojonegoro, sebagai memoar sejarah di hidupnya serta catatan transformasi birokrasi dan kebijakan.

    “Buku ini adalah dokumentasi perjalanan hidup saya, akan saya ceritakan pada anak cucu bahwa kakeknya pernah bertugas di Bojonegoro sebagai PJ Bupati,” kata Dia. 

    “Sekaligus buku ini, sebagai dokumentasi dalam upaya menjaga pembangunan Bojonegoro ini kedepan, sebab masih banyak PR yang harus diselesaikan,” tambahnya.

    Selama menjabat, sebagai orang nomor 1 di Kota Migas, baginya ada banyak hal yang berkesan dan sukar dilupakan.

    Diantaranya, bertemu langsung dengan masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) pembangunan bendungan Karangnongko di Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo.

    “Itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan, sebagai pemimpin saya bertemu langsung dengan masyarakat terdampak, mendengar langsung keluhan, harapan dan mencarikan solusi bagi mereka,” tutupnya.

    Selanjutnya, Adriyanto bersama keluarga akan kembali ke Jakarta sebagai penduduk biasa, namun membawa kenangan indah tentang perjalanan Bojonegoro yang telah memberi banyak pelajaran hidup. 

  • Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Subakti Syukur mengungkap nasib sejumlah proyek strategis nasional (PSN) jalan tol di tengah pemangkasan anggaran infrastruktur.

    Pasalnya, saat ini JSMR sendiri tengah fokus melakukan penyelesaian pembangunan lima ruas tol yang termasuk dalam daftar PSN.

    “Oh nanti kita menyesuaikan [pembangunannya]. Ya misalnya kan itu kita tidak mengerti [detail dampaknya] mungkin di tanah ya, biasanya tadi kalau pembangunan itu kan yang dibiayai APBN adalah tadi pembebasan tanah,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, Subakti menyebut belum melakukan pembicaraan lanjutan secara mendetail mengenai nasib tol solicited yang tengah digarap JSMR tersebut dengan pemerintah.

    Akan tetapi, dirinya berkomitmen untuk tetap dapat menjalankan konstruksi pada lima ruas tol tersebut.

    “kita sesuaikan saja dengan kemampuan pemerintah membebaskan tanah itu. Jadi misalnya tanahnya siap [baru] kita bangun. Cuma belum sampai detail [dibahas kelanjutan nasib proyeknya],” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, JSMR memang saat ini tengah fokus menyelesaikan konstruksi pada lima ruas jalan tol yang total panjangnya mencapai 449,3 kilometer (Km). 

    Secara terperinci, kelima ruas tol tersebut sepenuhnya berada di pulau Jawa. Di antaranya, Tol Jakarta – Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km.

    Kemudian, Tol Akses Patimban panjangnya mencapai 37,05 km dan Tol Yogyakarta – Bawen sepanjang 75,82 km.

    Selanjutnya, Tol Yogyakarta-Solo sepanjang 96,57 km dan Tol Probolinggo – Banyuwangi menjadi proyek terpanjang JSMR yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi mencapai 175,9 km.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

    Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan cukup signifikan. Di mana, porsi efisiensinya mencapai 80% atau tembus sekitar Rp81 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

  • Dukung Inklusivitas, Ini yang Dilakukan PIK2

    Dukung Inklusivitas, Ini yang Dilakukan PIK2

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mendorong kehidupan yang lebih inklusif secara nasional. Hal tersebut dilakukan guna mencapai target Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi pada 2045. Target menuju Indonesia Emas ini memerlukan dukungan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan senantiasa adaptif terhadap perkembangan yang terjadi.

    Hal ini juga dilakukan oleh PIK2 dalam membangun kawasannya, yang dibuktikan dengan akan dibangunnya kawasan hijau yang disebut sebagai Taman Bhineka. Taman Bhineka, saat beroperasi akan menjadi kawasan yang multikultural dan multireligi.

    Kawasan dengan luas 54 hektare ini akan melestarikan kebudayaan Indonesia dan menjadi kawasan multireligi yang mencerminkan keberagaman tanah air. Nantinya, akan hadir Masjid Agung seluas kurang lebih 1,5 Ha dan dapat menampung kurang lebih 5.000 jemaah. Masjid ini terinspirasi dari masjid-masjid terkenal di dunia seperti Blue Mosque dan Hagia Sophia di Turki, yang menjadi simbol keberagaman.

    Masjid tersebut turut mengusung konsep tradisional dan kultural yang terlihat pada desain interior, warna, mozaik yang diaplikasikan, dan ukiran-ukiran yang ada di masjid. Masjid Agung ini rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas eksklusif seperti aula utama untuk ibadah dan pelataran, outdoor corridor, mezzanine yaitu area khusus untuk pengunjung yang ingin menikmati keindahan masjid tanpa mengganggu jamaah yang sedang beribadah, ruang kelas untuk hafiz Quran, dan masih banyak lagi.

    Tidak berhenti di situ, PIK2 juga menghadirkan Gereja Katolik dan Cin Te Yen. Kehadiran ketiga rumah ibadah ini menjadi keunikan tersendiri bagi Taman Bhineka, yang akan memperlihatkan keberagaman. Hal ini juga semakin menegaskan betapa kawasan tersebut mengusung multikultural dan multireligi. Tempat ibadah ini ditargetkan akan selesai di tahun 2026 nanti.

    Selain itu, kawasan ini juga akan mendukung keberlanjutan dan terjangkau bagi masyarakat. Misalnya saja bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum bisa mengakses kawasan ini dengan cukup mudah.

    Asal tahu saja, nantinya untuk mencapai lokasi Taman Bhineka, pengunjung bisa menggunakan transportasi umum, yaitu Trans Jakarta dengan ongkos hanya Rp 3.500 saja dengan bus yang ber-AC dan nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan naik shuttle bus yang disediakan.

    Sekadar informasi, kawasan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis hijau yang dinamakan “Tropical Coastland”. Kawasan ini ditujukan menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.

    Selain Taman Bhineka, PIK2 juga memiliki Pantai Pasir Putih yang kini menjadi destinasi inklusif baru di pinggiran Jakarta yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai destinasi wisata inklusif adalah langkah penting bagi PIK 2 dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah bagi semua kalangan.

    Asal tahu saja, Pantai Pasir Putih menjadi destinasi wisata dengan beragam fasilitas modern yang murah meriah. Bahkan, para pengunjung tidak dipungut biaya untuk datang dan menikmati pemandangan Pantai Pasir Putih.

    (dpu/dpu)

  • Puluhan Massa FPI Geruduk DPRD KBB: Tolak PSN PIK 2!

    Puluhan Massa FPI Geruduk DPRD KBB: Tolak PSN PIK 2!

    JABAR EKSPRES – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (18/2/2025).

    Pantauan di lokasi, puluhan massa FPI itu membawa spanduk yang bertuliskan “aksi damai muslim Kab. Bandung Barat bersama rakyat Tangerang dan Banten tolak PIK 2!!!”

    Ketua DPW FPI Bandung Barat Ade Saepudin menyebutkan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Banten menolak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

    BACA JUGA:Kasus Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Telah Periksa Kades Kohod

    “Kami FPI Bandung Barat berunjuk rasa sebagai bentuk solidaritas dan menolak PSN PIK 2,” kata Ade Saepudin.

    Ia menilai, proyek tersebut lebih banyak berdampak negatif bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan atau pun ekonomi. Massa menilai PSN PIK-2 hanya akal-akalan oligarki menguasai tanah untuk kepentingan segelintir orang.

    Puluhan massa yang tergabung dalam FPI menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bandung Barat. Selasa (18/2). Dok Jabar Ekspres/Suwitno

    “Tinjau ulang status Proyek Strategis Nasional pada PIK 2, jangan sampai Status Proyek Strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat umum, ternyata hanya untuk melayani kepentingan Oligarki,” katanya.

    Menurutnya, PSN PIK-2 hanya upaya segelintir pengusaha untuk kepentingan pribadi. Tak ada langkah untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Lingkungan akan terganggu, warga sekitar akan tersingkirkan.

    BACA JUGA:Menteri Nusron Panggil 3 Perusahaan Pagar Laut Bekasi, Minta Batalkan Sertifikat Kepemilikan

    “Oleh karena itu kami bersolidaritas bagi warga di sana. Memberi dukungan agar proyek PIK-2 dihentikan,” jelasnya.

    Massa juga mendesak usut tuntas dan tangkap para pejabat yang penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pembangunan PIK-2. Kepada Pemerintah, mereka meminta untuk lakukan pembangunan inklusif yang berpihak kepada rakyat umum bukan kepada kepentingan segelintir Oligarki.

    “Kita tau betul bagaimana peristiwa pagar laut begitu aneh terjadi. Makanya kita juga minta itu diusut,” tambahnya.

    Selain itu, Ade mendesak aparat hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo atas tindakannya yang melanggar konstitusi serta kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

  • Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    loading…

    Aliansi BEM SI bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi tersebut akan menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan aksi di setiap daerah berlangsung sejak Senin dan hari ini Selasa (18/2/2025). Namun, puncak aksi akan digelar Kamis, 20 Februari 2025di Jakarta. “Untuk rencana aksinya di hari Kamis,” kata Herianto.

    “Tidak ada yang batal, hari ini masih berlanjut aksi di setiap daerah sesuai dengan instruksi surat yang telah kita keluarkan bahwa Senin-Selasa itu akan aksi serentak di daerah masing-masing lalu puncak aksi terpusatnya di Jakarta nanti di Kamis,” tambahnya.

    Herianto membeberkan tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar ‘Indonesia Gelap” dengan beberapa isu dan tuntutan di antaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat,” katanya.

    Termasuk mencabut Inpres No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri.

    (cip)

  • Presiden panggil Menko AHY dan sejumlah menteri bahas infrastruktur

    Presiden panggil Menko AHY dan sejumlah menteri bahas infrastruktur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri terkait untuk membahas sejumlah isu mengenai infrastruktur.

    “Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur,” ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menyatakan bahwa dia menerima undangan dari Presiden untuk menghadiri makan siang sekaligus rapat terbatas.

    Dia menyampaikan bahwa selain dirinya, lima menteri di bawah koordinasinya juga dipanggil untuk mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Kelima menteri yang dimaksud yakni Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    AHY mengatakan rapat terbatas tersebut bertujuan membahas berbagai isu terkait infrastruktur dan menentukan prioritas yang perlu dikawal bersama.

    “Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kami kawal bersama-sama, saya ingin menjembatani termasuk mengoordinasikan lima kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur,” ucap dia.

    Ketika ditanya lebih spesifik mengenai laporan yang akan disampaikan kepada Presiden, termasuk mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), AHY menyatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan setelah rapat terbatas selesai.

    “Ya tentu akan kami bahas dengan berbagai isu yang terkait. Nanti akan saya sampaikan lagi,” kata dia.

    Sementara itu, Menhub Dudy menyampaikan bahwa salah satu hal yang mungkin dibahas dalam rapat terbatas ini adalah mengenai persiapan Mudik Lebaran 2025.

    Adapun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan hanya menunjukkan dokumen berjudul “Laporan Mengenai Peta Jalan Membangun dan Merenovasi 3 Juta Rumah”.

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan tersebut.

    “Nanti ya rapat dulu,” ucapnya singkat.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • WIKA Dukung Ekonomi Nasional lewat Tol Akses Patimban

    WIKA Dukung Ekonomi Nasional lewat Tol Akses Patimban

    Bisnis.com, SUBANG – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus berupaya mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Akses Patimban Paket 4 di Subang, Jawa Barat.

    Infrastruktur ini akan menjadi simpul penting dalam rantai konektivitas antara kawasan industri di Jawa Barat dengan Pelabuhan Patimban, memperlancar arus logistik, hingga mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya.

    Sampai dengan Januari 2025, progres pekerjaan proyek ini telah mencapai 38% dengan sejumlah lingkup pekerjaan yang telah terealisasi diantaranya, pekerjaan tanah, pemasangan PCU Girder untuk Interchange 02 dan 03, pemancangan Concrete Spun Pile Jembatan Sungai Cipunagara, pekerjaan Pile Head dan pengecoran Slab pada Pile Slab 18 hingga 21, serta pengaspalan pada Relokasi Jalan Akses Pelabuhan Patimban.

    Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lean construction dan keberlanjutan, WIKA menggunakan inovasi metode kerja Hydraulic Static Pile Driver (HSPD), di mana tiang pancang ditekan ke dalam tanah menggunakan tekanan hidrolik tanpa menimbulkan getaran.

    Penggunaan HSPD memiliki beberapa keunggulan, seperti pemasangan yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan presisi, serta meminimalkan risiko pengerjaan ulang (rework). Selain itu, teknologi ini lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebisingan, polusi asap, dan potensi dampak terhadap bangunan di sekitar proyek.

    Selain proses pembangunannya yang ramah lingkungan, Pembangunan Tol Akses Patimban juga menghasilkan multiplier effect yang tinggi, diantaranya penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat setempat, dimana proyek ini telah menyerap 102 tenaga kerja lokal.

    Selain itu, proyek ini juga turut memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat sekitar, seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) di sekitar lingkungan proyek, hingga pelaksanaan program bantuan yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial seperti penanaman pohon, donor darah dan pemberian bantuan anak yatim.

    “Pembangunan Tol Akses Patimban merupakan solusi nyata untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Subang dan sekitarnya. Kami berkomitmen menyelesaikan proyek ini dengan standar kualitas terbaik agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ucap Agung Budi Waskito (BW), Direktur Utama WIKA.

    WIKA optimistis bahwa pembangunan Tol Akses Patimban akan menjadi pilar penting untuk memperkuat infrastruktur nasional. Disamping itu, diharapkan proyek ini juga nantinya akan berkontribusi dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Tagar Indonesia Gelap Bergema di Medsos, Warganet: Panjang Umur Perjuangan – Page 3

    Tagar Indonesia Gelap Bergema di Medsos, Warganet: Panjang Umur Perjuangan – Page 3

    Demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah menuntut beberapa hal spesifik. Dalam isu pendidikan, tuntutan meliputi pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; pembatalan penangkapan anggaran pendidikan yang merugikan; dan realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen.

    Terkait agraria, tuntutan meliputi pencabutan proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah dan reforma agraria sejati untuk mencegah perampasan tanah rakyat.

    Sedangkan dalam keadilan sosial, tuntutan mencakup penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik; penghapusan multifungsi TNI untuk mencegah represi dan mendukung kehidupan demokratis; dan pencabutan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dianggap mengancam isu-isu penting bagi rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

    Selain itu, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik juga menjadi tuntutan.

    Aksi ini juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan menyebabkan penurunan kesejahteraan.

    Meskipun informasi yang tersedia tidak memberikan gambaran lengkap kondisi negara secara keseluruhan, tagar “Indonesia Gelap” menunjukkan adanya ketegangan sosial dan politik yang signifikan.

    Gelombang protes ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, tagar #PeringatanDarurat juga pernah viral dengan latar biru, pada 21 Agustus 2024, sebagai protes terhadap DPR terkait RUU Pilkada. Perbedaan warna latar menunjukkan perbedaan masalah dan tingkat keparahan yang dirasakan masyarakat.

  • Mahasiswa membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat

    Mahasiswa membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat

    Jakarta (ANTARA) – Massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin malam.

    Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

    Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.

    Namun, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.

    Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.

    Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    “Aksi Indonesia Gelap ini menjadi salah satu bentuk protes besar terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, agraria, serta keadilan sosial,” katanya.

    Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain, pertama, mendirikan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan penangkapan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan sektor pendidikan.

    Mencabut proyek strategis yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati, mengingat banyaknya proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap sebagai alat perampasan tanah rakyat.

    Mereka juga menolak revisi Undang-Undang (RUU) Minerba yang dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap kampus dan dunia akademik serta menuntut penghapusan multifungsi TNI yang dinilai berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.

    Selain itu, para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah mencabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang dianggap sebagai ancaman terhadap isu-isu penting bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik semata.

    Serta, merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi dan kualitas pendidikan.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025